cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62852424900101
Journal Mail Official
jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar Ruang KPS Administrasi Negara Gedung A Lt. 9 Kampus Universitas Bosowa Email: jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 28298330     EISSN : 28297695     DOI : https://doi.org/10.56326/jp.v2i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian dan hasil pemikiran termasuk pengembangan dan review bidang Ilmu Administrasi Negara pada bidang Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Ekonomi, Manajemen Publik dan Pemerintahan; dan Fokus masalah lain yang berkaitan dengan kebijakan publik dan administrasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 84 Documents
 5   6   7   8   9 
Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Upacara Rambu Solo’ Di Kabupaten Tana Toraja Achmad, Nur Aisyiyah; Sore, udin B.; Mustapa, Zainuddin
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.5246

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak dari peran pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Upacara Rambu Solo’. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data informan menggunakan teknik purposive dan Teknik pengumpulan data dari responden diperoleh dengan menggunakan instrument pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan peran pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi pemerintah dengan keterlibatannya pada kegiatan Rambu Solo’ sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengalokasian dana yang cukup dan memastikan penggunaannya yang efisien, perencanaan dan pengelolaan keuangan Rambu Solo’ berjalan dengan cukup baik. This research aims to determine the impact of the role of regional government in its efforts to increase Original Regional Income (PAD) and the regional government's strategy as an effort to increase Original Regional Income (PAD) through the Rambu Solo' Ceremony. This research uses a descriptive research type with a qualitative approach, the informant data source uses purposive techniques and data collection techniques from respondents are obtained using interview guide instruments, observation guidelines and documentation. The research results found that the government's role in increasing Original Regional Income (PAD) had a positive impact on Original Regional Income (PAD). The government's strategy with its involvement in Rambu Solo' activities is an effort to increase Regional Original Income (PAD) through allocating sufficient funds and ensuring their efficient use, planning and financial management of Rambu Solo' running quite well.
Interactive Governance Dalam Penerapan Program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project Di Kota Makassar Haidar, Muh Yabani; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.6407

Abstract

Wilayah permukiman merupakan salah satu penyumbang paling besar terhadap pencemaran air laut di wilayah permukiman kota di Indonesia, sumber pencemaran terbesar berasal dari limbah cair domestik yang memberikan kontribusi pencemaran sebesar 87%, kemudian sisanya 13% berasal dari limbah cair industri. Oleh karena itu, masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk sanitasi Indonesia. Tercatat bahwa sanitasi layak di Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 74,58%. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk sebuah program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project untuk mengatasi permasalahan sanitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Interactive Governance dalam penerapan program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project (MSMIP) serta bagaimana proses pelaksanaan program ini dari pusat hingga ke daerah berdasarkan landasan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan interactive governance dalam program MSMIP sudah berjalan dan beerdampak baik terhadap masyarakat sekitar dan proses pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan tata kelola pedoman proyek serta regulasi maupun landasan hukum yang berlaku. Residential areas are one of the biggest contributors to seawater pollution in urban residential areas in Indonesia, the largest source of pollution comes from domestic wastewater which contributes 87% to pollution, then the remaining 13% comes from industrial wastewater. Therefore, there is still much that needs to be improved for sanitation in Indonesia. It is noted that proper sanitation in Indonesia in 2018 only reached 74.58%. Therefore, the government, in this case the Ministry of Public Works and Public Housing, formed a Metropolitan Sanitation Management Investment Project program to address sanitation problems. The purpose of this research is to find out the form of Interactive Governance in implementing the Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) program and how the process of implementing this program from the center to the regions is based on a legal basis. This study uses a descriptive approach with a qualitative approach, data collection techniques and conducted by interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the application of interactive governance in the MSMIP program has been running and has had a good impact on the surrounding community and the process of implementing this program is in accordance with the governance of project guidelines as well as applicable regulations and legal foundations.
Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Pranatalia, Syiltia; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2891

Abstract

Permasalahan yang ditemukan pada Kantor Kecamatan Sumarorong yaitu pelayanan masih kurang Responsif, terbukti masih ditemukan masyarakat yang mengeluh karena keterlambatan pelayanan yang diberikan dan juga masih kurang tanggap akan perosalan-persoalan yang dialami masyarakat. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga masih belum Efektif dan Efisien, hal ini terbukti dengan adanya permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi sejauh mana implementasi Good governance telah dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu desain penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan gambaran yang detail mengenai permasalahan yang dihadapi di Kantor Kecamatan Sumarorong yang terletak di Kabupaten Mamasa. Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merangkum metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu beberapa pegawai Kantor Kecamatan Sumarorong dan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Good governance belum berjalan secara efektif, terbukti dengan masih adanya berbagai indikator yang belum dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumarorong. Kurangnya responsif dalam memberikan layanan yang cepat dan sesuai terlihat jelas. File layanan tidak segera diproses, mengakibatkan keterlambatan beberapa hari dan ada pegawai gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan. Penerapan efektivitas dan efisiensi, khususnya dalam hal disiplin dan pemberian kemudahan pelayanan, belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya pegawai yang kurang tepat waktu, datang terlambat ke Kantor dan pulang sebelum waktu yang ditentukan. The problem found at the Sumarorong District Office was that the service was still less responsive, it was proven that people were still complaining about delays in the services provided and they were also still less responsive to the problems experienced by the community. Apart from that, the services provided are still not effective and efficient, this is proven by the existence of requests submitted by the public which indicate that the services provided are still complicated and take quite a long time. The aim of this research is to investigate and evaluate the extent to which where the implementation of good governance has been carried out effectively. This research uses a qualitative methodology, namely a descriptive research design to provide a comprehensive explanation and detailed description of the problems faced at the Sumarorong District Office located in Mamasa Regency. The data collection strategy used in this research summarizes observation, interviews and documentation methods. The informants in this research were several employees of the Sumarorong District Office and the community. The findings of this research indicate that the implementation of good governance has not been effective, as evidenced by the existence of various indicators that have not been implemented at the Sumarorong District Office. The lack of responsiveness in providing prompt and appropriate service is clearly visible. Service files are not processed immediately, resulting in delays of several days and some employees failing to fulfill their assigned duties and responsibilities. The implementation of effectiveness and efficiency, especially in terms of discipline and providing easy services, has not been implemented well. This can be seen from the number of employees who are not punctual, arrive late at the office and leave before the appointed time.
Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Yuliana , Yuliana; Anas, Ali; Sore, Uddin B.
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana penguatan akuntabilitas BUMDes Berjasa Sejahtera serta untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengambilan data menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan sebagai sumber data dari aparat BUMDes Berjasa Sejahtera, dan aparat Desa dan Kepala Desa beserta masyarakat yang di pilih dengan teknik purposif sesuai fungsi dan tanggungjawabnya. Hasil penelitian yang di peroleh bahwa akuntabilitas BUMDes Berjasa Sejahtera yang di ukur menggunakan prinsip-prinsip Akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, masih ada beberapa hal yang perlu di lakukan perbaikan laporan pertanggungjawaban, mekanisme kerja yang jelas harus di buat dalam bentuk bagan alur kerja yang terpajang, terbuka di kantor, pembuatan bagan organisasi pengurus BUMDes, pemajangan visi dan misi serta papan informasi terkait BUMDes Berjasa Sejahtera, dan juga partisipasi masyarakat yang masih kurang. Masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat BUMDes yang perlu di benahi, seperti penyediaan komputer, lahan serta pembuatan kantor sekretariat dan toko khusus BUMDes yang belum tersedia. This research aims to find out how to strengthen the accountability of BUMDes Berjasa Sejahtera and to find out what factors support and inhibit BUMDes Berjasa Sejahtera Dwi Tiro Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency. This research uses a qualitative descriptive research method, with data collection techniques using interview, observation and documentation instruments. Informants as data sources come from BUMDes Berjasa Sejahtera officials, and Village officials and Village Heads and the community who were selected using purposive techniques according to their functions and responsibilities. The research results show that the accountability of BUMDes Berjasa Sejahtera which is measured using the principles of accountability has not been fully implemented optimally, there are still several things that need to be done to improve the accountability report, a clear work mechanism must be created in the form of a work flow chart displayed , open in the office, making an organizational chart for BUMDes management, displaying the vision and mission as well as information boards related to BUMDes Berjasa Sejahtera, and also lacking community participation. There are still several factors that are hampering BUMDes that need to be addressed, such as the provision of computers, land and the creation of a secretariat office and special shop for BUMDes which are not yet available.
Strategi Pengembangan Wisata Budaya Dan Agrowisata Di Tana Toraja Makka, Ave; Afrisal, Ade Ferry; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2906

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai (1) Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam mengembangkan wisata budaya dan agrowisata (2) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan wisata tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi langsung. Teknik analisis data meliputi tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, pemeriksaan data dan penarikan atau kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan wisata belum maksimal dimana masih ada beberapa indikator pengembangan wisasata yang belum terpenuhi. Dalam pengembangan industri pawisata berbasis budaya dan agrowisata ada beberapa faktor yang berpengaruh baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung dalam pengembangan industri pariwisata khususnya berbasis budaya dan agrowisata adalah potensi Sumber Daya Alam (SDA), Potensi Budaya dan SDM yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan wisata tersebut antara lain kurangnya peran serta masyarakat serta kurangnya kerja sama dengan investor. This study aims to identify, describe, and analyze (1) the strategy of the Tana Toraja Regional Government in developing cultural tourism and agro-tourism (2) what are the supporting and inhibiting factors in the development of this tourism. This research was conducted using a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by means of observation, interviews and direct documentation. Data analysis techniques include the stages of data collection, data reduction, data examination and drawing or conclusions. The results of this study indicate that the strategy adopted by the local government in tourism development has not been maximized where there are still several indicators of tourism development that have not been fulfilled. In developing the culture-based tourism industry and agro-tourism, there are several factors that influence both supporting and inhibiting factors. Several supporting factors in the development of the tourism industry, especially culture-based and agro-tourism, are the potential of natural resources (SDA), cultural potential and good human resources. While the inhibiting factors in tourism development include the lack of community participation and lack of cooperation with investors.
Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar Sulawesi Barat Rahmat, Rahmat; Maldun, Syamsuddin; Zainal, Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2918

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Governance dalam mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini menjawab dua pertanyaan yaitu: 1). Prinsip efektif dan efisien dan 2). Prinsip transparansi dalam mewujudkan kualitas pelayan publik di Kantor Dinas Sosial Polewali Mandar? Kantor Dinas Sosial polewali mandar untuk menerapkan prinsip efektif dan efisien serta prinsip trasnparansi berdasarkan dokumen dari united Nations Development Program (UNDP) tentang prinsip prinsip Good Governance yaitu, partisipasi, trasnparansi, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, beriorentasi pada consensus, efisien dan efektif, dan daya tanggap. Untuk prinsip efsisien dan efektif dalam hal kedisiplinan belum berjalan dengan maksimal namu berbeda dengan ketepatan waktu dalam pelayanan yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian prinsip transparansi, penelitian yang di lakukan menjawab 4 (empat) indikator yaitu: (1) ketersediaan akses, (2) kerangka regulasi (3) keterbukaan proses (4) kelengkapan informasi. Dari empat indikator tersebut sudah memenuhi prinsip trasnparansi atau sudah berjalan dengan baik. This study aims to find out how to implement good governance in realizing the quality of public services at the Social Service Office of Polewali Mandar. The research method used is a qualitative approach by conducting observations, interviews and documentation. From this study answered two questions, namely: 1). Effective and efficient principles and 2). The principle of transparency in realizing the quality of public servants at the Polewali Mandar Social Service Office? Polewali Mandar Social Service Office to implement effective and efficient principles and transparency principles based on documents from the United Nations Development Program (UNDP) on the principles of Good Governance namely, participation, transparency, accountability, fairness, legal certainty, consensus-oriented, efficient and effective, and responsiveness. For the principles of efficiency and effectiveness in terms of discipline, it has not run optimally, but it is different from the timeliness in services that are already going well. Then the principle of transparency, the research conducted answered 4 (four) indicators, namely: (1) availability of access, (2) regulatory framework (3) openness of the process (4) completeness of information. Of the four indicators, they have met the principle of transparency or have been running well.
Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Yasa, I Wayan; Mustapa, Zainuddin; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.2925

Abstract

Transparansi penggunaan keuangan didalam pemerintahan desa meupakan salah satau faktor utama penentu kesuksesan dalam pembangunan desa. Akan tetapi, dengan adanya dana desa juga dapat menimbulkan permasalahan yang baru dalam pengelolaannya. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi di Desa Cendana Hitam yang pertama adalah mengenai prioritas anggaran dana desa yang masih kurang maksimal dilaksanakan, kemudian yang kedua terkait publikasi anggaran dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa serta bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalaui observasi, wawanncara, dan dokumentasi. Adapaun hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cendana Hitam sudah dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana pengelolaan dana desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Kemudian, pemerintah desa belum menerapkan prinsip tranparansi secara 100% namun, transparansi baru dilakukan 50% dimana belum semua masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan sampai dengan serah terima hasil pembangunan dimana hanya masyarakat tertentu atau orang-orang yang berkepenting saja yang dilibatkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa maka sebaiknya pemerintah desa menyediakan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat desa serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses penggunaan dana desa. Transparency in the use of finance in village government is one of the main factors determining success in village development. However, the existence of village funds can also create new problems in their management. Based on initial observations made by the author, there are several problems that occur in Cendana Hitam Village, the first is regarding village fund budget priorities which are still not implemented optimally, then the second is related to the publication of the village fund budget. This research aims to find out how village funds are managed and how transparent the management of village funds is in Cendana Hitam Village, East Tomoni District, East Luwu Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the management of village funds carried out by the Cendana Hitam Village Government has been carried out based on Permendagri Number 113 of 2014, where the management of village funds includes the planning, implementation and accountability stages have been carried out well. Then, the village government has not implemented the principle of transparency 100% however, transparency has only been 50% where not all communities have been involved in the development planning process up to the handover of development results where only certain communities or people with interests have been involved by the village government. Therefore, to increase the transparency of village fund management, the village government should provide information that can be easily accessed by village communities and involve the community in every process of using village funds.
Tatakelola Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanganan Ketersediaan Air Bersih: Studi Pada Kelurahan Untia, Kota Makassar Petrosina, Petrosina; Zainal, Nining Haslinda; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Tatakelola Perusahaan PDAM Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan ketersediaan air bersih. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta telaah dokumen melalui penelitian di PDAM Kota Makassar dan Masyarakat Untia yang terdampak. Model analisis yang digunakan yaitu teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa: (1) Sistem Tatakelola PDAM Kota Makassar sudah berjalan dan masih dalam tahap proses upaya mencapai prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), walaupun masih dalam proses pencapaian, penerapan prinsip keterbukaan pada pemegang saham, pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas, tanggung jawab kepada masyarakat, mempertahankan keputusan dengan berbagai tekanan dari luar yang muncul dan memberikan hak dan kesempatan bagi pada pegawai untuk mengemukakan pendapat pada lingkungan PDAM Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Untuk mencapai prinsip GCG dalam lingkungan PDAM Kota Makassar harus berkomitmen dengan baik dalam menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga lingkungan PDAM Kota Makassar dapat berkembang dan maju dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. This study aims to determine. PDAM Makassar City Corporate Governance in improving community welfare through managing the availability of clean water. Data was collected through observation, in-depth interviews, and document review through research at PDAM Makassar City and the affected Untia Community. The analysis model used is the analysis technique according to Miles and Huberman which consists of three activity streams, including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that: (1) The Makassar City PDAM Governance System is already running and is still in the process of achieving the principles of GCG (Good Corporate Governance), although it is still in the process of achieving, implementing the principles of openness to shareholders, dividing tasks and responsibilities according to with capacity, responsibility to the community, maintaining decisions with various external pressures that arise and providing rights and opportunities for employees to express opinions within the Makassar City PDAM environment has been running well. To achieve GCG principles within the Makassar City PDAM environment, you must be committed to carrying out your duties with a full sense of responsibility so that the Makassar City PDAM environment can develop and progress well so that it can provide excellent service to the community.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Toraja Utara Pabisa, Janwar Putrawira; Nurkaidah, Nurkaidah; Juharni, Juharni
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah di kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi wawancara dan dokumentasi bersama informan-informan yang terpilih yang berisi jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Toraja Utara belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa pertanyaan dan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan terjadi dilapangan. Banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat salah satunya pedagang kaki lima tidak memperhatikan himbauan-himbuan yang di berikan oleh satuan pamong praja (Satpol PP) sehingga menjadi fator yang dapat membuat kebijakan pemerintah tidak terlaksana dengan baik dan pemerintah nelumterlalu memaksimalkan kinerja yang telah mereka program. This study aims to determine (1) government policy towards street vendrors (PKL) in North Toraja district ans (2) to determine the factors inhibiting regional government policy in North Toraja district. In this research, a qualitative descriptive approach was used. The data collection technique used the result of interview observations and documentation with selected informants which contained answers to several question asked. Based on the result of the research conducted by the research, the research concludel that, implementation of regional government policies towards street vendors (PKL) in North Toraja distric are not running well because some of the question and answer given do not match what happen in the field. Thera are many factors the become obstacls, one which is that street vendors do not pay attention to the appeals given by the civil service unit (Satpol PP) so that it becomes a factor that can cause government policies to not be implemented well and the government not yet maximing the performance that they have programmed.
Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Kota Di Kabupaten Maros Fatimah, Syarifa Ratu; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v5i1.3427

Abstract

Konsep yang digunakan dalam peneitian ini yaitu menurut Handoko: 2015, dan pokok masalah dalam Penelitian ini adalah Peranan Dinas Perhubungan dalam aspek Pengawasan dan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Angkutan Kota di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah Data Primer yaitu, subyek atau para perangkat Dinas Perhubungan dan informan yang tediri dari Sopir Angkutan Kota dan masyarakat Maros. Data Sekunder adalah data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep dan lain-lain. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, observasi pustaka dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam aspek Pengawasan Angkutan Kota di Kabupaten Maros seperti Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Preventif pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti pada izin trayek dan sosialisinya. Di dalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut seperti Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Meningkatnya Pengguna Kendaraan Pribadi yang saat ini sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun alangkah baiknya jika Dinas Perhubungan dapat konsisten dengan pengawasan yang dilakukan sehingga para sopir angkutan kota juga akan konsisten dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan pelayanan seperti yang diharapkan. The concept used in this research is according to Handoko: 2015, and the main problem in this research is the role of the Transportation Service in the supervision aspect and factors that influence improving the quality of city transportation services in Maros Regency. This research uses qualitative research methods. Qualitative research aims to reveal qualitative information so that it places more emphasis on process issues and meaning by describing a problem. The data source for this research is Primary Data, namely, subjects or officials from the Transportation Service and informants consisting of City Transport Drivers and the people of Maros. Secondary Data is data and information regarding the object that is the target of research in the form of theories, methods, concepts and so on. The data processing techniques in this research are observation, interviews, library observation and drawing conclusions. As a result of this research, it is known that the role of the Transportation Service in aspects of City Transport Supervision in Maros Regency, such as Internal Supervision, External Supervision and Preventive Supervision, has generally been implemented well, but there are still several indicators that are not appropriate in its implementation, such as route permits and socialization. In efforts to improve services, these efforts bring positive and negative responses from the community which are balanced by factors that influence these efforts such as Human Resources, Facilities and Infrastructure and the Increase in Private Vehicle Users which have now been implemented effectively and efficiently. However, it would be good if the Transportation Department could be consistent with the supervision carried out so that city transport drivers would also be consistent with the applicable regulations so that the public gets service satisfaction as expected.

Page 8 of 9 | Total Record : 84

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 2 No. 1 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua