Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Bamba, Mishel; Mustafa, Delly; Ridha, Muhammad
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7655

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki mandat untuk mengawasi jalannya pelayanan publik di Indonesia guna memastikan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga penyelenggara layanan publik lainnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, keadilan, dan non-diskriminatif. Secara fungsional, Ombudsman menjalankan beberapa peran utama, antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengawasan aktif terhadap proses pelayanan publik, serta melaksanakan sosialisasi dan pencegahan maladministrasi melalui edukasi, koordinasi, dan rekomendasi kebijakan. Maladministrasi dimaknai sebagai tindakan atau prosedur pelayanan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma pelayanan, yang dapat merugikan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk maladministrasi yang sering ditemukan mencakup penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, hingga diskriminasi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pejabat dan pelapor layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah berjalan, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan tugas meliputi keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme pelaporan kepada Ombudsman. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi strategi edukasi publik, serta optimalisasi alokasi sumber daya untuk memperkuat efektivitas peran Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. This study aims to describe and analyze the role of the Ombudsman in implementing public service governance at the Regional Office of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in South Sulawesi. The Ombudsman serves as an independent state institution mandated to oversee public service delivery to ensure that governmental and non-governmental public service providers comply with the principles of accountability, professionalism, fairness, transparency, and non-discrimination. Functionally, the institution performs several critical roles, including receiving and processing public complaints, supervising the delivery of public services, and undertaking preventive measures through outreach, education, and policy advisory initiatives to reduce the incidence of maladministration. Maladministration refers to any action or procedural deviation from legal provisions or service standards that causes potential or actual harm to citizens. Common cases handled include prolonged delays, abuse of authority, discriminatory practices, and procedural ambiguity. This research employed a qualitative, fieldwork-based approach, involving direct observation and in-depth interviews with officials and service users. The findings indicate that although the Ombudsman of South Sulawesi has executed its mandate, the implementation remains suboptimal due to several constraints. Key challenges include limited operational funding, insufficient staffing and expertise, and low public awareness of the Ombudsman's functions and complaint mechanisms. Therefore, strengthening institutional capacity, expanding public education strategies, improving inter-agency coordination, and increasing resource allocation are required to enhance the Ombudsman's role and effectiveness in ensuring higher standards of public service quality and accountability.

Digitalisasi Layanan Smart Office Pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nurliah T Nurliah; Juharni Juharni; Imran Ismail
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8138

Transformasi digital pemerintahan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat, proses penerapan, dampak, dan kendala digitalisasi layanan Smart Office pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pejabat struktural, staf administrasi, operator aplikasi Smart Office, dan pengguna layanan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Smart Office mendukung percepatan proses administrasi persuratan, disposisi digital, pelacakan dokumen secara real-time, pengurangan penggunaan kertas, serta peningkatan efisiensi koordinasi antarunit kerja. Proses penerapan dilakukan secara bertahap melalui dukungan regulasi, penyediaan infrastruktur teknologi, sosialisasi, pelatihan, dan adaptasi aparatur. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan, error sistem, keterbatasan kapasitas server, literasi digital aparatur yang belum merata, dan budaya kerja manual. Penelitian ini menegaskan bahwa Smart Office efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, tetapi memerlukan penguatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, SOP penggunaan, dan evaluasi sistem secara berkala. Digital transformation in government is an essential part of bureaucratic reform aimed at improving the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of public administration. This study aims to analyze the benefits, implementation process, impacts, and challenges of digitalization of the Smart Office service in the Bureau of Government and Regional Autonomy, Regional Secretariat of South Sulawesi Province. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving structural officials, administrative staff, Smart Office application operators, and service users. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that Smart Office implementation supports faster correspondence administration, digital disposition, real-time document tracking, reduced paper use, and improved coordination efficiency among work units. The implementation process was carried out gradually through regulatory support, the provision of technological infrastructure, socialization, training, and personnel adaptation. However, several challenges remain, including network disruptions, system errors, limited server capacity, uneven digital literacy among personnel, and a persistent manual work culture. This study confirms that Smart Office effectively supports electronic-based government governance, but requires stronger infrastructure, human resource capacity, operational procedures, and regular system evaluation.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Mega Tbk KCP Pettarani Makassar Nur Adelia; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8196

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di PT Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 90 nasabah yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling dengan kriteria telah menjadi nasabah minimal 3 bulan. Kualitas pelayanan diukur melalui lima dimensi SERVQUAL, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sedangkan kepuasan nasabah diukur berdasarkan persepsi nasabah terhadap layanan yang diterima. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,05, sedangkan kepuasan nasabah juga berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 2,92. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,624 > t tabel 1,98 dengan signifikansi 0,01 < 0,05. Nilai R Square sebesar 0,570 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 57,0% terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. This study aims to analyze the effect of service quality on customer satisfaction at PT Bank Mega Tbk Pettarani Sub-Branch, Makassar. This research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 90 customers selected using a non-probability sampling technique, with the criterion that respondents had been customers for at least three months. Service quality was measured using five SERVQUAL dimensions, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, while customer satisfaction was measured based on customers’ perceptions of the services received. The data were analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression with SPSS. The findings indicate that service quality was in the fairly good category, with an average score of 3.05, while customer satisfaction was also in the fairly good category, with an average score of 2.92. The t-test result indicated that the t-value was 2.624 > the t-table value of 1.98, with a significance value of 0.01 < 0.05. The R-squared value of 0.570 indicates that service quality accounts for 57.0% of the variation in customer satisfaction. Thus, service quality has a positive and significant effect on customer satisfaction.

Implementasi Digitalisasi Layanan Publik Pada Usaha Mikro Di PT Barokah Biqalbin Salim Arham Arham; Juharni Juharni; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8321

Digitalisasi layanan publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi layanan publik pada PT Barokah Biqalbin Salim sebagai usaha mikro di bidang fashion syar’i, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan layanan publik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik telah dimanfaatkan melalui pengurusan perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS), layanan perpajakan digital, dan penggunaan platform digital untuk mendukung pemasaran usaha. Digitalisasi memberikan manfaat berupa kemudahan akses layanan, efisiensi administrasi, peningkatan legalitas usaha, serta perluasan peluang pemasaran. Namun, implementasinya belum optimal karena masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan literasi digital, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah, kendala teknis pada sistem, serta belum tertatanya dokumentasi administrasi internal perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik pada usaha mikro sangat bergantung pada kesiapan internal organisasi, kemampuan sumber daya manusia, ketertiban administrasi, serta dukungan ekosistem digital yang berkelanjutan. Public service digitalization is an important part of bureaucratic reform aimed at improving the efficiency, transparency, accessibility, and quality of government services for society, including micro-enterprises. This study aims to analyze the implementation of public service digitalization at PT Barokah Biqalbin Salim as a micro-enterprise in the sharia fashion sector and to identify the supporting and inhibiting factors in the use of digital public services. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation study, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that public service digitalization has been utilized through business licensing via the Online Single Submission (OSS) system, digital taxation services, and the use of digital platforms to support business marketing. Digitalization provides benefits such of easier access to services, administrative efficiency, improved legal compliance, and broader marketing opportunities. However, its implementation has not been fully optimal due to limited digital literacy, inadequate government outreach and assistance, technical system constraints, and poorly organized internal administrative documentation. This study emphasizes that the success of public service digitalization in micro-enterprises depends on internal organizational readiness, human resource capacity, administrative orderliness, and a sustainable digital ecosystem.

Evaluasi Penerapan Sanitary Landfill Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Karua Kabupaten Toraja Utara: Studi Kasus Tempat Pemrosesan Akhir Karua Nirsan Pali Kamoda; A. Muhibuddin; Nawir Rahman
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8332

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sanitary landfill dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Karua, Kabupaten Toraja Utara, mengidentifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Informan penelitian berjumlah 17 orang, terdiri atas unsur Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Lembang Karua, pengepul, dan masyarakat sekitar TPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanitary landfill di TPA Karua belum berjalan optimal. Kelemahan utama terlihat pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan, serta belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung seperti sistem pengendalian lindi, pemadatan, penutupan sampah, dan pengawasan operasional. Dampak negatif masih dirasakan masyarakat, terutama bau, potensi pencemaran air, rembesan lindi, dan penurunan kualitas lingkungan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan infrastruktur, kapasitas pengelola, pengawasan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan penerapan strategi pengelolaan terpadu agar TPA Karua lebih aman, efektif, dan berkelanjutan. This study aims to evaluate the implementation of sanitary landfill in waste management at Karua Final Processing Site, North Toraja Regency, identify its environmental impacts, and formulate more effective and sustainable management strategies. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study. The informants consisted of 17 participants, including representatives from the Environmental Agency, Civil Service Police Unit, Karua village government, waste collectors, and communities living around the landfill. The findings show that the implementation of the sanitary landfill at Karua landfill has not been optimal. The main weaknesses are found in planning, organizing, controlling, directing, and supervision, as well as the inadequate operation of supporting facilities such as leachate control systems, waste compaction, daily cover, and operational monitoring. Negative impacts are still experienced by local communities, particularly odor, potential water pollution, leachate seepage, and declining environmental quality. This study emphasizes the need to strengthen infrastructure, management capacity, environmental monitoring, community participation, and integrated management strategies to ensure that the Karua landfill operates in a safer, more effective, and sustainable manner.

Etika Birokrasi Dalam Pelayanan KTP Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa Julians Henry Asep Supriady; Delly Mustafa; Nurkaidah Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8336

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika birokrasi dalam pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa. Fokus penelitian diarahkan pada kualitas pelayanan, etika aparatur birokrasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, terdiri atas tiga aparatur Disdukcapil dan empat masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan KTP elektronik belum berjalan optimal karena masih terdapat keterlambatan layanan, kesalahan penginputan data, ketidakjelasan informasi, serta respons aparatur yang belum konsisten. Etika birokrasi aparatur juga belum sepenuhnya terinternalisasi, terutama dalam aspek integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam memberikan pelayanan. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi kompetensi aparatur, budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme pengawasan, serta tuntutan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika birokrasi merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, akuntabel, transparan, responsif, dan adil. This study aims to analyze bureaucratic ethics in electronic identity card services at the Population and Civil Registration Office of Mamasa Regency. The research focuses on service quality, bureaucratic apparatus ethics, and the factors influencing the implementation of bureaucratic ethics in public service delivery. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consisted of seven participants, including three officials from the Population and Civil Registration Office and four community members as service users. The findings show that electronic identity card services have not been implemented optimally, as evidenced by service delays, data entry errors, unclear information, and inconsistent responsiveness among officials. Bureaucratic ethics have also not been fully internalized, particularly in terms of integrity, professionalism, and fairness in service delivery. The influencing factors include apparatus competence, organizational culture, leadership, supervision mechanisms, and public demands. This study confirms that strengthening bureaucratic ethics is an essential prerequisite for improving population administration services that are professional, accountable, transparent, responsive, and fair.

Mekanisme Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Kaimana Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Basce Felayati Sabuku; Muhammad Ridha Suaib; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8981

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kaimana yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dilaksanakan melalui cakupan objek pengawasan, peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, deteksi dan pencegahan penyimpangan, serta perbaikan sistem pengendalian internal. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan internal meliputi landasan regulasi yang jelas, komitmen pimpinan daerah, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran serta lemahnya komunikasi dan koordinasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan internal yang terstruktur dan berkelanjutan berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. This study aims to analyze the internal supervision mechanisms implemented by the Kaimana Regency Inspectorate to improve local government performance and identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and a documentation study. The informants consisted of officials at the Kaimana Regency Inspectorate who were directly involved in internal supervision functions. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that internal supervision mechanisms are implemented through the determination of supervision objectives, the improvement of the quality of findings and recommendations, the monitoring of follow-up actions, the detection and prevention of irregularities, and the improvement of the internal control system. Supporting factors include a clear regulatory framework, local leadership commitment, human resource competence and professionalism, implementation of the Government Internal Control System, availability of supporting facilities and infrastructure, and an organizational culture that upholds integrity and accountability. Meanwhile, the inhibiting factors include budget limitations and weak communication and coordination. This study confirms that structured and continuous internal supervision plays an important role in strengthening accountability and improving local government performance.

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Khaidir Dana Drajat; A. Muhibuddin Muhibuddin; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8982

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari unsur pemerintah dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan telah berjalan sesuai regulasi, tetapi efektivitasnya belum optimal. Implementasi kebijakan masih cenderung berorientasi pada pemenuhan administrasi, sementara penguatan kapasitas kelembagaan, kemandirian, dan partisipasi substantif organisasi kemasyarakatan belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat utama meliputi komunikasi kebijakan yang masih satu arah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, disposisi pelaksana yang bersifat administratif, serta struktur birokrasi yang bersifat hierarkis. Digitalisasi layanan melalui SIOLA dan SIORMAS merupakan inovasi penting, tetapi belum optimal karena keterbatasan kapasitas digital dan kurangnya sosialisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi partisipatif, penguatan kapasitas, dan kemitraan yang kolaboratif. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the community organization empowerment policy at the National Unity and Politics Agency of South Sulawesi Province and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving government officials and representatives of community organizations. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the community organization empowerment policy has been implemented in accordance with existing regulations, but its effectiveness remains suboptimal. Policy implementation still tends to focus on administrative compliance, while strengthening institutional capacity, organizational independence, and the substantive participation of community organizations have not been fully achieved. The main inhibiting factors include one-way policy communication, limited human and financial resources, administratively oriented implementers’ disposition, and a hierarchical bureaucratic structure. Service digitalization through SIOLA and SIORMAS represents an important innovation, but it has not been optimally utilized due to limited digital capacity and insufficient socialization. This study highlights the need for participatory communication, capacity strengthening, and collaborative partnerships.

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Dan Kualitas Pelayanan di RSUD Regional La Mappapenning Bone Muh. Yudhi Setyawan Irfan; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8983

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan di RSUD Regional La Mappapenning Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, termasuk data absensi elektronik e-SIAP periode Januari–Agustus 2025. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin telah berjalan secara administratif melalui penerapan e-SIAP, pengawasan internal, serta pemberian sanksi dan penghargaan. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam membentuk disiplin substantif karena masih berorientasi pada kepatuhan terhadap kehadiran. Faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi meliputi kepemimpinan, konsistensi pengawasan, komunikasi kebijakan, dan budaya kerja organisasi. Dampak kebijakan terlihat pada peningkatan kepatuhan administratif, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kesiapan kerja, ketepatan waktu pelayanan, dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi disiplin administratif dengan indikator kinerja substantif serta penguatan budaya kerja profesional. This study aims to analyze the implementation of the civil servant discipline policy to improve employee discipline and service quality at La Mappapenning Regional Hospital, Bone. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, including electronic attendance records from the e-SIAP system for the period of January to August 2025. Data were analyzed using Miles and Huberman’s interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the discipline policy has been administratively implemented through the e-SIAP system, internal supervision, and the application of sanctions and rewards. However, its implementation has not been fully effective in developing substantive discipline, as it remains oriented toward attendance compliance. The effectiveness of policy implementation is influenced by leadership, consistency of supervision, policy communication, and organizational work culture. The policy has improved administrative compliance, particularly employee attendance, but has not fully enhanced work readiness, service punctuality, and consistency in task performance. This study highlights the need to integrate administrative discipline with substantive performance indicators and strengthen a professional work culture.

Strategi Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT PLN (Persero) Gardu Induk Bakaru 150 kV Kabupaten Pinrang Yusril Imam Wahyudi; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8985

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek strategis dalam operasional sektor ketenagalistrikan karena berkaitan dengan pengendalian risiko kerja di lingkungan bertegangan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan K3, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi peningkatan K3 di PT PLN (Persero) Gardu Induk Bakaru 150 kV Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi unsur manajemen, pengawas K3, dan pekerja lapangan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 telah berjalan cukup baik melalui ketersediaan SOP, penggunaan alat pelindung diri, penerapan SMK3, dukungan manajemen, dan tenaga kerja bersertifikasi. Namun, masih terdapat kelemahan berupa kepatuhan pekerja yang belum merata, pengawasan lapangan yang terbatas, dan pelatihan K3 yang belum rutin. Strategi peningkatan K3 diarahkan pada optimalisasi SMK3, penguatan budaya keselamatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan pengawasan dan audit K3 secara berkala, serta penguatan kepatuhan terhadap SOP dan penggunaan alat pelindung diri. Occupational Safety and Health (OSH) is a strategic aspect of electricity sector operations because it is closely related to risk control in high-voltage work environments. This study aims to analyze OSH implementation, identify internal and external factors affecting it, and formulate strategies to improve OSH at the PT PLN (Persero) Bakaru 150 kV Substation in Pinrang Regency. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving management personnel, OSH supervisors, and field workers. The data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and SWOT analysis. The findings show that OSH implementation has been relatively good, as evidenced by the availability of standard operating procedures, the use of personal protective equipment, the implementation of an OSH management system, management support, and certified workers. However, several weaknesses remain, including uneven worker compliance, limited field supervision, and irregular OSH training. The strategies for improving OSH are directed toward optimizing the OSH management system, strengthening safety culture, improving human resource competence, implementing regular OSH supervision and audits, and reinforcing compliance with standard operating procedures and the use of personal protective equipment.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sutia Budi

Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id

Phone
+6285343688895

Journal Mail Official
aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Editorial Address
Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sutia Budi

Contact Email sutia.budi@universitasbosowa.ac.id

Phone +6285343688895

Journal Mail Official aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Editorial Address Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sutia Budi

Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id

Phone
+6285343688895

Journal Mail Official
aradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Editorial Address
Kampus Universitas Bosowa Gedung A Lt. 7 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568 Email: paradigma.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA