cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Yusuf Katili
Contact Email
yusuf2801@gmail.com
Phone
+6281310812300
Journal Mail Official
yusuf2801@gmail.com
Editorial Address
Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 40 Kota Gorontalo Kelurahan Limba UII Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo - Indonesia 96115
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Published by Universitas Bina Taruna Gorontalo
ISSN : -     EISSN : 30477573     DOI : https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i1.75
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) adalah media publikasi ilmiah dan sharing yang berisi kajian ilmiah, essay hasil penelitian, dan pengabdian dalam bidang hukum bisnis, hukum ekonomi syariah, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum kenotariatan. Jurnal ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bina Taruna Gorontalo. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yaitu pada Januari dan Juli dimulai pada tahun 2023. Jurnal Hukum Bisnis adalah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Bina Taruna Gorontalo. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 20 Documents
 1   2 
Perkembangan Radikalisme di Indonesia Pasca Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Tri Desmanto Nento; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.75

Abstract

Perkembangan Radikalisme di Indonesia membuat Pemerintah ikut campur dalam pengaturannya khususnya pada aspek Pertanggungjawaban Pidana dengan harapan bisa melindungi Pancasila sebagai Ideologi dalam satu Negara, untuk itu segala upaya Deradikalisasi disusun dengan berbagai cara dan Model Pertanggungjawaban Pidana diatur lebih lanjut dalam aturan Hukum pidana. Penulisan Artikel ini menggunakan Metode secara Normatif dimana dalam penulisan ini melakukan penelusuran kepustakaan dengan memakai Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu beranjak dari aturan Hukum yang ada dan membangun suatu konsep dari Pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum juga penulisan ini memakai Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu dengan melakukan pendekatan dari berbagai Regulasi. Output dalam penulisan ini yaitu model Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP terbaru memunculkan polemik dikarenakan Delik yang dirumuskan khususnya Kejahatan terhadap Ideologi Negara masih memakai konsep lama dalam pengaturannya dan pengaturan dengan konsep lama tersebut sudah pernah dicabut, yang kedua Badan Pembinaan Ideologi Negara perlu memperluas tugasnya dalam membina warga negara, bukan saja bertanggungjawab terhadap presiden atas tugas-tugasnya akan tetapi BPIP perlu juga mengontrol arah kebijakan presiden dan jajarannya, karena peranan BPIP dalam hal itu sangat dibutuhkan mengingat persoalan Pancasila menyangkut hal Ihwal warga negaranya sehingga segala macam bentuk kebijakan terkait dengan negara dan warga negaranya yang bertolak belakang dengan Pancasila dapat diawasi dan ditindaki secara langsung oleh BPIP.
Peran Perdata Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Studi Pada Notaris di Wilayah Hukum Kota Malang) Sri Olawati Suaib; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.76

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan peran notaris pasca putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah dan menganalisis dan merumuskan bentuk tanggung jawab perdata notaris. dalam pembuatan akad nikah pasca putusan UU Tata Negara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah pada mulanya dapat dikonstruksikan pada saat atau sebelum pernikahan. Namun demikian, setelah putusan UUD, akad dapat dilakukan tidak hanya pada saat dan sebelum perkawinan, tetapi pada saat perkawinan, akad dapat dilakukan oleh suami istri yang takarannya tidak hanya berlaku bagi perkawinan campuran tetapi juga perkawinan. secara umum. Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan akad nikah pasca putusan pada hakekatnya sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menandatangani akad tersebut. Selain itu, bentuk tanggung jawab perdata notaris dalam membuat akad nikah menurut putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah, dalam hal pengaturan akad nikah, terbatas pada formalitas kontrak yang dibuat, sedangkan para pihak bertanggung jawab penuh terhadap isi dan esensi kontrak. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berhak secara tertulis atas kemauan dan persetujuan suami istri atas akad tersebut.
Menggagas Konsep Non-Conviction Based Asset For Feiture Dalam Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan Investasi Forex Ilegal Melki T. Tunggati; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.78

Abstract

Trading Forex banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu demi mendapatkan keuntungan dengan modus operandi yang beragam. Hal tersebut digambarkan oleh salah satu putusan pengadilan atas kasus investasi forex illegal, seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT.BDG atas kasus trading forex/binary option oleh Doni Salmanan. Menjadi permasalahan dalam putusan tersebut ketika semua asset hasil kejahatan Doni Salmanan dirampas untuk negara. Mekanisme pengembalian asset hasil kejahatan di Indonesia masih belum memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan menawarkan gagasan agar konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture diterapkan dalam pemulihan kerugian korban investasi forex illegal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum secara perskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture memiliki beberapa kelemahan akan tetapi konsep ini memilki banyak keunggulan yang mampu memberikan pemulihan kepada korban yang dirugikan akibat adanya investasi forex illegal secara berkeadilan. Penerapan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture perlu dibarengi dengan regulasi khusus, political will institusi, sosialisasi, adanya traktat serta perlu dibentuk badan khusus seperti Satuan Tugas Penanganan Aset Tindak Pidana (Satgas PATP)
Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Cindy Oktaviany Pepa; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.81

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan terorisme yang terjadi di Indonesia dan kebijakan yang ditempuh pemerintah guna memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terorisme telah menjadi salah satu persoalan dan tantangan global terbesar di abad ke-21. Transformasi individual dari radikal ke teroris merupakan bentuk gerakan sosial dengan banyak cabang tanpa ada organisasi induk (decentralized), terpecah-pecah dengan banyak cabang (segmentary) dan terjalin dalam sebuah jaringan (reticulate) organisasi tanpa organisasi induk dan cabang. Gerakan Islam radikal di Indonesia pada dasarnya adalah aktivitas kolektif yang bertujuan mengubah struktur sosial dan tatanan nilai di masyarakat. Aktivisme yang mereka lakukan merupakan hasil dari keretakan sosial dan/atau akibat pengalaman-pengalaman akan kesengsaraan, ketertindasan, dan penderitaan yang terjadi baik di level individu maupun kelompok. Untuk menjawab krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, kelompok Islam radikal menawarkan sebuah alternatif bahwa Islam adalah satu-satunya solusi. Dengan pemikiran tersebut, maka terorisme banyak bermunculan. (2) Sebagai upaya dalam pemberantasan terorisme pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan melalui instrumen hukum yang berada pada level nasional dan berbentuk undang-undang. Sementara dilevel regulasi pelaksanaan dibawah undang-undang, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya.
Impelementasi Program Legalitas Produk Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Karawang Relita Amelia
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.103

Abstract

Dewasa ini keberadaan umkm terutama di kota-kota besar khusunya di Kabupaten Karawang sedang merajela dipasaran. Dari tahun ke tahun jumlah pelaku umkm terus bertambah dan berinovasi. Hal ini tentu membuat pelaku umkm semakin bersaing dengan cara baik maupun dengan cara yang tidak baik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak pelaku umkm yang tidak memiliki legalitas pada produknya, karena menurut mereka untuk mengurus legilitas sulit dan membutuhkan biaya. Situasi ini yang membuat iklim usaha yang tidak kondusif dikalangan para pelaku umkm. Permasalahan ini sangat serius dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab kurangnya pelaku umkm yang mengurus legalitas produknya. Kurangnya anggaran untuk program legalitas produk umkm ini juga menjadi kendala dalam program ini berjalan.
Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat Irwan Polidu; Sri Nurnaningsih Rachman
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.116

Abstract

Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis masa jabatan kepala desa di dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serta untuk mengetahui revisi peraturan perundang-undangan, pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang periode masa jabatan kepala desa dalam perspektif masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kondisi yang nyata dilapangan yang kemudian disinkronisasikan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah kaidah hukum, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Periodisasi Perubahan Masa Jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Penelitian dilakukan untuk mencari informasi melalui penelusuran di lapangan tentang pandangan dan pendapat masyarakat mengenai Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo) apakan diterima dan afektiv jika disahkan dan diberlakukan dimasyarakat nantinya. Berdasarkan analisis artikel penelitian diatas adalah pemerintah tidak bisa serta merta melakukan revisi undang-undang desa nomor. 6 tahun 2014 terkhusus untuk pasal 39 mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam (6) tahun dan dapat dipilih secara demokrasi selama 3 kali, untuk dirubah menjadi Sembilan (9) tahun dan juga bisa dipilih selama 3 kali secara demokrasi, hal ini dinilai oleh masyarakat bahwa perubahan ini terlalu lama dan akan menuai berbagai macam problematika yang ada di pedesaan.
Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Dan Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Jufri Jufri
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.117

Abstract

The aim of this research is to find out and examine the public's understanding of notarial deeds and their functions; the role of Notaries in providing legal understanding to the public in understanding the law and their responsibilities in making notarial deeds in Pohuwato Regency. The research method used is normative law using a statutory approach and a conceptual approach. The existence of an authentic deed as written evidence plays an important role in every legal relationship in people's lives, in various economic activities, activities in banking, land, social activities, etc. The need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing in line with the growing demand for legal certainty in various economic and social relations, both at the national, regional and global levels. With an authentic deed, rights and obligations can be clearly determined, guaranteeing legal certainty and at the same time it is hoped that disputes can be avoided. As a public official, a notary is required to be responsible in carrying out his authority so that he can provide legal education to the public in accordance with the notary position law. The results of this research are (1) The role of Notaries in providing legal understanding to the public in understanding the law in relation to making notarial deeds is carried out by providing legal counseling to their clients, which can be divided into 2 (two) criteria, namely legal counseling followed by making the deed and legal counseling without being followed by making a deed. Legal counseling followed by making a deed is an inseparable unit; and (2) the notary's responsibility for authentic deeds made after the notary's position has ended or retired. This can be carried out by the authorized parties as long as the authentic deed has not been canceled by law within a period of 30 years from the date it was made by the Notary.
Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas Dalam Hal Mempertahankan Pasal 28e Ayat 3 Uud 1945 Irwan Polidu; Cindy Oktaviany Pepa
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.128

Abstract

The influence of non-governmental organizations/mass organizations in maintaining article 28e paragraph 3 of the 1945 Constitution: every person has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion. The aim of this research is to analyze the extent of the influence of non-governmental organizations/mass organizations in maintaining article 28e paragraph 3 of the 1945 Constitution. Every person has the right to freedom of association, assembly and expression in Indonesia today. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the research in writing the article above, it can be concluded that how important it is to maintain this country's constitution, with the existence of Law Number 17 of 2013 concerning social organizations, the public is clearly and legally free to express opinions in public in terms of safeguarding the unitary state of the Republic of Indonesia into a country that is advanced in terms of government administration, not only that, the community can exercise social control freely from remote areas to the central level without any further intervention and discrimination from irresponsible elements in this country.
Konsep Pidana Mati dan Pandangan Subjektif Hukum Terhadap Rentang Waktu Eksekusi Mati di Indonesia Mohammad Batu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.129

Abstract

The imposition of the death penalty by a judge on a death row convict is the heaviest sentence in convicting a defendant in court, the imposition of the death penalty is the fairest possible sentence. The aim of this research is to provide an overview of the concept of the death penalty and the legal subjective view of the time span for executions in Indonesia. The research method used is normative literature. The death penalty in Indonesia needs to be applied as the heaviest punishment given by the defendant or convict because the death penalty is the heaviest punishment and is a form of criminal law's firmness in law enforcement in Indonesia. Next, it is necessary to look at the time span after a death row convict receives a death sentence.
Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau dari Perspektif Pidana Dalam Hukum Positif Nazhif Ali Murtadho
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i1.135

Abstract

The main issues in Intellectual Property Rights are regarding legal protection, because Intellectual Property Rights are experiencing rapid development. Because IPR is exclusively owned by the creator and the legal protection prevents violations of Intellectual Property Rights by other parties who are not authorized by criminal sanctions. Indonesia has ratified the TRIPs Agreement, through Law No. 7 of 1994 and the issuance of Law Number 32 of 2000 concerning Layout Design of Integrated Circuits that are able to protect as well as secure and enforce legal protection oh the rights of creators in this case are the exclusive. Rights of every person (designer). By using normative methods with data collection techniques through literature studies to examine primary legal materials including legislation, secondary legal materials include expert opinions. DTLST according to article 1 paragraph (2) is the creation of a three-dimensional layout design of various active components and partly or wholly related in an integrated unit, 3D circuit layout is to prepare an integrated circuit. And the term of DTLST protection is 10 years from the date of registration.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)