cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6285343688895
Journal Mail Official
aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paradigma Journal of Administration
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 30253586     EISSN : 3025549X     DOI : https://doi.org/10.35965/pja.v1i2
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences Other
Paradigma Journal of Administration menerbitkan artikel yang pada bidang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, kepemimpinan, dan kebijakan pembangunan. Bagi penulis yang memiliki artikel pada bidang tersebut dapat disesuaikan dengan panduan penulisan dan template kemudian disubmit secara online di website jurnal dengan melakukan registrasi terlebih dahulu.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 107 Documents
 6   7   8   9   10 
Persepsi Anggota DPRD Terhadap Pengaruh Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas Pada Kepercayaan Publik DPRD Kota Makassar Tripentita Loto Patandianan; Syamsul Bahri; Nurkaidah Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD terhadap pengaruh kualitas layanan dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kota Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden yang ditentukan melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 26. Kualitas layanan diukur melalui dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sedangkan akuntabilitas diukur melalui transparansi, pertanggungjawaban, dan integritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dengan nilai t hitung 4,665 dan signifikansi < 0,001. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 5,990 dan signifikansi < 0,001. Secara simultan, kualitas layanan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik dengan nilai F hitung 31,433 dan Adjusted R Square 0,554. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan responsivitas layanan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, dan integritas kelembagaan penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Makassar. This study aims to analyze DPRD members’ perceptions of the influence of service quality and accountability on public trust in the Makassar City Regional House of Representatives. This research employed a quantitative correlational approach. The population consisted of all members of the Makassar City DPRD, with a sample of 50 respondents selected using saturated sampling. Data were collected through a closed-ended Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 26. Service quality was measured through the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, while accountability was measured through transparency, responsibility, and integrity. The findings show that service quality has a positive and significant effect on public trust, with a t-value of 4.665 and a significance level of < 0.001. Accountability also has a positive and significant effect, with a t-value of 5.990 and a significance level of < 0.001. Simultaneously, service quality and accountability significantly influence public trust, with an F-value of 31.433 and an Adjusted R Square of 0.554. These findings indicate that improving service responsiveness, information transparency, performance accountability, and institutional integrity is important for strengthening public trust in the Makassar City DPRD.
Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Pengadilan Negeri Malili Brigita Olivia Yuam; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8987

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Malili, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Pengadilan Negeri Malili sebanyak 24 orang, sehingga teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai koefisien regresi 0,457, nilai t sebesar 3,860, dan signifikansi < 0,001. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai koefisien regresi 0,266, nilai t sebesar 2,908, dan signifikansi 0,008. Secara simultan, akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai F sebesar 40,965 dan signifikansi < 0,001. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,777 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut menjelaskan 77,7% variasi kualitas pelayanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan partisipatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. This study aims to analyze the influence of public accountability and leadership style on service quality at the Malili District Court, both partially and simultaneously. This research employed a correlational quantitative approach. The population consisted of all 24 employees of the Malili District Court; therefore, a census sampling technique was applied. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results show that public accountability has a positive and significant effect on service quality, with a regression coefficient of 0.457, a t-value of 3.860, and a significance value of < 0.001. Leadership style also has a positive and significant effect on service quality, with a regression coefficient of 0.266, a t-value of 2.908, and a significance value of 0.008. Simultaneously, public accountability and leadership style significantly influence service quality, with an F-value of 40.965 and a significance value of < 0.001. The Adjusted R Square value of 0.777 indicates that both variables explain 77.7% of the variation in service quality. This study emphasizes the importance of strengthening public accountability and participatory leadership to improve the quality of judicial services.
Stunting, Ketahanan Keluarga, Dan Integrasi E-Government Dalam Layanan Publik di Kota Sorong Oktovianus Lemauk; A. Muhibuddin; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8988

Abstract

Stunting masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat dan pembangunan manusia yang berkaitan erat dengan ketahanan keluarga, efektivitas layanan publik, serta tata kelola data lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas layanan publik dalam penanganan stunting, menganalisis ketahanan keluarga dalam pencegahan stunting, serta mengidentifikasi potensi integrasi e-government untuk memperkuat koordinasi dan ketepatan sasaran program di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, layanan kesehatan, kader Posyandu, keluarga sasaran, serta pengelola data atau sistem informasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik penanganan stunting telah tersedia melalui posyandu, puskesmas, dan program lintas OPD, tetapi efektivitasnya belum optimal karena koordinasi lintas sektor masih lemah, data antarinstansi belum terintegrasi, dan pelaporan masih didominasi secara manual. Ketahanan keluarga juga masih rentan akibat faktor ekonomi, keterbatasan waktu orang tua, rendahnya literasi kesehatan, dan persepsi keliru tentang stunting. Integrasi e-government berpotensi memperkuat basis data terpadu, pemantauan real-time, transparansi, dan akuntabilitas intervensi stunting. Stunting remains a public health and human development issue closely related to family resilience, the effectiveness of public services, and cross-sectoral data governance. This study aims to evaluate the effectiveness of public services in Stunting management, analyze family resilience in Stunting prevention, and identify the potential of e-government integration in strengthening coordination and program targeting in Sorong City, Southwest Papua. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving local government actors, health service providers, Posyandu cadres, target families, and data or information system managers. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that public services for Stunting management are available through Posyandu, community health centers, and cross-agency programs. However, their effectiveness remains suboptimal due to weak cross-sectoral coordination, fragmented interagency data, and predominantly manual reporting. Family resilience also remains vulnerable due to economic constraints, parents’ limited time, low health literacy, and misconceptions about Stunting. E-government integration has the potential to strengthen the use of an integrated database, real-time monitoring, transparency, and accountability in Stunting interventions.
Kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Sorong Selatan: Analisis Motivasi Kerja Pegawai dan Koordinasi Kelembagaan Billy Syatauw; Juharni Juharni; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi pada Kantor Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dengan fokus pada motivasi kerja pegawai, koordinasi kelembagaan antara Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas unsur pimpinan dan pegawai Bappeda yang terlibat dalam proses perencanaan, koordinasi, dan administrasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada aspek motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kelayakan gaji, kondisi kerja, dan pengaturan jam kerja. Sementara itu, koordinasi kelembagaan antara Bappeda dan OPD didukung oleh komunikasi kelembagaan, pencapaian tujuan, kejelasan struktur organisasi, dan penerapan standar operasional prosedur. Faktor pendukung pengembangan kinerja organisasi meliputi kepemimpinan yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang mendukung, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Adapun faktor penghambat meliputi kepemimpinan yang belum optimal, komunikasi internal yang lemah, budaya organisasi yang kurang adaptif, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan kurangnya teknologi pendukung. This study aims to analyze organizational performance at the Bappeda Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, focusing on employee motivation, institutional coordination between Bappeda and Regional Apparatus Organizations (OPDs), and the factors that support and hinder organizational performance development. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving informants from Bappeda's leadership and staff of Bappeda who were engaged in planning, coordination, and organizational administration. The findings show that organizational performance in terms of employee work motivation is influenced by salary adequacy, working conditions, and working-hour arrangements. Meanwhile, institutional coordination between Bappeda and OPDs is supported by institutional communication, goal achievement, a clear organizational structure, and the implementation of standard operating procedures. The supporting factors for organizational performance development include effective leadership, competent human resources, a supportive organizational culture, effective communication, and the use of technology and information systems. The inhibiting factors include suboptimal leadership, weak internal communication, a less adaptive organizational culture, limited human resource competence, and insufficient supporting technology.
Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Penurunan Stunting Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Antonius Anny; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung penurunan stunting di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pangan, memperkuat distribusi pangan ke wilayah terpencil, mendorong pemanfaatan pangan lokal, mengembangkan diversifikasi pangan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi gizi. Upaya tersebut mendukung penurunan stunting karena ketahanan pangan rumah tangga berhubungan erat dengan ketersediaan pangan bergizi, kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan, dan perubahan perilaku konsumsi. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, pola produksi pangan yang masih tradisional, keterbatasan distribusi dan logistik, lemahnya koordinasi program, serta keterbatasan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa penurunan stunting di Kabupaten Sorong Selatan memerlukan penguatan konvergensi lintas sektor, perbaikan sistem distribusi pangan, peningkatan infrastruktur pangan, pemanfaatan pangan lokal, serta edukasi gizi berkelanjutan bagi masyarakat. This study aims to analyze the role of the Food Security Agency in supporting stunting reduction in South Sorong Regency, Southwest Papua Province, and to identify the barriers to achieving regional food security. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Food Security Agency plays a role in improving food accessibility, strengthening food distribution to remote areas, promoting the use of local food resources, developing food diversification, and enhancing human resource capacity through training and nutrition education. These efforts support stunting reduction because household food security is closely related to the availability of nutritious food, people’s ability to access food, and changes in consumption behavior. However, program implementation has not been fully optimal due to several barriers, including difficult geographical conditions, inadequate infrastructure, traditional food production patterns, limited distribution and logistics, weak program coordination, and limited organizational and human resource capacity. This study emphasizes that reducing stunting in South Sorong Regency requires stronger cross-sectoral convergence, improved food distribution systems, enhanced food infrastructure, the utilization of local food resources, and continuous nutrition education for the community.
Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Komanggaret Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ambrosius Onim; Nurkaidah Nurkaidah; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Kampung Komanggaret, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program; serta menelaah manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan melalui penguatan ekonomi lokal, padat karya tunai kampung, penguatan BUMKam dan usaha mikro, layanan konseling dan edukasi sosial, peningkatan layanan dasar, perbaikan gizi dan pencegahan stunting, serta penguatan kapasitas kelembagaan kampung. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi landasan kebijakan, dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pendanaan, komitmen aparatur, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi lemahnya integrasi program, keterbatasan data, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, penguatan modal sosial, dan tata kelola kampung. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi program dan penguatan basis data kemiskinan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah terpencil. This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation programs in Komanggaret Village, Saifi District, South Sorong Regency, identify the supporting and inhibiting factors in program implementation, and examine the benefits of the programs for improving community welfare. This research employed a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that poverty alleviation programs have been implemented through local economic strengthening, village cash-for-work activities, strengthening of village-owned enterprises (BUMKam) and micro-enterprises, counseling and social education services, improvements of basic services, nutrition improvement and stunting prevention, and strengthening of village institutional capacity. The supporting factors in program implementation include the existence of a policy foundation, institutional support, cross-sectoral coordination, funding, the commitment of local apparatus, and community participation. Meanwhile, the inhibiting factors include weak program integration, limited data availability, low human resource capacity, inadequate facilities and infrastructure, and difficult geographical conditions. These programs provide benefits in fulfilling basic needs, increasing income, strengthening social capital, and improving village governance. This study emphasizes the importance of program synchronization and the strengthening of poverty databases to enhance the effectiveness of poverty alleviation policies in remote areas.
Evaluasi Model CIPP Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi SIAP BOSS Pada DPMPTSP Kabupaten Pinrang Arung Dhany; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8992

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan publik berbasis aplikasi SIAP BOSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dengan menggunakan model CIPP yang mencakup aspek context, input, process, dan product. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur DPMPTSP dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, aplikasi SIAP BOSS relevan dengan kebutuhan digitalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pada aspek input, dukungan kepemimpinan, infrastruktur teknologi, SOP, helpdesk, dan integrasi tanda tangan elektronik menjadi faktor pendukung utama. Pada aspek proses, aplikasi ini meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, transparansi, kemudahan akses, dan kenyamanan pelayanan. Pada aspek produk, SIAP BOSS berkontribusi terhadap peningkatan jumlah izin, kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap kinerja DPMPTSP. Meskipun demikian, layanan ini masih menghadapi tantangan berupa literasi digital masyarakat, stabilitas sistem, kompetensi aparatur, dan integrasi antarperangkat daerah. This study aims to evaluate public services through the SIAP BOSS application at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office (DPMPTSP) of Pinrang Regency using the CIPP model, which includes context, input, process, and product aspects. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of DPMPTSP officials and community service users. The findings show that, in the context aspect, the SIAP BOSS application is relevant to the need for digitalizing licensing and non-licensing services. In terms of input, leadership support, technological infrastructure, standard operating procedures, helpdesk services, and electronic signature integration are the main supporting factors. In terms of process, the application improves timeliness, accuracy, transparency, service accessibility, and user convenience. In terms of products, SIAP BOSS contributes to increased permit issuance, public satisfaction, and public trust in DPMPTSP's performance. However, the service still faces challenges related to public digital literacy, system stability, staff competence, and inter-agency integration.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Hobard Kabupaten Sorong Ferdinan Klasjok; Syamsul Bahri; Nawir Rahman
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Distrik Hobard Kabupaten Sorong, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Kantor Distrik Hobard, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Uji instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 2,039 dan signifikansi 0,049. Kepuasan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai t hitung sebesar 2,049 dan signifikansi 0,048. Secara simultan, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 19,957 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,25. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 54% terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja pegawai perlu didukung oleh kepemimpinan yang efektif dan kepuasan kerja yang memadai. This study aims to analyze the influence of leadership style and job satisfaction on employee performance at the Hobard District Office, Sorong Regency, both partially and simultaneously. This research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to employees of the Hobart District Office and analyzed using multiple linear regression. The research instruments were tested for validity and reliability, while the hypotheses were examined using the t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that leadership style has a positive and significant effect on employee performance, as indicated by a t-value of 2.039 and a significance value of 0.049. Job satisfaction also has a positive and significant effect on employee performance, with a t-value of 2.049 and a significance value of 0.048. Simultaneously, leadership style and job satisfaction have a positive and significant effect on employee performance, as indicated by an F-value of 19.957, which exceeds the F-table value of 3.25. The coefficient of determination indicates that both variables explain 54% of the variance in employee performance. These findings confirm that improving employee performance requires effective leadership and adequate job satisfaction.
Kinerja Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat Nur Diana; Muh. Ridha Suaib; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kebijakan strategis pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait pengelolaan pariwisata daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, dan unsur kelembagaan setempat. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kebijakan strategis pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Waisai telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi lokal, dan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat mulai terlibat dalam pengelolaan homestay, jasa pemandu wisata, kuliner, kerajinan, dan aktivitas pendukung pariwisata lainnya. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta distribusi manfaat ekonomi yang belum merata. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat, tata kelola kolaboratif, dan pengawasan lingkungan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. This study aims to analyze the performance of the local government's strategic policy for community-based tourism development in Waisai, Raja Ampat Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving stakeholders in regional tourism management, local communities, tourism business actors, and local institutional elements. The data were analyzed through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the performance of strategic policy for community-based tourism development in Waisai has been relatively good, particularly in community participation, local economic benefits, and awareness of environmental sustainability. Local communities have begun to participate in homestay management, tour guiding services, culinary businesses, handicrafts, and other tourism-supporting activities. However, policy implementation still faces several obstacles, including limited infrastructure, accessibility, budget constraints, human resource capacity, and unequal distribution of economic benefits. This study emphasizes the importance of strengthening community capacity, collaborative governance, and environmental monitoring to support sustainable tourism development.
Motivasi Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Mopfiyanto Ramadhan; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi kerja pegawai dalam pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan perspektif Teori Dua Faktor Herzberg. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kombinasi faktor motivator dan faktor pemeliharaan. Faktor pemeliharaan, seperti kejelasan tugas dan tanggung jawab, kondisi kerja yang baik, regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai, telah berfungsi relatif baik dalam menjaga stabilitas kerja dan mencegah ketidakpuasan. Namun, faktor motivator, seperti prestasi kerja, pengakuan formal, pekerjaan itu sendiri, serta pengembangan dan kemajuan karier, belum sepenuhnya optimal dalam mendorong motivasi intrinsik pegawai. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi, dan rendahnya tanggung jawab sebagian pegawai. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong memerlukan strategi manajerial yang berorientasi pada penguatan motivasi intrinsik, sistem penghargaan berbasis kinerja, dan pengembangan kompetensi pegawai. This study aims to analyze employee work motivation in public service at Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency, from the perspective of Herzberg’s Two-Factor Theory. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving five purposively selected informants. The findings show that a combination of motivator and hygiene factors influences employee work motivation. Hygiene factors, such as task clarity, responsibility, working conditions, clear regulations, competent human resources, and adequate facilities and infrastructure, have functioned relatively well in maintaining work stability and preventing dissatisfaction. However, motivational factors, including work achievement, formal recognition, the work itself, and career development and advancement, have not been fully optimized to strengthen employees’ intrinsic motivation. The inhibiting factors identified include weak supervision, limited coordination, and low responsibility among some employees. This study confirms that improving public service quality in Tenggarong District requires managerial strategies oriented toward strengthening intrinsic motivation, implementing performance-based recognition systems, and developing employee competencies.

Page 8 of 11 | Total Record : 107

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026 Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): Paradigma Journal of Administration, Juni 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Paradigma Journal of Administration, Desember 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): Paradigma Journal of Administration, Juni 2023