cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Radja Erland Hamzah
Contact Email
radjaerland@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6282137118246
Journal Mail Official
publika@jrl.moestopo.ac.id
Editorial Address
Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Prof. Dr. Moestopo
ISSN : 20893701     EISSN : 27764087     DOI : https://doi.org/10.32509/jp.v10i1.4354
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik is a scientific publication of research results for the field of Administration and policy published by the Postgraduate Program of Prof. University. Dr. Moestopo (Beragama), twice a year June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN PARPOL UNTUK PENDIDIKAN POLITIK DPC PDIP DEPOK 2021–2023 Ayomi, Thephilus Lukas
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i2.5781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang menggunakan Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok dilihat dari derajat implementability kebijakan tersebut ditemukan bahwa bahwa implementasi kebijakan penggunaan bantuan dana partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok sudah tepat sasaran yakni untuk pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya keenam variabel Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yang meliputi; (1) Standar dan tujuan, (2) Sumber daya penunjang, (3) Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi, (4) Karakteristik jawatan pelaksana, (5) Dukungan ekonomi, politik, dan sosial, dan (6) Disposisi pelaksana.
KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Rendy C, Johannes
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i2.5782

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan, kriteria pelayanan, serta upaya peningkatan kualitas Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan postpositivisme, melibatkan 9 informan dari Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan SIOLA sudah tergolong baik, dibuktikan dengan penilaian tahunan dari Kemenpan RB yang memberikan predikat “BAIK”. Petugas pelayanan dinilai responsif terhadap layanan administrasi, konsultasi, dan konsultasi online. Namun, perlu peningkatan dalam sosialisasi aplikasi SIOLA untuk menghindari miskomunikasi dengan pengguna. SIOLA juga telah memenuhi prinsip pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan sosialisasi rutin kepada instansi terkait, pelatihan kompetensi bagi petugas, dan peningkatan sarana prasarana. Saran yang diajukan mencakup prioritas layanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah, optimalisasi kualitas jaringan internet, serta penguatan SDM, pendanaan, dan kebijakan. Dengan upaya tersebut, diharapkan seluruh layanan administrasi dan konsultasi di Kemendagri dapat diakses tanpa kehadiran fisik dari pemerintah daerah.
EVALUASI PROGRAM HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN UNTUK EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK Budiharjo, Budiharjo; Nenobais, Harry; Pandiwinata, Zul
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i2.5341

Abstract

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk mengelola data kependudukan, termasuk informasi tentang jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan lainnya. Hak akses ini diberikan untuk orang-orang yang ingin mengakses dan menggunakan data yang berkaitan dengan kependudukan untuk meningkatkan layanan publik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan program akses data kependudukan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dilakukan. Studi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP kualitatif, yang mencakup Context, Input, Procces, Product (CIPP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program pemanfaatan hak akses data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak dilaksanakan dengan baik, terutama dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu, disarankan agar Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia mereka.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIOLA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cristiyanti, Dewi; Soemartono, Triyuni; Nenobais, Harry
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i2.5779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA). Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdaya saing, menciptakan hasil, lincah dan agile, dan birokrasi yang making delivered. Metode yang digunakan oleh penulis pada penulisan tesis ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIOLA di Kementerian Dalam Negeri secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif melalui pakta integritas yang mengarah pada upaya transformasi pelayanan publik digital dalam bentuk kebijakan program pelayanan dan konsultasi yang bertujuan untuk pemenuhan hak pelayanan kepada publik. Meskipun pelaksanaan program SIOLA belum sepenuhnya optimal karena masih kurangnya penguatan teknologi informasi sepertinya jaringan yang kurang stabil dan aplikasi SIOLA yang pengembangannya menggunakan arsitektur monolitik dan masih terintegrasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri.
EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR ORMAS OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Komara, Arif Indra
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i2.5780

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik sosial antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Jawa Barat yang memicu kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa. Konflik dipicu oleh ego sektoral dan perebutan sumber ekonomi seperti limbah, lahan parkir, dan praktik informal seperti “Pak Ogah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mencegah konflik sosial serta memahami perspektif Ormas dalam menjaga eksistensinya. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas Makmur, yang menekankan pada kesesuaian antara harapan, implementasi, dan hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial antar Ormas disebabkan oleh faktor internal, seperti persaingan antar anggota dan kepentingan kelompok, serta faktor eksternal, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya intervensi pemerintah. Studi ini menekankan pentingnya mitigasi konflik dan peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas sosial di masyarakat.
Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Anambas Fanthia, Acla
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v11i1.5838

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan menggunakan teori Gerston (2008) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Meskipun pelaksana memahami arahan dan mampu menyederhanakan proses pelayanan dengan baik, infrastruktur teknologi yang tersedia masih sangat terbatas. Tidak tersedianya sistem digital dan basis data online menghambat transparansi dan efisiensi layanan. Selain itu, alokasi anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah belum secara aktif mendukung pengembangan teknologi, pelatihan pegawai, serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Keterbatasan jumlah SDM juga menjadi hambatan utama, karena hanya sedikit personel yang terlibat langsung dalam pelaksanaan inovasi. Meskipun demikian, keterbukaan Dinas terhadap kritik dan saran publik menjadi faktor penting keberhasilan inovasi, sebagaimana dibuktikan dengan masuknya inovasi ini dalam Top 45 versi Kementerian PANRB. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 88,17% menunjukkan kualitas layanan “B”, yang merefleksikan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi.
Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Deputi Kemenko PMK Santoso, Achmad Budi
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v11i1.5845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan upaya perbaikan kebijakan organisasi serta tata kerja pada Sekretariat Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi jumlah sumber daya manusia yang belum ideal (hanya 9 orang dari kebutuhan ideal 10), keterbatasan alokasi anggaran, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Keterbatasan ini mempengaruhi efektivitas kerja dan responsivitas lembaga. Dalam mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya perbaikan seperti pelatihan peningkatan kapasitas, revisi anggaran, inisiatif anggota membawa perangkat teknologi pribadi, serta dukungan langsung dari pimpinan dalam mendampingi pelaksanaan tugas sekretariat. Temuan ini menekankan pentingnya perencanaan SDM yang strategis, dukungan teknologi, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam optimalisasi implementasi kebijakan organisasi di instansi pemerintahan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penguatan tata kelola birokrasi, khususnya dalam fungsi koordinasi bidang kesejahteraan sosial.
Evaluasi Kebijakan Aplikasi Sisumaker untuk Peningkatan Pelayanan Publik Tangerang Selatan Sani, Muhammad Fadli
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v11i1.5835

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan implementasi aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi non-partisipatif. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggabungkan kerangka evaluasi IPOO (Input-Process-Output-Outcome) dan model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SISUMAKER mampu memberikan efisiensi administratif, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan pada aspek kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan desain antarmuka pengguna. Sistem belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam alur birokrasi dan partisipasi masyarakat melalui fitur publik masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur digital, penyempurnaan SOP, serta strategi komunikasi dan edukasi publik untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem. Dengan demikian, SISUMAKER memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam transformasi digital pelayanan publik apabila didukung oleh intervensi kebijakan yang adaptif dan partisipatif.
Pengaruh Faktor UTAUT Terhadap Niat Penggunaan Sistem Asmasda di DPD RI Septio, Giovani Fadli
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v11i1.5836

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empat konstruk utama dalam model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) terhadap niat penggunaan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) oleh staf ahli anggota DPD RI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research melalui survei kepada 120 responden yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis konstruk UTAUT dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan kinerja, harapan upaya, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ASMASDA, sedangkan kondisi yang memfasilitasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Model ini menjelaskan sebesar 62% variasi dalam niat penggunaan sistem. Temuan ini mempertegas pentingnya persepsi manfaat dan kemudahan dalam mendorong adopsi teknologi informasi dalam organisasi legislatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas aplikasi model UTAUT pada konteks kelembagaan legislatif di Indonesia, serta menawarkan implikasi praktis dalam pengembangan strategi adopsi sistem informasi yang responsif terhadap karakteristik pengguna birokrasi publik.
Pengaruh Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Analis Sarana Prasarana Magistra, Rizkinaya
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v11i1.5837

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawai pada jabatan Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kementerian Dalam Negeri. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain eksplanatori kausal untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen melalui data yang diperoleh dari seluruh populasi responden yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner tertutup, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Koordinasi yang ditandai oleh komunikasi lintas unit dan sinkronisasi tugas terbukti meningkatkan efektivitas kerja, sedangkan pengawasan melalui monitoring rutin dan evaluasi berkala mampu meningkatkan akuntabilitas dan kedisiplinan kerja. Koefisien determinasi sebesar 61,1% mengindikasikan bahwa kombinasi kedua variabel memberikan kontribusi yang kuat terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi fungsi manajerial dalam mendorong efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 1 (2021)