cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elfrida Ratnawati
Contact Email
globalisasi-hukum@trisakti.ac.id
Phone
+6221-5663232
Journal Mail Official
globalisasi-hukum@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No 1 Grogol, Gedung H, Lantai 1 Jakarta Barat 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Globalisasi Hukum
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 30475988     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Globalisasi Hukum menyediakan wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, temuan, dan pemikiran terbaru di bidang hukum. Dengan mempublikasikan artikel-artikel yang berkualitas dan terkini, Jurnal Globalisasi Hukum membantu menyebarkan pengetahuan hukum yang relevan dan penting bagi pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan mendorong pemikiran hukum yang berkualitas dan progresif, Jurnal Globalisasi Hukum membantu mengembangkan pandangan baru, solusi hukum yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, Jurnal Globalisasi Hukum dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Globalisasi Hukum terbit online secara berkala 2 kali dalam satu tahun pada setiap April dan Oktober setiap tahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
KETIDAKPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PATEN PENGETAHUAN TRADISIONAL: Legal Uncertainly Registration of Traditional Knowledge Patents Manurung, Susi Marlinda
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21910

Abstract

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersifat turun-temurun. Dalam perkembangannya terdapat pengetahuan tradisional yang dijadikan asal suatu invensi paten sehingga dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten mensyaratkan bahwa permohonan paten yang berasal dari pengetahuan tradisional wajib menyebutkan asal pengetahuan tradisional yang ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Saat ini pengelolaan pengetahuan tradisional dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun dari kegika lembaga tersebut belum ada yang diakui resmi oleh pemerintah untuk mengeluarkan penetapan suatu pengetahuan tradisional yang menjadi asal suatu permohonan pendaftaran paten. Apakah terdapat ketidakpastian hukum dalam pendaftaran paten tradisional. Dalam mengkaji kepastian hukum terhadap pendaftaran paten tradisional penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif.
VONIS BEBAS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2023/PN LBB: The Verdict of Freedom for the Crime of Abuse of a Between Child is Reviewed from Ruling Number 36/Pid.Sus/2023/PN LBB Shodiq, Muhammad Jafar
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21935

Abstract

Kehadiran anak dalam keluarga membawa kebahagiaan dan tanggung jawab bagi orang tua untuk melindungi kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Budi Satria divonis bebas menunjukan lemahnya pelaksanaan undang-undang perlindungan anak dan pentingnya penguatan penegakan hukum, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang minim saksi dan alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada asas legalitas berdasarkan perkara pada Putusan No. 36/PID.SUS/2023/PN/LBB. Kajiannya mencakup norma hukum sebagai acuan perilaku masyarakat. Perlindungan anak dari kekerasan seksual, khususnya oleh ayah kandung membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan tambahan kepada pelaku. Karena alat bukti dinilai secara memadai, vonis bebas pelaku dianggap tidak sesuai. Perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang tua mereka perlu diperkuat karena celah hukum dan tantangan pembuktian sering menghambat keadilan. Perlunya revisi hukum, sosialisasi, dan kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
PENYELESAIAN KASUS PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN KONTRAK ( STUDI KASUS : PUTUSAN NO.145/Pdt.Sus- PHI/2023/PN.Jkt.Pst ): Settlement Of Cases Of Contract Employee Certificates Withholding (Case Study : Decision No.145/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Jkt.Pst) Pratiwi, Asturia Dyan
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23262

Abstract

This writing is done because there are often disputes regarding work agreements with clauses that force the diplomas of workers to be confiscated during the contract. The problem formulation is how to resolve industrial relations disputes based on Law No. 2 of 2004 concerning the resolution of industrial relations disputes. The type of research uses descriptive normative legal research. Secondary data is analyzed qualitatively. Concluding uses deductive logic. The study results indicate no regulations regarding the validity or otherwise of an employer withholding a worker's original diploma. A work agreement containing requirements regarding the retention of the worker's original diploma is permitted based on an agreement between the two parties referring to subjective conditions related to the agreement's validity, as stated in Article 1320 of the Civil Code. The existence of a diploma retention clause in a work agreement is a violation and is an unlawful act.
REGULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI PENELUSURAN TEKNIS IMPOR OLEH LEMBAGA SURVEYOR DI KAWASAN PABEAN NEGARA MUAT BARANG (PRE-BORDER AREA): Regulation on The Implementation of Technical Import Verification by Surveyor Agencies in The Pre – Border Area Febianti , Dianing Paramita
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23264

Abstract

This study discusses the regulations regarding the implementation of Technical Import Verification (VPTI) by Surveyor Agencies in customs areas of the country where goods are loaded, also known as the pre-border area. Findings of non-compliance in imported goods outside the customs area (post-border) indicate gaps in supervision, which impact the integrity of import data, supply chain security, and consumer safety and protection. This article highlights the functions and duties of a Surveyor Agency in the pre-border area, as well as the regulations and operational standards applied by the Agency in carrying out VPTI tasks. Using a legislative approach, this paper explores the process flow of VPTI implementation and the role of the Surveyor Agency within the customs area of the country where goods are loaded.
INOVASI BERKELANJUTAN KEBIJAKAN TOL LAUT DALAM MEMINIMALISIR DISPARITAS HARGA DI INDONESIA: Sustainable Innovations in the Sea Toll Policy for Reducing Price Disparities in Indonesia Wijaya, Eka
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23265

Abstract

To optimize the use of maritime transportation and reduce price disparities between Western and Eastern Indonesia, the government introduced the Sea Toll policy through Presidential Regulation No. 106 of 2015 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Sea Freight Transport. This policy aims to address price imbalances, particularly in Eastern Indonesia, which faces greater logistical challenges. This study uses a normative approach based on the analysis of existing documents and secondary data such as legislation, legal theories, and expert opinions. The findings indicate that the Sea Toll program, since its launch in 2015, has significantly reduced the prices of basic goods in Eastern Indonesia by up to 30%. However, to achieve more optimal price equalization, improvements are still needed in local distribution, strengthening the local logistics ecosystem, increasing return cargo loads, and developing equitable port infrastructure.
KEMELEKATAN HAK EKONOMI AHLI WARIS TERHADAP KARYA DARI PENCIPTA YANG TELAH MENINGGAL DUNIA: Legal Attachment of Economic Rights to Heirs in Relation to the Intellectual Works of Deceased Creators Mayangsari, Fitria
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23266

Abstract

Upon the death of an individual, their legal rights and obligations do not extinguish but are transferred to their heirs in accordance with prevailing inheritance laws. In the Indonesian legal system, inheritance is governed by a pluralistic framework that incorporates both religious and civil law. Copyright, as an exclusive right granted to creators over their original works in the fields of art, literature, and science, is recognized as inheritable property. Despite its intangible nature, copyright possesses economic value and is therefore classified as part of the deceased’s estate. Conflicts often arise among heirs concerning the division and control of copyrighted works, particularly in sectors such as the music industry, which play a vital role in Indonesia's cultural and economic landscape. This study addresses two central research questions: (1) To what extent do economic rights remain attached to a creator’s work posthumously? and (2) What legal protections are afforded to heirs with respect to these economic rights? The findings reveal that economic rights associated with copyrighted works constitute intangible assets within the broader category of intellectual property. These rights are automatically transferred to the legal heirs upon the death of the creator, as stipulated by Indonesia’s Copyright Law (Law No. 28 of 2014) and relevant inheritance law, without necessitating any additional legal formalities. Consequently, copyright is legally recognized as a valid object of inheritance, enabling heirs to exploit, assign, or derive economic benefits from the work. Establishing clear and consistent legal frameworks for the inheritance of copyright is crucial in ensuring legal certainty and safeguarding the rights of heirs, thereby preventing potential disputes.
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE: PERBANDINGAN EFISIENSI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DAN SINGAPURA: Business Dispute Resolution through Arbitration: A Comparative Study of the Enforcement Efficiency of Arbitral Awards in Indonesia and Singapore Silaban, Kenjiro Adriano
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23267

Abstract

The purpose of this essay is to compare the effectiveness of Singapore's and Indonesia's enforcement of arbitral awards. The main problem is the procedural obstacles that both jurisdictions' arbitration-based dispute settlement processes face. This article answers the following legal questions: what factors affect the execution of arbitral award enforcement in Indonesia and Singapore, and why Indonesian parties typically choose the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) over the Indonesian National Arbitration Board (BANI) for arbitral disputes. Using a normative legal method, this study supports the secondary legal framework with primary legal materials such the 1958 UNCITRAL Model Law, the Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Resolution Act (AAPS), the BANI Arbitration Rules, and legal periodicals. According to the article's conclusion, Indonesian parties favor SIAC as an arbitration venue because of its more effective enforcement and procedural procedures. However, because arbitrators may not fully comprehend Indonesian law, this choice could result in misunderstanding. Furthermore, because there is less judicial interference, no necessity to record arbitral awards with the local court, and few grounds for annulment under Singaporean law, the implementation of arbitral awards in Singapore is more feasible than in Indonesia.
EVALUASI KLAIM OVERHEAD PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM TEORI HUKUM KONTRAK: Evaluation of Overhead Claims in Construction Works within the Framework of Contract Law Theory Huda, Royan Miftahul
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23316

Abstract

The construction contract for the 500 kV Tanjung Jati – Tx (Ungaran – Pedan) Extra High Voltage Transmission Line (SUTET) is a multi-year agreement that was signed in 2011. However, the actual commencement of work was delayed until the end of 2016 due to late land handover by the Procuring Entity to the Contractor. As a result of this delay, the Contractor encountered significant cash flow difficulties in executing the construction activities. Consequently, the Contractor submitted an overhead claim to the Procuring Entity, despite the fact that the original contract—recognized as the highest governing document—did not explicitly provide for such a claim. This study aims to analyze and evaluate the overhead claim within the context of construction work, based on contract law theory and the applicable regulatory framework in Indonesia. The findings are expected to assist Procuring Entities in addressing contractual issues related to overhead claims more effectively.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN SMG TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. NUSANTARA SINERGI LOGISTIK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR: Analysis Of Decision Number 26/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN SMG Regarding The Bankruptcy Petition Against PT. Nusantara Sinergi Logistik Filed By A Creditor Utomo, Prihady
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23317

Abstract

Bankruptcy reflects a debtor’s inability to fulfill debt payment obligations to more than one creditor, “as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law”. The bankruptcy petition procedure is formal in nature, and the judge is obligated to grant the petition if there is simple evidence that the requirements have been fulfilled. However, in practice, there are cases where bankruptcy petitions are rejected, such as in the dispute between the creditors and PT. Nusantara Sinergi Logistik. The issue arises whether the relatively small amount of debt can serve as a valid reason to reject a bankruptcy petition and whether such a decision reflects the principle of justice. This research is normative in nature with a descriptive approach, utilizing secondary data and analyzed qualitatively. The research results indicate that if a debtor has more than one creditor and is unable to repay debts that have matured and are collectible, then bankruptcy can be granted “based on Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law”. The use of a "small amount" of debt as the basis for rejection has the potential to violate the principle of justice for creditors and to weaken legal protection over legitimate claims.
KETIDAK SELARASAN ATURAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS TERHADAP BADAN USAHA MILIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN: Inconsistencies in the Regulation of Special Mining Business Permit Allocation to Business Entities Owned by Religious Community Organizations Simangunsong, Anggiat Binsar Simangunsong
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23318

Abstract

In the history of mining management in Indonesia, the government first opened the opportunity by granting Special Mining Business License Areas (WIUPK) to business entities owned by religious mass organizations. This article's study shows that there is no regulation in  Law Number 3 of 2020 concerning the amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (“Law Number 3 of 2020”) and the Omnibus Law Number 11 of 2020 (“Job Creation Law”) regarding the granting of WIUPK to Business Entities Owned by Religious Mass Organizations (Business Entities of Religious Organizations). However, Government Regulation Number 25 of 2024 (GR Number 25 of 2024), which amends Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the implementation of coal mining activities, provides for the granting of WIUPK to Religious Mass Organizations. This government policy raises serious questions regarding the inconsistency between the laws and the implementation of WIUPK granting to business entities of religious organizations, as well as the legal basis for granting WIUPK to religious mass organizations, especially since, in the legal hierarchy, such provisions are not aligned. This misalignment may lead to negative implications in the implementation of the regulation and set a poor precedent for the granting of WIUPK for both mineral and coal commodities. This study also employs normative legal methodology using two approaches: the conceptual approach and the statute approach. Therefore, it is important to ensure consistency across all levels of regulation, from the highest-ranking laws to the implementing regulations, so that legal enforcement can be carried out effectively.

Page 4 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Globalisasi Hukum