cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62852424900101
Journal Mail Official
jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar Ruang KPS Administrasi Negara Gedung A Lt. 9 Kampus Universitas Bosowa Email: jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 28298330     EISSN : 28297695     DOI : https://doi.org/10.56326/jp.v2i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian dan hasil pemikiran termasuk pengembangan dan review bidang Ilmu Administrasi Negara pada bidang Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Ekonomi, Manajemen Publik dan Pemerintahan; dan Fokus masalah lain yang berkaitan dengan kebijakan publik dan administrasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 72 Documents
 2   3   4   5   6 
Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Zulkifli, Zulkifli; Sore, Uddin B.; Zainal, Nining Haslindah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.2389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor apa yang menghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu 1 orang dari Dinas kesehatan Kota Makassar, 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM  Kota Makassar, 2 orang dari Polrestabes Makassar, 2 orang dari Satpol PP Kota Makassar, 1 orang dari Hotel Maxone, serta 3 orang dari Masyarakat Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu: kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar. This research aims to find out the implementation and what factors hinder the implementation of Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Meanwhile, there were 10 informants in this study, namely 1 person from the Makassar City Health Service, 1 person from the Makassar City Legal and Human Rights Section, 2 people from the Makassar Police, 2 people from the Makassar City Satpol PP, 1 person from the Maxone Hotel, and 3 people from the Makassar City Community. The results of the research show that Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City can be said to be running as expected, although there are obstacles in its implementation, namely: lack of public compliance in implementing health protocols in Makassar City.
Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Matalangi, Yonas; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.2401

Abstract

Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Sulawesi Barat. Pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada pemberdayaan kelompok disabilitas sebagai kelompok sosial yang memiliki potensi sebagaimana manusia lain pada umumnya Penelitian bertujuan untuk mengetaui peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di kota Mamasa dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kota Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tehnik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga disabilitas kerja di Kota Mamasa dilakukan dengan beberapa program yaitu sosialisasi, pelatihan menenun dan menjahit, dan pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas. Adapun faktor yang  berpengaruh terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Mamasa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Empowerment of Disabled Workers in Mamasa City, West Sulawesi. Empowerment of people with disabilities refers to the empowerment of disabled groups as social groups who have potential like other humans in general. The research aims to understand the role of the government in empowering disabled workers in Mamasa City and to find out the factors that influence the empowerment of disabled workers in Mamasa City. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the government's role in empowering workers with disabilities in Mamasa City is carried out with several programs, namely socialization, training in weaving and sewing, and training in making crafts from used goods. As for the factors that influence the empowerment of people with disabilities in Mamasa City, there are supporting factors and inhibiting factors.
Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja Tumba, Alpriliani; Mustopa, Zainuddin; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.2402

Abstract

Alokasi Dana Desa yang sedang dikembangkan di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Bagian dari dana desa adalah simpanan keseimbangan moneter fokal dan teritorial yang didapat oleh daerah/masyarakat perkotaan dimana penyebaran untuk setiap kota disampaikan secara relatif, khususnya sekitar (10%). Pembagian dana desa  diharapkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan penguatan wilayah setempat.  Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implentasi pengalokasian dana desa dalam pembangunan di Desa Lembang Buakayu, mengetahui proses penyusunan perencanaan program pembangunan di Desa Lembang Buakayu  dan  untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di Desa Lembang Buakayu. Penelitian ini menggunakan strategi subjektif dengan metodologi kualitatuf. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa secara normatif dan otoritatif administrasi peruntukan toko desa telah selesai dengan baik, namun secara substansi sebenarnya belum menyentuh arti pentingnya penguatan. Selain itu, beberapa mitra belum menyelesaikan pekerjaan mereka secara ideal, hanya kepala desa sebagai kelompok pelaksana yang mengatur administrasi bagian dana desa. Budaya paternalistik masyarakat desa membuat masyarakat desa menjadi pasif dan menaruh kepercayaan penuh kepada kepala desa dalam menangani pembagian dana desa, serta kekuatan sub-daerah dalam perencanaan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan tidak adanya kebebasan desa. Kegiatan evaluasi melalui pengungkapan sebagaimana diatur melalui pedoman yang ada bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dicatat sebagai salinan tertulis ke pemerintah kabupaten melalui tempat kerja yang signifikan dan secara rinci dicatat sebagai salinan tulis  ke wilayah masyarakat desa. Dengan terbatasnya SDM masyarakat desa, tentu saja evaluasi yang dianggap biasa untuk mengatasi masalah dan juga memberikan jawaban untuk kemajuan desa yang lebih baik sulit untuk dipahami. Village Fund Allocation which is being developed in Lembang Buakayu Village, Bonggakaradeng District, Tana Toraja Regency. Part of village funds are focal and territorial monetary balance savings obtained by urban areas/communities where the distribution for each city is expressed relatively, specifically around (10%). The distribution of village funds is expected to be used for implementing village government and strengthening the local area. The research aims to find out how the allocation of village funds is implemented in development in Lembang Buakayu Village, to find out the process of preparing development program planning in Lembang Buakayu Village and to find out how the development program evaluation process is carried out by the government in Lembang Buakayu Village. This research uses a subjective strategy with qualitative methodology. The results of the review show that normatively and authoritatively the administration of the village shop designation has been completed well, but in substance it has not actually touched on the importance of strengthening. In addition, several partners have not completed their work ideally, only the village head as the implementing group manages the administration of the village fund portion. The paternalistic culture of village communities makes village communities passive and places full trust in the village head in handling the distribution of village funds, as well as sub-regional powers in planning accountability letters which results in the absence of village freedom. Evaluation activities through disclosure as regulated through existing guidelines that village government accountability reports are recorded as written copies to the district government through significant workplaces and in detail are recorded as written copies to village community areas. With limited human resources in village communities, of course evaluations that are considered normal to overcome problems and also provide answers for better village progress are difficult to understand.
Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Paccerakang Kecamatan Pondrang Selatan Kabupaten Luwu Toding, Olivia Cristy Steviani; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.2583

Abstract

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan Program Bantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun rumah yang layak huni. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang Kecamatan Pondrang Selatan Kabupaten Luwu dan juga untuk mengetahui ketercapain Program BSPS di Desa Paccerakang Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil penelitian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Paccerakang belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan.  Hal ini dikarenakan adanya pembangunan yang tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. ini karna kurangnya kesadaran penerima untuk bergotong royong dalam membangun. selain itu, kurang tegasnya implementor dalam mendampingi. Jika implementor dapat bersikap tegas dalam mengawasi pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan pembangunan masih ditemukan penerima bantuan masih mengerjakan bangunan secara individual. Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is an Assistance Program from the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) for low-income communities (MBR) to build houses that are livable. The type of research in this research is descriptive qualitative research. The purpose of this study is to determine the process of implementing BSPS in Paccerakang Village, South Pondrang District, Luwu Regency and also to determine the achievement of the BSPS Program in Paccerakang Village, Luwu. Based on the results of the research, the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) in Paccerakang Village has not been fully successful as a whole. This is due to the construction that was not completed in the allotted time. This is due to the recipient's lack of awareness to work together in building, still beneficiaries are still working on the building individually. In addition to the lack of importance of implementers in assist ing. If the implementation can be carried out firmly in supervising the BSPS in Paccerakang Village, it will greatly affect the timeliness given in completing the settlement.
Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Bangun, Alfin Irianto D; Sore, Uddin B.; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.3566

Abstract

Pelayanan Izin Mendikan Bangunan (IMB) bagi Aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerintah yang efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat Kabupaten Toraja Utara membutuhkan pelayanan perizinan dari pemerintah yang cepat, akurat,, hal ini menjadi dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini kemudian bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin menyediakan bangunan/ganti sesuai persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Daerah Toraja Utara, masyarakat harus memiliki izin terlebih dahulu atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum bangunan tersebut. Kabupaten Nomor 19 Tahun 2011, yang mengatur tentang penerbitan IMB, Tujuan penelitian untuk mengetahui evektifitas proses pelayanan pegawai DPMPTSP Toraja Utara terhadap pemberian IMB bagi Masyarakat Rantepao,Toraja Utara melalui  DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dan unutk mengetahui kopetensi kinerja pegawai DPMPTSP Toraja Utara dalam melayani Masyarakat Rantepao, Toraja Utara.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan dalam penerapan Pelayanan Pemberian IMB Di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara, Sudah Baik dikarnakan dalam ketiga indikator tersebut ada dua indikator yang sudah berjalan baik seperti pencapaiaan tujuan dimana dinas PTSP sebagai pelaksana melibatkan masyarakat dan seluruh stajholder dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan. Dalam Kopetensi Pegawai Pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, Sudah Cukup Baik dikarnakan dalam kelima indikator tersebut peneliti menyimpulkan cukup baik dikarnakan dalam penerapan kualitas kerja, Ketepatan Waktu, dan Inisiatif pegawai sudah cukup baik dikarnakan pegawai tidak mempermasalahakan latar belakang pendidikan dengan bidang kerja pegawai yang tidak sesuai bidang kerja akan di ikutkan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Building Permit (IMB) services for government officials are required to provide these services to the community. The public has the right to receive efficient government services in accordance with applicable regulations. The people of North Toraja Regency need licensing services from the government that are fast, accurate, this is the basis for the North Toraja Regency Regional Government for the Department of Investment and One Stop Integrated Services  (DPMPTSP) which is then tasked with providing services for people who wish to provide buildings/replacements according to the requirements outlined in the North Toraja Regional Regulations , the public must have prior permission for the comfort, security and legal certainty of the building. Regency Number 19 of 2011, which regulates the issuance of IMB. The aim of the research is to determine the effectiveness of the North Toraja DPMPTSP employee service process in providing IMB for the Rantepao, North Toraja Community through the North Toraja Regency DPMPTSP and to determine the performance competence of North Toraja DPMPTSP employees in serving the Rantepao Community , North Toraja.. This research uses a qualitative approach using a deductive method that examines phenomena in general to find specific results through interviews, observation and documentation. The results of the research show that in the stages of implementing the IMB Providing Service at the One Stop Licensing Service Office (DPMPTSP) North Toraja Regency, it is already good because in these three indicators there are two indicators that have gone well, such as achieving the goal where the PTSP service as the implementer involves the community and the whole stajholder of services provided to the community which aims to facilitate management. In terms of Employee Competence at the North Toraja Regency Investment and One-Stop Service Service, it is quite good because in these five indicators the researcher concluded that it is quite good because the implementation of work quality, punctuality and employee initiative is quite good because employees do not mind their educational background. Employees' work fields that do not match their field of work will be subject to training according to their respective fields.
Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen Di Dinas Perdagangan Kota Makassar Samben, Cristina Mercy; Juharni, Juharni; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.4126

Abstract

Penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanan program perlindungan konsumen di Dinas Perdagangan Kota Makassar. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai bidang Perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa menunjukan peran Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam program perlindungi konsumen dengan melakukan pembinaan berupa sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan juga konsumen. Hasil dari pelaksanaan program perlindungan konsumen yaitu adanya hambatan yang dialami Dinas Perdagangan kota Makassar dalam melindungi konsumen adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan seperti turun kelapangan melakukan kegiatan pengawasan harga barang dan alat UTTP kepada pelaku usaha dan ketidakpatuhan pelaku usaha serta konsumen dalam menghadiri undangan melakukan sidang jika ada pengaduan menyelesaikan perkara dalam bidang BPSK dan juga dalam pengawasan pelaksanaan Program perlindungan konsumen di dinas perdagangan kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah dinas perdagangan hanya berfokus terhadap pengawasan dijalankan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung juga perlu dilakukan mengingat keterbatasan dalam hal mengawasi, jika hanya dilakukan oleh satu pihak tertentu. Mengingat keterbatasan jika harus melakukan seluruh pengawasan terhadap perdagangan sebagai pelaku usaha dan konsumen yaitu masyarakat sebagai pengguna produk di kota Makassar yang bersumber dari laporan-laporan seperti menunggu surat ataupun pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan serta pelaku usaha namun juga perlu pengawasan secara langsung terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dalam berjualan. The research aims to see the extent to which consumer protection programs are implemented at the Makassar City Trade and Trade Department. The informants in this research consisted of employees in the consumer protection sector. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. This research data was obtained through observations, interviews and documentation. The research results were found to show the role of the Makassar City Trade Service in consumer protection programs by conducting training in the form of socialization, counseling and supervision of business actors and consumers. The result of the implementation of the consumer protection program is that there are obstacles experienced by the Makassar City Trade Service in protecting consumers, namely the lack of Human Resources in carrying out activities such as going out to work. monitoring activities regarding the prices of UTTP goods and equipment for business actors and non-compliance between business actors and consumers in attending invitations to conduct court hearings if there are complaints in resolving cases in the BPSK field and also in supervising the implementation of the consumer protection program at the Makassar city trade department, it shows that the government trade department only focuses on supervision which is carried out indirectly. Indirect supervision also needs to be carried out considering the limitations in terms of monitoring, if it is only carried out by one particular party. Recognize limitations if you have to carry out all monitoring of trade as business actors and consumers, namely as users of products in the city of Makassar which originate from reports such as waiting for letters or complaints from people who feel disadvantaged and business actors also need direct supervision of business actors who violate the rules in selling.
Implementasi Perbaikan Perilaku Kerja Aman Menggunakan Pendekatan Behavior Based Safety Pada Karyawan Di PT. Indrabas Purnama Makmur Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Batistuta, Ibnu Muhid Omar; Maldun, Syamsuddin; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.4127

Abstract

Behavior Based Safety merupakan upaya pencegahan kecelakaan proaktif yang berfokus pada perilaku At risk atau perilaku berbahaya yang berpeluang menyebabkan kecelakaan kerja. Disiplin diartikan sebagai sikap, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peneltian bertujuan untuk mengetahui kedisplinan kerja karyawan pada PT. Indrabas Purnama Makmur dan untuk mengetahui bentuk pemberian imbalan terhadap karyawan PT. Indrabas Purnama Makmur Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Model analisis yang digunakan adalah teknik analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. . Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan observasi dokumen. Teknik wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan oleh satu orang dan didampingi oleh salah satu staf secara alamiah. Analisis data penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedisiplinan yang dimiliki oleh pekerja, baik berupa disiplin perintah maupun disiplin yang dipaksakan sendiri, masih kurang dalam menerapkan disiplin perilaku keselamatan. Bentuk-bentuk kompensasi yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung berbeda-beda, dimana hal ini diberikan agar diharapkan para pekerja dapat lebih giat dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan yang diembannya. Behavior Based Safety is a proactive accident prevention effort that focuses on At risk behavior or dangerous behavior that has the potential to cause work accidents. Discipline is defined as attitudes, behavior and actions that are in accordance with company norms, both written and unwritten. The research aims to determine the work discipline of employees at PT. Indrabas Purnama Makmur and to find out the form of giving rewards to employees of PT. Indrabas Purnama Makmur Donggala Regency, Central Sulawesi Province. The analysis model used is an analysis technique that consists of three activity streams that occur simultaneously, including data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. . This research method uses interview techniques, observation and document observation. The interview technique was carried out in an unstructured manner using an interview guide. The observation technique is carried out by one person and naturally accompanied by one of the staff. Research data analysis is descriptive. The results of this research show that the discipline possessed by workers, both in the form of ordered discipline and self-imposed discipline, is still lacking in implementing disciplined safety behavior. The forms of compensation provided, both directly and indirectly, are different, this is given so that it is hoped that workers will be more active and more careful in carrying out the work they are responsible for.
Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Teman Bus Trans Mamminasata Di Kota Makassar Damayanti, Irma; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.4128

Abstract

Teman Bus Trans Mamminasata merupakan perwujudan Pemerintah Sulawesi Selatan untuk kebijakan publik, khususnya di bidang transportasi darat dengan berbasis transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT), dengan orientasi transportasi yang ekonomis, mudah, aman dan nyaman. Pelaksanaan Teman Bus Trans Mamminasata akan menentukan hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bantuan ini. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa yang dapat diambil pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki program Teman Bus Trans Mamminasata dan bagaimana implementasi kebijakan Tema Bus Trans Mamminasata di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan strategi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan implementasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Teman Bus Trans Mamminasata belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan dengan alasan karena keadaan lingkungan dan kemudahan dalam mengakses masih perlu perhatian khusus.  Kebijakan Teman Bus Trans Mamminasata banyak diminati oleh masyarakat hanya saja masih perlu perhatian khusus dari segi kemudahan masayarakt untuk mengakses layanan transportasi umum ini. Karena sejauh manapun masyarakat menyukai layanan Teman Bus Trans Mamminasata akan tetap kembali ke kendaraan pribadi masing-masing apabila masih ada keterbatasan untuk mengakses.. Trans Mamminasata Bus Friends is the embodiment of the South Sulawesi Government's public policy, especially in the field of land transportation based on Bus Rapid Transit (BRT) mass transportation, with a transportation orientation that is economical, easy, safe and comfortable. The implementation of Trans Mamminasata Bus Friends will determine the results of the efforts made by the government for this assistance. The research aims to find out what policies the Makassar City government can take to improve the Trans Mamminasata Bus Friends program and how to implement the Trans Mamminasata Bus Theme policy in Makassar City. The research method used by the author in this research is qualitative with a descriptive type. Data collection techniques use interview, observation and documentation strategies related to implementation. The results of this research indicate that the implementation of the Trans Mamminasata Bus Friends program has not fully progressed as expected because environmental conditions and ease of access still require special attention. The Trans Mamminasata Bus Friends policy is much sought after by the public, however it still needs special attention in terms of the ease with which the public can access this public transportation service. Because no matter how much people like the Trans Mamminasata Bus Friends service, they will still return to their private vehicles if there are still limitations to access.
Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara Langngan, Santi; Sore, Udin B; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i2.4130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui proses penyaluran bantuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian ini adalah evaluatif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Sementara itu teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan validasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara kurang maksimal. Sementara itu Proses penyaluran program BSPS di Lembang Bululangkan kurang maksimal pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. This study aims to determine the achievement of the objectives of the BSPS program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency and to determine the process of distributing BSPS program assistance in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency. This type of research is qualitative evaluative. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data validation technique used is data triangulation. Furthermore, the data analysis technique is by means of data reduction, data presentation and validation. The results of this study indicate that the achievement of the objectives of the BSPS program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency is less than optimal. Meanwhile, the process of distributing the BSPS program in Lembang Bululangkan is not optimally implemented in accordance with the established rules.
Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Lembang Rano Tengah Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja Aisyah, Sitti; Tompo, Natsir; Sore, Uddin B.
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.4131

Abstract

Keberadaan Bantuan Pangan Non Tunai adalah salah satu upaya mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah yang berorentasi dalam upaya pengentasan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. meningkatkan ketatapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangauna berkelanjutan. Peneltian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai dan mengetahui sikap masyarakat terhadap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lembang Rano Tengah. Penelitian dilakukan di Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur,Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Lembang Rano Tengah. Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumen-dokumen Melalui hasil penelitian penyaluran bantuan panagn non tunai di Lembang Rano Tengah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarena ada beberapa faktor dimana penyaluran bantuan tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, data yang ada tidak relative. The existence of Non-Cash Food Assistance is an effort to overcome the problem of poverty. The program aims to improve the welfare of poor people in Indonesia. Government programs that are oriented towards alleviation efforts and can have a direct impact on society. increasing the targeting and timing of receiving food assistance for Beneficiary Families (KPM), giving more choices and control to Beneficiary Families (KPM) in meeting food needs and encouraging the achievement of sustainable development goals. The research aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Guidelines and determine the community's attitude towards Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Central Lembang Rano. The research was conducted in Lembang Rano Tengah, Rano District, Tana Toraja Regency using descriptive qualitative research types. The focus of this research refers to Standard Operating Procedures, Distribution of Non-Cash Food Aid in Central Lembang Rano. Research data was obtained through observations, interviews and documents. Through research results, the distribution of non-cash food aid in Central Lembang Rano has not gone well. This is because there are several factors where the distribution of aid does not match the time that has been set, the existing data is not relative.

Page 4 of 8 | Total Record : 72

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 2 No. 1 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua