cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62852424900101
Journal Mail Official
jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar Ruang KPS Administrasi Negara Gedung A Lt. 9 Kampus Universitas Bosowa Email: jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 28298330     EISSN : 28297695     DOI : https://doi.org/10.56326/jp.v2i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian dan hasil pemikiran termasuk pengembangan dan review bidang Ilmu Administrasi Negara pada bidang Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Ekonomi, Manajemen Publik dan Pemerintahan; dan Fokus masalah lain yang berkaitan dengan kebijakan publik dan administrasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 72 Documents
 4   5   6   7   8 
Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Pawa, Alvin Marcelo; Maldun, Syamsuddin; Nurkaidah, Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.4637

Abstract

Kinerja merupakan hasil dari kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Desa Langkea Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang berorientasi pada penggambaran kondisi riil dan data objektif mengenai dinamika kepemimpinan dan kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin di Kantor Desa telah berhasil menciptakan kerjasama yang kuat antar pegawai, sehingga berkontribusi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun, fokus Kepala Desa lebih tertuju pada pembangunan daerah, sedangkan motivasi pegawai sebagian besar diserahkan kepada sekretariat desa. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, serta perlunya strategi yang lebih tepat sasaran untuk memotivasi pegawai agar dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Diharapkan temuan ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan kepemimpinan yang lebih efektif dalam konteks pemerintahan desa. Performance is the result of the quality and quantity of work carried out by employees in carrying out their duties in accordance with their respective responsibilities. This research aims to analyze the role of leaders in improving employee performance at the Langkea Raya Village Office. The method used in this research is a descriptive qualitative approach which is oriented towards describing real conditions and objective data regarding the dynamics of leadership and employee performance. The research results show that leaders at the Village Office have succeeded in creating strong collaboration among employees, thus contributing to improving services to the community. However, the Village Head's focus is more focused on regional development, while employee motivation is largely left to the village secretariat. This research emphasizes the importance of the leader's role in creating a supportive work environment, as well as the need for more targeted strategies to motivate employees in order to improve overall performance. It is hoped that these findings can become a reference for developing more effective leadership in the context of village government.
Pelaksanaan Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Palopo Lestari, Dewi; Pananrangi, Andi Rasyid; Suaib, Muhammad Ridha
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.5174

Abstract

UMKM di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebagai mana di kemukakan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan pertama Bantuan Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut yang dilaksanakan di aula Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo Dalam Penerimaan bantuan modal usaha tersebut ada yang menerima dua kali bantuan modal usaha dan adapula hanya menerima satu kali bantuan modal tersebut.  Kedua Dukungan Fasilitas Pemasaran ini telah berlangsung pada tahun 2021 di kantor KPKNL. Dengan adanya fasilitas pemasaran ini bertujuan mempromosikan atau memperkenalkan produk UMKM kepada Masyarakat luas sehingga dapat memperluas jangkau pemasarannya. Dan ketiga Bantuan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kewirausahaan, Pelatihan terkait Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM-PK2UKM pada Kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Aula Dinas Koperasi. Diberikannya bimbingan dan pendampingan dalam bentuk pelatihan desain kemasan agar nantinya para pelaku usaha mikro khususnya produk makanan dan minuman dapat mengetahui standar kemasan yang baik dan menarik untuk sebuah produk agar memiliki nilai jual yang lebih untuk di pasarkan. UMKM in Indonesia have an important contribution as supporting the economy. The main driver of the economy in Indonesia so far has basically been the UMKM sector. Based on the research results as stated previously, the first conclusion can be drawn: Productive Assistance for Micro Business Actors (BPUM). twice the business capital assistance and some only received the capital assistance once. These two Marketing Facility Supports took place in 2021 at the KPKNL office. With this marketing facility, the aim is to promote/introduce UMKM products to the wider community so that they can expand their marketing reach. And thirdly, Assistance for the Entrepreneurship Education and Training Program (Diklat), Training related to Increasing the Capacity of Cooperatives and UKM-PK2UKM in the Non-Physical DAK Cooperative Understanding and Knowledge Activities for the 2022 Fiscal Year which was carried out in the Cooperative Service Hall. Guidance and assistance is provided in the form of packaging design training so that micro business actors, especially food and beverage products, can find out good and attractive packaging standards for a product so that it has more selling value for marketing.
Pelayanan Publik Di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Astri, Andi Novi; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.6220

Abstract

Pada pelaksanaan implementasi program permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan mengenai surat keterangan pindah, surat keterangan ahli waris, surat keterangan tidak mampu di kantor kecamatan Tikke Raya diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang belum diketahui. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pelayanan serta kepuasaan masyarakat yang menerima jasa layanan di Kantor Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan teknik mix method. Dimana kualitatif yaitu Melakukan Wawancara dengan Informan. Kuantitatif adalah mengembangkan metode perhitungan, teori atau hipotesis yang berhubungan dengan fenomena sosial serta proses pengukurannya merupakan bagian yang sangat sentral dalam penelitian kuantitatif, maka dengan itu hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan kuantitatif yang di pergunakan sangat baik dengan ilmu alam maupun sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat menujukan kualitas pelayanan yang baik dari survei kepuasan masyarakat maupun dari wawancara di Instasi Pemerintahan Daerah Kacamatan Tikke Raya serta mutu Pelayanan di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah kategori B, yakni kinerja pelayanan yang ada pada kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu berada pada kategori Baik. In the implementation of the program, the problems in this study focused on services regarding transfer certificates, heir certificates, certificates of incapacity at the Tikke Raya sub-district office, measured based on an unknown community satisfaction index. This general research aims to determine the service process and the satisfaction of the people who receive services at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. This study uses a mixed method technique. Where is qualitative, namely conducting interviews with informants. Quantitative is developing methods of calculation, theory or hypotheses related to social phenomena and the measurement process is a very central part in quantitative research, therefore this provides a fundamental relationship between empirical and quantitative observations which are used very well by both natural and social sciences. The results of this study indicate that public services at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, show good service quality from community satisfaction surveys and from interviews at Tikke Raya Regional Government Institutions and the quality of service at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province is category B, namely the service performance at the Tikke Raya District Office in Pasangkayu Regency is in the GOOD category.
Proses Fasilitasi Pembentukan Ranperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Dewan Perwakilan Raykat Daerah Kabupaten Luwu Timur Fitri, Aulia Dwika; Zainal, Nining Haslinda; Afrisial, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2365

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji proses fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak di Kabupaten Luwu Timur. Fokus analisis diarahkan pada faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, serta dampak dari penundaan proses tersebut terhadap upaya perlindungan anak di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang dipilih secara purposif dari unsur DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, didukung oleh observasi dan analisis dokumen. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa proses fasilitasi oleh pemerintah provinsi melampaui batas waktu 15 hari yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan sanksi bagi keterlambatan dan adanya dugaan intervensi kebijakan yang melampaui kewenangan fasilitasi teknis-yuridis. Faktor pendukung internal seperti kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di DPRD Luwu Timur terbukti tidak mampu mengatasi hambatan eksternal ini. Studi ini menyimpulkan bahwa kelemahan dalam mekanisme pengawasan preventif (fasilitasi) dapat melumpuhkan inisiatif legislatif daerah yang krusial dan berdampak langsung pada isu sosial mendesak, sehingga melemahkan esensi otonomi daerah. This study examines the facilitation process of the Draft Regional Regulation (Ranperda) on the Prevention of Child Marriage in East Luwu Regency. The analysis focuses on hindering and supporting factors, as well as the impact of delays on local child-protection efforts. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with five purposively selected key informants from the East Luwu Regency DPRD and local government, supplemented by observation and document analysis. Data validity was ensured via source triangulation. The findings reveal that the facilitation process conducted by the provincial government exceeded the 15-day deadline mandated by Ministry of Home Affairs Regulation No. 120 of 2018. The main obstacles identified include the absence of sanctions for delays and indications of policy interventions that exceed the technical-juridical facilitation mandate. Internal supporting factors—such as human-resource capacity and technology within the DPRD proved insufficient to overcome these external barriers. The study concludes that weaknesses in preventive oversight (facilitation) mechanisms can stall crucial local legislative initiatives and directly affect urgent social issues, thereby undermining the essence of regional autonomy.
Collaborative Governance Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kotaku Di Kabupaten Bulukumba Amiruddin, Nurazizah; Sore, udin B.; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2369

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba. Meskipun program penanganan kumuh telah banyak dilakukan, proses relasional antar pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan masyarakat (BKM), dan pihak swasta, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dipandu oleh kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, proses kolaborasi terhambat oleh tantangan signifikan. Isu-isu utama meliputi partisipasi pemangku kepentingan yang tidak konsisten dalam dialog tatap muka yang menyebabkan kegagalan koordinasi; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat, terutama terkait transparansi finansial dan eksekusi proyek; serta konflik pembebasan lahan yang belum terselesaikan yang menggerus komitmen bersama. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas program Kotaku sangat bergantung pada penguatan proses inti kolaborasi, bukan hanya pada hasil fisik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan menyajikan bukti empiris mengenai titik-titik gesekan spesifik dalam kolaborasi multi-stakeholder untuk pembangunan perkotaan dalam konteks daerah di Indonesia. This study analyzes the dynamics of collaborative governance in the Kotaku (City Without Slums) program in Kalumeme Village, Bulukumba Regency. While slum upgrading programs are common, the relational processes between stakeholders often determine their success or failure. This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews with key stakeholders from local government agencies (OPD), community representatives (BKM), and the private sector, supplemented by observation and documentation. The data were analyzed using the collaborative governance framework by Ansell and Gash. Findings reveal that despite some progress, the collaboration process was hampered by significant challenges. Key issues included inconsistent stakeholder participation in face-to-face dialogues, leading to coordination failures; difficulties in building robust trust, particularly regarding financial transparency and project execution; and unresolved land acquisition conflicts that undermined shared commitment. The study concludes that the effectiveness of the Kotaku program is critically dependent on strengthening the core collaborative processes, not just on physical outputs. This research contributes to public administration literature by providing empirical evidence on the specific friction points within a multi-stakeholder collaboration for urban development in a regional Indonesian context.
Transparansi Pelayanan Publik Di Era Digital Pada Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Perbatasan Nunukan Daud, Penisia; Nurkaidah, Nurkaidah; Mustapa, Zainuddin
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2373

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi transparansi dalam pelayanan publik untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nunukan, sebuah wilayah perbatasan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diimplementasikan namun masih belum optimal. Meskipun layanan secara resmi tidak dipungut biaya, transparansi tergerus oleh ketidakpastian operasional, termasuk tantangan sistemik seperti kelangkaan blangko, konektivitas jaringan yang tidak stabil, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi publik yang tidak memadai. Isu-isu ini tidak hanya terjadi di Nunukan tetapi mencerminkan tantangan nasional dalam penyampaian layanan digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan transformasi digital yang terpusat dengan realitas penyampaian layanan di lapangan pada daerah-daerah pinggiran. Studi ini mengusulkan model tata kelola hibrida yang lebih adaptif, yang menyeimbangkan eksplorasi digital dengan eksploitasi metode pelayanan konvensional yang telah terbukti untuk memastikan pelayanan publik yang inklusif dan efektif. This study analyzes the implementation of transparency in public services for the issuance of Electronic Identity Cards (KTP-el) and Family Cards (KK) at the Department of Population and Civil Registry (Disdukcapil) in Nunukan Regency, a border region of Indonesia. This research employs a qualitative case study approach, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. Data validity was ensured through source and method triangulation. The findings indicate that transparency is implemented but remains suboptimal. While services are officially free of charge, transparency is undermined by operational uncertainties, including systemic challenges like blanko shortages, unstable network connectivity, gaps in human resource capacity, and insufficient public socialization. These issues are not unique to Nunukan but reflect national challenges in digital service delivery. This study's primary contribution is demonstrating the tension between centralized digital transformation policies and the on-the-ground realities of service delivery in peripheral regions. It argues for a more adaptive, hybrid governance model that balances digital exploration with the exploitation of proven conventional service methods to ensure inclusive and effective public services.
Interactive Governance Dalam Program Kampung Iklim Di Kota Makassar Said, Anita; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2376

Abstract

Penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana prinsip interactive governance memengaruhi implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tiga RW di Kota Makassar. . Desain kualitatif studi kasus berganda diaplikasikan dengan pemilihan lokasi secara purposif berdasarkan capaian ProKlim tertinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 21 informan kunci, observasi partisipatif, dan pemeriksaan dokumen program. Analisis tematik dilakukan dengan langkah coding terbuka-aksial menggunakan perangkat Atlas.ti serta triangulasi sumber untuk menjamin validitas. Hasil menunjukkan keberhasilan ProKlim dipengaruhi oleh kualitas interaksi antar-aktor-terutama kolaborasi RT/RW, kader lingkungan, Lurah, dan Dinas Lingkungan Hidup-dalam membangun learning arena, koordinasi sumber daya, dan mekanisme akuntabilitas.  Studi ini menegaskan pentingnya fasilitasi pemerintah kota dalam memediasi jaringan aktor serta merekomendasikan kebijakan penguatan platform komunikasi daring untuk mempertahankan keberlanjutan ProKlim. This study explores how principles of interactive governance shape the implementation of the Indonesian Climate Village Program (ProKlim) in three neighborhood units of Makassar City. Employing a qualitative multiple-case design, sites were selected purposively for their highest ProKlim achievements. Data were gathered through in-depth interviews with 21 key informants, participant observation, and program document analysis. Thematic analysis using open and axial coding in Atlas.ti-and source triangulation ensured analytical rigor. Findings reveal that ProKlim success hinges on the interaction quality among actors-particularly neighborhood leaders, environmental cadres, the urban village head, and the City Environmental Agency in developing learning arenas, coordinating resources, and establishing accountability mechanisms. The study underscores the need for municipal facilitation in mediating actor networks and recommends strengthening digital communication platforms to sustain ProKlim initiatives.
Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja Ma'dika, Gabriel Kombong; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2857

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja. Program BPNT, yang dirancang untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan memperbaiki gizi, menghadapi berbagai permasalahan di tingkat lokal, meskipun secara nasional program ini menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi. Permasalahan ini meliputi ketidaktepatan sasaran, waktu, administrasi, harga, dan kualitas bantuan (prinsip 5T). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengaplikasikan lima indikator pengawasan dari Handoko (2017) untuk mengevaluasi proses pengawasan di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping BPNT kecamatan dan perangkat lembang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya kunjungan langsung ke lapangan saat penyaluran bantuan, ketiadaan perbandingan sistematis antara pelaksanaan dengan standar, serta absennya tindakan korektif terhadap penyimpangan yang berulang. Ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah dasar ini secara langsung berkontribusi pada kegagalan pencapaian prinsip 5T di tingkat penerima manfaat. Studi ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan program yang dirancang di tingkat pusat dan realitas implementasinya di tingkat lokal, menunjukkan bahwa keberhasilan makro tidak selalu mencerminkan efektivitas mikro. This research aims to analyze the supervision of the Social Service of Tana Toraja Regency in the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Lembang Paliorong, Masanda District, Tana Toraja Regency. The distribution of BPNT still faces various problems, indicated by a lack of supervision from the Social Service through the Sub-District BPNT assistant and Lembang officers, resulting in complaints from Beneficiary Families (KPM) not being followed up. This qualitative descriptive research shows that the supervision carried out by the Tana Toraja Regency Social Service through the Sub-District BPNT assistant has not been effective, marked by various findings that do not comply with the 5T principles (Right Target, Right Amount, Right Time, Right Quality, Right Price/Administration). These findings include targeting inaccuracies, delayed distribution, discrepancies in the amount and quality of goods, and administrative issues. The recommendations from this research include improving coordination, routine evaluation, more intensive socialization, and periodic updating of KPM data to ensure the BPNT program achieves its goals in poverty reduction and welfare improvement.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar Adelia, Nur; Afrisal, Ade Ferry; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.4154

Abstract

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota makassar telah mengatur berbagai ketelntuan pemberian wewenang kepada perusahaan untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum mengenai klasifikasi pemakaian tempat parkir. Berbagai ketentukan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi”. Mengenai aturan ini, terdapat Perusahaan Daerah Parkir yang bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasiitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerinth daerah serta bertujuann utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan dari penelitian terdiri dari pegawai dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar, petugas parkir resmi dan tidak resmi, serta masyarakat sebagap pengguna parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Perusahaan Daerah parkir dalam melaksanakan pengawasan terkait juru parkir belum berjalan dengan optimal, Pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus memperhatikan penentuan retribusi parkir oleh juru parkir resmi maupun juru parkir tidak resmi, dan kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar terbilang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan, namun melihat jumlah retribusi parkir yang berhasil dikumpulkan melebihi target merupakan suatu hal yang membanggakan. Makassar City Regional Regulatioln Number 17 of 2006 concerning Management of Pubic Roladside Parking in the Makassar City Area has regulated various provisions for granting authority to companies to manage pubic roadside parking regarding the classification of parking space usagel. Various provisions regarding the use of parking attendants have been reguated in chapter 5, articlel 10 olf Makassar City Relgiolnal Relgulatioln Numbelr 17 olf 2006, which amolng thel polints relads "Parking attelndants arel olbligeld tol givel parking tickelts tol parking spacel uselrs; Parking attelndants arel relquireld tol welar unifolrms and/olr idelntificatioln marks deltelrmineld by thel Bolard olf Direlctolrs." Relgarding this relgulatioln, thelrel is a Relgiolnal Parking Colmpany which is relspolnsiblel folr thel relgulatioln, olpelratioln and managelmelnt olf parking facilitiels within thel relgiolnal golvelrnmelnt and thel main aim is tol relalizel olrdelrly and transparelnt parking managelmelnt. This relselarch aims tol find olut holw thel Makassar City Relgiolnal Relgulatiolns Colncelrning Public Roladsidel Parking Managelmelnt arel Implelmelnteld. Thel relselarch melthold useld in this relselarch usels qualitativel meltholds and thel data colllelctioln telchniquels useld arel olbselrvatioln, intelrvielws and dolcumelntatioln, as welll as infolrmants frolm thel relselarch colnsisting olf elmplolyelels olf thel Makassar City Relgiolnal Parking Colmpany, olfficial and unolfficial parking attelndants, as welll as thel public as uselrs. parking. Thel relsults olf this relselarch relvelal that thel lelvell olf colmpliancel olf thel Relgiolnal Parking Colmpany in carrying olut supelrvisioln rellateld tol parking attelndants has nolt beleln olptimal, thel Grelatelr Makassar Relgiolnal Parking Colmpany must pay attelntioln tol thel deltelrminatioln olf parking felels by olfficial parking attelndants and unolfficial parking attelndants, and thel pelrfolrmancel carrield olut by thel Relgiolnal Colmpany Makassar parking is still lacking and nelelds tol bel improlveld in telrms olf supelrvisioln, but seleling thel amolunt olf parking felels colllelcteld elxcelelds thel targelt is solmelthing that melelts thel relquirelmelnts.
Efektivitas Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Arula, Alifia Mustika; Afrisal, Ade Ferry; Anas, Ali
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.4849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Vale Indonesia Tbk dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sorowako. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program PPM PT Vale Indonesia Tbk di Desa Sorowako sudah dilaksanakan secara efektif. Adapun bahan pertimbangan penentuan keefektivitasan suatu program salah satunya yaitu ketepatan sasaran yang pada penelitian ini adalah kelompok rentan dan kelompok angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tapi tidak memiliki banyak sertifikat. Menurut hasil penelitian, program PPM ini telah sesuai dengan sasaran karena mulai dari perencanaan sudah dipetakan sejak awal sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat programnya. Selanjutnya proses sosialisasi yang aktif dilakukan oleh pemerintah desa di setiap desa dan kecamatan serta melalui forum musyawarah desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai program ini. Adapun tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sudah tercapai dengan melihat data yang dihasilkan. Kemudian proses pemantauan yang dilakukan oleh PT Vale dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pemantauan yang terstruktur dan berkala sehingga sangat membantu masyarakat penerima manfaat program. This study aims to determine The Effectiveness of PT Vale Indonesia Tbk's Community Development and Empowerment Program in Improving the Community's Economy in Sorowako Village, Nuha District, East Luwu Regency. The research method used is descriptive qualitative and the data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature studies. In analyzing the data obtained, this research uses data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the PT Vale Indonesia Tbk PPM Program in Sorowako Village has been implemented effectively. One of the considerations for determining the effectiveness of a program is the accuracy of the target, which in this study is vulnerable groups and labor force groups who have not worked or have worked but do not have many certificates. According to the results of the research, this PPM program has been in accordance with the target because starting from the planning it has been mapped from the beginning according to the needs of the program beneficiaries. Furthermore, an active socialization process was carried out by the village government in each village and sub-district as well as through the village deliberation forum, making it easier for the community to get information about this program. The objectives of this program, namely improving the welfare and economy of the community, have been achieved by looking at the data generated. Then the monitoring process carried out by PT Vale by involving various parties in a structured and periodic monitoring process so that it is very helpful for program beneficiaries.

Page 7 of 8 | Total Record : 72

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 2 No. 1 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua