Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar Kesuma Jaya; Delly Mustafa; Syamsuddin Maldun
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6028

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berjalan optimal pada aspek komunikasi (transmisi informasi efektif melalui platform digital), sumber daya (ketersediaan SDM dan fasilitas), serta struktur birokrasi (kepatuhan terhadap SOP dan pendelegasian wewenang). Namun, dimensi insentif dalam disposisi menjadi kendala utama. Kualitas perencanaan dinilai melalui tiga indikator—Keselarasan Antar Dokumen, Konsistensi Perencanaan-Penganggaran, dan Ketepatan Waktu—yang seluruhnya mencapai hasil positif. Tantangan teknis meliputi gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi, seperti ketiadaan opsi impor data. Temuan merekomendasikan penyempurnaan fitur teknis SIPD, pemberian insentif bagi pelaksana, serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis teknologi. This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in development planning at the Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren) of Polewali Mandar Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the research evaluates four implementation aspects based on George C. Edward III's theory: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Findings indicate optimal SIPD implementation in communication (effective information transmission via digital platforms), resources (availability of human resources and facilities), and bureaucratic structure (compliance with SOPs and delegation of authority). However, the incentive dimension within disposition emerged as a primary constraint. Planning quality was assessed through three indicators—Document Alignment, Planning-Budgeting Consistency, and Timeliness Compliance—all demonstrating positive outcomes. Technical challenges include server disruptions and limited application features, such as the absence of data import functions. The study recommends enhancing SIPD's technical features, providing implementer incentives, and upgrading infrastructure capacity to strengthen technology-based development governance.

Mekanisme Dan Tata Cara Pengawasan Dan Quality Control Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Kota Makassar Leonardo Konstantin Resy Naen; Andi Rasyid Pananrangi; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6029

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pengawasan serta pengendalian mutu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Daerah Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan ASN telah dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, meliputi pengukuran kinerja berbasis indikator objektif, penetapan target terukur, evaluasi berkala, dan tindakan perbaikan yang didukung teknologi serta kepemimpinan. Pengendalian mutu ASN dilakukan melalui penetapan standar pengawasan yang jelas, evaluasi hasil kerja, dan tindakan korektif berbasis regulasi. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, penerapan sistem reward and punishment, pemanfaatan teknologi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat mencakup rendahnya integritas, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan tekanan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemanfaatan teknologi, pembinaan integritas, dan penguatan koordinasi untuk optimalisasi pengawasan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). This study aims to analyze the mechanisms and procedures of supervision and quality control of State Civil Apparatus (ASN) at the Regional Inspectorate of Makassar City. The research employs a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. The results indicate that the supervision mechanism of ASN has been implemented systematically, transparently, and accountably, encompassing performance measurement based on objective indicators, setting measurable targets, periodic evaluations, and corrective actions supported by technology and leadership. Quality control of ASN is conducted through establishing clear supervision standards, evaluating work results, and regulatory-based corrective actions. Supporting factors include leadership commitment, the implementation of a reward and punishment system, technology utilization, and clear Standard Operating Procedures (SOP). Meanwhile, inhibiting factors involve low integrity, limited infrastructure, weak inter-agency coordination, and external pressures. This study recommends enhancing technology utilization, integrity training, and strengthening coordination to optimize supervision in support of clean and corruption-free governance.

Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan John R. Sesa; Rasyid Pananrangi; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6038

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, mengevaluasi implementasi PKH di wilayah tersebut dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis PKH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKH mencakup peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Program ini berhasil memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin yang berdampak positif terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan melalui puskesmas dan kegiatan posyandu keliling. Dari sisi ekonomi, penerima manfaat memperoleh pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk mendukung usaha kecil. Implementasi PKH di Distrik Wayer berjalan relatif baik, terutama dalam hal distribusi bantuan yang tepat waktu dan penetapan kriteria sasaran. Namun, masih terdapat ketidaktepatan data penerima manfaat, di mana beberapa keluarga yang berhak belum terdaftar dan sebaliknya. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat PKH, partisipasi aktif penerima yang masih terbatas, kurangnya pelatihan di wilayah terpencil, serta pendataan yang belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pembaruan data untuk mengoptimalkan efektivitas program PKH sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. This study aims to: (1) analyze community empowerment through the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Wayer District, South Sorong Regency; (2) evaluate the implementation of the PKH program in the region; and (3) identify challenges faced in empowering communities through PKH. The research employs a qualitative approach with primary and secondary data sources, using observation, in-depth interviews, and documentation for data collection. The findings reveal that community empowerment through PKH includes improved access to education, healthcare, and economic well-being. The program has effectively provided direct cash assistance to low-income families, enhancing their access to education and free healthcare services through community health centers and mobile health posts (posyandu). Economically, beneficiaries receive skills training and capital assistance to support small businesses. The implementation of PKH in Wayer District has been relatively effective, particularly in terms of timely aid distribution and targeting based on clear criteria. However, inaccuracies in beneficiary data remain a concern, with some eligible families not listed and some ineligible ones receiving assistance. The main challenges identified include limited community understanding of the program's benefits, low participation of recipients in optimizing the aid, lack of training opportunities in remote areas, and inaccurate beneficiary data. Therefore, enhanced outreach, training initiatives, and data validation are necessary to maximize the effectiveness of PKH as a tool for community empowerment.

Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Abdullah Umar; Juharni Juharni; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6225

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi Servqual, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik total sampling terhadap seluruh 35 pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik di kantor kecamatan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dimensi daya tanggap dan keandalan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan. Studi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperbaiki sarana prasarana, pelatihan kompetensi pegawai, dan penguatan mekanisme umpan balik masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi empiris pada pengembangan teori Servqual dalam konteks pelayanan publik di wilayah kepulauan dan menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem antrian elektronik dan sosialisasi prosedur pelayanan yang lebih baik guna mempercepat proses layanan dan meningkatkan keadilan bagi seluruh pengguna layanan. This study aims to examine the impact of public service quality on community satisfaction at the Segeri Subdistrict Office, Pangkajene and Islands Regency. Service quality was assessed using the five Servqual dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Employing a quantitative research design with a case study approach, total sampling was conducted involving all 35 employees engaged in public service delivery at the subdistrict office. Data were collected through questionnaires, observations, and document review, and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that all five service quality dimensions have positive and significant effects on community satisfaction, both partially and simultaneously. Responsiveness and reliability emerged as the dominant factors influencing satisfaction. This study highlights the importance of enhancing service quality by improving infrastructure, staff competency training, and strengthening community feedback mechanisms. The findings contribute empirically to the development of the Servqual theory in the context of public service in island regions and offer practical guidance for policymakers to improve service standards. The study recommends implementing an electronic queue system and better procedural socialization to expedite services and ensure fairness for all service users.

Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang Muhammad Ali Jodding; Syamsul Bahri; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6226

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman. Temuan utama menunjukkan bahwa KPU menjalankan tiga fungsi strategis: pendidikan pemilih melalui media sosial dan Rumah Pintar Pemilu, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta pemberian kesempatan setara bagi pemilih penyandang disabilitas. Studi ini mengidentifikasi kendala utama berupa kesenjangan literasi politik dan distribusi informasi di wilayah pedesaan. Kebaruan penelitian terletak pada pengungkapan strategi inklusif dan implementasi teknologi digital yang konkret untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal. Rekomendasi diarahkan pada penguatan pendidikan politik berbasis komunitas dan perluasan jaringan informasi digital guna mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. This study analyzes the role of the General Election Commission (KPU) of Pinrang Regency in enhancing community political participation using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, then analyzed following Miles and Huberman’s techniques. The key findings reveal that KPU performs three strategic functions: voter education via social media and the Smart Election House, information dissemination through print and electronic media, and providing equal opportunities for voters with disabilities. The study identifies major challenges including political literacy gaps and limited information distribution in rural areas. The novelty of this research lies in uncovering inclusive strategies and concrete digital technology implementations to boost political participation at the local level. Recommendations focus on strengthening community-based political education and expanding digital information networks to foster more inclusive and sustainable participation.

Implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Andi Faradhiba Dwi Julianti Asapa; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6227

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, dan Harmonis, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Core Values ASN yang dirumuskan melalui nilai BerAKHLAK merupakan landasan fundamental dalam membentuk karakter, etos kerja, dan integritas ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mix Method, yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan pegawai ASN, observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan kinerja yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ASN telah berjalan secara progresif dan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai Berorientasi Pelayanan meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan kepada masyarakat. Nilai Akuntabel memperkuat tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Nilai Kompeten dikembangkan melalui pelatihan yang terstruktur, sementara nilai Harmonis mendukung terciptanya sinergi antar ASN. Keberhasilan implementasi Core Values ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan yang visioner, dukungan budaya organisasi, infrastruktur memadai, dan sistem evaluasi yang konsisten. Secara keseluruhan, Core Values ASN terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sinjai. This study aims to analyze the implementation of the Core Values of the State Civil Apparatus (ASN), namely Service Orientation, Accountability, Competence, and Harmony, in enhancing the quality of public services within the Regional Secretariat of Sinjai Regency. The ASN Core Values, formulated under the BerAKHLAK framework, serve as a foundational guideline for shaping the character, work ethic, and integrity of civil servants to ensure professional and responsive governance. The study adopts a Mixed Methods approach, combining qualitative and quantitative methodologies to obtain a comprehensive perspective. Data were collected through in-depth interviews with structural officials and civil servants, direct observation of service activities, and document analysis of relevant policies and performance reports. The findings indicate that the implementation of ASN values has progressed positively and contributes significantly to public service delivery. The Service Orientation value enhances the speed and accuracy of responses to public needs. Accountability strengthens transparency and responsibility in task execution. Competence is developed through structured training programs, while Harmony promotes collaboration among civil servants. The successful implementation is supported by visionary leadership, a conducive organizational culture, adequate infrastructure, and consistent evaluation mechanisms. Overall, the ASN Core Values significantly contribute to improving the effectiveness and quality of public service in Sinjai Regency.

Penerapan Kebijakan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kabupaten Enrekang Dita Dita; Syamsul Bahri; Nurkaidah Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7300

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan sektor hortikultura di Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Hortikultura, serta mengevaluasi tingkat efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi resmi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparat pemerintah daerah, petugas UPT, serta perwakilan kelompok tani sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dijalankan sesuai kerangka regulasi, namun belum mencapai tingkat optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi benih, serta mekanisme distribusi benih hortikultura—khususnya bawang merah—yang belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah sasaran. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan benih hortikultura lokal dan meningkatkan akses petani terhadap sumber benih yang lebih baik. Namun, upaya untuk menyediakan benih unggul secara berkelanjutan masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan masih membutuhkan penyesuaian agar tujuan pembangunan sektor hortikultura dapat tercapai secara optimal. This study aims to identify the implementation of the horticulture sector policy in Enrekang Regency, based on Enrekang Regent Regulation Number 19 of 2018 concerning the Establishment of the Technical Implementation Unit (UPT) for the Horticultural Seed Center, and to evaluate its effectiveness. The research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document analysis. The respondents included local government officers, UPT personnel, and farmer group representatives, all of whom were policy beneficiaries. The findings reveal that the policy has been implemented in accordance with regulatory mandates; however, it has not yet reached an optimal level. Several challenges were identified, including limited budget allocation, insufficient supporting facilities and infrastructure for seed production, and uneven distribution mechanisms for horticultural seeds—particularly shallots—which have not fully covered the designated target areas. Despite these constraints, the policy has contributed positively to improving the availability of local horticultural seeds and enhancing farmers' access to higher-quality planting materials. Nonetheless, efforts to sustainably provide superior seeds still require strengthening institutional capacity, improving human resources, and enhancing monitoring and evaluation systems. Therefore, implementing this policy requires further refinement to ensure the successful development of the horticulture sector in Enrekang Regency.

Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Syiltia Pranatalia; Andi Muhibuddin; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7328

Permasalahan pelayanan publik pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat masih menunjukkan adanya tuntutan masyarakat yang menilai bahwa kinerja pegawai belum berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan standar profesionalisme institusi hukum. Kondisi ini menjadi indikator bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Governance belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kerja keseharian. Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan mengeksplorasi penerapan prinsip Good Governance secara kualitatif dan mendalam, khususnya terkait akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif untuk mengungkap permasalahan yang terjadi secara faktual dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat serta masyarakat sebagai pengguna layanan, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara cukup optimal, tercermin melalui mekanisme pelaporan kinerja dan pengawasan internal. Namun, prinsip transparansi dan efektivitas belum berjalan secara maksimal, ditandai dengan masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan terbatasnya akses informasi publik bagi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung implementasi Good Governance, yaitu keberadaan kode etik dan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sebaliknya, faktor penghambatnya mencakup tekanan internal maupun eksternal serta maraknya informasi keliru yang beredar di masyarakat. Rekomendasi studi ini menekankan perlunya penguatan budaya kerja profesional, digitalisasi layanan informasi publik, serta sistem pengawasan berbasis meritokrasi. Public concerns regarding service delivery at the West Sulawesi High Prosecutor's Office indicate ongoing dissatisfaction and legal complaints, suggesting that employee performance has not yet achieved expected levels of effectiveness, efficiency, and professional accountability. These concerns reflect gaps in the institution's implementation of Good Governance principles. This study makes a novel contribution by qualitatively and comprehensively examining the practical application of Good Governance, with a particular focus on accountability, transparency, and staff performance effectiveness. This research employs a qualitative, descriptive–exploratory design to uncover institutional issues in context. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and document analysis. Participants consisted of employees of the High Prosecutor's Office and members of the public as service users, selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman analytical framework, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that accountability mechanisms have been implemented effectively, as evidenced by structured reporting systems and internal control measures. However, transparency and effectiveness remain suboptimal, demonstrated by limited public access to information and inconsistent employee discipline. The study identifies supporting factors such as the existence of a professional code of ethics and collaboration with other law enforcement institutions. Conversely, inhibiting factors include internal and external pressure, as well as misinformation widely circulating among the public. The study recommends strengthening the professional work culture, enhancing digital transparency systems, and developing performance monitoring based on meritocracy to improve the implementation of Good Governance.

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Andi Muh. Ahsan A. Hafid; Syamsuddin Maldun; Muhammad Ridha
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7389

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pengelolaan aset tetap pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar. Studi ini dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah permasalahan krusial, termasuk ketidaksesuaian data aset, kelemahan dalam sistem pencatatan, rendahnya validitas laporan aset, serta temuan indikasi kerugian negara yang berpotensi mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan aset dengan regulasi yang berlaku, efektivitas upaya perbaikan yang dilakukan, serta integrasi antara proses pengelolaan dan pelaporan aset tetap di Bappelitbangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan aset masih tergolong lemah, ditandai dengan rendahnya akurasi data, kurangnya pembaruan informasi, serta masih dominannya penggunaan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan administratif. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain digitalisasi sistem administrasi aset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penyusunan kebijakan internal, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola aset pemerintah daerah. This research aims to analyze strategies for strengthening fixed asset management at the Regional Planning, Development, Research, and Innovation Agency (Bappelitbangda) of Takalar Regency. The study is motivated by findings from the Supreme Audit Agency (BPK), which identified critical issues such as inconsistencies in asset data, weaknesses in record-keeping, low validity of asset reports, and indications of state financial losses that may undermine accountability in regional financial management. Using a qualitative approach and a case study design, this research evaluates the alignment of current asset management practices with regulatory standards, the effectiveness of improvement efforts, and the integration between asset management and reporting processes. The findings reveal that asset management implementation remains weak, characterized by low data accuracy, insufficient systematic updates, and the continued use of manual administrative systems vulnerable to human error. To enhance asset governance quality, this study proposes several strategic recommendations, including digitalizing systems, building human resource capacity through technical training, formulating internal policies, and developing standard operating procedures (SOPs) for fixed asset management. The implementation of these strategies is expected to improve accountability, transparency, and efficiency in regional government asset management.

Implementasi Pelayanan Administrasi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar: Studi Pada Permohonan Paspor Dan Izin Tinggal Warga Negara Asing Irma Damayanti; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7390

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi serta implementasi asas pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, khususnya pada proses penerbitan paspor dan pengelolaan izin tinggal bagi warga negara asing sebagai bagian dari fungsi pelayanan keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi resmi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yang terdiri atas pejabat struktural, pegawai pelaksana, dan masyarakat pengguna layanan, baik WNI maupun WNA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan administrasi di kantor tersebut telah berjalan cukup baik dan telah memenuhi sebagian besar indikator pelayanan publik yang ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan analisis dimensi kualitas pelayanan, diketahui bahwa aspek bukti fisik, kepastian layanan, dan empati pegawai telah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian, aspek daya tanggap dan kecepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi lonjakan permohonan layanan serta penanganan keluhan masyarakat. Dari sisi implementasi asas pelayanan publik, aspek akuntabilitas, keadilan, dan partisipatif telah diterapkan dengan baik, tetapi aspek transparansi dan efektivitas pelayanan masih mengalami kendala akibat keterbatasan infrastruktur teknologi, sistem antrean digital yang belum optimal, serta rendahnya literasi digital masyarakat pengguna layanan. Dengan demikian, meskipun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar telah menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan pelayanan administrasi, tetap diperlukan peningkatan sosialisasi prosedur layanan, pelatihan pegawai, dan pengembangan inovasi berbasis teknologi agar pelayanan publik semakin responsif, transparan, efektif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. This study aims to analyze the quality of administrative services and the implementation of public service principles at the Class I Special Immigration Office TPI Makassar, with a specific focus on passport issuance and residence permit processing for foreign nationals as core immigration service functions. The research employs a qualitative descriptive method, with data collection comprising direct observations, in-depth interviews, and document analysis. Informants were selected purposively and included structural officials, service officers, and service users, both Indonesian citizens and foreign nationals. The findings indicate that the overall quality of administrative services has been carried out fairly well and has met several public service standards mandated by relevant regulations. Analysis of the service quality dimensions revealed that physical evidence, service assurance, and employee empathy have been adequately implemented. However, responsiveness and service speed still require improvement, particularly in handling service peaks and responding to user complaints efficiently. Regarding the implementation of public service principles, accountability, fairness, and participatory involvement have been properly enforced, while transparency and service effectiveness remain constrained by limited technological infrastructure, suboptimal digital queue systems, and low digital literacy among service users. Therefore, although the Class I Special Immigration Office TPI Makassar has made progress in strengthening administrative services, further efforts are needed to expand public communication, improve staff capacity, and develop technology-driven service innovations to ensure that public service delivery is more transparent, effective, responsive, and user-centered.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sutia Budi

Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id

Phone
+6285343688895

Journal Mail Official
aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Editorial Address
Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sutia Budi

Contact Email sutia.budi@universitasbosowa.ac.id

Phone +6285343688895

Journal Mail Official aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Editorial Address Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sutia Budi

Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id

Phone
+6285343688895

Journal Mail Official
aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Editorial Address
Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA