cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 446 Documents
 40   41   42   43   44 
Peran Perhutanan Sosial dalam Reformasi Tata Guna Hutan di Indonesia A’isy Nasywa Rusmanto; Nadira Khalilah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2227

Abstract

Model pengelolaan hutan di Indonesia yang bersifat sentralistik telah berkontribusi pada kesenjangan akses dan sengketa tenurial. Perhutanan sosial diinisiasi sebagai instrumen hukum untuk mereformasi tata guna hutan dan mewujudkan keadilan akses bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Perhutanan Sosial menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial adalah kerangka hukum progresif untuk mengimplementasikan reforma agraria di sektor kehutanan. Namun, implementasinya terhambat oleh kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas di lapangan, terutama kegagalan sistemik dalam dukungan pasca izin. Temuan paling mengkhawatirkan adalah munculnya antinomi kebijakan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengancam kemajuan filosofis dan praktis program Perhutanan Sosial.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu dari Para Pihak Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian M. Diwani Adil Khuza
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2231

Abstract

A notary, as a public official, has the authority to create authentic deeds that have perfect evidentiary force. However, in practice, a deed may contain false information provided by the parties, potentially giving rise to legal disputes and liability for the notary. This study aims to examine the application of the precautionary principle by a notary and to analyze the notary's legal responsibility for deeds containing false information. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that the precautionary principle is applied through identity checks, document verification, and compliance with deed-making procedures in accordance with legal provisions. A notary is essentially only responsible for the formal truth of the deed, not the material truth of the parties' statements. However, if the notary is aware of or negligent regarding the existence of false information, the notary can be held accountable for administrative, civil, or criminal matters.
Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik Elektronik di Indonesia M Farrel Iwaldo
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2241

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pelayanan kenotariatan melalui konsep cyber notary. Di Indonesia, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah mengakui kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, namun penerapan akta autentik elektronik secara penuh masih menghadapi persoalan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum cyber notary dikaitkan dengan prinsip keautentikan akta, kehadiran para pihak, verifikasi identitas, tanda tangan elektronik, dan penyimpanan protokol notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber notary dapat dikembangkan sebagai mekanisme pendukung sertifikasi elektronik dan pelayanan administrasi digital, tetapi pembuatan akta autentik tetap harus memenuhi syarat formil dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hambatan utamanya meliputi disharmoni antara UU Jabatan Notaris dan regulasi transaksi elektronik, belum adanya standar teknis yang rinci, risiko keamanan siber, dan tantangan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan identitas elektronik, standar pengelolaan protokol digital, serta pembatasan yang tegas terhadap penggunaan konferensi video agar kepastian hukum, kepercayaan publik, dan perlindungan para pihak tetap terjamin.
Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Teknologi Informasi di Indonesia Sofia Ardila Puspita; Khoirunna Septia; Sirojul Haq; Dimas Pramodya Dwipayana
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2246

Abstract

Indonesia’s legal paradigm shifted after Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) was enacted to protect personal data as a constitutional right. With the enactment of this law, previously scattered sectoral regulations have been consolidated into a more structured legal system. The objective of this study is to examine how the PDPA strengthens the rights of data subjects and the obligations of data controllers; how effective information security audits using the ISO/IEC 27701 standard are in detecting system vulnerabilities; and how effective multi-stakeholder collaboration or the triple helix approach is in addressing data breaches. Qualitative descriptive analysis was used to examine the regulatory framework and its practical implementation. The study indicates that the PDP Act successfully strengthens the accountability of data controllers by establishing practical control mechanisms. Additionally, periodic security audits based on ISO/IEC 27701 have proven effective in translating legal standards into measurable technical metrics to mitigate the risks of penalties and data breaches. However, major issues such as a poorly functioning supervisory body, a public that lacks understanding of digital technology, and difficulties in coordinating sectoral regulations simultaneously remain significant obstacles to the implementation of this law. Furthermore, collaboration between the government, the IT industry, and academia has not yet been structured within a consistent framework. To ensure that Indonesia’s personal data protection ecosystem can function effectively and sustainably, it is necessary to strengthen institutional capacity and establish regular cross-sectoral coordination forums. This is despite the fact that several strategic initiatives, such as professional certification and curriculum integration, have already been launched.
Pencemaran Nama Baik Vs Kebebasan Berpendapat: Menakar Ulang Pasal Karet UU ITE Mina Marista; Elfara Yulyastia R.A.; Venna Dianggro; Dimas Pramoldya Dwipayana
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2249

Abstract

Perkembangan ruang digital di Indonesia memicu benturan yuridis antara perlindungan harkat dan martabat individu melalui delik pencemaran nama baik dengan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE sering menimbulkan perdebatan karena dianggap sebagai “pasal karet” yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan membuka peluang kriminalisasi terhadap kritik masyarakat di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE ditinjau dari prinsip kebebasan berpendapat serta mengkaji problematika penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.
Metode Istinbath dalam Konsep Kepemimpinan Politik dalam Islam Muhammad Rezky; Ibnu Afif; Kurniati Kurniati
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2251

Abstract

This study discusses the method of istinbath in the concept of Islamic political leadership and its relevance to the development of modern politics in Indonesia. Istinbath is understood as a process of deriving Islamic law from the Qur’an, hadith, ijma’, and qiyas in order to formulate leadership principles that are in accordance with Islamic values and societal needs. This research employs a qualitative approach with a library research method by examining primary and secondary sources, including fiqh siyasah books, scientific journals, and Islamic legal literature related to Islamic political leadership. Data analysis was conducted descriptively and analytically using normative, historical, and contextual approaches. The results show that the istinbath method plays an important role in shaping the concept of Islamic political leadership based on trustworthiness, justice, deliberation, and public welfare. In addition, the implementation of istinbath contributes to the creation of a democratic, participatory, and socially responsive system of government. The values of maqashid al-shari’ah also serve as the foundation for adapting Islamic leadership principles to contemporary political challenges. Therefore, the istinbath method is capable of presenting an adaptive, humane, and relevant concept of Islamic political leadership within the modern governmental system in Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Masroor Ahmad Alam
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2252

Abstract

concerning form of misuse is the dissemination of another person’s personal data without consent, including full names, home addresses, phone numbers, photographs, family identities, employment information, financial data, and screenshots of private conversations. This article aims to analyze the criminal regulation of perpetrators who disseminate personal data on social media and to formulate a proportional model of criminal liability from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This study applies normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials include the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law and its amendments, the national Criminal Code, the Criminal Adjustment Law, and Constitutional Court decisions concerning the review of the Personal Data Protection Law. The findings show that disseminating personal data on social media may qualify as unlawful disclosure or use of personal data belonging to another person. Criminal liability requires the fulfillment of legal subject, criminal act, unlawfulness, intent, capacity for responsibility, and the relevance of harm or potential harm suffered by the data subject. The Personal Data Protection Law provides a more specific basis for criminalization; however, its enforcement must consider proportionality, legitimate public interest, freedom of expression, and victim protection.
Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Modern serta Dampaknya terhadap Dunia Pendidikan Youris Pratama Djeri Yunanta; Adi Nugroho; M. Abyan Al Irsyad; Rifqy Tombak Matahari; Dimas Pramodya Dwipayana
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2255

Abstract

The development of Information and Communication Technology (ICT) has significantly impacted many aspects of life, including education. Digital innovations and internet access have facilitated information retrieval and communication, while also fostering more interactive, flexible, and creative learning experiences through digital media and virtual learning. However, the use of ICT also presents challenges, such as technological dependency, internet misuse, and disparities in access across certain regions. This article aims to explore the role of ICT in contemporary life and its positive and negative effects on education. Based on a literature review, the findings indicate that ICT enhances the quality of education and access to information. Nevertheless, the utilization of ICT must be balanced with digital literacy and adequate supervision to ensure its benefits are fully realized.
Analisis Faktor Penyebab Residivisme dan Efektivitas Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, Bali Ni Luh Ayu Diah Wulandari Sudiawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku; Si Ngurah Ardhya; I Komang Wiranata
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2257

Abstract

The rate of recidivism in the Singaraja Class IIB Correctional Institution (Lapas) is a serious challenge to the effectiveness of the correctional system in realizing restorative justice and social reintegration as mandated by Law Number 22 of 2022. This juridical-empirical research with a qualitative descriptive analytical approach aims to identify the factors that cause recidivism and evaluate the effectiveness of the coaching program that runs in Singaraja Prison. The results of the study show that recidivism in the North Bali region is driven by the accumulation of internal and external factors, with economic constraints, administrative requirements for SKCK in the formal work sector, social stigmatization in communal culture, and high levels of substance dependence in narcotics cases as the main triggers. From the institutional aspect, personality development programs based on Hindu local wisdom and independence development in the form of practical skills training have been running optimally in prisons. However, the effectiveness of the coaching decreased significantly after the inmates were released due to the absence of an integrated post-release care program. This failure to adapt requires strategic collaboration between prisons, local governments, and indigenous peoples to break the chain of repeated crime through labor distribution and inclusive social recovery.
Pengelolaan Limbah Tekstil Pada Usaha Perdagangan Kain:Studi Kasus Toko Kain Zainul Dalam PerspektifHukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Muhamad Septrian Ramadhani; Nur Qoilun
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2277

Abstract

The textile trading sector is a significant component in the national fashion and convection industry chain. Beyond its contributions to the local economy, fabric trading activities also generate solid waste in the form of fabric scraps, plastic packaging, and other textile residues that can pollute the environment if not managed systematically. This study examines textile waste management practices at Toko Kain Zainul, a fabric trading business established in 2019 that now operates two branches with approximately 27 types of textile fabrics. A qualitative descriptive method with a case study approach was used, supplemented by a juridical review of applicable environmental law frameworks. The findings indicate that Toko Kain Zainul partially applies the 3R principles (reduce, reuse, recycle), where fabric scraps are reutilized through redistribution to local artisans, while plastic packaging waste is sorted before disposal. The legal review reveals that the waste management practices align with the spirit of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, although implementation remains informal and has not been systematized within a standardized environmental management framework. This article emphasizes the need for integration between textile trading business practices and sustainable environmental responsibility.

Page 42 of 45 | Total Record : 446

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus Vol. 2 No. 6 (2025): Mei - Juni Vol. 2 No. 5 (2025): Maret - April Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari Vol. 2 No. 3 (2024): November - Desember Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Agustus Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik More Issue