cover
Contact Name
Muhammad Yusuf Zulkifli
Contact Email
yusufzulkifli9@gmail.com
Phone
+628116831920
Journal Mail Official
yusufzulkifli9@gmail.com
Editorial Address
Jll. T. Nyak Arife No 333, Jeulingke Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh.
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ikhtibar Nusantara
ISSN : -     EISSN : 29645255     DOI : https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v1i1.2
Jurnal Ikhtibar Nusantara merupakan jurnal ilmiah yang memuat naskah di bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam. Terbit Pertama Volume 1 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2022 versi Online. Ruang lingkup dari Jurnal ini berupa hasil penelitian dan kajian analisis -kritis dengan tujuan sebagai wadah yang kredibel bagi akademisi dan peneliti untuk menyebarluaskan karya, studi, makalah, dan bentuk penelitian lainnya. Pembentukannya bertujuan untuk menjadi jurnal ilmiah dengan reputasi nasional serta mempromosikan kemajuan, pemahaman, dan hukum, pendidikan dan dakwah Islam. Pemuatan artikel di jurnal ini dialamatkan ke website https://stainusantara.ac.id/ Informasi lengkap untuk pemuatan artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di dalam setiap terbitan. Artikel yang masuk akan melalui proses seleksi mitra bestari (reviewer) atau editor. Jurnal Ikhtibar Nusantara diterbitkan oleh STAI Nusantara Kota Banda Aceh, Indonesia. Jurnal ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan online yang dapat di unduh secara gratis, yang mana akan diterbitkan secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
POST-2027 SPECIAL AUTONOMY FISCAL EMERGENCY: AGGRESSIVE STRATEGIES TO RESCUE ACEH’S OWN-SOURCE REVENUE THROUGH TAX INTENSIFICATION AND ASSET OPTIMIZATION T. Mochammad Iephone Ansharie
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.752

Abstract

Aceh Province is currently on the brink of a structural fiscal crisis as the Special Autonomy Fund (Otsus) is set to expire in 2027. The threat of a chronic deficit in the Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA) directly conflicts with the region’s high vulnerability to natural disasters and the urgent need to maintain a social safety net for its 5.63 million residents. Ironically, amid positive macroeconomic growth and a real-sector export surplus, Aceh’s own-source revenue (PAA) capacity has stagnated due to collection inefficiencies, tax regulatory relaxation, and the mismanagement of Aceh’s State-Owned Assets (BMA), which has left hundreds of high-value assets idle. Using a qualitative approach with a case study design, this policy paper examines these gaps through a TOWS matrix analysis and a policy evaluation using William Dunn’s method. The results of the mathematical analysis place Aceh’s revenue management in Quadrant IV (Weaknesses-Threats), which demands radical corrective action. This paper recommends implementing a Defensive-Aggressive (Turnaround) Strategy through repressive tax enforcement and a total restructuring of dividends from Regionally Owned Enterprises (BUMD). This emergency policy is absolutely necessary to capitalize on tax potential, whereby all revenue surpluses must be earmarked to fund Unforeseen Expenditures (BTT) for disaster relief in order to safeguard Aceh’s fiscal autonomy and the safety of its people.
CORAK PENAFSIRAN SUFI DALAM TAFSIR LAṬĀ’IF AL-ISYĀRĀT KARYA IMAM AL-QUSYAIRI Zulkarnaini
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.753

Abstract

Artiikel Ilmiah ini membahas corak penafsiran sufistik dalam Laṭā’if al-Isyārāt, sebuah karya tafsir yang ditulis oleh Abū al-Qāsim ‘Abd al-Karīm ibn Hawāzin al-Qusyairi (w. 465 H), salah seorang tokoh penting dalam perkembangan tasawuf Sunni. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penafsiran sufistik al-Qusyairi, metode yang digunakan, serta bentuk integrasi antara makna lahiriah dan makna batiniah Al-Qur’an dalam tafsirnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber primer penelitian adalah Laṭā’if al-Isyārāt, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, penelitian akademik, dan literatur yang membahas tafsir sufi serta pemikiran al-Qusyairi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi pola penafsiran, istilah tasawuf, hubungan ayat dengan pengalaman spiritual, dan konsistensi al-Qusyairi dalam mempertahankan keterkaitan antara syariat dan hakikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laṭā’if al-Isyārāt memiliki corak tafsir sufi isyārī yang kuat, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan makna zahir ayat. Al-Qusyairi menggunakan metode tahlili dengan sumber penafsiran yang memadukan pertimbangan riwayat, bahasa, konteks ayat, penalaran, dan pengalaman spiritual. Ciri utama tafsirnya terletak pada upaya mengungkap isyarat-isyarat batin dari ayat tanpa secara umum meniadakan makna lahiriahnya. Penafsiran tersebut juga banyak dikaitkan dengan konsep maqāmāt, aḥwāl, penyucian jiwa, kedekatan kepada Allah, tauhid, tawakal, sabar, ikhlas, cinta, dan ma‘rifat. Dengan demikian, corak sufistik al-Qusyairi dapat dipahami sebagai usaha mempertemukan dimensi eksoterik dan esoterik Al-Qur’an dalam kerangka tasawuf Sunni.
TAFSIR AL-JALALAIN SEBAGAI MODEL TAFSIR RINGKAS: KAJIAN STRUKTUR DAN METODE Balia
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.754

Abstract

Tafsir Al-Jalalain merupakan salah satu karya tafsir Al-Qur’an yang memiliki posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam perkembangan tafsir ringkas (tafsir al-mukhtashar). Karya yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli dan disempurnakan oleh Jalaluddin al-Suyuthi ini dikenal karena gaya penafsirannya yang singkat, langsung, dan berorientasi pada penjelasan makna ayat secara praktis. Artikel ini bertujuan menganalisis Tafsir Al-Jalalain sebagai model tafsir ringkas dengan menitikberatkan pada struktur penyajian, metode penafsiran, karakteristik bahasa, serta kontribusinya terhadap pemahaman Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer berupa teks Tafsir Al-Jalalain, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmu tafsir, ulumul Qur’an, dan kajian akademik yang membahas metodologi tafsir. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi pola penafsiran, bentuk penjelasan, sumber rujukan, serta kecenderungan metodologis yang digunakan oleh kedua mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Jalalain menggunakan struktur penafsiran yang sangat ringkas dengan mempertahankan urutan mushaf dan menjelaskan ayat secara berurutan. Metodenya cenderung ijmali karena memberikan pemaknaan global dan singkat, tetapi dalam praktiknya juga memperlihatkan unsur tahlili, terutama ketika menjelaskan aspek kebahasaan, gramatika, sebab turunnya ayat, hukum, dan hubungan antarayat. Keunggulan utama Tafsir Al-Jalalain terletak pada efisiensi bahasa dan kemampuannya memberikan kunci pemahaman terhadap ayat tanpa uraian panjang. Karakter tersebut menjadikannya relevan sebagai teks pengantar dalam pembelajaran tafsir dan tetap berpengaruh dalam tradisi pendidikan Islam hingga masa kini.
ANALISIS METODOLOGI TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB Teuku Muhibuddin Isra
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.755

Abstract

Tafsir Al-Mishbah merupakan salah satu karya tafsir Al-Qur’an kontemporer yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan kajian tafsir di Indonesia. Karya M. Quraish Shihab ini tidak hanya berupaya menjelaskan makna ayat berdasarkan sumber-sumber tafsir klasik, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan sosial, budaya, pendidikan, moral, dan kehidupan masyarakat modern. Artikel ini bertujuan menganalisis metodologi yang digunakan dalam Tafsir Al-Mishbah, terutama berkaitan dengan sumber penafsiran, metode penyajian, corak penafsiran, serta pendekatan kebahasaan dan kontekstual yang digunakan oleh M. Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data utama berupa Tafsir Al-Mishbah, sedangkan data pendukung diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan literatur yang membahas metodologi tafsir dan pemikiran M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Mishbah menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensional. Dari sisi sumber, penafsiran memadukan bi al-ma’tsur dan bi al-ra’yi dengan penggunaan riwayat, pendapat ulama, analisis bahasa, serta pertimbangan rasional. Dari sisi metode, penafsirannya cenderung menggunakan metode tahlili dengan penjelasan ayat secara berurutan berdasarkan susunan mushaf. Adapun coraknya memperlihatkan kecenderungan adabi ijtima’i, yaitu penafsiran yang menghubungkan pesan Al-Qur’an dengan kehidupan sosial masyarakat. Metodologi tersebut menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai karya tafsir yang berupaya mempertemukan khazanah keilmuan Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGEMBANGAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM ANTARA KETENTUAN FIKIH KLASIK DAN PEMBARUAN HUKUM INDONESIA Ilhamdani; Danial; Husni
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.756

Abstract

Penelitian ini membahas pengembangan harta warisan dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan mempertemukan ketentuan fikih klasik dan pembaruan hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari perkembangan bentuk dan nilai harta warisan yang tidak lagi terbatas pada tanah, rumah, atau harta bergerak, tetapi juga mencakup aset produktif, investasi, saham, dan bentuk kekayaan lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai hak ahli waris sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan harta secara produktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum meliputi Al-Qur’an, hadis, literatur fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik memberikan dasar fundamental mengenai sebab kewarisan, kedudukan ahli waris, pembagian harta, dan perlindungan terhadap hak masing-masing ahli waris. Sementara itu, pembaruan hukum Indonesia memberikan kerangka normatif dan kelembagaan untuk mengimplementasikan prinsip kewarisan dalam konteks masyarakat modern. Pengembangan harta warisan dapat dilakukan setelah status dan bagian ahli waris jelas, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, kerelaan, transparansi, serta perlindungan hak seluruh ahli waris. Dengan demikian, pengembangan harta warisan dapat menjadi instrumen produktif tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam dan hukum nasional.
PENYAKIT KONTEMPORER SEBAGAI ALASAN FASAKH PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB SYAFI‘I Muhammad Rijal
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.759

Abstract

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum sekaligus. Tujuan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan para pihak. Namun, dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga dapat menghadapi berbagai persoalan, termasuk munculnya penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat menghambat terlaksananya tujuan perkawinan. Dalam fikih Islam, salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengakhiri ikatan perkawinan karena adanya keadaan tertentu adalah fasakh. Mazhab Syafi‘i secara klasik telah membahas sejumlah cacat atau penyakit tertentu yang dapat menjadi alasan fasakh, terutama cacat yang berpengaruh terhadap hubungan biologis dan menimbulkan mudarat bagi pasangan. Persoalan muncul ketika masyarakat modern menghadapi penyakit yang tidak dikenal dalam bentuk yang sama pada masa ulama klasik, seperti HIV/AIDS, hepatitis kronis, penyakit genetik tertentu, gangguan kesehatan reproduksi, serta gangguan kejiwaan berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep fasakh karena penyakit menurut Mazhab Syafi‘i dan mengkaji relevansinya terhadap penyakit kontemporer. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-fikih. Sumber primer berupa kitab-kitab fikih Mazhab Syafi‘i, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian kontemporer mengenai hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi‘i tidak menjadikan semua penyakit sebagai alasan otomatis untuk melakukan fasakh. Penyakit yang dapat menjadi alasan fasakh harus memiliki karakteristik tertentu, terutama menimbulkan mudarat yang serius, menghalangi tujuan fundamental perkawinan, atau menghilangkan kemampuan pasangan untuk memenuhi hak-hak perkawinan. Dengan pendekatan qiyas, kaidah fikih, dan maqashid al-syari‘ah, konsep cacat yang menjadi alasan fasakh dapat dikontekstualisasikan untuk menilai penyakit kontemporer. Namun, penetapan fasakh harus dilakukan secara hati-hati melalui pembuktian medis, pertimbangan tingkat keparahan penyakit, kemungkinan pengobatan, risiko penularan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.
KONTESTASI FIKIH SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK AWAL MASA ’IDDAH: STUDI LIVING LAW DI KABUPATEN ACEH UTARA Arif Munandar; Danial; Kafrawi
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i2.760

Abstract

Fikih Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dalam menetapkan titik awal (mabda’) masa ’iddah: fikih Syafi’i menghitungnya sejak lafaz talak diucapkan, sedangkan KHI menghitungnya sejak putusan Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan ini secara empiris belum banyak diteliti di wilayah yang tradisi fikih Syafi’inya masih kuat seperti Aceh Utara. Artikel ini bertujuan mengungkap bagaimana kontestasi kedua norma tersebut dipraktikkan sebagai living law, faktor-faktor yang membuat salah satunya lebih dominan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris beraliran antropologi hukum, dengan data primer dari wawancara mendalam terhadap delapan informan (lima perempuan pelaku ’iddah dan tiga laki-laki pelaku syibhul ’iddah) di Kabupaten Aceh Utara, dianalisis menggunakan lensa living law Eugen Ehrlich dan semi-autonomous social field Sally Falk Moore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi kedua norma tidak berwujud benturan terbuka, melainkan dualisme fungsional: fikih Syafi’i dipedomani secara batin sebagai penanda dimulainya ’iddah, sedangkan KHI dipatuhi sebatas syarat administratif negara. Dominasi fikih Syafi’i secara batin dibentuk oleh enam faktor yang saling berkelindan otoritas ulama, pendidikan dayah, tekanan sosial-budaya, rendahnya literasi hukum negara, kemudahan akses kelembagaan, dan kebijakan daerah. Dualisme ini menyisakan risiko ketidakpastian hukum berupa kaburnya status perkawinan, nafkah ’iddah, pencatatan nikah, dan status nasab, yang secara tidak proporsional membebani perempuan.
REKONSTRUKSI KONSEP PEMELIHARAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANTARA TEKS-TEKS FIQH KLASIK DAN REALITAS EKONOMI MODERN M. Rizal
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 3 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i3.762

Abstract

Konsep pemeliharaan keluarga (al-nafaqah) merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan, perlindungan anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam konstruksi fiqh klasik, kewajiban pemeliharaan pada umumnya diletakkan terutama pada suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut dibangun berdasarkan struktur sosial-ekonomi masyarakat pada masa pembentukan fiqh yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak menjalankan fungsi domestik. Persoalan muncul ketika konstruksi tersebut berhadapan dengan realitas ekonomi modern yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, model keluarga berpendapatan ganda, perubahan pola pekerjaan, inflasi, kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin kompleks, serta munculnya ekonomi digital. Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep pemeliharaan dalam hukum keluarga Islam dengan mempertemukan teks-teks fiqh klasik, prinsip Al-Qur'an dan hadis, maqāṣid al-syarī‘ah, serta perubahan sosial-ekonomi kontemporer. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, konseptual, dan sosio-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak cukup dipahami semata-mata sebagai pemberian materi dari suami kepada istri dan anak, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan, keberlanjutan kehidupan, dan pencapaian kemaslahatan keluarga. Rekonstruksi konsep pemeliharaan dapat dilakukan dengan mempertahankan prinsip tanggung jawab, keadilan, kecukupan, dan perlindungan anggota keluarga, sekaligus membuka ruang bagi pembagian tanggung jawab ekonomi secara proporsional sesuai kemampuan, kesepakatan, dan kondisi objektif keluarga. Dengan demikian, perubahan bentuk ekonomi keluarga tidak harus dipandang sebagai pengingkaran terhadap prinsip fiqh, melainkan sebagai konteks baru bagi aktualisasi tujuan hukum Islam.
MAQASHID SYARIAH SEBAGAI LANDASAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Ali Sibra Malisi
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i1.772

Abstract

Islamic family law is one of the fields of Islamic law that is closely linked to social, cultural, and economic changes, as well as developments in society. These dynamics call for the reform of family law so that it remains capable of addressing various contemporary issues without losing its normative foundation. This article aims to analyze the maqashid al-sharia as the foundation for the reform of Islamic family law in Indonesia. This study employs a library research method using a juridical-normative and conceptual approach. Data were obtained from the Qur’an, hadith, fiqh texts, legislation, and various scholarly works relevant to the maqashid al-sharia and Islamic family law. The results of the study indicate that the maqashid al-sharia can serve as a methodological framework for understanding and developing Islamic family law by taking into account the primary objectives of sharia, namely promoting public interest and preventing harm. The principles of protecting religion, life, reason, lineage, and property can be used to analyze various family issues such as marriage, divorce, alimony, child protection, women’s rights, and restrictions on child marriage. In the Indonesian context, the maqashid al-sharia approach can reconcile Islamic legal values with the needs of society and the national legal system. Thus, the reform of Islamic family law should not be interpreted merely as a change to fiqh provisions, but as an effort to establish laws that are more responsive, just, beneficial, and in accordance with the objectives of Sharia.
REKONSEPTUALISASI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN: INTEGRASI ADAPTIVE LEADERSHIP DAN DIGITAL LEADERSHIP BERBASIS AI DALAM MENDORONG TRANSFORMASI INSTITUSI Dinda Putri Azmalasari; Elsa Dwiyana; Widya Putri Lestari; Syafa’atul Habib
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 3 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i3.518

Abstract

This study aims to describe the integration of Adaptive Leadership and Digital Leadership based on Artificial Intelligence (AI) as a strategic leadership model in driving the transformation of educational institutions in the digital era. The method used in this research is a literature review with a descriptive qualitative approach through the analysis of relevant scientific journals and books related to adaptive leadership, digital leadership, and the implementation of AI in education. The findings indicate that adaptive leadership emphasizes the leader’s ability to build a learning culture, organizational flexibility, and responsiveness to change, while digital leadership based on AI focuses on the utilization of technology, data, and artificial intelligence systems in decision-making and innovation in educational management. The integration of these two approaches produces a visionary, data-driven, human-centered leadership model that is responsive to technological disruption. However, its implementation faces challenges such as human resource readiness, digital literacy, and the risk of technology dependency. Therefore, this integration needs to be designed strategically, collaboratively, and sustainably to support the transformation of educational institutions in the Society 5.0 era.