cover
Contact Name
Andi Muhammad Ilham
Contact Email
kuansing28@gmail.com
Phone
+628126822811
Journal Mail Official
jurnal@riau.go.id
Editorial Address
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau, Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
IPTEKIN : Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi
ISSN : 24778532     EISSN : 30473411     DOI : -
IPTEKIN merupakan jurnal yang memuat naskah/artikel hasil penelitian dan pengembangan, hasil analisis ilmiah data primer dan data sekunder, kajian (review) tentang topik terkini, analisis kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jurnal ini diterbitkan 2 kali dalam setahun. Dalam menjaga kualitas artikel yang diterbitkan akan dilakukan cek plagiat dengan menggunakan Turnitin. Tim editor dan reviewer jurnal ini terdiri dari para ahli dibidangnya dan proses review dilakukan dengan sistem double blind peer review.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 101 Documents
Tunanetra Malang: Pembinaan Sosial Selama dan Setelah COVID-19 Suryani; Kuntjorowati, Elly; Syartiwidya
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merebaknya pandemi COVID-19 memengaruhi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan rehabilitasi sosial dan kondisi tunanetra di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang selama pandemi dan setelah COVID-19. Responden penelitian ditentukan sebanyak 30 responden tunanetra, 10 staf panti tunanetra, dan 10 tokoh masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method). Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kondisi Tunanetra di RSBN selama dan setelah pandemi COVID-19. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelayanan dan kondisi sosial tunanetra di Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang sangat baik, ditinjau dari aspek kesehatan, hak pribadi dan penghasilannya, hal itu dibuktikan dengan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan adanya dukungan sosial keluarga dalam rehabilitasi. Pada saat pandemi COVID-19, Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial mengeluarkan kebijakan untuk memulangkan tunanetra ke keluarganya, mengingat tunanetra harus membutuhkan bantuan orang lain dan panti yang begitu padat, sehingga kebijakan social distancing tidak bisa dilaksanakan bagi tuna netra, oleh karena itu kebijakan yang diterapkan adalah dengan memulangkan tunanetra kepada keluarganya untuk selama enam bulan, dan setelah pandemi boleh kembali lagi ke panti. Di RSBN Malang mereka mendapatkan ketrampilan memijat yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari memijat. Masyarakat sekitar panti sering menggunakan jasa pijat mereka, hal itulah yang menyebabkan mereka dapat berinteraksi dan berpartisipasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyandang tunanetra di RSBN (Rehabilitasi Sosial Tunanetra) berhasil menyesuaikan diri dengan situasi selama dan setelah pandemi COVID-19 serta mematuhi seluruh protokol yang dianjurkan oleh pemerintah.
Penelusuran Transformasi Pertumbuhan Lahan Terbangun Selama Dua Dekade (Tahun 2004-2024) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Arya Giofandi, Eggy; Sekarjati, Dhanu
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan wilayah dengan meningkatnya lahan terbangun sering kali dijadikan sebagai indikator penting dalam memahami dinamika urbanisasi dan perubahan tata guna lahan, khususnya di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan lahan terbangun selama dua dekade yaitu periode 2004 hingga 2024 dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh melalui algoritma Normalized Difference Built-up Index (NDBI). Data penelitian berasal dari citra satelit Landsat 5 TM (tahun 2004, 2008, dan 2012) dan Landsat 8 OLI-TIRS (tahun 2016, 2020, dan 2024), yang pengolahannya melalui platform Google Earth Engine (GEE) dan software sistem informasi geografis. Nilai NDBI dihitung untuk setiap periode pengamatan sebagai mengidentifikasi wilayah terbangun secara spasial dan temporal. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan wilayah terbangun dari 2004 hingga 2024 mencapai 26.355,55 hektar atau 17,52%. Peningkatan ini terutama terjadi di kawasan pinggiran kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur. Transformasi penggunaan lahan tersebut berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau serta potensi risiko lingkungan perkotaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemantauan spasial berkala sebagai dasar perumusan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan. Pendekatan ini terbukti sebagai salah satu transformasi yang efektif dan efisien dalam mendeteksi serta memvisualisasikan pola pertumbuhan lahan terbangun, sehingga dapat digunakan sebagai data tambahan dalam perencanaan kota yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkotaan.
Analisis Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau: - Riza, Subkhan; Gapar; Setyawati, Rafika
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The coastal area of Bengkalis Regency is extensive and holds significant potential for aquaculture development; however, much of this potential remains underutilized. The purpose of this research is to: 1) determine the existing condition of potential aquaculture resources, 2) analyze the fisheries sector's contribution to the economy, and 3) identify location-specific superior aquaculture commodities in Bengkalis Regency. This research employed a literature study method. Results indicate that out of 27,775.79 Ha of potential aquaculture land, only 233.22 Ha (8.40%) has been utilized. Specifically for shrimp ponds, only 129.03 Ha (9.06%) of the 1,423.89 Ha potential is in use. Although the fisheries sector's contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) from 2019 to 2023 remains relatively small (3.05%–6.22%), the Location Quotient (LQ) value (>1) indicates that fisheries is a base sector in Bengkalis Regency. Furthermore, agglomeration and specialization analyseswith an αit value of ∞ 1, it indicates that aquaculture is concentrated and is a specialized business activity.. The specific superior commodity identified is Vannamei shrimp (Litopenaeus vannamei), which is widely cultivated using intensive technology, efficient production facilities, and feed management..
Prediksi Penggunaan Lahan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2021-2031 Wahyudi, Ade; Zulyanti, Maulina Sutji
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan signifikan dalam penggunaan lahan selama dekade terakhir, terutama dalam sektor permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri. Transformasi ini disebabkan oleh kondisi fisik daerah serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin beragam. Sebagai konsekuensinya, banyak area terbuka dan ruang hijau mengalami penurunan yang drastis akibat adanya konversi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi tren penggunaan lahan di Kecamatan Marpoyan Damai untuk periode 2021 hingga 2031. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan sumber data berasal dari citra Google Earth. Untuk memprediksi penggunaan lahan di Kecamatan Marpoyan Damai, perangkat lunak seperti ArcGIS, QGIS, dan Mollusce diterapkan. Prediksi tersebut memerlukan tiga peta multitemporal dari tahun 2011, 2016, dan 2021. Temuan penelitian menunjukkan dua jenis penggunaan lahan mengalami peningkatan luas, yakni permukiman serta perdagangan dan jasa. Diperkirakan, pada tahun 2031, luas bangunan permukiman akan bertambah sebesar 72,63 Ha, sehingga total luasnya mencapai 1410,93 Ha, sementara untuk bangunan perdagangan dan jasa, peningkatannya adalah 26,55 Ha, dengan total luas 171,27 Ha. Berdasarkan analisis matriks area transisi, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan meliputi jarak ke jalan utama, jarak ke fasilitas pendidikan, jarak ke kawasan industri, dan jarak ke lahan kosong.
Analisis Nilai Tambah Microcrysatalline Cellulose dari ampas sagu Provinsi Riau Jayalaksamana, Maghfirah; Puji Lestari, Ririn; Haryanto, Edo; Sekar Pembayun, Lintar
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riau Province is the largest sago starch producer in Indonesia, contributing approximately 73% of the national production, yet it faces significant challenges regarding sago pith waste management which causes environmental pollution. This study aims to analyze the value-added potential of the agro-industrial processing of sago pith waste into pharmaceutical-grade Microcrystalline Cellulose (MCC) in the Kepulauan Meranti Regency, comparing its profitability against the sale of raw waste. The research employed the Hayami method to measure the value transformation from raw material to downstream products. The analysis results indicate that converting 6.667 kg of sago waste into 1 kg of MCC yields a substantial economic leap. The process generates a value-added of IDR 1,096,085 per kg of output with a value-added ratio reaching 53.11%. Specifically, the cost structure reveals that this industry is labor-intensive, with a labor income share of 41.03%, indicating a positive impact on local employment absorption. The company's profit is recorded at 31.93% of the product value. These findings confirm that the downstreaming of sago waste into MCC is not only financially feasible with high profitability but also strategically vital for the regional macro-economy. Developing this industry serves as a potential solution for import substitution of national pharmaceutical raw materials, increases farmer income through waste utilization, and creates a broad economic multiplier effect for community welfare in sago-producing regions.
Sinergi Antartingkatan Pemerintahan dalam Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti budiman, fajar
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepulauan Meranti Regency occupies a strategic position in the IMS-GT growth triangle; however, it records the highest poverty rate in Riau Province (23.15% in 2024) and ranks 45th nationally. This study aims to analyze the alignment of local poverty alleviation policies with provincial and national policies. The approach utilizes comparative policy analysis of the RPJMN 2025–2029, Riau Province RPJMD 2025–2029, and Kepulauan Meranti Regency RPJMD 2025–2029 documents, as well as USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis to identify root causes. The findings reveal that the low quality of human development is the primary root cause of poverty. The study found that the synergy of poverty eradication programs within the Draft RPJMD of Kepulauan Meranti Regency is not optimally aligned with higher-level government policy directions. Additionally, fiscal allocation inefficiency was identified, where 32.23% of the budget is absorbed by poverty-related programs without effectively reducing poverty rates. This study concludes by recommending the establishment of a formal "Funding Synergy Plan" mechanism, consistent with the HKPD Law, to integrate cross-governmental resources, address local fiscal burdens, and enhance the effectiveness of program interventions.
Model Evaluatif dan Proyektif Sampah Rumah Tangga di Kota Pekanbaru: Analisis System Dynamics untuk Estimasi Kapasitas TPA Agus Mulyadi
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 2 (2026)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengembangkan model sistem dinamik untuk menganalisis pengelolaan sampah rumah tangga dan mengestimasi kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Pekanbaru, Indonesia. Proses pemodelan diawali dengan penyusunan causal loop diagram (CLD) dan dilanjutkan dengan pengembangan stock-and-flow diagram (SFD). Penelitian ini melakukan simulasi selama 20 tahun (2023–2043) untuk mengevaluasi tren timbulan sampah dan ketersediaan kapasitas TPA di masa mendatang. Validasi model melalui uji perbandingan rata-rata dan variasi amplitudo menunjukkan bahwa model cukup merepresentasikan perilaku sistem secara baik. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan eksponensial timbulan sampah rumah tangga yang menyebabkan kapasitas TPA habis pada tahun 2030 dalam kondisi eksisting. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengevaluasi tiga skenario kebijakan, yaitu peningkatan persentase sampah yang terolah, perluasan lahan TPA, dan penerapan teknologi leachate treatment. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengolahan sampah dapat memperpanjang umur layanan TPA, sementara perluasan lahan TPA hanya memberikan solusi sementara. Di antara skenario yang dievaluasi, penerapan leachate treatment memberikan dampak jangka panjang paling signifikan dengan memperpanjang ketersediaan kapasitas TPA melampaui periode simulasi 20 tahun. Penelitian ini memberikan informasi mengenai perilaku dinamis sistem pengelolaan sampah rumah tangga serta menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang proaktif untuk menjamin keberlanjutan kapasitas TPA. Temuan penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi perencanaan pengelolaan sampah perkotaan di Pekanbaru dan kota-kota lain yang mengalami pertumbuhan pesat.
Studi Pengelolaan Drainase sebagai Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Olga O Rumaropen; Yannice L M Sitorus; Anna M Labok; Asima Juliana
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 2 (2026)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As the administrative center of Raja Ampat Regency, Waisai District is highly susceptible to recurrent flooding and urban inundation, which significantly disrupt the socio-economic activities of the community. Inundations reaching depths of 50–100 cm persist for several hours in specific locations on a near-annual basis during the rainy season, severely restricting public mobility. This study aims to evaluate the existing drainage system, identify the factors driving the degradation of drainage performance, and design an effective drainage management strategy to mitigate flood risks within the vulnerable areas of Waisai District. A mixed-methods approach (qualitative and quantitative) was employed, utilizing descriptive analysis and the SWOT method. Data were primarily collected through field observations and stakeholder interviews. The findings indicate that rapid urban development in Waisai has outpaced adequate and integrated drainage planning, leading to suboptimal channel capacities, particularly during high-intensity rainfall. The degradation of drainage functionality is predominantly driven by technical factors, alongside environmental and social aspects. The recommended approach lies within the WO (Weaknesses-Opportunities) quadrant, which emphasizes leveraging external opportunities—such as Waisai's status as a regency capital and a prominent marine tourism destination—to improve the capacity of government institutions in urban drainage planning and maintenance, as well as fostering community collaboration to address existing weaknesses. This research is expected to provide valuable insights for local governments in coastal urban areas in formulating policies for sustainable drainage management and disaster resilience.
Dampak Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia Dwi Widiarsih; Ika Kholista Nurrohmah; Lisbet Angreani Siregar
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 2 (2026)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the impact of public governance on inflation control in Indonesia amidst global and domestic economic dynamics. The main problem addressed is the extent to which institutional and non-monetary factors affect the achievement of monetary policy targets. This study employed a path analysis method using time-series data from 2010 to 2022. The analysis aimed to examine the effect of corruption control and political stability variables on the inflation rate, positioning the effectiveness of governance as an intervening variable. The results indicated that corruption control and political stability do not exert a significant direct effect on inflation. However, public governance was proven to have a significant direct effect on inflation control with a significance value of 0.048 (p < 0.05). Furthermore, the path analysis results demonstrated that corruption control and political stability exert a crucial indirect effect on inflation through the effectiveness of public governance. These findings conclude that Bank Indonesia's efforts to control the inflation rate cannot stand alone but are significantly determined by the overall quality of public sector governance. Based on these conclusions, it is recommended that the government continue to strengthen institutional governance quality by enhancing corruption control and maintaining domestic political stability to ensure the achievement of national macroeconomic stability targets.
Kesiapan Provinsi Riau Menghadapi Bonus Demografi 2030: Analisis Data Proyeksi Penduduk dan Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan serta Pendidikan Putri Oktavia Dekasani
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 8 No. 2 (2026)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riau Province is entering the peak of its demographic dividend period, projected for 2030–2035, characterized by a dependency ratio estimated to reach 43.9% in 2030. This study aims to (1) review the trends and projections of Riau's population structure to identify the demographic window of opportunity; (2) critically examine the characteristics of employment challenges, particularly the skill mismatch between graduates' competencies and labor market demands; and (3) assess the relevance of vocational education outcomes and propose policy recommendations based on existing literature. This study employs a systematic qualitative literature review, utilizing secondary data from BPS (Statistics Indonesia), Sakernas (National Labor Force Survey), Bappenas, and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, supplemented by a critical review of peer-reviewed journals published between 2015 and 2024. The results indicate that although the demographic window has commenced, significant structural barriers persist: the open unemployment rate (TPT) for SMK (vocational high school) graduates has reached 13.5%, while the Horizontal Mismatch Index (HMI) for higher education graduates stands at 32.4%, resulting in an estimated annual productivity loss of IDR 729 billion. Furthermore, vocational curricula remain misaligned with labor demands in priority sectors such as information technology, logistics, and renewable energy. Consequently, this study recommends three integrated policy pillars: modernizing vocational education, implementing targeted reskilling and upskilling programs, and strengthening triple-helix collaboration among the government, industry, and educational institutions.

Page 10 of 11 | Total Record : 101