cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram - NTB
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is a media for national (and international) legal scholars, academicians and legal practitioners to voice their legal opinions or publish their research. Articles to be published comprises of legal scientific articles, legal research reports, book reports or analytical essays on legal practice as well as legal thinking written by academicians or legal practitioners. Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of social, politic and law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 150 Documents
 5   6   7   8   9 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MENJATUHKAN SUATU PUTUSAN PIDANA KORUPSI KEPADA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI Miftahur Rachman; Fathra Fahasta
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.655

Abstract

Maraknya perkara kerugian secara keperdataan diputus hakim dengan hukuman pidana. Hal ini lazim terjadi pada praktik bisnis yang melibatkan BUMN/BUMD. Oleh karenanya dibutuhkan penemuan hakim dalam memaknai kesalahan dalam konteks perdata dan kesalahan yang merugikan negara yang terpenuhinya unsur melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah perlu dimaksimalkan kembali bagi hakim-hakim yang ada di Indonesia untuk bisa menjalankan perannya dalam melakukan penemuan hukum. Terlebih lagi bagi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada dilakukannya wanprestasi yang belum terjadi atas adanya perbuatan melawan hukum.
MENGOPTIMALKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Mardi Candra; Ismail Ismail; Fally Avriantara
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.703

Abstract

Hubungan antara warga dengan negara merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam praktik keduanya seringkali berseberangan atau berbeda pandangan maupun pendapat, seperti ketika negara menerbitkan peraturan atau mengeluarkan kebijakan tertentu, sebagian warga negara melakukan penolakan karena tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Salah satu contoh sengketa yang sering terjadi karena adanya kepentingan yang saling berseberangan antara negara dan rakyat adalah sengketa di bidang tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif. Artinya, orang/atau badan hukum yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara secara tertulis ke suatu Pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya admnistratif itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu prosedur keberatan administratif dan prosedur banding administratif. Dalam rangka mengoptimalkan upaya administratif perlu ditumbuhkan kesadaran pejabat tata usaha negara untuk segera menindaklanjuti suatu keberatan administratif yang diajukan. Selain itu Pembentuk Undang-Undang perlu untuk mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan memasukkan norma yang sedikit lebih memaksa agar pejabat tata usaha negara serius untuk memberikan tanggapan dan menyelesaikan keberatan administrasi.
IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA Ana Khoirina Sonhaji; Adji Suradji Muhammad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.708

Abstract

Undang-Undang merupakan peraturan berbentuk hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersmasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang, atau akan terjadi di masa mendatang. Sebagai sebuah bentuk kebijakan, Undang-Undang hanya akan mejadi catatan elit saja apabila tidak diimplementasikan. Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibuat untuk menyelesaikan permasalahan anak yang harus berhadapan dengan hukum sekaligus melindungi hak asasi anak. Penanganan Anak Berhadapan Hukum tersebut diamanatkan oleh UU SPPA kepada beberapa pihak / instansi, salah satunya adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai instansi yang merupakan pengampu ketugasan Pekerja Sosial Profesional dan salah satu pelaksana program perlindungan sosial, rehabiliasi sosial, dan reintegrasi sosial. Tulisan ini akan menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengimplementasikan UU SPPA tersebut.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Anggiat Pardamean Simamora
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.711

Abstract

Pencurian sepeda motor (Curanmor) merupakan kejahatan yang dominan di setiap negara termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memahami Curanmor di Indonesia untuk kemudian merumuskan cara pencegahan yang efisien. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Ekonomi Hukum dengan menggunakan data dari beberapa putusan pengadilan terkait Curanmor yang diambil secara acak dan rilis polisi melalui media massa. Disimpulkan bahwa pendekatan sistem pemasyarakatan tidak efisien, oleh karena itu makalah ini merekomendasikan perubahan kebijakan yang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum administrasi. Model ini merekomendasikan agar perangkat Desa diberdayakan dalam pendataan setiap Sepeda Motor yang menjadi kewenangannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan peluang seseorang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari sepeda motor curian yang berarti menghilangkan dorongan untuk melakukan pencurian sepeda motor.
TUBUH PEREMPUAN DIBALIK JERUJI BUDAYA PATRIARKI (TELA’AH WACANA KRITIS MICHEL FOUCAULT TERHADAP FILM KIM JI-YOUNG : BORN 1982) Osi Karina Saragih; Windi Susetyo Ningrum
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.765

Abstract

Film Kim Ji-Young: Born 1982 mengisahkan tentang perempuan yang terjerat dalam budaya patriarki di Korea Selatan. Secara tidak langsung, budaya patriarti membuat perempuan tidak leluasa bergerak atau otonomi terhadap tubuhnya sesuai dengan keinginannya. Ternyata kontrol yang diberlakukan oleh kuasa patriarki  melalui cara kerja Panopticon (Pengamatan, Normalisasi dan Hukuman) sangat bias gender seperti terjadinya diskriminasi, subordinasi, dan bahkan eksploitasi tubuh dan pengetahuan atas perempuan secara berkepanjangan. Seharusnya di dalamnya ada relasi (negosiasi) baik antara laki-laki maupun perempuan, baik berkaitan dengan seks, reproduksi, tubuh, pekerjaan, ekonomi, politik, pendidikan, pengetahuan dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk belenggu dari kuasa patriarti yang dialami oleh tokoh perempuan dalam Film Ji-Young. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif menggunakan analisis wacana kritis Foucault dan menggunakan metode semiotika John Fiske. Hasil penelitian adalah Pertama, kuasa laki-laki untuk melakukan kontrol terhadap perempuan yang dianggap sebagai inferior dalam budaya patriarki. Kedua, untuk mempertahankan ranah strategis dengan menempatkan pihak yang dikuasai sebagai subjek yang selalu diintai (Panopticon), dalam hal ini tubuh perempuan dijadikan subjek untuk selalu diintai sehingga pola pikir, tindakan serta aktivitas kaum perempuan selalu berada dalam pengawasan laki-laki yang apabila perempuan melakukan perlawanan maka dianggap mengganggu stabilitas nilai dan norma yang telah berlaku.
KAJIAN BERPOLITIK BERDEMOKRASI DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK DALAM PILKADA DI JAWA TIMUR Suwardi Suwardi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.805

Abstract

Birokrasi pelaksanaan PILKADA di beberapa daerah yang sering memicu konflik. Pilkada lokal adalah implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah-daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi di Indonesia. Perkembangan desentralisasi menuntut adanya proses demokrasi bukan hanya ditingkat regional tetapi di tingkat lokal. Permasalahan yang muncul adalah  bagai mana perubahan terjadi  setelah revitalisasi birokrasi PILKADA diefektifkan. Apakah upayanya agar dalam proses PILKADA mampu menekan terjadinya konflik. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indikator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik ;sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintahan. Dalam demokrasi, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik, pemilihan umum dan pers bebas. Sedangkan, istilah‘ lokal’ mengacu kepada ‘arena’ tempat praktek demokrasi itu berlang sung. Perbaikan hasil uji coba Kebijakan Proses Birokrasi hal Pilkada.Implementasi dalam UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu tim dari Universitas Narotama kerjasama bersama DPRD dan KPU Propinsi Jawa Timur guna membantu pemecahan permasalahan Birokrasi Pilkada dan meminimalisir konflik pada masyarakat di Wilayah Jawa Timur.
KHALWAT DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH Muksalmina Muksalmina; Muhammad Rudi Syahputra; Sari Yulis; Joelman Subaidi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.806

Abstract

Khalwat merupakan salah satu perbuatan amoral yang dilarang oleh syara’ (jarimah) dan bertentangan dengan tabiat manusia yang menghendaki keteraturan dan ketenteraman. Pelarangan terhadap perilaku khalwat merupakan salah satu upaya menutup jalan menuju kepada perbuatan zina. Perbuatan zina akan menghancurkan kemurnian nasab manusia yang menjadi salah satu tujuan pokok dari syari’at. Islam sebagai sebuah agama turut memelihara kemaslahatan dalam menjunjung tinggi nasab dengan konsep Maqashid Asy-Syar'iyyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang khalwat dalam hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh, sehingga tergambar secara konkrit bentuk-bentuk penyelesaian di lapangan, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, khalwat dianggap sebagai suatu perbuatan tercela dan maksiat. Pelarangan khalwat secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh dimana antara keduanya berjalan seiring, tanpa dapat dipisahkan. Penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya. Pertama, Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar’iyyah dilakukan terhadap pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya berdasarkan bukti dan saksi di tempat kejadian perkara yang melihat atau mendengar secara langsung. Kedua, Penyelesaian khalwat juga dapat diselesaikan secara adat sebagaimana Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POLITIK KESEJAHTERAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA MAKASSAR) Muhammad Ay; Agustiar Saleng
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i5.866

Abstract

Di era otonomi daerah saat ini, isu-isu terkait kesejahteraan digunakan oleh para calon pemimpin politik atau petahana sebagai instrumen untuk mendapat dukungan publik. Di Kota Makassar, politik kesejahteraan terlihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Ir. Danny Ramadhan Pomanto. Studi ini berfokus pada bagaimana isu-isu kesejahteraan dipergunakan oleh pemerintah kota sebagai sarana politik untuk melanggengkan dan merawat keterpilihannya pada tingkat akar rumput (grass root). Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana petahana merawat atau menjaga elektabilitasnya melalui isu-isu kesejahteraan? (2) Bagaimana partisipasi warga dalam pencapaian politik kesejahteraan yang menjadi program kerja pemerintah kota Makassar. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data adalah data hasil wawancara dan data telaah pustaka. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, sajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan dua wajah relasi kekuasaan yang dilakukan oleh Danny Pomanto. Sebagai seorang Walikota, corak populis terlihat pada perencanaan dan proses program-program kesejahteraan yang tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan sebagai petahana dalam kontestasi politik, corak patronase terlihat pada mobilisasi aparat pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk merawat dan membangun ikatan-ikatan patronase melalui distribusi bantuan sosial yang menyasar warga sebagai pemilih potensial untuk mendapatkan efek elektoral di pemilihan walikota tahun berikutnya.
FACEBOOK DAN CYBERBULLYING SEBAGAI TANTANGAN REMAJA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Ihza Zahral 'Iffat
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i5.922

Abstract

Di era digital saat ini, media sosial, khususnya Facebook, mempunyai implikasi penting bagi kehidupan perempuan sehari-hari. pengguna juga menunjukkan adanya bahaya serius, khususnya dalam bentuk cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang melecehkan dan mengancam seseorang melalui media seperti teks, gambar, atau video. Perkembangan ini juga secara signifikan mempengaruhi kesehatan akademik dan fisik akademisi serta kesejahteraan psikologis dan emosional masyarakat. Artikel dalam konteks ini untuk meningkatkan kesadaran akan standar etika di media sosial dan landasan hukum hak asasi manusia. Penulis mengidentifikasi sebagian besar aturan etika yang harus diikuti dalam penggunaan media sosial, serta mengulas peran hak asasi manusia dalam melindungi remaja dari cyberbullying, termasuk peraturan hukum yang relevan.
KAJIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM Suwardi Suwardi; Widyawati Boediningsih
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i5.940

Abstract

Pemerintah dalam melakukan Produk hukum Undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan No.2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU PTUP, menimbulkan pendapat pro dan kontra dikalangan masyarakat. Berbagai pendapat pro dan kontra yang di keluarkan oleh berbagai elemen masyarakat, masing-masing memiliki dasar alasan, argumentasi. Salah satu diantara pendapat yang menolak saat RUU PTUP ini dibahas di DPR-RI. Bahwa RUU PTUP merupakan ancaman hak atas tanah karena rawan diselewengkan untuk kepentingan bisnis yang justru meminggirkan akses publik terhadap hasil pembangunan, sehingga dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam hal ini penulis menelaah materi UU PTUP No. 2 Tahun 2012 ini dari perspektif sisi struktur atau format peraturan perundangan menurut Pasal 7 Ayat (1) UU No.12 tahun 2011 dan keterkaitan antara hukum dan keadilan sosial (social justice). Mengapa nilai keadilan sosial menjadi alasan sebagai penguta maan karena sejarah bangsa membuktikan terjadinya ketimpangan struktur sosial yang tidak adil (unjustice). keadilan sosial menyangkut keadilan adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, pada kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Arti nya, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur sosial yang adil. Mengusahakan keadilan sosial berarti harus dilakukan melalui perjuangan memper baiki struktur-struktur sosial yang tidak adil tersebut.

Page 7 of 15 | Total Record : 150

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue