Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang), jurnal penelitian ini mempunyai cakupan keilmuan yang cukup luas yaitu meliputi ilmu manajemen, akuntansi dan ilmu pendidikan (agama, Pkn, Bimbingan konseling, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, sains, TIK, bahasa, Kepramukaan, dan lain-lain). Tujuan diterbitkannya Jamapedik adalah untuk mendiseminasikan penelitian tugas kuliah, tugas akhir mahasiswa, penelitian mahasiswa dan dosen bidang Pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan para peneliti tersebut maka Jamapedik terbit 3 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Mei, Oktober, Januari. sebelum artikel diterbitkan maka tim Jamapedik akan melakukan review terlebih dahulu yang lakukan oleh reviewer yang sesuai bidang keahlianya. Kemudian agar para peneliti mudah mengumpulkan hasil karyanya pasca artikel diterbitkan dan dapat digunakan sebagai kelengkapan BKD di setiap semesternya maka Jamapedik juga telah melengkapi dengan index Google Sholar dan ROAD serta telah memiliki ISSN.
Articles
101 Documents
<![CDATA[KAJIAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI METODE PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI ]]>
<![CDATA[Nikmah, Nurun]]>;
<![CDATA[Tilawah, Hilwatut]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.411
<![CDATA[Balanced Scorecard (BSC) merupakan pendekatan perencanaan strategis dan sistem manajemen yang fundamental. BSC berfungsi untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan dan ukuran operasional yang terintegrasi, serta digunakan sebagai metode komprehensif dengan berbagai tugas (evaluasi kinerja, menyeimbangkan aspek finansial dan non-finansial). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian literatur dengan menyintesis temuan dari berbagai artikel jurnal ilmiah bereputasi. Analisis menunjukkan bahwa BSC mengukur kinerja melalui empat perspektif utama dan memiliki adaptabilitas tinggi, terbukti efektif dalam konteks sektor publik, seperti di BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) kemendagri dan pengembangan zona integritas. Implikasinya, keberhasilan implementasi BSC tidak hanya bersifat teknis, tetapi sangat bergantung pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, khususnya faktor internal seperti keamanan psikologis yang mendorong perilaku berbagi pengetahuan.]]>
<![CDATA[MAKNA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PRAKTIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suri, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.412
<![CDATA[Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktik penyelenggaraan negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, dengan fokus pada peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi dan partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kajian empiris dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan integritas kelembagaan. Di sisi lain, partai politik berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan, tetapi dalam praktiknya kerap membatasi kedaulatan rakyat melalui dominasi elit dan mekanisme internal yang tidak demokratis. Oleh karena itu, penguatan demokrasi konstitusional diperlukan agar kedaulatan rakyat dapat terwujud secara substantif.]]>
<![CDATA[BATAS KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH: ANTARA KEBUTUHAN KEAMANAN DAN PRINSIP SUPREMASI SIPIL ]]>
<![CDATA[Yudha Pamungkas, Satria]]>;
<![CDATA[Rusmini , Andin]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.413
<![CDATA[Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom menunjukkan kecenderungan yang semakin intensif, terutama dalam konteks penanganan konflik sosial, stabilitas keamanan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun, praktik tersebut memunculkan persoalan yuridis yang mendasar, yaitu kaburnya batas kewenangan antara TNI sebagai alat pertahanan negara dengan pemerintah daerah sebagai subjek otonomi yang tunduk pada prinsip supremasi sipil. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, perluasan peran militer di ranah sipil, serta melemahkan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis pengaturan kewenangan TNI dalam kerangka otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni pengaturan antara peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan pemerintahan daerah, yang membuka ruang interpretasi luas terhadap pelibatan TNI dalam urusan sipil. Kondisi tersebut berisiko mengikis prinsip supremasi sipil dan mekanisme kontrol demokratis terhadap militer. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penegasan batas kewenangan TNI secara normatif dan institusional guna memastikan pelaksanaan otonomi daerah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.]]>
<![CDATA[PEMBELAJARAN BERBASIS OBSERVASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH EKONOMI PEDESAAN ]]>
<![CDATA[Al Maida, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.414
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembelajaran berbasis observasi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Ekonomi Pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Ekonomi Pedesaan serta dosen pengampu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penerapan pembelajaran berbasis observasi, pemahaman mahasiswa cenderung bersifat teoretis dan kurang kontekstual. Setelah diterapkan pembelajaran berbasis observasi, pemahaman mahasiswa meningkat secara signifikan, terutama dalam aspek konseptual, analitis, dan kontekstual. Mahasiswa mampu mengaitkan teori ekonomi pedesaan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat desa melalui pengalaman observasi langsung. Dengan demikian, pembelajaran berbasis observasi terbukti efektif sebagai strategi pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Ekonomi Pedesaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH STUDI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fidmatan, Fahmi]]>;
<![CDATA[Setiawan, Arel]]>;
<![CDATA[Silvia, Asy Syifa]]>;
<![CDATA[Rusmini, Andin]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.415
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fokus pada dimensi kelembagaan, fiskal, dan pelayanan publik pasca-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Yuridis-Empiris (Socio-Legal Research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia secara formal sudah berjalan baik, namun secara substantif masih menghadapi tantangan serius. Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, di mana rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah banyak yang masih berada dalam kategori "Kurang" atau "Sangat Kurang" (di bawah 20%), mengindikasikan bahwa desentralisasi yang berjalan didominasi aspek administratif dan politik, tetapi belum mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Diperlukan reformasi kebijakan transfer dana dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan merata.]]>
<![CDATA[MENYULAP KURMA MENJADI BINIS MENGUNTUNGKAN DI KAWASAN RELIGI ]]>
<![CDATA[Nisa, Karin]]>;
<![CDATA[Naim]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.371
<![CDATA[Toko Kurma Irma yang berlokasi di kawasan religi Sunan Ampel menjadi contoh pengembangan bisnis kurma di lingkungan wisata ziarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Salim, karyawan yang bekerja sejak toko berdiri pada 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko memperoleh produk dari pemasok, namun menghadapi tantangan berupa persaingan ketat karena banyaknya toko yang menjual barang serupa. Strategi utama untuk tetap bersaing adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui keramahan karyawan sebagai bentuk diferensiasi non-produk. Dengan memanfaatkan lokasi strategis, kualitas layanan, dan pemahaman kebutuhan peziarah sebagai konsumen utama, produk sederhana seperti kurma dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan dalam sektor pariwisata religi.]]>
<![CDATA[STRATEGI GURU MENGHADAPI PERILAKU SISWA YANG HIPERAKTIF DI KELAS ]]>
<![CDATA[Retang, Suryadi]]>;
<![CDATA[Naim]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.410
<![CDATA[Perilaku siswa yang hiperaktif masih menjadi tantangan dalam praktik pembelajaran di kelas, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif. Siswa dengan karakteristik hiperaktif atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) cenderung mengalami kesulitan memusatkan perhatian, menunjukkan perilaku impulsif, serta memiliki aktivitas motorik yang berlebihan. Kondisi ini dapat menghambat proses belajar siswa dan memengaruhi iklim pembelajaran di kelas secara keseluruhan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi guru dalam menghadapi perilaku siswa hiperaktif di kelas berdasarkan temuan penelitian terkini. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelaahan jurnal nasional dan internasional yang relevan dan dipublikasikan pada tahun 2022–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi yang efektif meliputi pendekatan individual, pengelolaan kelas yang terstruktur dan konsisten, penerapan penguatan positif, penggunaan metode pembelajaran adaptif, serta kolaborasi antara guru dan orang tua. Strategi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan belajar siswa hiperaktif sekaligus menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan inklusif.]]>
<![CDATA[URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DALAM HUKUM OTONOMI DAERAH (ANALISIS NORMATIF DAN EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA BLITAR) ]]>
<![CDATA[Kusuma, Rendra Bhaktie]]>;
<![CDATA[Rusmini, Andin]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.417
<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi oleh peran urusan pemerintahan konkuren sebagai inti pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kaitannya dengan kapasitas fiskal dan capaian pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren dan relevansinya terhadap kondisi fiskal serta kinerja pembangunan daerah melalui studi empiris di Pemerintah Kota Blitar. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap pengaturan pembagian urusan pemerintahan, yang diperkaya dengan analisis deskriptif kuantitatif atas data APBD dari DJPK Kementerian Keuangan dan indikator pembangunan daerah dari BPS Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada kriteria akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta memerlukan dukungan NSPK untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Pada tahun 2024, porsi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar sekitar 20,74 persen dari total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer masih tinggi. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, tantangan pengurangan kemiskinan dan penguatan kemandirian fiskal masih dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan keselarasan prinsip money follows function melalui perbaikan desain pendanaan, optimalisasi PAD, dan penganggaran berbasis kinerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP OTONOMI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Sari, Ardila Anjar]]>;
<![CDATA[Rusmini , Andin]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.418
<![CDATA[Kebijakan publik dan regulasi pemerintahan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum administrasi negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui pendekatan omnibus law, khususnya dalam penataan kewenangan administratif pemerintah daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dan regulasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara serta implikasinya terhadap kewenangan administratif dan otonomi daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyeragaman regulasi dan penguatan peran pemerintah pusat mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi pemerintahan. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan kecenderungan sentralisasi kewenangan yang berpotensi membatasi diskresi pemerintah daerah dan melemahkan prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik pasca UU Cipta Kerja perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan kewenangan administratif pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[BEST PRACTICE PENYUSUNAN DAN PENILAIAN LAPORAN NARAKARYA DAN NARATAMA SEBAGAI PENINGKATAN MUTU DAN OBJEKTIVITAS PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN BAGI TENAGA PENDIDIK KWARCAB CIANJUR TAHUN 2026 ]]>
<![CDATA[Diningsih, Cinde Adia]]>
<![CDATA[ Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.419
<![CDATA[Pendidikan kepramukaan memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik, sehingga diperlukan sistem pelaporan dan penilaian yang bermutu serta objektif. Laporan Narakarya dan Naratama merupakan instrumen penting dalam menilai kinerja dan kontribusi tenaga pendidik kepramukaan di Kwarcab Cianjur. Namun, praktik penyusunan dan penilaiannya masih menghadapi kendala berupa ketidakteraturan format, subjektivitas penilaian, serta rendahnya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan dan laporan. Penelitian ini bertujuan merumuskan best practice penyusunan dan penilaian laporan Narakarya dan Naratama yang efektif, objektif, dan aplikatif untuk meningkatkan mutu pendidikan kepramukaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi best practice melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar baku penyusunan laporan, rubrik penilaian terukur, serta pendampingan berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas laporan, objektivitas penilaian, dan profesionalisme tenaga pendidik kepramukaan di Kwarcab Cianjur.]]>
