cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fricles Ariwisanto Sianturi
Contact Email
jurnalateku@gmail.com
Phone
+6285372207091
Journal Mail Official
jurnalateku@gmail.com
Editorial Address
Jl. Nipkarim No.2 Des. Ujung Labuhan, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Published by PT Lembaga Dongan Dosen
ISSN : -     EISSN : 30464897     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi adalah jurnal akademik, akses terbuka, dan peer-review yang didirikan dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2023 oleh Lembaga Dongan Dosen. Berfokus pada kebudayaan, ekonomi, dan hukum karena dilihat dari sudut pandang Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi menyediakan platform untuk studi kasus dan analisis, menerbitkan artikel yang berguna bagi masyarakat dan memajukan studi humaniora. Terbitan diterbitkan dua kali setahun pada bulan (Oktober dan April). Pengiriman dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum dikirimkan, harap pastikan bahwa naskah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup Humaniora, dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dan mengikuti pedoman penulis kami. Harap dicatat bahwa hanya artikel penelitian atau resensi buku yang diterima.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Strategi dan Menejemen
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Optimalisasi Fungsi Pengawasan dalam Tahapan Pemilu 2024 dalam Mewujudkan Good Governance Santi Nofria Ulfa; Frinaldi, Aldri; Roberia, Roberia
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan dalam optimalisasi fungsi pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024 sebagai langkah strategis untuk mendukung terciptanya Good Governance, karena tahapan pemilu menjadi momen penting di Indoneisa dalam menentukan pemimpin untuk maju dan duduk dikursi pemerintahan. Pada pemilu ini perlu dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan optimalisasi fungsi pengawasan yang profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efiseinsi dan efektivitas dalam penerapan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data menggunakan study literatur dimana data di ambil dari buku, jurnal online, artikel ilmiah maupun referensi sekunder lainnya. Dengan pendekatan analisis deskriptif, artikel ini menyajikan berbagai upaya optimaliasi pengawasan yang perlu dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pengawasan yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan yang terjadi dalam proses pemilu, dengan melakukan optimalisasi pengawasan yaitu dengan cara meningkatkan peran bawaslu, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan pengawasan dalam pencegahan dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta melakukan koordinasi dalam bekerja sama antar lembaga demi mewujudkan optimalisasi pengawasan pemilu 2024 yang good governance.
Pengaruh Self Efficacy dan Locus of Control terhadap Kinerja Amil Zakat pada BAZNAS Provinsi Riau Sriwahyuni, Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan dan menganalisa hubungan antara variable pengaruh satu (X1) self-efficacy dan variable pengaruh dua (X2 ) locus of control terhadap variable hasil (Y) kinerja. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian dan para amil yang bekerja didalamnya menjadi sumber data primer. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sebagai metodologi penelitian. Self-efficacy dan locus of control merupakan dua aspek yang dirasa bisa memberikan pengaruh pada kinerja para amil, hal ini didasari pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara variable tersebut. Namun penelitian sebelumnya tidak memperhitungkan aspek keislaman sebagai salah satu pertimbangan yang dapat mempengaruhi kedua variabel pengaruh yang digunakan. Maka penelitian ini akan menyajikan pembahasan hubungan antara variable dengan sudut pandang keislaman dalam mempengaruhi kinerja amil di BAZNAS Provinsi Riau. Pada penelitian ini penulis mendapatkan hasil berupa ditemukannya hubungan yang signifikan antara variable pengaruh X1 dan X2 terhadap variable hasil (Y) yang detailnya akan dijabarkan dalam penelitian ini.
Pengaruh Intensitas Penggunaan TikTok terhadap Keterampilan Komunikasi Interpersonal Generasi Milenial Prindi, Lasmian; Ningsih, Amalia Sartika; Fitra, Ramadhan
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas penggunaan TikTok terhadap keterampilan komunikasi interpersonal generasi milenial. TikTok, sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer di kalangan generasi milenial, memberikan ruang interaksi digital yang unik melalui konten video pendek yang bersifat kreatif dan interaktif. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya jumlah pengguna TikTok di Indonesia dan dampaknya terhadap pola komunikasi interpersonal di era digital. Fokus penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana intensitas penggunaan TikTok memengaruhi aspek-aspek komunikasi interpersonal, seperti keberanian berkomunikasi, empati, kemampuan mendengarkan, dan kemampuan menjalin hubungan yang lebih dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif dan analitik. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan kepada 200 responden generasi milenial berusia 21–40 tahun yang aktif menggunakan TikTok. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman langsung dengan penggunaan TikTok yang intensif. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik regresi linier untuk mengukur hubungan antara variabel intensitas penggunaan TikTok dan keterampilan komunikasi interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara intensitas penggunaan TikTok dan keterampilan komunikasi interpersonal. Secara rinci, penggunaan TikTok secara moderat dapat meningkatkan keterampilan seperti keberanian mengekspresikan diri, kemampuan adaptasi dalam komunikasi, dan keterampilan mendengarkan aktif. Namun, penggunaan yang terlalu intensif cenderung menurunkan kualitas empati dan kepekaan terhadap komunikasi nonverbal, akibat dominasi pola komunikasi yang cepat dan dangkal pada platform tersebut. Temuan ini juga menunjukkan bahwa durasi penggunaan harian, jenis konten yang diakses, dan interaksi dengan komunitas di TikTok memiliki pengaruh yang beragam terhadap keterampilan komunikasi interpersonal, Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa TikTok memiliki potensi untuk menjadi alat yang mendukung pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal apabila digunakan secara bijak dan seimbang. Namun, penggunaan yang berlebihan tanpa pengelolaan yang tepat dapat membawa dampak negatif pada kemampuan komunikasi yang lebih mendalam dan bermakna. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang baik di kalangan generasi milenial untuk memanfaatkan media sosial seperti TikTok secara optimal
Pengaruh Digitalisasi Administrasi Peradilan terhadap Akses Keadilan Masyarakat di Indonesia: Tantangan dan Peluang Risyansyah, Andi; Sianturi, Fricles Ariwisanto; Akbar, Muhammad Zainal
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi peradilan terhadap akses keadilan masyarakat di Indonesia, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi serta peluang yang muncul seiring dengan implementasi teknologi dalam sistem peradilan. Digitalisasi administrasi peradilan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum, serta memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, implementasi teknologi ini juga membawa tantangan terkait kesenjangan digital, terbatasnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil, serta perbedaan tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa pengadilan di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem digital, termasuk pengadilan tingkat pertama dan banding di beberapa wilayah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, staf pengadilan, pengacara, serta masyarakat yang terlibat dalam proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi peradilan dapat mempermudah akses ke pengadilan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses peradilan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perkara. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan besar, seperti ketimpangan digital antara daerah urban dan rural, terbatasnya akses internet yang memadai, serta keterbatasan dalam penggunaan sistem digital di kalangan beberapa aparat peradilan dan masyarakat. Temuan ini juga mengidentifikasi peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, efisiensi biaya, serta keterbukaan informasi yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan pelatihan dan literasi digital untuk aparat peradilan dan masyarakat, serta kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa digitalisasi administrasi peradilan dapat memberikan manfaat yang optimal dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Peran Hukum dalam Perlindungan Hak Konsumen Studi Kasus pada Transaksi Digital di Era Ekonomi Digital Andika, Ahmad; Ananda, Rizky Surya
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi Oktober
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era ekonomi digital, transaksi berbasis teknologi semakin mendominasi aktivitas perdagangan. Perkembangan ini membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait perlindungan hak konsumen. Banyak konsumen mengalami permasalahan seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan informasi produk yang menyesatkan. Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi digital. Penelitian ini berfokus pada analisis peran hukum dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengeksplorasi regulasi yang berlaku, tantangan implementasinya, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan hukum serta meningkatkan kesadaran konsumen dalam menghadapi transaksi digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam perlindungan hak konsumen dalam transaksi digital di era ekonomi digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi digital, perlindungan konsumen menjadi aspek yang semakin krusial untuk menghindari potensi pelanggaran hak-hak konsumen, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta informasi yang menyesatkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan hak konsumen dalam transaksi digital, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, kurangnya literasi digital di kalangan konsumen, serta masih terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen yang dirugikan. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen sering menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya akibat ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha digital. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi hukum telah ada, masih diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, edukasi konsumen, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi digital dapat lebih efektif di era ekonomi digital yang terus berkembang
Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Kajian Yuridis Prasetyo, Surya; Rahmawati, Ratna
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah menjadi permasalahan yang kronis di Indonesia, dan upaya untuk memberantasnya melalui kebijakan hukum telah menjadi fokus utama pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dari perspektif yuridis. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterapkan, meninjau peran lembaga penegak hukum, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teknik analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta studi kasus terkait implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, intervensi politik, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi mengalami berbagai tantangan, terutama dalam hal kewenangan dan independensi pasca revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia cukup komprehensif, efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, penguatan independensi aparat penegak hukum, serta revisi kebijakan yang lebih mendukung pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam mendukung kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan akuntabel.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Oktaviani, Rani Fitria; Alfarizi, Muhammad Taufik
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan cara-cara intimidatif, dan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil wawancara dengan praktisi hukum dan korban pinjaman online ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjaman online ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal, serta terbatasnya mekanisme pengaduan dan penegakan hukum. Temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, OJK, dan lembaga perlindungan konsumen dalam memperkuat pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal membutuhkan upaya yang lebih optimal melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan regulasi agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen di era digital.
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia Maharani, Maharani; Putra, Fajar
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip restorative justice diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus pada beberapa putusan pengadilan terkait tindak pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan diversi. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan restorative justice mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia berpotensi memperkuat perlindungan hak-hak anak, namun diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan anak.
Efektivitas Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Sartika, Rina; Sianturi, Fricles Ariwisanto
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus terhadap 15 perkara KBGO yang telah diproses hukum di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, ditemukan bahwa sanksi hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun perlindungan optimal bagi korban. Kombinasi sanksi penjara dan rehabilitasi digital menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi, sementara sanksi berupa denda administratif paling rendah dampaknya. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur KBGO, interpretasi hukum yang tidak seragam, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berbasis keadilan bagi korban KBGO di era digital.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Digital dalam Era Artificial Intelligence (AI) Amalia, Syarifa; Sianturi, Fricles Ariwisanto
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak signifikan terhadap penciptaan dan distribusi karya digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam perlindungan hak cipta terhadap karya digital yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh AI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi hak cipta yang berlaku, studi kasus, serta tinjauan literatur mengenai aspek hukum dan teknologi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan hukum mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI, serta celah dalam regulasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta lebih sulit dideteksi dan ditegakkan. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa negara mulai mengadaptasi kebijakan mereka untuk mengakomodasi peran AI dalam proses kreatif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya revisi kebijakan dan regulasi hak cipta yang lebih inklusif terhadap peran AI serta penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi pencipta karya digital di era AI.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Edisi Oktober Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi April Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi Oktober Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi April Vol. 1 No. 1 (2023): Edisi Oktober