cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Radja Erland Hamzah
Contact Email
radjaerland@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6282137118246
Journal Mail Official
publika@jrl.moestopo.ac.id
Editorial Address
Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Prof. Dr. Moestopo
ISSN : 20893701     EISSN : 27764087     DOI : https://doi.org/10.32509/jp.v10i1.4354
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik is a scientific publication of research results for the field of Administration and policy published by the Postgraduate Program of Prof. University. Dr. Moestopo (Beragama), twice a year June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dita Kurnia Utami Putri; T Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4356

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan, hambatan-hambatan dan upaya dalam mengefektifkan kebijakan work from home guna meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan work from home dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta hambatan dan solusi yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme, yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang berasal dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan work from home juga berjalan secara fleksibel disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. (2) Hambatan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah. (3) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan work-life balance pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESTINASI WISATA KEPULAUAN SERIBU DKI JAKATA T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4053

Abstract

Destinasi wisata Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi wisata alam utama bagi para wisatawan menghadapi beberapa masalah yang berdampak buruk bagi keberlanjutannya di masa depan. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah keterbatasan air bersih, kepadatan penduduk, kurangnya lahan pemakaman, keterbatasan jumlah dermaga, dan banyaknya sampah. Masalah-masalah ini seharusnya tidak terjadi mengingat pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang berisi kriteria-kriteria yang sudah mengadopsi standar internasional pariwisata berkelanjutan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Penelitian ini ingin mengetahui kriteria- kriteria standar pariwisata berkelanjutan mana saja yang sudah dan belum diimplementasikan di destinasi wisata Kepulauan Seribu. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan dokumen, kuesioner, dan wawancara dengan responden yang terdiri dari 51 orang pengelola wisata yang berlokasi di pulau hunian, pulau cagar budaya, dan pulau resor yang ada di Kepulauan Seribu. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum semua implementasi indikator pariwisata berkelanjutan memenuhi standar.
PERAN RPTRA (RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BINTARO JAKARTA SELATAN Andriansyah Andriansyah; Bayquni Bayquni
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2107

Abstract

Tujuan RPTRA adalah untuk membantu warga sekitar khususnya perempuan dan anak yang tinggal di wilayah padat penduduk. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mengandung unsur sosial, sehingga RPTRA juga bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeahui bagaimana gambaran peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam melakukan analisis adalah Teori Organisasi dengan pendekatan lingkungan dari Ernenst Dalle yang meliputi dimensi (1) struktur, (2) prosedur,(3) hukum peraturan, (4) sumber dana, (5) teknologi, (6) sumber daya manusia, (7) pemasaran, (8) informasi. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dengan Paradigma Konstruktivis, serta pendekatan studi kasus. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Bahwa RPTRA sesuai dengan Pergub No. 123 Tahun 2017 telah melaksanakan program programnya sesesuai dengan Pergub tersebut, namun bila dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, maka fungsi tersebut masih jauh dari tujuan karena presentasi program yang di dapat dalam memenuhi kebutuhan akan akan melahirkan SDM yang sesuai dengan harapan baru sebesar 20 %, dan 80 % lagi masih diperuntukan kepada program ibu PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP KEBERADAAN OJEK ONLINE DI INDONESIA Alnixon Star Francisco; T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v7i1.1367

Abstract

Dalam dunia yang semakin berkembang ini, transportasi sebagai tatanan mobilitas sosial, budaya, ekonomi, dituntut untuk lebih cepat, lebih handal, dan lebih efisien dengan daya saing yang tinggi. Karena masalah transportasi harus lebih dieperhatikan perkembangannya sehingga dalam hal ini, para pelaku usaha maupun pemerintah harus bisa lebih mendalam menghadapi permasalahan yang ada terkait perangkutan atau transportasi baik dilingkup daerah maupun nasional. Secara normatif, keberadaannya belum diatur oleh undang-undang bukan berarti melanggar undang-undang, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, moda transportasi berbasis online justru sangat membantu masyarakat luas, terutama kalangan menengah-bawah yang terbantu mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini untuk menganalisis formulasi kebijakan terhadap keberadaan ojek online. Dengan menggunakan teori mustopadjaja tujuh tahapan perumusan yaitu pengkajian persoalan,penentuan tujuan, perumusan alternatf, penyusunan model,penentuan kriteria,penilaian alternatif,penyusunan rekomendasi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian peneliti bahwa perumusan kebijakan belum menjangkau akar permasalahan dengan kata lain kebijakan yang diambil saat ini dengan peranturan Menteri Perhubungan kontradiksi dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KOMISI IRIGASI (SIKOMIR) DALAM KELEMBAGAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jefri Fernando; Triyuni Soemartono; Abdul Samad
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah dan Anggota Kelompok Tani dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah sesuai dengan panduan SIKOMIR yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang ada. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan yang masih terbatas. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung kebijakan, memberikan pelatihan bagi para petani yang mengikuti program SIKOMIR dan memperluas keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan SIKOMIR.
PENELITIAN KEPUSTAKAAN TENTANG KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK DARI MERRIL S. GRINDLE DAN KONSEP KEBIJAKSANAAN PUBLIK DARI HOORGOWERI Ferid Nugroho
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i2.4006

Abstract

Public Policy. According to Anderson in Public Policy Making published in 1984, public policy is a policy developed by government officials and agencies. The meaning of wisdom is a careful, clever and thorough nature in making decisions or solving problems. Wisdom should be the basis for state administrators in making policies so that what is made will make good for most or all of the people affected directly or indirectly. This research uses library research design. Meanwhile, Khatibah (2011) argues that library research is an activity carried out systematically to collect, process, and conclude data using methods/techniques of problems faced through library research. There is a clear difference between policy and wisdom. Policy etymologically comes from the word policy, while wisdom comes from the word wishdom. Every policy that is made does not necessarily contain elements of wisdom in the manufacturing process. Every policy made should be implemented wisely so that it does not harm and make an unfavorable impact on society. The community must be able to distinguish whether the policy made is wise or not in its implementation.
POLA HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF KAITANNYA TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Paiman Raharjo; Zakiah Iryani Rahman
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2086

Abstract

Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam proses perumusan peraturan daerah pada masa orde baru, mulai dari rancangan sampai dengan peraturan daerah disahkan sepenuhnya didominasi oleh Eksekutif tanpa ada perubahan Legislatif dengan berlakunya peraturan tersebut. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan bersamaan dengan berulangnya reformasi di bidang politik telah membuka jalan bagi Legilatif untuk memproses perumusan peraturan daerah yang diberikan oleh Eksekutif. Berdasarkan teori, pembagian kekuasaan, keterwakilan politik, pemerintahan daerah dan hubungan antara legislatif-eksekutif dalam pemerintahan daerah, pengamatan terhadap hal-hal tersebut terjadi di kepulauan Tual Maluku Tenggara dan perwakilan masyarakat lokal dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana realisasi pola relasi antara Badan Eksekutif – Legislatif dalam perumusan peraturan daerah. 2) bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Legislatif. Hasil penelitian menunjukan meskipun terdapat beberapa kelemahan khususnya pada anggota Legislatif seperti sumber daya manusia, cara perekrutan anggota dan haudicap dari aturan disiplin dewan perwakilan rakyat setempat. Namun meski sudah ada kebebasan untuk berpendapat, hingga kini belum ada peraturan daerah yang dibahas atas inisiatif anggota dewan perwakilan rakyat setempat. Semua peraturan daerah masih didominasi oleh Pengurus.
KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SISKEUDES) (Studi Kasus Desa Roda dan Desa Lamapu) Melsa Wilda Handayani; Himsar Silaban; T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4357

Abstract

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan Pembangunan. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu diperlukannya aparatur pemerintahan desa yang kompeten. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Desa Roda dan Desa Lamapu Kecamatan Kolono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi (Sistem Keuangan Desa). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa dilihat dari indikator motif, ciri diri, konsep diri sudah menunjukkan hal yang positif, sedangkan indikator pengetahuan dan keterampilan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, baik pemerintah kabupaten maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Selatan terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi perangkat desa. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) DI ERA PANDEMI COVID 19 DI DKI JAKARTA Budiharjo Budiharjo
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4054

Abstract

Covid-19 tidak saja memaparkan virus mematikan kepada satu negara, benua, atau wilayah saja. Namun, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan bahwa virus SAR-COV 2 ini telah berevolusi menjadi pandemi yang telah menyerang seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan nama COVID-19. Sampai tulisan ini dibuat (November 2020) pandemi Covid telah terjadi memaparkan sebanyak 50,4 juta orang dengan total kesembuhan 33 juta dan 1,26 juta orang meninggal di seluruh dunia (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 438.000 orang terpapar dengan total kesembuhan sebanyak 368.000 orang dan mengakibatkan 14.614 orang meninggal (https://www.covid-19.go.id). Oleh karenanya, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menemukan berbagai solusi untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang mematikan ini. Komunikasi, koordinasi, dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait untuk menghasilkan sinergisitas untuk menghadap pandemi Covid-19 ini. Salah satu dinas terkait dan memiliki fungsi yang strategis berkaitan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan adalah BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL atau disingkat dengan BKKKS (http://www.bkkks-jakarta.or.id/). Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta bersama dengan BKKKS dapat berkoordinasi demi terwujudnya penanganan yang sistematis terhadap pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk membangun dan meningkatkan tiga aspek bagi BKKKS dalam menghadapi serta menangani sebaran pandemi Covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dengan ditemukan rumusan kebijakan dalam kegiatan penanganan sebaran Covid-19 ini, maka diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat yang ditimbulkan oleh virus SAR-Cov 2 ini. Dengan dirumuskannya tiga aspek dari BKKKS ini diharapkan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dapat terwujud. Kegiatan penelitian dilakukan di BKKKS pada Juli hingga September 2020. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan yang digunakan terdiri atas 4 (empat) lapis, di antaranya Ketua BKKKS, Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, dan 2 orang dari relawan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan teknik analisis data meliputi 3 (tiga) kegiatan, di antaranya reduksi data; display data; kesimpulan dan verifikasi. Sehingga, melalui teknik analisis data didapatkan hasil penelitian yang mengarah kepada 3 (tiga) aspek, antara lain arah kebijakan, ruang lingkup kebijakan, dan aspek kinerja.
PENGARUH REKRUTMEN, KOMPENSASI TERHADAP KINERJA STAFF ADMINISTRASI ANGGOTA DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Charlina Charlina; Budihardjo Budihardjo; Heri Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4002

Abstract

Judul Penelitian ini adalah Pengaruh Kebijakan Rekrutmen, Kompensasi terhadap Kinerja para tenaga Staff Administrasi anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan proses rekrutmen terhadap kinerja Staff Administrasi 2) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja. 3) Untuk mengetahui pengaruh proses rekrutmen, kompensasi, terhadap kinerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan jenis studi korelasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan metode non probability sampling, yaitu metode yang tidak didasarkan pada mekanisme acak dalam pemilihan sampel penelitian. Hasil pengumpulan, pengolahan, dan pengujian data, serta analisis dan pembahasan ditarik kesimpulan bahwa: (1) Rekrutmen berdasarkan output Model Summary, diketahui nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,755 . Besarnya angka koefisien determinasi (R2) sama dengan 75,5%. Angka tersebut mengandung makna bahwa Rekrutmen  berpengaruh terhadap Kinerja Staff Administrasi sebesar 75,5%, (2) Kompensasi berdasarkan output Model Summary, diketahui nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,312 . Besarnya angka koefisien determinasi (R2) sama dengan 31,2%. Angka tersebut mengandung makna bahwa berpengaruh terhadap Kinerja Staf Administrasi i sebesar 31,2%, (3) Rekrutmen dan Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Staf Administrasi , hal ini dapat dibuktikan berdasarkan output Model Summary, diketahui nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,766. Besarnya angka koefisien determinasi (R2) sama dengan 76,6%. Angka tersebut mengandung Rekrutmen, dan Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Staff Administrasi sebesar 76,6.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 1 (2021)