Articles
154 Documents
<![CDATA[Tahlil Indonesia: Solusi Penyatuan Masyarakat Lintas Kelas ]]>
<![CDATA[Anilla Febriaty Hermanda]]>;
<![CDATA[M. Rudi Habibie]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.71
<![CDATA[Tahlil is one of the traditions and cultures of the Indonesian people organized to commemorate the death of a person. This article dissects the benefits and meaning of tahlil to society. Inter-class sentiments within society that occur can be unified through the implementation of tahlil tradition. That is in line with hegemonic analysis which holds that leadership in a group needs awareness to care for one another. The tradition of tahlil has succeeded in uniting the class in society. Classes are formed from social status, occupation, ownership, and so forth. Religious awareness is also awakened through tahlil with the concept of monotheism that is in line with the principle of Belief in the One Supreme God. Besides, tahlil also awaken social awareness of society across the classroom by sitting and eating together, so it can grow the attitude of sympathy and empathy. Tahlil merupakan salah satu tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang diselenggarakan untuk memeringati kematian seseorang. Artikel ini membedah manfaat dan makna tahlil terhadap masyarakat. Sentimen antar kelas di dalam masyarakat yang terjadi dapat disatukan melalui pelaksanaan tradisi tahlil. Hal tersebut sejalan dengan analisis hegemoni yang berpandangan bahwa kepemimpinan dalam sebuah kelompok membutuhkan kesadaran agar saling peduli. Tradisi tahlil telah berhasil menyatukan kelas di dalam masyarakat. Kelas tersebut terbentuk dari status sosial, pekerjaan, kepemilikan, dan lain sebagainya. Kesadaran religius juga terbangun melalui tahlil dengan konsep monoteismenya yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, tahlil juga membangkitkan kepedulian sosial masyarakat lintas kelas dengan cara duduk dan makan bersama, sehingga dapat tumbuh sikap simpati dan empati.]]>
<![CDATA[Reaktualisasi Nilai Kearifan Lokal Kepemimpinan Melayu untuk Mewujudkan Sistem Politik yang Demokratis dan Bermartabat ]]>
<![CDATA[Muhamad Zakwan Anshori]]>;
<![CDATA[Ayu Atika Rahmi]]>;
<![CDATA[Siska Dyah Nurrahmawati]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.72
<![CDATA[Local wisdom in leadership is a local genius spirit that has the meaning that with knowledge, cleverness, wisdom in making decisions by deepening the tradition that has been embedded in the culture as a representation of the existing problems. This study illustrates a re-actualization of the local wisdom of Malay leadership to create a democratic and dignified political system in Indonesia and to address the endless problems of the political system in Indonesia. Excavation of local wisdom values Malay leadership is expected to be a solution to overcome the dynamics of society with a high level of plurality by giving the character not just promise , giving priority to common interests rather than personal interests, giving exemplary, faithful life in the strengthening of legal and potlitical culture for the realization of constitutional values in accordance with the ideals of Indonesian democracy. Kearifan lokal dalam kepemimpinan merupakan spirit local genius yang memiliki makna bahwa dengan pengetahun, kepandaian dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dengan mendalami tradisi yang telah tertanam dalam budaya tersebut sebagai representasi dari permasalahan yang ada.Penulisan ini menggambarkan tentang sebuah pengaktualisasian kembali nilai kearifan lokal kepemimpinan Melayu untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dan bermartabat di Indonesia serta untuk menjawab permasalahan sistem politik di Indonesia yang tidak ada habisnya. Penggalian nilai-nilai kearifan lokal kepemimpinan Melayu diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi dinamika masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi dengan memberikan karakter yang tidak sekedar mengumbar janji, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, memberikan keteladanan, kehidupan yang beriman dalam penguatan budaya hukum dan politik demi terwujudnya nilai-nilai konstitusi sesuai dengan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[Konstruksi Kyai pada Paham Nasionalis Santri Melalui Syair “Shalawat Indonesia” ]]>
<![CDATA[Irvan Hardiansyah]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.74
<![CDATA[KH.Marzuki Mustamar created Indonesian shalawat as one of media revealing the effort to maintain sense of nationalism. The research question is how the KH.Marzuki Mustamar’s nationalism concept and the purpose (ambition and desire) implied in Indonesian shalawat. The aims of this research are how the researcher describes the nationalism concept of KH.Marzuki Mustamar and how the researcher gets the meaning of Indonesian shalawat. The method of research is narative qualitative approach. Next, the data analysis uses Miles and Huberman which is composed from reduction, presentation and conclusion. KH.Marzuki Mustamar has four basic reasons why someone must preserve and fight for Indonesia. First, the National Heroes fight for Indonesia’s freedom. Then, we must appreciate our praiseworthy heroes and fighters. Third, Indonesian can get their right of freedom after struggling on enemies. Last, according to KH.Hasyim Asy’ari’s fatwa which stated appreciating and defending Indonesia country is a must. KH.Marzuki Mustamar menciptakan shalawat Indonesia sebagai media mempertahankan rasa nasionalisme. Rumusan masalah: bagaimana nasionalisme KH.Marzuki Mustamar, dan makna (cita-cita dan harapan) yang terkandung dalam Shalawat Indonesia. Fokus penelitian yaitu bagaimana peneliti mendeskripsikan konsep nasionalisme KH.Marzuki Mustamar dan mengetahui makna shalawat Indonesia. Jenis penelitian adalah naratif. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. KH.Marzuki Mustamar mempunyai empat alasan dasar mengapa seseorang harus mencintai dan membela negara Indonesia. Pertama, negara Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan. Kedua, harus menghargai jasa para pahlawan dan pejuang. Ketiga, dengan merdeka masyarakat Indonesia bisa bebas dari penjajah. Keempat, sesuai fatwa KH.Hasyim Asy’ari bahwa mencintai dan membela negara Indonesia adalah hukumnya wajib.]]>
<![CDATA[Konflik Diskresi Presiden: PERPPU ORMAS Nomor 2 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Moh. Abduttawwab Lahny]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.75
<![CDATA[Discretion is a decision and or action determined and or performed by a government official to solve the concrete issues that faced in the government administration in terms of choice, non-regulating, incomplete or obscure laws and or government stagnation. It’s needed and appropriate when the state is in the event of a pressing inclination. to understand the reality there is a state crunch of a community organization that wants to change the ideology of the state, then the government or in this case represented by the President is entitled to enact government regulation in lieu of legislation (PERPPU) number 2 year 2017 as government discretion in crunch of Indonesia, which has been legalized of law about community organization. This discretion is removed based on the third Pancasila “the unity of Indonesia” and the 1945 Constitution which states that Indonesia is a state of law it means that a country that consist of law that guarantees justice to it’s citizens. Diskresi merupakan suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelengggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Adanya diskresi sangat diperlukan dan tepat saat negara berada dalam kegentingan yang memaksa. Membaca realita yang ada kini yaitu kegentingan negara terhadap suatu Ormas yang berinisiatif untuk merubah ideologi negara, maka pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Presiden) berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2017 sebagai diskresi pemerintah terkait kegentingan di Indonesia yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Diskresi tersebut dikeluarkan berlandaskan pada Pancasila sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan UndangUndang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penegakan Hukum dalam Mengurangi Kepemilikan Tanah Absentee demi Terwujudnya Keadilan Sosial ]]>
<![CDATA[Hairul Dharma Widagdo]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.76
<![CDATA[Distribution of agricultural land is closely linked to the landreform program. One of the objectives of this program is to increase the productivity of agricultural land. This is an effort of the Government in providing justice for the community in accordance with the purpose of the state. One of the aims of the state is to promote the common prosperity. This writing uses the type of empirical legal research with the approach statute approach and conseptual approach, which aims to explore the problem of absentee land that is rife owned by the community in several areas, especially in the city of Blitar. In addition, to provide solutions and preventive measures to overcome absentee land ownership. Distribusi tanah pertanian berhubungan erat dengan program landreform. Salah satu tujuan dari program ini adalah peningkatan produktifitas lahan pertanian. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach, yang bermaksud menggali permasalahan tentang tanah absentee sedang marak di beberapa daerah khususnya di Kota Blitar. Selain itu, guna memberikan solusi dan langkah preventif untuk mengatasi kepemilikan tanah absentee.]]>
<![CDATA[Normatifitas Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Penguasaan Negara dan Pemenuhan Hak bagi Masyarakat Adat ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Galib]]>;
<![CDATA[Alwi Alu]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.77
<![CDATA[Article 33 of the constitution of the Republic of Indonesia 1945 as the juridical foundation of natural resources management by the state mandates that the management of natural resources is intended for the greatest prosperity of the people. The customary law community which is part of the people has been recognized in the constitution. However, such recognition becomes a dilemma when speaking of the management of natural resources especially in areas of customary territory (ulayat). Various conficts in the field of natural resources beetwen indigenous peoples and government (state) and companies (investor) interesting to be observed. This study attempts to explore and explain the discourse of state control and the fulfillment of indigenous peoples’ right related to the management of natural resources in the prevailing laws and regulations. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yuridis pengelolaan sumber daya alam oleh negara mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya alam tersebut diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari rakyat selama ini memang masih diakui eksistensinya di dalam konstitusi. Namun, pengakuan tersebut menjadi dilematis ketika berbicara pengelolaan sumber daya alam, terlebih yang dilakukan dalam cakupan wilayah adat (ulayat). Berbagai konflik di bidang sumber daya alam antara masyarakat adat dan pemerintah (negara) ditambah keterlibatan perusahaan (investor) selalu menarik untuk dicermati. Penelitian ini mencoba menggali dan menjelaskan diskursus penguasaan negara dan pemenuhan hak masyarakat adat terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Ambivalensi Subculture Punk Malang: Potret Komunitas tanpa Atribut dalam Negara Pancasila ]]>
<![CDATA[Abd. Rahman Ambo' Dalle]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.78
<![CDATA[This article describes discrimination system process of Punk Malang subculture and the impact of identity negotiation which cause nomadic subjectivity in the implementation of Malang City Regulation. This research uses a ethnographic qualitative approach. Researchers uses the ethnographic approach due to examine the Punk Malang community from the perspective of group behavior and daily social life within the Pancasila state. The results of this research, the researcher found that some impacts of negotiation and the influences of the system. That is, first, not affected by the policy, at least seen from sticking to the attributes in the formal and non-formal environment, and still recognizing Punk ideologically. Second, the adaptation of Punk Malang in a limited way by not using attributes when they are in a formal place. Third, support and willing to disarm the attributes and behave like normal society. Last, Punk Malang ideologically will put off their identities while socializing with other people. Artikel ini menggambarkan bentuk proses sistem diskriminasi subculture Punk Malang dan dampak negosiasi identitas, sehingga mengakibatkan subjektivitas nomadik di tengah penerapan Peraturan Daerah Kota Malang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi dipilih karena peneliti meneliti komunitas Punk Malang dari perspektif perilaku kelompok dan potret kehidupan sosial sehari-hari dalam negara Pancasila. Dari hasil studi penelitian ini menemukan beberapa dampak negosiasi maupun pengaruh sistem, yaitu pertama, tidak terpengaruh kebijakan, setidaknya dilihat dari tetap memakai atribut di lingkungan formal maupun non formal, dan masih mengakui Punk secara ideologis. Kedua, beradaptasi secara terbatas dengan cara tidak memakai atribut ketika di tempat formal. Ketiga, mendukung dan bersedia melucuti atribut dan bersikap seperti masyarakat pada umumnya. Keempat secara ideologis mereka masih tetap Punk, namun juga dibarengi pelepasan atribut yang melekat pada diri komunitas Punk.]]>
<![CDATA[Pergeseran Bahasa dan Pemertahanan Bahasa-Bahasa Daerah (Studi Sosiolinguistik pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) ]]>
<![CDATA[Ayu Harly Utami]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v6i1.79
<![CDATA[Multilanguage competence nowadays becomes the significance part of society life. On the other hand, mastering many languages can affect many things like language shift. Local languages on certain area will disappear because the less intensity of the language users. Several factors of the language shift are moving into another place, the difficulties while learning local languages become one of reason. the decreasing of using dialect on local language reveals the society class of people. People who are in higher class position do not reveal their own dialects which cause the language shift. The bilingual or multilingual people can leave their mother tongue. Preserving the local languages is one of the way how to keep the local languages. Kemampuan dalam multibahasa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Tetapi beberapa hal akan pengaruh akibat semakin banyak penguasaan bahasa salah satunya ketika terjadi pergeseran bahasa. Bahasa lokal, bahasa pertama atau bahasa ibu dalam suatu wilayah masyarakat akan mengalami kepunahan karena berkurangnya intensitas penggunanya. Beberapa faktor seperti perkembangan teknologi komunikasi, bahasa kekinian, perpindahan dari suatu tempat ketempat yang lain (migrasi) ataupun alasan dengan sulitnya mempelajari bahasa lokal menjadi beberapa penyebab berkurangnya eksistensi bahasa daerah. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan ketika seseorang memiliki bahasa lebih dari satu (bilingual atau multilingual) suatu waktu mulai meninggalkan identitas bahasa yang lalu. Pemertahanan bahasa daerah atau bahasa lokal, hanya dapat terwujud dengan upaya melestarikannya.]]>
<![CDATA[Ekowisata: Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Alternatif Memajukan Perekonomian Masyarakat ]]>
<![CDATA[Anita Anestia]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v5i1.82
<![CDATA[Tourism hasmore implication to the development of economic globally. Expected tourism development is the tourism that has anenvironmental and conception. Ecotourism is development of tourism in accordance with the conditions and the potential of the localregion. So that, this ecotourism is a reflection of the government and the society discomfort in creating the concept of sustainable development of tourism which have resulted in community economic progress. Ecotourism emphasis on local community empowerment, accommodation and certification development. Ecotourism give many economic benefits that is progress to micro-macro economics, and economic value environment. Ecotourism advances the economyof community through increasing the employment field for local community to create independence and to increase the income. Pariwisata memiliki implikasi yang besar terhadap perkembangan ekonomi secara global. Pembangunan pariwisata yang diharapkan adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ekowisata merupakan pembangunan pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi daerah setempat. Sehingga, ekowisata ini merupakan refleksi atas kegelisahan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat. Ekowisata menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan akomodasi dan sertifikasi. Banyak manfaat ekonomi yang diperoleh dari ekowisata yakni memajukan ekonomi mikro, makro dan nilai ekonomi lingkungan. Ekowisata memajukan perekonomi masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat atau penduduk lokal sehingga menciptakan kemandirian dan meningkatkan pendapatan.]]>
<![CDATA[Menekan Kemiskinan Petani Pedesaan: Reorganisasi Petani Berdikari ]]>
<![CDATA[Irma Damayanti]]>
<![CDATA[ LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/lorong.v5i1.83
<![CDATA[Agriculture is one of the strategic sectors to growth up the national economic. The real contribution applied in supplying food commodity, employment absorption, and also as foreign exchange sources. Rural as an epicentrum of agriculture activity should also can increase the prosperity in every citizen, but in empirical reality show the opposite condition. Up till now, Agriculture just focus on how to increasing productivity to fulfill the Market’s needs without any increasing in farmer’s prosperity. Increasing of productivity without any effort in increasing of farmer’s prosperity being a problem that make in raising imbalance in their prosperity. So that, it’s need initiative form the farmer to make them do not depend on government policy. Reconstruction of organizational essential need to be developed to make “Petani Berdikari”. The strength of farmer’s organization will increase the farmer’s prosperity because the farmer’s organization backed up all of the farmer’s activity. Pertanian merupakan sector strategis untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Kontribusi nyata teraplikasikan pada penyediaan bahan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan juga sebagai sumber devisa Negara. Pedesaan sebagai episentrum kegiatan pertanian seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan setiap penduduknya, namun realita empiric menunjukkan hal yang sebaliknya. Pertanian selama ini terfokus pada bagaimana produktivitas dan pemenuhan kebutuhan pangan tanpa dibarengi dengan perhatian akan kesejahteraan petani. Tulisan ini mencoba merefleksikan bagaimana keadaan petani pedesaan. Peningkatan produktivitas yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakatnya menjadi permasalahan yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan manusianya. Oleh karenanya diperlukan inisiatif aktif petani agar tidak berpangku tangan pada kebijakan pemerintah. Rekonstruksi esensi organisasi petani perlu diupayakan agar terwujudnya petani berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Kuatnya organisasi petani akan meningkatkan kesejahteraan petani karena organisasi petani menanungi segala aktivitas pertanian petani.]]>
