cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62852424900101
Journal Mail Official
jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar Ruang KPS Administrasi Negara Gedung A Lt. 9 Kampus Universitas Bosowa Email: jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 28298330     EISSN : 28297695     DOI : https://doi.org/10.56326/jp.v2i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian dan hasil pemikiran termasuk pengembangan dan review bidang Ilmu Administrasi Negara pada bidang Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Ekonomi, Manajemen Publik dan Pemerintahan; dan Fokus masalah lain yang berkaitan dengan kebijakan publik dan administrasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 72 Documents
 4   5   6   7   8 
Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Alifyadi, Muh.Rizky; Maldun, Syamsuddin; Nurkaidah, Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.3091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada informan sebanyak 7 orang, yakni 5 orang di Kantor Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, 2 orang masyarakat Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini Motivasi kerja ASN pada kantor Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sangatlah penting karena merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kemampuan kinerja ASN, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kinerja pegawai ASN pada kantor Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah menjalankan tugas dan fungsional sehingga dapat terealisasi dengan hasil cukup memuaskan dikarenakan adanya motivasi yang menimbulkan kepuasan Masyarakat. Dimana ASN diatur di Undang-Undang No 53 tahun 2010 tentang komitmen pegawai pemerintah yang dapat mencerminkan kesiapan pegawai di dalam bekerja dan kedisiplinan pegawai dalam mengikuti peraturan instansi yang merupakan jenis pekerjaan pegawai pemerintah yang ideal bekerja sesuai dengan pedoman hukum. This study aims to find out how the Work Motivation of State Civil Servants at the Turikale District Office, Maros Regency. The type of research used is descriptive qualitative research and the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. In this study, 7 informants were interviewed, namely 5 people in the Turikale District Office, Maros Regency, 2 people from the Turikale District, Maros Regency. The results of this study ASN work motivation at the Turikale District office, Maros Regency is very important because it is an encouragement to improve ASN performance capabilities, so that they can carry out their duties and functions properly. The performance of ASN employees at the Turikale District office, Maros Regency, has carried out their duties and functions so that they can be realized with satisfactory results due to motivation that causes community satisfaction. Where ASN is regulated in Law No. 53 of 2010 concerning the commitment of government employees which can reflect employee readiness at work and employee discipline in following agency regulations which is the ideal type of work for government employees to work in accordance with legal guidelines.
Collaborative Governance Dalam Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Asriani, Asriani; Zainal, Nining Haslindah; Suaib, Muhammad Ridha
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.3179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam inovasi pelayanan akta kelahiran melalui program "Kucataki" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Masalah yang dihadapi meliputi rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran akibat kendala geografis, prosedur birokrasi yang kompleks, dan literasi teknologi masyarakat yang masih rendah. Konsep Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash digunakan untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kucataki, yang memanfaatkan teknologi aplikasi, meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Proses kolaboratif melibatkan dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan pembagian tanggung jawab antara Disdukcapil, rumah sakit, puskesmas, serta masyarakat. Meskipun menunjukkan hasil positif, program ini masih menghadapi tantangan, seperti gangguan jaringan internet dan rendahnya literasi teknologi di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Collaborative Governance efektif dalam menciptakan sinergi antar pihak, meskipun memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan sosialisasi. Rekomendasi yang diberikan adalah penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan pelatihan literasi digital masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program serta replikasinya di wilayah lain. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in birth certificate service innovation through the "Kucataki" program at the Department of Population and Civil Registration of Makassar City. The issues faced include low coverage of birth certificate ownership due to geographical barriers, complex bureaucratic procedures, and low community technological literacy. Ansell and Gash's concept of Collaborative Governance is used to explain the importance of collaboration between the government, private sector, and the community in achieving common goals. This research employs a qualitative descriptive method with approaches including observation, interviews, documentation, and data triangulation. The findings show that the implementation of the Kucataki program, which utilizes Android-based application technology, has increased the coverage of birth certificate. The collaborative process involves face-to-face dialogue, commitment to the process, and the division of responsibilities among the Department of Population and Civil Registration, hospitals, community health centers, and the community. Although it has shown positive results, the program still faces challenges such as internet network disruptions and low technological literacy among the community. The study concludes that Collaborative Governance is effective in creating synergy among stakeholders, though it requires improvements in technological infrastructure and public outreach. Recommendations include strengthening technological infrastructure, enhancing digital literacy training for the community, and conducting continuous evaluations to ensure the program’s sustainability and its replication in other regions.
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Restyani, Restyani; Mustapa, Zainuddin; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.3206

Abstract

Di Indonesia salah satu intitusi yang menujukkan Pelaksanaan system demokraasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga perwakilan rakyat daaerah selanjutnya disebut dengan DPRD. DPRD yang memegang peranan penting dalam system demokrasi. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau Lembaga perwakilan rakyat paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkam dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di Zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang mempedulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang mengahadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalaupun mereka masuk paling-paling hanya sekedar mangisi absen dan lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembabaga legislatif di mata publik. Hal ini mendorong peneliti untuk untuk mengetahui pelaksaan tugas dan fungsi legislatif dengan menjadikan DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil yang spesifik melalui wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 faktor dalam Pembentukan Perda Yakni Tantangan, Kendala, Mekanisme, dan akomodasi tuntutan masyarakat, Kendala minimnya pendidikan sumberdaya manusia dan ketersediaan anggaran, dan akomodasi ranperda yang di buat oleh gabungan komisi atau bamperda yang di serahkan kepada pimpinan DPRD, APBD Disepakati dan di rencanakan di paripurna bersama pemerintah daerah sebelum pembuatan program tanpa adanya intervensi dari Bupati, melainkan melalui musyawarah pembahasan anggaran antara Pemda dan DPRD, tanpa hubungan hormonisasi fungsi anggaran tidak berjalan sebagai mana mestinya, DPRD tidak memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tetapi memiliki tantangan tersendiri yakni kemampuan sumberdaya manusia khusunya di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan. In Indonesia, one of the institutions that shows the implementation of an indirect democratic system is the Regional People's Representative Council as a regional people's representative body, hereinafter referred to as DPRD. DPRD plays an important role in a democratic system. Regional Autonomy places the DPRD as an institution or people's representative body that has the most role in determining the process of democratization in various regions. Even though in reality the DPRD is still not fully able to carry out its functions properly, even in practice DPRD often obscures the meaning of democracy it self. considering that the Reformation era was different from the previous era in the New Order Era, many council members after being elected to the legislature worked as they pleased without anyone others who care about it, let alone supervise it, for example, rarely serve as members of the DPR and rarely attend sessions or meetings, even though the issues discussed at the meetings relate to the interests of their constituents, which in this case are the people. Even if they come in, at best they are just absent and returning to carry out activities or business elsewhere. This situation will of course damage the image of the legislative body in the public eye. This encourages researchers to find out the implementation of the duties and functions of the legislature by making the DPRD of East Luwu Regency the place of research. This study uses a qualitative approach with a deductive method that examines phenomena in general to find specific results through interviews, observations and documents. The results of the study show that 3 factors in the formation of regional regulations namely challenges, constraints, mechanisms, and accommodation of community demands, constraints on the lack of human resource education and availability of the budget, and accommodation on regional regulations made by a combination of commissions or bamperda which are submitted to DPRD leaders, APBD is agreed and planned in plenary with the local government prior to making the program without intervention from the Regent, but through deliberations discussing the budget between the Regional Government and the DPRD, without a hormonal relationship the budget function does not work as it should, the DPRD has no problems in carrying out its supervisory duties and functions but has a separate challenge, namely the ability of human resources, especially in the field of government and financial management.
Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Pelindo (Persero) IV Hera, Jordanus Igo; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.3351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpengaruh Kompensasi (Upah dan gaji, Tunjangan dan Fasilitas terhadap Kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV.  jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif menggunakan analisis korelasi pearsonproductmoment, koefisien determinasi dan uji t. sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukankesimpulanya adalah sebagai berikut;1) Kompensasi upah dan gaji (X1), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,217 nilai koefisien determinasi (r²) = 47%, nilai t hitung = 1,954> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Upah dan Gaji berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV, 2) Kompensasi Tunjangan (X2), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,227 nilai koefisien determinasi (r²) = 51%, nilai t hitung = 2,137> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Tunjangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV, 3) Kompensasi Fasilitas (X3), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,226 nilai koefisien determinasi (r²) = 51%, nilai t hitung = 2,116> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV, 4) Kompensasi upah dan gaji, Tunjangan dan fasiilitas (X), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,295 nilai koefisien determinasi (r²) = 87%, nilai t hitung = 5,365> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Upah dan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV. This research aims to determine the effect of Compensation (Wages and salaries, Allowances and Facilities on Employee Performance at PT Pelindo (Persero) IV. The type of data in this research is quantitative data using Pearson product moment correlation analysis, coefficient of determination and t test. While the data source are primary data and secondary data. Data collection methods are interviews and questionnaires. Based on the results of the research conducted, the conclusions are as follows: 1) Wage and salary compensation (X1), the correlation coefficient value (r) is obtained = 0.217, the value of the coefficient of determination (r²) = 47%, calculated t value = 1.954> t table = 1.301. This means that the effect of providing compensation in the form of wages and salaries has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV, 2) Compensation allowances (X2), the correlation coefficient value (r) is obtained = 0.227, the coefficient of determination value (r²) = 51%, the t value count = 2.137> t table = 1.301. This means that the effect of providing compensation in the form of allowances has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV, 3) Facility Compensation (X3), the correlation coefficient value (r) is obtained = 0.226, the coefficient of determination value (r²) = 51%, the calculated t value = 2.116> t table = 1.301. This means that the effect of providing compensation in the form of facilities has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV, 4) Wage and salary compensation, allowances and facilities (X), the correlation coefficient value (r) obtained = 0.295, the coefficient of determination value (r²) = 87 %, calculated t value = 5.365> t table = 1.301. This means that the influence of providing compensation in the form of wages and salaries, allowances and facilities has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV.
Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang Tana, Wahida; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.3559

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem pemungutan dan pengawasan retribusi Pasar Sentral Enrekang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan pengumpulan data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang.  menganalisis hal-hal yang mengikat secara hukum, seperti undang-undang, atau bahan-bahan yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas, metode penelitian kepustakaan (disebut juga penelitian normatif) dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan atau dari sumber primer. Dalam menggunakan teknik wawancara, metode penelitian lapangan (penelitian empiris) mengumpulkan informasi terkait data yang dibutuhkan. Tiga alur penerapan proses analisis data, reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data menggunakan teknik analitis dan deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang secara umum sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu diubah, antara lain tata cara pengawasan dan kegigihan sussung pasar dalam memungut retribusi. Hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta mengembangkan cara yang lebih baik untuk menilai kebenaran data, pemahaman pembayar retribusi mengenai nilai pembayaran retribusi pasar, dan sebagainya. The research objective is to determine the Enrekang Central Market levy collection and supervision system. The nature of this research is descriptive qualitative using two data collection approaches at the Enrekang Industry and Trade Service. By analyzing legally binding matters, such as laws, or materials that are closely related to the topic being discussed, library research methods (also called normative research) can be used to collect secondary data from libraries or from primary sources. In using interview techniques, field research methods (empirical research) collect information related to the required data. Three flows of implementing the data analysis process, data reduction, data display, and drawing conclusions/data verification using analytical and descriptive techniques.  The findings of this research indicate that the management of Central Market Retribution Receipts in Increasing Original Regional Income in Enrekang Regency is generally good, but there are several things that need to be changed, including the monitoring procedures and the persistence of local markets in collecting levies. This can be avoided by improving monitoring and evaluation, as well as developing better ways to assess the veracity of data, levy payers' understanding of the value of market levy payments, and so on.
Sistem Pelayanan Kesehatan Di BLUD RS H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara Latifah, Putri; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.3577

Abstract

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Kesehatan di BLUD RS H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara dalam dimensi kualitas dan factor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi sehingga lebih menenkankan pada masalah dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Hasil wawancara di peroleh dari beberapa informaan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yakni dengan para perangkat BLUD RS H.M Djafar Harun, informan yang terdiri masyarakat yang sedang menjalankan pengobatan dan masyarakat yang telah melakukan pengobatan di Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten. Kolaka Utara. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Kesehatan di BLUD RS H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara yang diukur dengan dimensi kualitas pelayanan sepenuhnya sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan harapan sebagai seorang pasien. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pihak rumah sakit selalu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada perawat dan petugas lainnya, menciptakan kerja sama antar pegawai atau perawat. Fasilitas yang masih kurang menjadi salah satu penghambat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi pihak Rumah Sakit H.M Djafar Harun selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan masyarakat. The main problem of this research is the quality of health services at the BLUD of H.M Djafar Harun Hospital, North Kolaka Regency in terms of quality dimensions and factors that influence improving the quality of health services at H.M Djafar Harun Hospital, North Kolaka Regency. This study used qualitative research methods. Qualitative research aims to reveal information so that it emphasizes problems and meaning by describing a problem. The results of the interviews were obtained from several informants using observation, interview and documentation techniques, namely with BLUD officials at H.M Djafar Harun Hospital, informants consisting of people who were undergoing treatment and people who had received treatment at H.M Djafar Harun Hospital, Regency. North Kolaka. The data analysis technique in this research is by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying data. The results of this research show that the quality of health services in the BLUD of H.M Djafar Harun Hospital, North Kolaka Regency, as measured by the dimensions of service quality, is running well. However, there are several indicators that do not meet expectations as a patient. To improve the quality of service, the hospital always provides guidance and training to nurses and other staff, creating cooperation between employees or nurses. Insufficient facilities are an obstacle in efforts to improve the quality of service, but the H.M Djafar Harun Hospital always tries to provide good service to patients and the community.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar Indasri, Indasari; Maldun, Syamsuddin; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.4288

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Makassar, realitas perlindungan dalam pengawasan PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Makassar, norma hukum yang dihormati oleh Satpol PP Kota Makassar. Satpol PP dalam penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Makassar. Pendekatan Penelitianan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kepada Satpol PP dan PKL dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. The purpose of the study was to determine the control of street vendors (PKL) by Satpol PP Makassar City, the reality of protection in the supervision of Street Vendors (PKL) carried out by Satpol PP Makassar City, legal norms respected by Satpol PP Makassar City. Satpol PP in the control of Street Vendors (PKL) by Satpol PP Makassar City. The research approach used is descriptive qualitative with a literature review approach. The type of data used is primary data, namely data obtained from observations and interviews with Satpol PP and Street Vendors (PKL) and secondary data obtained through literature studies.
Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Di Desa Barana’ Kecamatan Bassesangtempe’ Kabupaten Luwu Lewapadang, Mutiara; Mustapa, Zainuddin; Nurkaidah, Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.4295

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari kinerja perangkat desa. Jadi perangkat desa di haruskan untuk lebih professional, efektif, efisien, terbukan serta bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas-tugasnya maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengambilan data dalam penelitian ini mengunakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan-informan yang sudah ada dengan Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Barana’ Kecamatan Bassesangtempe’ Kabupaten Luwu. Serta faktor penghambat kinerja perangkat Desa dalam penyelenggaran pemerintahan di Desa Barana’ Kecamatan Bassesangtempe’ Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil penelitian kinerja perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di desa Barana’ Kecamatan Bassesangtempe Kabupaten Luwu di lihat dari 4 indikator dari segi kualitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian sudah cukup baik. Baik, itu dari segi tanggungjawab perangkat desa terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, dan juga dalam pelayanan kepada masyarakat. In the administration of government in the village is inseparable from the performance of village officials. So village officials must be more professional, effective, efficient, open and responsible in carrying out their duties, so it is deemed necessary to increase the capacity of human resources. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, The data collection technique in this study uses the results of observations, interviews and documentation with existing informants with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The purpose of this study was to determine the performance of village officials in organizing government in Barana Village' Bassesangtempe' District, Luwu Regency. As well as factors inhibiting the performance of village officials in organizing government in Barana Village' Bassesangtempe District' Luwu Regency. Based on the results of research on the performance of village officials in organizing government in Barana Village, Bassesangtempe District, Luwu Regency, seen from 4 indicators in terms of quality, timeliness, effectiveness and independence, it is quite good. Well, it is in terms of the responsibility of village officials for their respective duties and functions, and also in service to the community.
Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Siagian, Monica Ramma; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.4542

Abstract

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini berfokus pada 6 variabel yaitu produktivitas, responsivitas, akuntabilitas, bukti fisik (Tangibls), kehandalan (Reability), dan empati (Empaty). Hasil penelitian menujukkan bahwa Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Makale dapat di katakan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih ada indikator kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum optimal yaitu indikator produktivitas dimana masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melayani masyarakat dengan tidak tepat waktu. Hasil penelitian dari indikator Responsivitas dan Akuntabilitas sudah bisa dikatakan baik. Kualitas Pelayanan Publik di kantor Kecamatan Makale belum sepenuhnya dikatakan baik juga dikarenakan masih ada indikator yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat dapatkan. Dapat dilihat dari indikator Kehandalan mengenai SOP Kantor Kecamatan Makale tidak menetetapkan SOP sehingga tidak adanya pedoman atau panduan untuk melaksanakan kegiatan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dari indikator empaty dari hasil penelitian belum berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan ASN dalam hal memberikan pelayanan masih membeda-bedakan masyarakat seperti lebih mendahulukan masyarakat yang dikenal. Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik serta menerapkan SOP di kantor, karena SOP sangat penting diterapkan pada instansi untuk acuan agar membertankan kualitas pelayanan. This study aims to determine the Performance of the State Civil Apparatus (ASN) and the Quality of Public Services in Makale District, Tana Toraja Regency. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are observation, interview and documentation. This study focuses on 6 variables, namely productivity, responsiveness, accountability, physical evidence (Tangibls), reliability (Reability), and empathy (Empaty). The results showed that the Performance of the State Civil Apparatus (ASN) in improving Public Services at the Makale District Office can be said to have not gone well. This is because there are still performance indicators of the State Civil Apparatus (ASN) that have not been optimized, namely productivity indicators where there are still State Civil Apparatus (ASN) who serve the public in a timely manner. The research results from the Responsiveness and Accountability indicators can be said to be good. The quality of public services at the Makale District office has not been fully said to be good. It can be seen from the Reliability indicator regarding the SOP that the Makale District Office does not establish an SOP so that there are no guidelines or guidelines for carrying out activities in terms of providing services to the community. Then from the empathy indicator from the research results, it has not gone as expected because ASN in terms of providing services still discriminates against the community, such as prioritizing people who are known. From the explanation above, the author suggests that the State Civil Apparatus (ASN) further improve their performance better and implement SOPs in the office, because SOP are very important to be applied to agencies for reference in order to emphasize service quality.
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Studi Pada Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Bulukumba Nurhalisya, St.; Zainal, Nining Haslindah; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.4554

Abstract

Sistem zonasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan di indonesia sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dengan fokus pada sistem zonasi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus penelitian menggunakan 6 variabel yaitu tujuan dan sasaran kebijakan, sumber saya manusia, kondisi ssosial ekonimi dan politik, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana dan komunikasi antar organisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut implementasi kebijakan zonasi PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bulukumba yang terdapat 6 variabel pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam menetapkan peraturan PPDB namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Sistem zonasi juga mempengaruhi sekolah dari input, output, dan proses sehingga menghasilkan dampak positif dan dampak negatif namun, pemerintah tetap berusaha untuk meminimalisisr permasalahan atau dampak negatif dari kebijakan sistem zonasi ini. Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran agar pihak sekolah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan kebijakan zonasi. The zoning system is one form of effort made by the government in order to equalize education in Indonesia in accordance with Permendikbud Regulation Number 17 of 2017 concerning the admission of new students with a focus on the zoning system. The author uses a qualitative research method with a literature study method. The research focus uses 6 variables, namely policy goals and objectives, human resources, economic and political social conditions, implementing agent characteristics, implementing attitudes and inter-organizational communication. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of the study are the implementation of the PPDB zoning policy at the Senior High School level in Bulukumba Regency, which has 6 variables, which have basically been implemented well, although there are still some problems in determining PPDB regulations, but these problems can be resolved properly. The zoning system also affects schools from inputs, outputs, and processes resulting in positive impacts and negative impacts, however, the government is still trying to minimize the problems or negative impacts of this zoning system policy. From the explanation above, the author suggests that the school improve the quality of human resources to support the success of the zoning policy.

Page 6 of 8 | Total Record : 72

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 2 No. 1 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua