cover
Contact Name
Nor Fadillah
Contact Email
norfadillah.staialfalah@gmail.com
Phone
+6281346607712
Journal Mail Official
norfadillah.staialfalah@gmail.com
Editorial Address
Jl. A. Yani Km. 23 Landasan Ulin - Banjarbaru Kode Pos: 70723 Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : -     EISSN : 30467772     DOI : https://doi.org/10.47732/maqashiduna
Maqashiduna adalah jurnal Prodi Hukum Keluarga Islam di Sekolah tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, sejalan dengan lima maqashid syariah (tujuan hukum islam) yang menjaga lima pilar dalam hukum syariat, yakni: hifdzu din (menjaga Agama), hifdzu nafs (menjaga diri), hifdz nasal (menjaga keturunan), hifdz ‘aql (menjaga akal) dan hifdz maal (mengaja harta benda). Jurnal ini berfokus pada kajian hukum keluarga Islam, baik secara hukum perdata maupun perikatan dalam ranah hukum Islam dan hukum positif. Hukum dan masyarakat akan tertuang dalam prilaku yang terus menurus dan disebut dengan budaya, oleh karena itu jurnal ini juga mengkaji budaya-budaya dalam hukum keluarga Islam, baik budaya dalam perkawinan ataupun kewarisa Islam yang ada di masyarakat, hal ini menjadi objek penelitian yang menarik dalam dunia akademik. Hukum keluarga Islam juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan fenomena transaksi di era sekarang, hal ini pun menjadi kajian yang kami fokuskan karena semakin hari akan ada terus fenomena baru, baik jenis dan model transaksinya, yang tidak lepas dalam bidikan hukum syariat. Jurnal ini akan menjadi wadah kajian ilmiah baik hukum Islam secara umum, dan hukum keluarga Islam serta hukum ekonomi Islam secara khususnya. Yang tertuang dalam kajian hukum positif, yurisprudensi, fenomena hukum, dan filosofis hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2023): June 2023" : 5 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH CONTENSIUS Khatimah, Husnul; Fadillah, Nor
MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Falah Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47732/maqashiduna.v1i1.406

Abstract

ABSTRAKPeraturan perundangan-undangan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan agar tertibnya administrasi dan mendapatkan akta nikah. Permasalahannya hingga saat ini masih banyak perkawinan yang tidak tercatat disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, poligami, keyakinan pencatatan kawin tidak diwajibkan agama, ketidaktahuan fungsi surat nikah, sudah tua dan untuk menutupi aib. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.Penelitian ini membahas mengenai “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius, fokus masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab isbat nikah contensius dalam putusan dan bagaimana analisis pertimbangan hakim pada putusan perkara Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai faktor penyebab isbat nikah contensius dalam putusan dan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan perkara.Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen resmi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dimulai dari reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan.Hasil penelitian yang ditemukan yaitu penyebab permohonan isbat nikah contensius pada putusan adalah untuk mengurus keperluan administrasi yaitu pemohon bermaksud untuk melunasi hutang-hutang almarhum suaminya yang ada di Bank. Analisis putusan hakim terhadap perkara berdasarkan dari pertimbangan hakim yang menilai bahwa perkawinan pemohon dan suaminya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian untuk tertibnya administrasi perkawinan di Indonesia dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon dan anaknya. Oleh sebab itu permohonan isbat nikah contensius dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dan dapat dilakukan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah Contensius, Putusan HakimABSTRACTLegislation and the Compilation of Islamic Law stipulate that marriages must be registered in order to ensure orderly administration and obtain a marriage certificate. The problem is that currently there are still many marriages that are not registered due to a lack of understanding of the law in society, polygamy, the belief that marriage registration is not required by religion, ignorance of the function of marriage certificates, they are old and to cover up disgrace. If a marriage cannot be proven by a marriage certificate, you can apply for a marriage isbat to the Religious Court.This research discusses "Analysis of Judges' Decisions on Isbat Nikah Contensius Cases, the focus of the problem in this research is what factors cause Isbat Nikah Contensius in decisions and how to analyze the judge's considerations in case decisions. Based on the problem formulation, the aim of this research is to find out about the factors that cause Isbat marriage contensius in decisions and to analyze the judge's considerations in case decisions.This research is a literature review with the type of research used being normative, the type of data in this research is qualitative and uses a juridical research approach. Data collection was carried out through official documents from the decisions of the Banjarbaru Religious Court. The data analysis technique used starts from data reduction, continues with data presentation until drawing conclusions.The results of the research found that the reason why the application for marriage isbat contensius in the decision was to take care of administrative needs, namely the applicant intended to pay off her late husband's debts at the bank. The analysis of the judge's decision on the case was based on the judge's considerations which assessed that the marriage of the applicant and her husband did not conflict with Islamic law and applicable legislation. Then for the orderly administration of marriages in Indonesia and to create benefits for the applicant and their children. For this reason, the application for isbat nikah contensius was granted by the Banjarbaru Religious Court and the marriage can be registered at the KUA, Landasan Ulin District, Banjarbaru City.Keywords: Marriage Registration, Isbat Nikah Contensius, Judge's Decision
KAJIAN SOSIOLOGI TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH Putra, Aldi Saputra; Al-Insan, Zagie Zagie; Fitrianoor, Wahyu
MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Falah Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47732/maqashiduna.v1i1.386

Abstract

ABSTRAK:Jurnal ini mengkaji ketidaksetaraan gender dalam konteks hukum Islam, terutama dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia. Ketidaksetaraan tersebut tercermin dalam pola nafkah pasca perceraian, di mana orientasi masih cenderung pada kepentingan pihak lelaki, mempengaruhi kuasa istri dalam rumah tangga, dan kurang mengakomodasi perkembangan sosial dan perubahan peran perempuan. Selain itu, mengevaluasi norma-norma sosial yang berkaitan dengan pemberian nafkah dan efektivitas hukum dalam penerapannya.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggali pandangan masyarakat terkait pemberian nafkah iddah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hukum Islam dan undang-undang nasional terkait nafkah, dan kurangnya peran penegak hukum, sarana pendukung, dan pengetahuan masyarakat dapat menghambat efektivitas pelaksanaan hukum tersebut.Selain itu, jurnal juga mengeksplorasi peran perempuan dalam mencari nafkah dan dampaknya terhadap hubungan keluarga. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mandiri dan bekerja, masih ada pandangan negatif dari masyarakat, yang dapat memicu konflik dalam keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman terhadap konsep pola relasi yang sejajar antara suami dan istri untuk mencegah dampak negatif terhadap hubungan keluarga.Kata Kunci: Ketidaksetaraan Gender, Hukum Islam, Pemberian Nafkah, Efektivitas Hukum, Hubungan Sosial, Peran Perempuan, Konflik Keluarga.  This journal examines gender inequality in the context of Islamic law, particularly in Law No. 16 of 2019 on Marriage in Indonesia. The inequality is reflected in post-divorce maintenance patterns, where the focus tends to favor the interests of the male party, affecting the power of wives in households and inadequately accommodating social developments and changes in women's roles. Additionally, it evaluates social norms related to alimony and the effectiveness of the law in its application.The research method used is qualitative with a descriptive approach, exploring public perspectives on post-divorce iddah maintenance. The results indicate differences between Islamic law and national laws regarding alimony, and the lack of law enforcement, support facilities, and public knowledge can hinder the effectiveness of law implementation.Furthermore, the journal explores the role of women in seeking livelihoods and its impact on family relationships. Despite women having the right to independence and work, there are still negative views in society that can trigger conflicts within families. This research emphasizes the importance of understanding the concept of equal relational patterns between husbands and wives to prevent negative impacts on family relationships.Keywords: Gender Inequality, Islamic Law, Alimony, Legal Effectiveness, Social Relationships, Women's Roles, Family Conflict.
PERNIKAHAN BEDA AGAMA Ardim, Alhuda; Barkah, Putri Rahimatul; Ramadhania, Syaila; Ajzahra, Silvina; Nurwidianti, Putri; Mahfuz, Ahmad
MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Falah Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47732/maqashiduna.v1i1.405

Abstract

Interfaith marriages represent a complex phenomenon involving social, cultural, and legal dynamics in contemporary society. This research explores the consequences of interfaith marriages from various perspectives to illustrate the challenges faced by couples who decide to overcome their religious differences. Social and cultural aspects involve pressures from the environment and the integration of differing family traditions. Meanwhile, positive law plays a crucial role in determining marriage requirements, the approval of authorities, and legal protection for couples and their children.Keywords: Interfaith marriages, social consequences, cultural dynamics, positive law, communication, marriage consensus, mutual respect, family tradition integrationPernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang telah memenuhi unsur syarat dan Pernikahan beda agama menjadi fenomena kompleks yang melibatkan dinamika sosial, budaya, dan hukum positif dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini menjelajahi konsekuensi pernikahan beda agama dari berbagai perspektif untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang memutuskan untuk mengatasi perbedaan keyakinan mereka. Aspek sosial dan budaya melibatkan tekanan dari lingkungan dan integrasi tradisi keluarga yang berbeda. Sementara itu, hukum positif memainkan peran penting dalam menentukan persyaratan pernikahan, persetujuan pihak berwenang, dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.Kata Kunci: Pernikahan beda agama, konsekuensi sosial, konsekuensi budaya, hukum positif, komunikasi, kesepakatan pernikahan, rasa saling menghormati, integrasi tradisi keluarga
FENOMENA PERNIKAHAN DINI SANTRI PONDOK PESANTREN DI KOTA BANJARBARU Mujahidin, Aulia; Hidayati, Rusma; Mubarak, Muhammad Zaki
MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Falah Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47732/maqashiduna.v1i1.388

Abstract

AbstractEarly marriage refers to a grand ceremony that binds two individuals of the opposite sex who are still in the adolescent phase, which is the transition period from children to adults. At this stage, they experience significant changes in various aspects, including body shape, attitudes, thoughts and behavior, even though they have not fully matured as adults. This research is included in the qualitative approach category, with the aim of analyzing the phenomena that occur, while the type This research is qualitative descriptive, with the aim of analyzing the phenomena of early marriage that occur in Banjarbaru. The phenomenon of early marriage is also widely practiced by Islamic boarding school students and Islamic boarding school students in the city of Banjarbaru. Their early age is more related to the educational phase they are currently undergoing. In contrast to young people in general, santri's early marriages more often persist and are stable, driven by religious values, a sense of responsibility, and the santri's status as more than just a student. Early marriage helps avoid adultery, motivates to be responsible, avoids promiscuity and deviant behavior in teenagers, and marrying at an early age is considered a halal way to have a relationship, preventing sin and immorality and allowing for peaceful togetherness.Keyword: Early-age marriage, Students, ImpactAbstrakPernikahan dini merujuk pada upacara agung yang mengikat dua individu lawan jenis yang masih berada dalam fase remaja, yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, mereka mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk bentuk tubuh, sikap, pemikiran, dan perilaku, walaupun belum sepenuhnya matang sebagai orang dewasa, Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis fenomena fenomena yang terjadi, sedangkan jenis dari penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis fenomena-fenomena pernikahan dini yang terjadi di Banjarbaru. Fenomena Pernikahan Usia dini juga banyak dilakukan oleh Santri dan Santriwati Pondok Pesantren di kota Banjarbaru. Usia dini pada mereka lebih terkait dengan fase pendidikan yang sedang dijalani. Berbeda dengan pemuda-pemudi pada umumnya, pernikahan dini santri lebih sering bertahan dan memiliki kestabilan, didorong oleh nilai keagamaan, rasa tanggung jawab,dan status santri yang lebih dari sekedar pelajar. Pernikahan usia dini membantu menghindari perzinahan, motivasi untuk bertanggung jawab, menghindari pergaulan bebas dan perilaku menyimpang pada remaja, dan menikah pada usia dini dianggap sebagai cara halal untuk menjalin hubungan, menghindarkan dari dosa dan maksiat serta memungkinkan kebersamaan dengan kedamaian.Kata Kunci: Pernikahan dini, Santri, Dampak
PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN Apriana, Siti Dessy; Hayati, Anisah Norlaila
MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 1, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Falah Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47732/maqashiduna.v1i1.407

Abstract

AbstrakMediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan dan jenis datanya adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis yaitu merupakan penelitian tentang ketentuan Hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat serta penerapannya. Juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu menelaah perbandingan yang dilakukan antara peran Hakim yang satu dengan Hakim lainnya.Hasil penelitian yang ditemukan adalah Peran Mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru ini ketika menyelesaikan kasus perceraian tersebut sudah sesuai dengan menurut peraturan undang-undang, ditambah lagi yang menjadikan penyebab banyak keberhasilan mediasi dengan damai adalah Hakim Mediator di sana yang telah memiliki sertifikat Mediator dan banyak pengalaman. Selain itu Mediator sangat memberikan dedikasi kepada para pihak yang bersengketa dengan secara baik dapat terlihat bagaimana skill yang dipakai ketika menangani yaitu tanpa menjudge kesalahan atau pendapat antara para pihak. Serta mau menjadi pendengar yang baik, dan berusaha untuk mendamaikan dengan mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan mereka.Kata Kunci: Peran Mediator, Perceraian, Pengadilan Agama

Page 1 of 1 | Total Record : 5