cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Radja Erland Hamzah
Contact Email
radjaerland@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6282137118246
Journal Mail Official
publika@jrl.moestopo.ac.id
Editorial Address
Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Prof. Dr. Moestopo
ISSN : 20893701     EISSN : 27764087     DOI : https://doi.org/10.32509/jp.v10i1.4354
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik is a scientific publication of research results for the field of Administration and policy published by the Postgraduate Program of Prof. University. Dr. Moestopo (Beragama), twice a year June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN INFRASTRUKTUR HASIL MUSREMBANG DI DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Endang Alastyaningsih; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pelaksanaan program kegiatan prasarana hasil Musrenbang 2014 di Kecamatan Yapen Selatan, (2) menganalisis cara komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang, (3 ) menganalisis kemampuan Dinas PU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang, (4) menganalisis struktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang, dan (5) menganalisis tanggapan/disposisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengacu pada teori C. Edward (1980). Kesimpulan akhir pelaksanaan program pelaksanaan kegiatan infrastruktur masih Top down dan miss komunikasi serta rendahnya pemahaman peserta musrenbang visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Kurangnya transparansi dan kurangnya link komunikasi sikap, baik internal maupun eksternal DPUP. Kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas. Rendahnya tingkat struktur birokrasi yang SOPnya hanya berjalan untuk aktivitas fisik sementara tidak menggunakan kegiatan rutin kantor mengakibatkan SOP tersebut menimbulkan kecemburuan antar pegawai. Rendahnya disposisi DPUP disebabkan kurangnya komitmen dari sikap pimpinan dalam mengambil dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU DI SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA Aisyah Sinta Aprilia Nasution; Paiman Raharjo; Abdul Samad
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4345

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang berasal dari Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, secara target sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan organisasi. Kemudian juga dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dimulai dari proses pendaftaran pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain: komitmen dan konsistensi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara masif, kompetensi pendamping program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengikuti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dan kemauan pelaku UMKM untuk maju dan mandiri. (3) Upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain dengan melakukan sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ke setiap kelurahan di Jakarta Pusat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerja sama dengan Qris, memilih pendamping yang berkualitas bagi pelaku UMKM, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai marketplace.
EFEKTIFITAS PENGAWASAN KOMISI XI DPR RI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN COVID – 19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (KPCPEN) TAHUN 2021 Ulil Albab; T. Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i2.4004

Abstract

Pandemi covid-19 berdampak buruk terhadap Kesehatan dan perekonomian. Pemerintah bekerja keras untuk memutus mata rantai persebaran virus sekaligus memulihkan roda perekonomian. Salah satunya dengan membuat kebijakan Komite Penanggulanangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Kebijakan KPC PEN di tahun 2021 meningkat disbanding tahun 2020. Pemerintah merasa PEN berkontribusi baik terhadap Kesehatan maupun perekonomian negara. Untuk memastikan implementasi kebijakan PEN di tahun 2021 perlu diukur sejauh mana efektifitas dari aspek pengawasan, terutama yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pada penelitian ini penulis menganalisa bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada kebijakan PEN tahun 2021. Sumber data penelitian ini diambil dari wawancara Anggota maupun Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI. Adapun hasil penelitian ini adalah Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan pada kebijakan KPC PEN tahun 2021 secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan ukuran yang dikutip dari teori Gibson berupan tujuan, sistem dan stakeholder. Dalam ukuran tujuan, Komisi XI DPR RI memiliki tujuan yang sama dengan program PEN, sedangkan secara sistem, Komisi XI DPR RI berperan dari awal, proses hingga outputnya dan bertimbal balik secara simulta. Adapun ukuran stakeholdernya semua bekerjasama dengan tujuan yang sama yaitu menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk pengawasan yang dilakukannya adalah langsung kepada mitra kerja dan masyarakat serta preventif memberi masukan, arahan serta menciptakan problem solving agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dukungannya berupa dapat melakukan pengawasan jarak jauh secara daring namun hambatannya jaringan internet di Indonesia belum merata.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENYIARAN DALAM MENINGKATKAN KEPUASAAN PEMIRSA TVRI JAKARTA Paiman Raharjo; Arief Rahman Hakim
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v7i1.1366

Abstract

 Saat ini teknologi semakin canggih dengan perkembangan zaman era globalisasi. Seiring perkembangan zaman yang modern tersebut, membuat masyarakat saat ini untuk mengikuti modernisasi yang semakin hari semakin berkembang, persaingan antara televisi satu sama lain menyajikan program yang menarik. Begitu juga dengan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masalah yang harus segera diselesaikan, mulai dari sumber daya manusia, program, serta sarana dan prasarana penyiaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik membuat suatu penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Penyiaran Dalam Meningkatkan Kepuasaan Pemirsa TVRI Jakarta”. Peneliti memilih judul tersebut dengan tujuan ingin mengetahui kualitas pelayanan penyiaran TVRI Jakarta dalam meningkatkan kepuasan pelanggan serta Mengetahui dimensi dalam kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini mengunakan teori Kualitas Pelayanan yaitu pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan azas-azas layanan publik atau pelanggan. Dimensi Kualitas Pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Penelitian ini menggunakan pardigma post positivism melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan meotde wawancara dan observasi guna pengumpulan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian, mendapatkan kesimpulan Bahwa dari segi pelayanan penyiaran perlu diperhatikan kembali masih belum sesuai harapan atau kebutuhan pelanggan, serta saran agar pelayanan penyiaran TVRI meningkatkan memberikan pendidikan kepada pegawai yang berprestasi untuk dikembangkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN Dian Fitri Nugrahayu; Budiharjo Budiharjo; T Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4355

Abstract

E-voting merupakan produk kebijakan publik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi Covid-19 serta untuk meneguhkan Kabupaten Sleman sebagai Smart City atau Smart Regency.Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Kalurahan Sariharjo dan Kalurahan Sardonoharjo dimana data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendukung teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dengan unit analisis komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-voting Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi yang kurang menyeluruh, pelayanan bagi warga yang tidak mampu datang ke TPS membutuhkan waktu yang cukup lama, serta adanya beberapa warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun secara umum penggunaan e-voting dianggap lebih efisien karena proses pemilihan dan penghitungan suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu penggunaan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga menghindari kerumunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL MARKETING UNTUK MEMPROMOSIKAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULUAN SERIBU Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4052

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan digital marketing untuk mempromosikan destinasi pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui tiga unsur terkait (Mazmanias dan Sabatier (1983). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan digital marketing untuk mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dikatakan belum berajalan secara optimal. Unsur-unsur yang berimplikasi terhadap implementasi kebijakan digital marketing untuk mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yakni; Pertama, kesulitan teknis dari masalah yang ada ialah belum dirumuskannya aturan dan pedoman serta standar operasional prosedur (SOP). Kedua, banyaknya masyarakat atau calon wisatawan yang belum mengetahui tentang program digital marketing ini. Ketiga, Ketersediaan sumber daya apratur belum memadai. Keempat, Ketersediaan fasilitas belum cukup memadai. Kelima, besarnya alokasi anggaran yang disediakan belum mencukupi. Keenam, kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi masyarakat serta keterbukaan dan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan memprihatinkan. Ketujuh, dukungan publik terhadap implementasi kebijakan digital marketing masih belum maksimal.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Budiharjo Budiharjo
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2092

Abstract

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan Perundang-undangan. Dengan begitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan pihak penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Karena itulah perlunya pelayanan bagi masyarakat yang merupakan suatu tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai alat pemuas bagi masyarakat dan juga melaksanakan dan menjalankan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor kepuasan masyarakat terhadap layanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pendekataan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil uji hipotesis pertama, menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Uji hipotesis kedua, juga mendapati hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Uji hipotesis ketiga, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kinerja karyawan bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Hotran Yance Sinaga; Budiharjo Budiharjo; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4346

Abstract

Tujuan penelitian yaitu mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan secara kualitatif Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.Hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, masih perlu dioptimalkan: Pertama, dapat lebih dioptimalkan lagi terutama pada aspek disposisi atau sikap pelaksana dan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Peningkatan terhadap kemampuan sumber daya masyarakat di Kelurahan Menteng perlu untuk ditingkatkan sehingga pola pikir masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik dan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng. Kedua, pendamping PKH harus rajin melakukan verifikasi calon penerima PKH yang nantinya berguna untuk memutakhirkan data penerima PKH, agar tahun-tahun berikutnya juga tepat sasaran. Ketiga, untuk meverifikasi kelayakan calon penerima, hendaknya pendamping cerdik dan cekatan dikarenakan implementasi kebijakan PKH harus memenuhi 6 (enam) T yang meliputi: Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Selanjutnya, diharapkan kepada pendamping PKH dapat berkoordinasi dengan RT/RW setempat jika ditemukan adanya penerima manfaat yang tidak layak menjadi target grup, agar dapat memberikan rekomendasi pengeluaran penerima manfaat dari penerima manfaat PKH apabila sudah dikatakan sudah tidak layak lagi. Sedangkan sarannya adalah perlunya peningkatan pengawasan baik terhadap penerima manfaat sebagai target grup serta implementor itu sendiri sehingga mampu meminimalisir resiko kesalahan-kesalahan dan ketidakpatuhan yang terjadi pada proses pelaksanaan program.
EVALUASI PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI PUPUK DI KABUPATEN SAMBAS - KALIMANTAN BARAT Budiharjo Budiharjo
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i2.4005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, pendukung dan penghambat, maupun mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam evaluasi program penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, hal yang sangat penting adalah penggunaan pupuk. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn, (2012) sebagai parameter untuk mengevaluasi kebijakan program penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan empat indikator yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Responsivitas dengan Model Kesenjangan (Discrepancy Model). Hasil penelitian menunjukkan Evaluasi program penyaluran subsidi pupuk tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat memiliki dampak positif dan negatif. Walaupun setiap aspek telah terpenuhi, tapi pemerintah kabupaten masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki program ini ke depannya. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak, dan respon positif dari masyarakat memang menjadi dua hal yang krusial dalam sebuah program pemerintah. Dukungan masyarakat yang tinggi juga bisa memaksimalkan sebuah program dari pemerintah. Faktor penghambat pelaksanaan program ini berupa kuota pupuk subsidi yang tidak sebanding dengan permintaan, jadwal kedatangan pupuk yang tekadang terlambat, dan pendataan masih cenderung terlambat.
PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PERSONEL YONIF 403/WP JOGJAKARTA T. Herry Rachmatsyah; Andriono Basuki
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v7i1.1365

Abstract

Sumber daya manusia memiliki banyak faktor yang sangat mempengaruhi terhadap perjalanannya suatu organisasi. Oleh sebab itu, Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangatlah di perlukan terhadap kemajuan organisasi tersebut supaya dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  tidak  hanya  dilihat  dari segi  kuantitasnya  saja,  sebab  dengan  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang yang  cukup  banyak  belum  tentu  merupakan  jaminan  hasil  yang  efektif  dan efisien.  Hasibuan (2010:10) mengemukakan bahwa : “Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan  orgnisasi. Sedangkan menurut Terry seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2002: 198) menjelaskan bahwa, Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk tindakan-tindakan. Pengertian motivasi yang dikemukakan Terry lebih bersifat internal, karena faktor pendorong itu munculnya dari dalam diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 1 (2021)