cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elfrida Ratnawati
Contact Email
globalisasi-hukum@trisakti.ac.id
Phone
+6221-5663232
Journal Mail Official
globalisasi-hukum@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No 1 Grogol, Gedung H, Lantai 1 Jakarta Barat 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Globalisasi Hukum
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 30475988     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Globalisasi Hukum menyediakan wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, temuan, dan pemikiran terbaru di bidang hukum. Dengan mempublikasikan artikel-artikel yang berkualitas dan terkini, Jurnal Globalisasi Hukum membantu menyebarkan pengetahuan hukum yang relevan dan penting bagi pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan mendorong pemikiran hukum yang berkualitas dan progresif, Jurnal Globalisasi Hukum membantu mengembangkan pandangan baru, solusi hukum yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, Jurnal Globalisasi Hukum dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Globalisasi Hukum terbit online secara berkala 2 kali dalam satu tahun pada setiap April dan Oktober setiap tahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
REKONTRUKSI ATURAN TENTANG SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP ATAS TANAH YANG TERKONTAMINASI MINYAK: Reconstruction Of The Rules On Environmental Disputes Over Oil-Contaminated Land Suharja, Mohamad
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21424

Abstract

Whereas environmental disputes are suspected to occur in areas where there are mining activities, etc., so that the Government is appropriate and supervises the resolution of environmental disputes. Whereas the legal regulations for environmental settlement before the Claimants file an environmental lawsuit, based on the Ministerial Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Concerning Procedures for Managing Complaints of Alleged Environmental Pollution and/Or Destruction and/Or Forest Destruction ("Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1 /3/2017"), which in essence, claimants who are suspected of environmental pollution having occurred are obliged to make a complaint either directly or indirectly, but according to the author, many people still don't know about the information for making a complaint based on the Minister of Environment and Forestry Regulation. So the role of the government is needed to socialize these regulations. Then many people in the community are trying to directly file an environmental lawsuit with the relevant District Court, either a lawsuit for compensation or a lawsuit for environmental restoration, which is clear and evident that the community has not complied with the procedures for resolving environmental disputes based on the relevant legal regulations, which the community must make a complaint first, either directly or indirectly. So, according to the author, many parties suffer losses due to ignorance regarding environmental settlement procedures, both entrepreneurs and society. So according to the author, the Government, especially the Ministry of Environment and Forestry, needs to carry out outreach to the community, especially to people who live or whose business activities are close to mining activities, so that the community knows the correct steps if it is suspected that environmental pollution has occurred, so that it becomes a serious problem. which results in the environment being polluted and posing a threat to the survival of flora and fauna, as well as causing both material and immaterial losses to the community.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BISNIS WARALABA (FRANCHISE): STUDI KASUS SEAFOOD MAS BR CAB. II WILAYAH KOTA DEPOK: Franchise Business Dispute Resolution: Case Study of Seafood Mas BR Cab. II Depok City Area Sartika, Indah Yuli
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21425

Abstract

Franchising is becoming a phenomenal business model in global business in various industrial sectors, such as food, retail, and services. By utilizing brands and concepts that have proven successful and obtaining operational and management support from franchisees in practice, this business model is not free from various risks and problems. One of the problems faced is the potential for the parties to default because it is not in accordance with the agreed results. This paper aims to identify and analyze dispute resolution if there is a dispute on both franchise parties. The study's findings revealed that, beyond the initial conclusions, the Civil Code there are several rules underlying legal protection related to the franchise business, but the author suggests making preventive efforts by prioritizing out-of-court settlements such as mediation with deliberation to reach consensus.
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI TRANSPORTASI UMUM BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Criminal Acts of Sexual Harassment That Occur in Public Transportation Based on Law No. 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence Siahaan, Sahala MPH
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21898

Abstract

Pelecehan seksual banyak terjadi di ruang terbuka dan tempat-tempat umum, ternyata pelecehan seksual banyak juga terjadi di moda transportasi umum. Oleh sebab itu, keamanan dan kenyamanan di moda trasnportasi umum harus ditingkatkan, karena banyak warga masyarakat yang menggunakan transportasi umum untuk keperluan bekerja, ke sekolah dan lain-lainnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Pencegahan pelecehan seksual sudah harus dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa transportasi umum, penyedia jasa transportasi umum dan pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap wanita di moda transportasi umum. Perlindungan khususnya kepada wanita sebagai pengguna moda transportasi umum harus menjadi prioritas, supaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi umum, agar tidak terjadi lagi pelecehan seksual di trasnportasi umum di kemudian hari.
REGULASI KONFLIK KEPENTINGAN DI ERA DISRUPSI: TANTANGAN DAN URGENSI PEMBAHARUAN DI INDONESIA: Regulations on Conflicts of Interest In The Era of Disruption: Challenges and Urgency of Reform in Indonesia Wijayanto, Budi Tri
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21899

Abstract

Regulasi konflik kepentingan di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Namun, kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan baru yang membuat regulasi ini kurang efektif dalam mendeteksi konflik kepentingan yang kompleks. Penelitian ini mengidentifikasi tiga aspek utama yang perlu diperkuat: penguatan kerangka regulasi digital untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan; implementasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan lebih dini; dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan konflik kepentingan. Dengan mengadaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi, diharapkan regulasi ini dapat lebih responsif dan efektif. Berdasarkan analisis kualitatif dari berbagai literatur dan laporan, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan regulasi sangat mendesak untuk mengatasi kasus penyalahgunaan yang meningkat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan data digital. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, termasuk keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi modern dalam pengawasan, regulasi konflik kepentingan dapat ditingkatkan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas di sektor publik dan swasta di Indonesia. Pembaruan regulasi yang adaptif diharapkan tidak hanya melindungi kepentingan publik, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan di era disrupsi digital.
ADAT KAWIN TANGKAP MASYARAKAT SUMBA SEBAGAI BENTUK NYATA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN: Bride-Napping Tradition by Sumbanese as A Real Form of Sexual Violence Against Woman Juliani, Wenny
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21900

Abstract

Kawin tangkap pada Masyarakat Sumba merupakan salah satu praktik tradisional yang masih terus dilakukan dan dilestarikan hingga saat ini. Sesungguhnya, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku, kawin tangkap mengandung nilai filosofis yang tinggi dan luhur, namun pada kenyataannya kebudayaan ini seringkali dilakukan secara salah kaprah dan tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya berujung menjadi tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan yang menjadi korban praktik kawin tangkap salah kaprah. Untuk itu, penulisan ini ingin mengkaji dan menguraikan bagaimana suatu tradisi yang bernilai luhur tinggi berubah menjadi tindak kejahatan ketika dilakukan secara bertentangan dengan norma adat. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif deskriptif yang bersumber dari data kepustakaan. Pada akhirnya, segala budaya dan tradisi yang ada di masyarakat patut kita hargai dan sayangi agar terus lestari sebagai jati diri bangsa dan negara, namun jangan sampai atas nama tradisi dan budaya, justru menyebabkan kerugian dan kericuhan di masyarakat. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah salah satu produk hukum yang bisa dijadikan dasar dan semangat untuk terus memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan, khususnya bagi perempuan-perempuan di tanah Sumba yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan norma dan ketentuan adat yang berlaku.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP GENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022: Crime Of Sexual Violence Against Gender Based On Law Number 12 Of 2022 Salsabilla, Azra
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21902

Abstract

Tindakan kekerasan seksual berbasis gender telah menjadi masalah sosial Hal yang telah ada sejak masa lampau dan sekarang semakin berkembang. Peningkatan kasus kekerasan seksual terkait gender semakin terlihat, baik dari segi jumlah, jenis, maupun metode yang semakin bervariasi. Peraturan mengenai Kejahatan Pelanggaran seksual, merupakan suatu tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dengan melibatkan perilaku seksual tanpa persetujuan, hingga saat ini masih dianggap membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam terkait definisi dan detail dari kekerasan seksual, serta belum ini menyatakan bahwa meskipun perlindungan yang memadai telah diberikan kepada korban, namun aspek gender dalam penanganannya belum sepenuhnya diperhatikan. Menurut UU TPKS, berbagai bentuk kekerasan seksual terkait gender dijelaskan dengan jelas, termasuk Tuntutan yang dimiliki oleh individu-individu yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut, namun untuk penerapannya masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap gender setiap tahunnya. Dibutuhkan adanya komitmen yang kuat oleh penegak hukum untuk melaksanakan Undang-Undang TPKS serta adanya peraturan yang mengatur pelaksanaannya sangat penting untuk mendukung efektivitas UU TPKS.  
AUDIT INVESTIGASI PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI: Investigation Audit of State Financial Loss Evidence by The Audit Board of Indonesia in Corruption Case Investigation Andini, Siska Dwi
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21903

Abstract

Corruption is the main cause of state losses in managing state finances. According to ICW, there were 791 corruption cases in 2023, a 26.8% increase over 2022. There is no denying that the law enforcement activities conducted in investigative audits by APH and BPK together are inextricably linked to the disclosure of corruption cases. Since the duration of investigative audits varies widely, APH frequently decides to work with BPKP and the Inspectorate to coordinate investigative audits in order to determine state losses. The research was conducted using empirical legal methods, and the aim was to explain the investigative audit procedures carried out by BPK and the obstacles that exist in performing investigative audits. The research results show that BPK investigative audit refers to BPK Regulation Number 1 of 2020 and BPK RI Decree Number 2/K/I-XIII.2/4/2020. However, to overcome obstacles in obtaining sufficient and reliable evidence to prove state/regional losses, alternative procedures were developed for implementation, also using the Big Data Analysis system and the Digital Forensic Laboratory. BPK is expected to be able to standardize audit procedures, particularly alternative procedures, into technical guidelines and implementation instructions in order to further develop the accomplishments of investigative audits. Additionally, BPK is expected to fully support investigative audit-related resources in order to ensure quality and dependability of audit results.
PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG MELALUI LEMBAGA ARBITRASE DAN PENGADILAN NEGERI: Comparison Of Trade Secret Dispute Resolution Through Arbitration Institutions And State Courts. Anriyani, Dian
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21905

Abstract

Penelitian terhadap jurnal ini yang berjudul "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Melalui Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Negeri” Pokok permasalahan dalam jurnal ini yaitu Bagaimana Penyelesain sengketa Rahasia Dagang melalui arbitrase dan dibanding melalui penyelesain sengketa Rahasia Dagang dengan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang diaplikasikan yakni hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan pada penulisan ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum pada undang-undang yang mengulas tentang mengenai perbandingan penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui lembaga arbitrase dan pengadilan negeri . Simpulan penulisan jurnal ini apabila melihat pola penyelesaian dalam pelanggaran rahasai dagang yang efektif adalah melalui arbitrase karena bersifat final dan binding.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO. 629/PDT/2023/PT.DKI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI DI FACEBOOK: Analysis of DKi Jakarta High Court Ruling No. 629/Pdt/2023/PT.DKI on Personal Data Leakage on Facebook Herianto, Fandy
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21906

Abstract

Kasus konkret kebocoran data digital yang berkaitan dengan publik pernah menimpa Facebook. Pada awal tahun 2018, tersiar kabar bahwa sekitar 1,1 juta data warga negara Indonesia yang tercatat di Facebook diduga digunakan tanpa izin. Informasi sensitif yang terekspos dan dijajakan mencakup detail identitas kependudukan, nomor kontak, serta foto pribadi. Perusahaan media sosial itu dituduh tidak memberitahu dengan tepat kepada para penggunanya bahwa informasi tentang profil mereka bisa diperoleh dan juga disimpan oleh Cambridge Analytica yang berkantor pusat di London. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan tujuan penelitian ini dibuat untuk mengkaji serta menganalisis penerapan Pelindungan Data Pribadi didalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 629/Pdt/2023/PT. DKI.
PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP BARANG DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA: Legal Protection of Intellectual Property for Famous Trademarks for Goods in E-Commerce Transactions In Indonesia Jessica
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21908

Abstract

Sistem perdagangan e-commerce merubah prilaku konsumen yang mana dalam melakukan transaksi konsumen akan cenderung menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih barang yang hendak dibelinya. Minimnya interaksi antara konsumen dan produsen secara fisik dalam e-commerce memungkinkan adanya pelanggaran atau kekeliruan merupakan fokus utama yang memerlukan penanganan lebih dalam. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum dalam melangsungkan transaksi e-commerce salah satunya yaitu melalui perlindungan kekayaan intelektual khususnya merek. Dalam perlindungan merek terdapat perlindungan khusus terhadap merek terkenal. Melalui merek terkenal dalam transaksi commerce diharapkan dapat mengurangi terjadi pelanggaran terhadap barang yang diperdagangkan. Selain itu, Dengan adanya perlindungan khusus terhadap merek terkenal diharapkan dapat membuat pelaku kecurangan berhati-hati dalam memperdagangkan barang yang memiliki kriteria merek terkenal.

Page 3 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Globalisasi Hukum