cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamdan Arief Hanif
Contact Email
sahaja@darunnajah.ac.id
Phone
+6289601201900
Journal Mail Official
sahaja@darunnajah.ac.id
Editorial Address
Jln. Ciledug Raya No. 01, RT.1/RW.3, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12250
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Sahaja : Journal Sharia and Humanities
Published by Universitas Darunnajah
ISSN : 29647096     EISSN : 28299396     DOI : https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.174
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sahaja specifications in the discourse of Sharia and Humanities. Sahaja invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related. That aims to encourage and promote the study of the sharia and humanities from a wide range of scholarly perspectives. The journal focuses on Sharia and Humanities. It covers the studies of Sharia and Humanities accros different areas in the world (The Middle East, The West, Archipelago and other areas), Methodology of Sharia and Humanities. This journal warmly welcomes to any contributions from scholars of the related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
EFEKTIVITAS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI TANGERANG SELATAN Ramadhan, Taufiq; Diniyah, Naziah
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 1 No. 2 (2022): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v1i2.23

Abstract

Children play a vital role as future generations to come. Parents lovingly instill in their children the virtues of kindness. Good parenting can affect a child's moral development as an adult. Violence against the child is behavior that can harm the child either physically or mentally. The prevalence of violence against this child is largely a factor in the family. Furthermore, there is a shortage of knowledge regarding child upbringing. In Indonesia there are various institutions where counseling or institution may be a means of consulting on family issues in order to prevent a particularly violent case of children. It is the center for family learning (puspaga), which is under the protection of Child And Family Protection Women's Empowerment Service (DP3AKB). The research approach USES qualitative analysis descriptive methods, is supported by primary and secondary data-collection techniques, then observation, interview and document studies, and then testing the validity of the data using field observation and documents to make it more credible. Studies have shown that PUSPAGA'S implementation of programs in the prevention of violent cases of children works well, since the implementation of programs is consistent with both ends and objectives. Moreover, in the process of counseling services through a process of analysis which should not be arbitrarily addressing a problem. As for the constraints that come with the lack of manpower in institutions and time. But from these porgrames and services at the center for the prevention of child violence are effective, because the action programs are consistent and have the clarity of purpose they want to achieve, and have the appropriate analysis and formulation of policies in dealing with client problems.
FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO Indah Listyorini; Arief Hanif, Hamdan
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.90

Abstract

Abstrak Batas usia minimum perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang batas minimum usia perkawinan. Awalnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini menjadi 19 tahun untuk keduanya. Namun bagi yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah yang merupakan bentuk pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Faktanya, di KUA Kecamatan Kalitidu setiap tahunnya memiliki jumlah dispensasi nikah yang cukup banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Tercatat pada tahun 2018 hingga tahun 2021 dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu mencapai 149 kasus. Hasil dari penelitian yang menjadi penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kalitidu tahun 2021 adalah karena faktor budaya atau adat istiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan dan banyaknya perempuan yang hamil diluar nikah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya perkara pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah disebabkan oleh beberapa faktor tersebut di atas.
PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA TEMBA LAE KEC. PAJO KAB. DOMPU-NTB) Ramadhan, Taufiq; Ahmad, Midun
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.91

Abstract

ABSTRAK Pernikahan di bawah umur sering menjadi polemik dan kontroversial dalam masyarakat umumnya dikarenakan masih ada asumsi bahwa pernikahan di bawah umur itu dibolehkan agama, serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, seperti halnya Rasulullah Saw dengan Siti Aisyah ra. Dalam kaitannya dengan praktek pelaksanannnya di Indonesia sendiri, sudah banyak terjadi hal semacam ini termasuk di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi selanjutnya di tarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pernikahan di Dompu dikenal dengan dua istilah yaitu nikah taho dan nikah iha. Nikah taho adalah pernikahan yang disepakati oleh kedua keluarga, sedangkan nikah iha adalah pernikahan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak terutama dari keluarga wanita. Adapun faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae ialah, faktor hamil pranikah, faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. 2) Kemudian akibat pernikahan di bawah umur yaitu, yang pertama kesehatan ibu dan calon bayi. Pada dasarnya pernikahan di bawah umur berakibat negatif terhadap kesehatan ibu dan calon bayi, namun pada kenyataannya di lapangan hal tersebut tidak sesuai, sejauh ini baik ibu serta bayi yang dilahirkan oleh pasangan pernikahan di bawah umur masih aman dan baik-baik saja. Yang kedua keharmonisan rumah tangga, selama ini pasangan pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Temba Lae masih menjalankan rumah tangga mereka dalam keadaan langgeng dan harmonis. Yang ketiga perceraian, memang pernikahan di bawah umur rentan terhadap percekcokan dan perselisihan antara kedua pasangannya namun sejauh ini frekuensi perceraian yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur masih sangat sedikit.
KEBEBASAN PERS MENGEMUKAKAN PENDAPAT AKIBAT DARI TRANSISI POLITIK HUKUM DI INDONESIA Ryana Ananda, Nadilla
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.94

Abstract

Transisi politik hukum di Indonesia menjadi Demokrasi tidak hanya berdampak terhadap hak berpendapat bagi masyarakat Indonesia, namun juga berdampak terhadap Pers terhadap kebebasan berpendapat, dianggap mutlak terhadap suatu kebebasan. Dimana perlu adanya komitmen dalam membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Kebebasan tersebut merujuk kepada kemampuan media massa/pers untuk melakukan penyiaran berita dengan sebebasnya (dengan memperhatikan sesuatu yang diterapkan dengan norma tanpa melanggar norma tersebut) tanpa adanya rasa takut terhadap pengenaan sanksi kepada media massa. Adapun media massa/pers dapat melakukan penyiaran berita bergantung dengan berita yang dimuatnya, media massa dapat melakukan pemilihan untuk meyiarkan sebuah konten berita yang dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik tanpa adanya unsur norma yang dilanggar. Sebuah media massa/pers harus memperhatikan ke-objektivitas dalam menyampaikan berita, agar berita tersebut memiliki unsur kualitas yang baik.
HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama) Munawar, Sofyan; Ghofur, Nilman
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.95

Abstract

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu tema besar yang bisa dianalisa dari berbagai macam kajian teori. Salah satu teori yang bisa digunakan untuk mengupasnya adalah teori politik hukum. Cakupan politik itu sendiri tidak hanya menjadi lingkup seluruh individu, akan tetapi juga termasuk kepada masyarakat yang berbeda agama. Berbicara tentang politik, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang menjadi isu agama. Politik hukum sendiri biasanya diterapkan pada berbagai macam kebijakan hukum misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keadilan dan kemanfaatan, keseimbangan antara kepastian hukum, penguasaan sumber daya alam oleh negara serta pengganti hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional. Tentunya politik hukum juga dapat digunakan untuk membaca fenomena hukum kewarisan islam. Penelitian ini menggunakan metode library research. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan dari persoalan-persoalan politik hukum keluarga Islam secara luas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah politik hukum terhadap ahli waris beda agama merupakan kebijakan resmi dalam ajaran agama islam berkaitan dengan ahli waris yang beda agama. Disepakati tidak akan mendapatkan warisan. Hal ini memiliki tujuan untuk kesatuan keluarga yang menganut dasar Islam. Yaitu pembentukan keluarga yang berdasar kepada alquran dan hadist yang memiliki visi,misi serta tujuan hidup yang sama. Adapun larangan saling mewarisi bagi non muslim atau orang yang berbeda agama dan keyakinan juga berlaku pada kondisi berbeda kewarganegaraan.
WANITA KARIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEWAJIBAN MENGURUS RUMAH TANGGA Noor Effendy
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.123

Abstract

Pada dasarnya, kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami. Terkait dengan urusan rumah tangga, seperti memasak, menyapu serta mencuci bukan merupakan kewajiban istri terhadap suaminya. Akan tetapi, secara umum hal tersebut tetap dianggap sebagai kewajiban seorang istri. Sehingga saat istri yang berprofesi sebagai wanita karir tidak dapat melakukan hal-hal tersebut, menjadikan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menyatakan Status istri sebagai wanita karir dapat memberikan dampak positif atau negatif dalam hal kewajiban mengurus rumah tangga bagi wanita karir yang telah menikah. Selain itu, menjadi wanita karir saat ini sudah menjadi tuntutan tersendiri agar dapat bertahan di dalam perkembangan zaman yang semakin pesat. Selain itu, Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama profesi itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. Adanya dukungan dan kebersamaan dari suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis mutlak dibutuhkan. Sehingga masyarakat sangat dianjurkan untuk lebih terbuka dan menerima perubahan-perubahan dalam tatanan sosial masyarakat dengan tangan terbuka.
PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI Alfarisi, Usman; Fikri, Zainul; Risidianto
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.126

Abstract

This research aims to explain the views of Islamic Law and Positive Law regarding the division of Gono-gini Property. This research uses a normative legal approach method. Where this research is descriptive-analytical-comparative, meaning that the author will describe how the division of Gono-gini Property in the perspective of Islamic Law and Positive Law. The results showed that the division of Gono-gini Property in the perspective of Islamic Law and Positive Law that the division of joint property in the view of Islamic law and positive law is in accordance in general divided equally between husband and wife. In the perspective of Islamic Law, if the division of joint property in the event of a divorced married couple prioritizes the method of peace (deliberation). Based on this view, actually joint property can be traced in Islamic law, both through the concept of shirkah and based on the will of Islamic law itself using KHI Article 97, the division of one-half for husband and wife. While in the perspective of positive law this is based on Law No. 1 of 1974 article 37 and Civil Code articles 128-129 that if the breakup of the marriage rope between husband and wife, then the joint property is divided in half between husband and wife. However, in the above law, as long as the parties do not determine otherwise, it is regulated according to their respective laws.
PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH : (Studi Kasus di Cinere Depok) Risbyantoro, Hendro; Mutiah Salsa Bela, Fitri; Firdaus , Delfa
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.133

Abstract

In principle, household responsibilities are inseparable from the rights and obligations of each individual. Husbands have a duty to provide for the family's livelihood, while wives have the responsibility of managing the household to the best of their ability. In the Cinere subdistrict of Depok, there are several families in which the wife serves as the primary breadwinner, either because her husband is ill, has been laid off, or is unable to sufficiently meet the family's needs. This research utilizes a qualitative method, specifically a case study research approach (field research), which generates descriptive analytical data in which the author describes the reality of families where the wife is the primary breadwinner, supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation with four research subjects whose wives played the role of primary breadwinners. The results of this research indicate that from the perspective of Maqashid Al-Syari'ah, the role of the wife as the primary breadwinner is crucial in preventing harm, ensuring the family's survival, and safeguarding basic interests (maqashid) such as religion, life, intellect, lineage, and property. From an Islamic legal standpoint, there is no prohibition on wives working to earn a living as long as it does not contradict Islamic Sharia
PEMIKIRAN HUKUM MUSLIM DI INDONESIA MODERN Zhafiri Muhammad, Hasman; Nur Afida, Herlina; Yusdani
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.137

Abstract

The largest religion in Indonesia is Islam, where more than 80 percent of the population is Muslim. In the midst of many studies on Indonesian Islam, it turns out that studies or books that specifically study the history of Islamic legal thought in Indonesia, both classical and contemporary, are still rarely found. From this point of view, Feener succeeded in filling the gap in this study. Presents the trajectory and history of the debate on Islamic Law in Indonesia, besides that the understanding provided is very comprehensive regarding the dynamics of modern Indonesia. Modern Indonesia is a period of the 20th century until the end of the New Order rule, which means that this study has existed for a long time, about 110 years or more than 1 century. Then chronologically presents the chapters based on the book that appeared in the hope that the close relationship between the three factors driving the modernization of Islamic legal thought in Indonesia can be more freel studied in depth. The 19th century has brought a new awareness as an alternative to the yellow book hegemony which is already deeply rooted. Awareness that later developed into a reformist school that challenged the authority of Islamic boarding school ulema as translators of Islamic traditions via the yellow book. This new movement, by using technological advances in the print and information fields, makes it easy to access products of new interpretations of religious law. In this case, the invention of the massive printing press made the prints of the thoughts and results of the reformist ulama's fatwas easy to be consumed by the wider community. Obviously, the progress of the print culture here has rivaled the authority of the Islamic boarding school ulema who used to be the sole authority on the interpretation of religious texts.
EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM KANCAH HUKUM NASIONAL Arief Hanif, Hamdan; Aisyah Nurhana
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.148

Abstract

Indonesia is a state of law as affirmed in the results of the amendment to the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3). The law became a milestone in the life of Indonesian society. Almost all aspects of life should be regulated in national law so that there are guidelines for action. The development of this national law must contain elements that can protect the needs and rights of the community, one of which is the religious aspect. Islamic law is also one of the sources of substance of Indonesian national law because the majority of the Indonesian population are followers of Islam. This article seeks to discuss Islamic laws that later had an influence on Indonesian national law. The method used in this study is descriptive research. Descriptive research is a research step carried out by providing research in the form of an effort to describe a symptom, event, and event that occurs.

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 3 No. 1 (2024): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 1 No. 2 (2022): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022): Sahaja: Journal Sharia and Humanities