Articles
23 Documents
Search results for
, issue
"Vol 23 No 3 (2025): Keadilan"
:
23 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKANMEREK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Raza]]>;
<![CDATA[Amrullah, Rinaldy]]>;
<![CDATA[Adhan, Sepriyadi]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/q70ds066
<![CDATA[ Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telahdilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek,namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian:bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dan bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Jenispenelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melaluistudi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi danpenyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadappelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor:50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sahmenyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftarsebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkanbahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jerakepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkandan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidanatanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuanbertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampumelakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengansengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf tepenuhikarena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalamkeadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Merek Terdaftar ]]>
<![CDATA[ANAK SEBAGAI KORBAN ADIKSI GAWAI : TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI ]]>
<![CDATA[RIKA AL MIRAH]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/32xgwk92
<![CDATA[Gawai memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, hiburan, dan komunikasi, seringkali anak-anak terpapar teknologi sejak usia dini. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ketergantungan pada gawai dapat berdampak negatif, terutama pada tubuh kembang anak. Ketika anak diberikan kebebasan untuk menggunakan gawai dengan bataswaktu yang tidak ditentukan serta menimbulkan kerugian fisik dan atau mental, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kelalaian orang tua. Penelitian ini menerapkan studi hukum yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan analisis anak korban adiksi gawai dalam perspektif victimology adalah anak termasuk korban murni. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak korban adiksi gawai adalah menggunakan upaya pre-emtif. Kata Kunci: Anak, Adiksi Gawai, Victimologi ]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM DALAM BRAND MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA DI GEM RESEARCH INTERNATIONAL LAB ]]>
<![CDATA[Febri Shollihatul Lailah]]>;
<![CDATA[Nurwentari Dyah Fitriyawardhani]]>;
<![CDATA[Dellia Mila Vernia]]>;
<![CDATA[Aliya Fazila Daulay]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/31td1m16
<![CDATA[ Industri batu permata merupakan sektor ekonomi yang memiliki nilai tinggi dan kompleksitastersendiri. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, brand management menjadifaktor krusial bagi keberhasilan usaha sertifikasi batu permata. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis peran hukum dalam manajemen merek untuk meningkatkan keunggulankompetitif, dengan fokus Gem Research International Lab. Hukum memberikan perlindunganterhadap merek sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen untukmengidentifikasi bagaimana hukum mempengaruhi strategi untuk mencapai keunggulankompetitif bagi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanyamemastikan kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan mempertahankan citrapositif pada konsumen. Selain itu, pemanfaatan merek sebagai sarana promosimemungkinkan usaha untuk menjangkau konsumen lebih luas. Kesimpulan dari penelitian iniadalah bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung danmelindungi management brand pada usaha sertifikasi batu permata yakni Gem ResearchInternational Lab. Oleh karena itu, pengusaha sertifikasi batu permata perlu memahami danmematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keberlangsungandan pertumbuhan usaha mereka. Kata Kunci: Hukum, Brand Management, Kompetitif Usaha ]]>
<![CDATA[KAPABILTAS PERAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI APARATURSIPIL NEGARA DALAM PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAHYANG KOSONG PADA MASA TRANSISI MENJELANGPELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2024 OSONG PADA MASA TRANSISI MENJELANG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2024 ]]>
<![CDATA[Suryadarma, Silvia]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/wqq4sw96
<![CDATA[ Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sebagai wadahsarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan/atau kotasebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi Undang-Undang. Terkait pengisian jabatan kepala daerah melaluipelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini menjadi isu hangatdiperbincakan di media nasional yaitu akan dilaksanakan secara serentah pada tahun 2024.Problematika pengangkatan penjabat kepala daerah diawali dengan Menteri Dalam Negeri –Tito Karnavian yang melantik penjabat gubernur dari kalangan Aparatur Sipil Negara. Bahwamasyarakat menilai pengangkatan penjabat kepala daerah ini dilakukan tidak menjunjungdemokrasi, tidak transparan, kurangnya partisipasi public, dan akuntabel serta dalam pelantikpenjabat tersebut tidak memiliki peraturan yang cukup mumpuni. Adapun metode dalampenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka danperaturan perundang-undangan yang akan mengkaji mengenai Hak Konstitusional PegawaiAparatur Sipil Negara dan Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Konstelasi Pemilihan danMenjadi Kepala Daerah.Kata Kunci: Pemilihan Umum, aparatur sipil negara, penjabat kepala daerah ]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA SERTA PENEGAKANHUKUM DAN REGULASINYA ]]>
<![CDATA[Erlina, Erlina.B]]>;
<![CDATA[Bintang, Windy Bintang Pratama]]>;
<![CDATA[Dian, Dian Ari Kurniawan]]>;
<![CDATA[Tri, Nanda Triandanu]]>;
<![CDATA[Novi, Novi]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/h6t5rw44
<![CDATA[ Permasalahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkatyang sangat serius dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Pemerintah melaluiberbagai institusi berwenang terus mengupayakan pemberantasan narkoba secarakomprehensif melalui pendekatan hukum, regulatif, dan preventif. Penelitian ini bertujuanuntuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upayapemberantasan narkoba di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridisnormatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus terhadappelaksanaan kebijakan di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapatperangkat hukum seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peran aktif aparatpenegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun tantangan seperti lemahnyapengawasan, korupsi, dan keterbatasan rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam upayapemberantasan narkoba secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum,koordinasi antarlembaga, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkanpemberantasan narkoba yang berkelanjutan dan berkeadilan.Kata kunci: Narkoba, Pemberantasan, Penegakan Hukum, Regulasi, Kebijakan ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENERBITAN COVERNOTE ATAS OBJEK JAMINAN YANG SAMA DENGAN DUA KREDITURYANG BERBEDA SEBAGAI JAMINAN PENCAIRAN KREDIT OLEH PIHAK BANKAIRAN KREDIT OLEH PIHAK BANK ]]>
<![CDATA[Sabila Tohari, Annisa]]>;
<![CDATA[Agung Iriantoro]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/j2zg6616
<![CDATA[Notaris merupakan pejabat umum sekaligus pelaksana profesi hukum yang memiliki posisi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik sebagai alat bukti yang kuat, dalam hal ini yakni akta autentik. Selain penerbitan akta autentik, Notaris juga dapat mengeluarkan covernote yang merupakan surat keterangan. Covernote berisi informasi terkait sertifikat dan dokumen-dokumen yangmenjelaskan tentang akta yang sedang dibuat oleh Notaris, termasuk dalam tahapan proses dan target penyelesaiannya dalam waktu tertentu yang tercantum didalam covernote. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Notaris dalam penerbitan covernote atas objek jaminan yang sama dengan dua kreditur yang berbeda sebagai jaminan pencairan kredit oleh pihak bank. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum dari covernote yang diterbitkan oleh Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris ketika terjadi konflik akibat covernote. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote yang diterbitkan oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, namun Notaris harus bertanggung jawab penuhjika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan covernote. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menigkatkan pengawasan terhadap penerbitan covernote oleh Notaris serta memberikan sanksi tegas bagi Notaris yang melanggar. Kata Kunci: Notaris, Covernote, Objek Jaminan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PENULIS BUKU BOOK CHAPTER DENGAN ]]>
<![CDATA[Yuliana, Elfira]]>;
<![CDATA[Adriaman, Mahlil]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/gwzkt155
<![CDATA[ Hak cipta memberikan perlindungan hukum secara ekslusif kepada pencipta atas karya aslinya.Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalammenerbitkan suatu buku, pengarang dan penerbit terlebih dahulu akan mengadakanperjanjian/kontrak, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain hak cipta, bentuk perlindungan HAKI lainnya juga disebutkan dalamUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur berbagai aspekterkait buku, mulai dari penerbitan sampai dengan pendistribusiannya, meliputi hak dan kewajibanpelaku perbukuan serta peran pemerintah dalam pengawasannya. Kemudian, mengenai hak danroyalti yang akan diperoleh pengarang, hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti untuk LisensiPenggunaan Kedua Atas Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lain dengan mengatur batasan istilahyang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentukperlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual pengarang bab buku dengan CV. Gita Lentera. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta ]]>
<![CDATA[PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASEMARANG TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAANKONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA ]]>
<![CDATA[Putri, Delvita Tri]]>;
<![CDATA[Ratih Damayanti]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/cjshve76
<![CDATA[ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap penyelenggaraan konser musik, denganmenitikberatkan pada ketegasan hukum terhadap promotor, efektivitas kelembagaanpengawasan, dan keberlakuan peraturan daerah sebagai instrumen hukum administratif ditingkat lokal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum daerah, sertaliteratur akademik dalam ranah hukum administrasi negara. UU No. 23 Tahun 2014 dan UUNo. 10 Tahun 2009 secara jelas memberi wewenang kepada pemerintah daerah untukmengatur dan mengawasi kegiatan kepariwisataan, termasuk konser musik. Namun, DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang belum memiliki perangkat kelembagaan danperaturan pelaksana yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara penuhdan akuntabel.Kata Kunci: Hukum Negara, Pengawasan Konser, Dinas Budaya dan Pariwisata ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH DALAM KASUS KEPEMILIKAN TAK DIKETAHUI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PDT.G/2022/PN KBU ]]>
<![CDATA[Ikhsan Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Suwardi]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/xc2qpx59
<![CDATA[Kompleksitas administrasi pertanahan di Indonesia semakin tampak ketika prosedur hukum formal dihadapkan pada kondisi sosial yang tidak ideal, seperti keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui. Artikel ini mengkaji pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah dalam kondisi pemilik tidak diketahui, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kbu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi hukum yang diterapkan ketika persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi, serta bagaimana putusan pengadilan dapat menggantikan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum bagi pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiadaan akta akibat tidak ditemukannya pemilik, putusan pengadilan yang didasarkan pada bukti faktual yang kuat dan itikad baik dari pembeli dapat menjadi dasar sah untuk proses balik nama di kantor pertanahan. Artikel ini menyimpulkan bahwa intervensi pengadilan sangat penting ketika mekanisme administratif tidak dapat dijalankan, dan merekomendasikan reformasi regulasi untuk mengakomodasi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa. Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan literasi hukum masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan responsivitas penegakan hukum pertanahan. Kata Kunci: hukum administrasi; pendaftaran tanah; kepastian hukum; hak milik; balik nama]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RUU TPKS DALAM PEMENUHAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nisa Fadhilah]]>;
<![CDATA[Adinda Akhsanal Viqria]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/vzqgy904
<![CDATA[Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia belum sepenuhnya direspons secara memadai oleh sistem hukum yang berlaku, terutama dalam hal pemenuhan keadilan berbasis gender, sehingga mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai terobosan normatif. Berangkat dari kebutuhan untuk menggeser paradigma hukum dari berorientasi pada pelaku menjadi berpihak pada korban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. RUU TPKS memperkenalkan perubahan penting, antara lain perluasan definisi kekerasan seksual, penambahan jenis alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan bukti elektronik, serta pengakuan yang tegas terhadap hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan normatif seperti ketidakjelasan redaksional dan belum diaturnya femisida secara eksplisit. Kebaruan utama dalam kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap hubungan antara substansi norma RUU TPKS dengan prinsip keadilan gender, sekaligus menyoroti tantangan implementasi yang dapat menghambat efektivitasnya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban, serta menjadi landasan konseptual bagi pembaruan kebijakan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Kata Kunci: RUU TPKS, kekerasan seksual, keadilan gender, hukum normatif, perlindungan korban]]>
