cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Naim
Contact Email
yayasanputrakhatulistiwamalang@gmail.com
Phone
+62881026626774
Journal Mail Official
yayasanputrakhatulistiwamalang@gmail.com
Editorial Address
Jl. S. Supriadi Gg X No. 12 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang (65148)
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)
Published by Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)
ISSN : -     EISSN : 3047700X     DOI : https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i1
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang), jurnal penelitian ini mempunyai cakupan keilmuan yang cukup luas yaitu meliputi ilmu manajemen, akuntansi dan ilmu pendidikan (agama, Pkn, Bimbingan konseling, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, sains, TIK, bahasa, Kepramukaan, dan lain-lain). Tujuan diterbitkannya Jamapedik adalah untuk mendiseminasikan penelitian tugas kuliah, tugas akhir mahasiswa, penelitian mahasiswa dan dosen bidang Pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan para peneliti tersebut maka Jamapedik terbit 3 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Mei, Oktober, Januari. sebelum artikel diterbitkan maka tim Jamapedik akan melakukan review terlebih dahulu yang lakukan oleh reviewer yang sesuai bidang keahlianya. Kemudian agar para peneliti mudah mengumpulkan hasil karyanya pasca artikel diterbitkan dan dapat digunakan sebagai kelengkapan BKD di setiap semesternya maka Jamapedik juga telah melengkapi dengan index Google Sholar dan ROAD serta telah memiliki ISSN.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 94 Documents
 6   7   8   9   10 
MAKNA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PRAKTIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA Suri, Muhammad
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.412

Abstract

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktik penyelenggaraan negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, dengan fokus pada peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi dan partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kajian empiris dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan integritas kelembagaan. Di sisi lain, partai politik berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan, tetapi dalam praktiknya kerap membatasi kedaulatan rakyat melalui dominasi elit dan mekanisme internal yang tidak demokratis. Oleh karena itu, penguatan demokrasi konstitusional diperlukan agar kedaulatan rakyat dapat terwujud secara substantif.
BATAS KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH: ANTARA KEBUTUHAN KEAMANAN DAN PRINSIP SUPREMASI SIPIL Yudha Pamungkas, Satria; Rusmini , Andin
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.413

Abstract

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom menunjukkan kecenderungan yang semakin intensif, terutama dalam konteks penanganan konflik sosial, stabilitas keamanan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun, praktik tersebut memunculkan persoalan yuridis yang mendasar, yaitu kaburnya batas kewenangan antara TNI sebagai alat pertahanan negara dengan pemerintah daerah sebagai subjek otonomi yang tunduk pada prinsip supremasi sipil. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, perluasan peran militer di ranah sipil, serta melemahkan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis pengaturan kewenangan TNI dalam kerangka otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni pengaturan antara peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan pemerintahan daerah, yang membuka ruang interpretasi luas terhadap pelibatan TNI dalam urusan sipil. Kondisi tersebut berisiko mengikis prinsip supremasi sipil dan mekanisme kontrol demokratis terhadap militer. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penegasan batas kewenangan TNI secara normatif dan institusional guna memastikan pelaksanaan otonomi daerah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
PEMBELAJARAN BERBASIS OBSERVASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH EKONOMI PEDESAAN Al Maida, Nur
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembelajaran berbasis observasi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Ekonomi Pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Ekonomi Pedesaan serta dosen pengampu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penerapan pembelajaran berbasis observasi, pemahaman mahasiswa cenderung bersifat teoretis dan kurang kontekstual. Setelah diterapkan pembelajaran berbasis observasi, pemahaman mahasiswa meningkat secara signifikan, terutama dalam aspek konseptual, analitis, dan kontekstual. Mahasiswa mampu mengaitkan teori ekonomi pedesaan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat desa melalui pengalaman observasi langsung. Dengan demikian, pembelajaran berbasis observasi terbukti efektif sebagai strategi pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Ekonomi Pedesaan.
IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH STUDI DI INDONESIA Fidmatan, Fahmi; Setiawan, Arel; Silvia, Asy Syifa; Rusmini, Andin
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.415

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fokus pada dimensi kelembagaan, fiskal, dan pelayanan publik pasca-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Yuridis-Empiris (Socio-Legal Research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia secara formal sudah berjalan baik, namun secara substantif masih menghadapi tantangan serius. Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, di mana rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah banyak yang masih berada dalam kategori "Kurang" atau "Sangat Kurang" (di bawah 20%), mengindikasikan bahwa desentralisasi yang berjalan didominasi aspek administratif dan politik, tetapi belum mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Diperlukan reformasi kebijakan transfer dana dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan merata.

Page 10 of 10 | Total Record : 94

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2, No.3, Desember 2025 Vol. 2, No.2, September 2025 Vol. 2, No. 1, Mei 2025 Vol. 1, No. 3, Desember 2024 Vol. 1, No. 2, September 2024 Vol. 1, No. 1, Mei 2024