cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 424 Documents
 38   39   40   41   42 
Tinjauan Komparatif Kinerja dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Negara Berkembang dan Negara Maju dalam Perspektif Transformasi Pembangunan Nasional Renanda Rakista; Tridita Muthia; Allyssa Rahma Safira; Boni Saputra; M. Fachri Adnan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2033

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan transformasi pembangunan nasional secara inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif kinerja dan implementasi program makan bergizi gratis di negara maju dan negara berkembang berdasarkan tinjauan literatur sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap 20 jurnal nasional dan internasional terbitan tahun 2020–2026 yang terindeks Scopus dan SINTA. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan aspek implementasi, pendanaan, pengawasan kualitas pangan, serta dampak program terhadap kesehatan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju seperti Jepang dan Belanda memiliki implementasi program yang lebih terintegrasi, didukung tata kelola yang kuat, infrastruktur memadai, dan sistem pengawasan pangan yang efektif. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Brazil masih menghadapi kendala distribusi, keterbatasan anggaran, dan kesiapan kelembagaan meskipun menunjukkan dampak positif terhadap pengurangan stunting dan peningkatan partisipasi pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis memerlukan sinergi kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berdaya saing.
Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Ricki Musliadi; Fidela Nur Aurelia; Meisa Rira Madhana; Zubel Delon Sawong Pakpahan; Endang Novita; Fazl Mawla Dini
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2055

Abstract

Penundaan berlarut merupakan bentuk maladministrasi yang dominan dikeluhkan masyarakat, termasuk di Provinsi Riau. Praktik tersebut mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara dan belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau terhadap kepatuhan penyelenggara layanan dalam melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penundaan berlarut di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor kepatuhan dan hambatan instansi terlapor. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data dari wawancara terstruktur, studi dokumentasi LHP, statistik pengaduan periode 2022–2024, dan observasi lapangan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 49 pengaduan penundaan berlarut selama 2022–2024, dengan 25 kasus atau 51% diselesaikan melalui pemenuhan tindakan korektif setelah terbukti mengandung maladministrasi. Penanganan laporan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melalui verifikasi, pemeriksaan substantif, dan monitoring kepatuhan. Efektivitas LHP dipengaruhi substansi hukum berupa lemahnya daya paksa dan ketiadaan sanksi eksekusi langsung; struktur hukum berupa keterbatasan SDM Ombudsman Riau; serta budaya hukum berupa rendahnya konsistensi aparatur mematuhi standar waktu pelayanan. Penguatan ketiga faktor tersebut secara simultan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Selain itu, sinergi dengan pengawas internal instansi diperlukan agar tindak lanjut LHP berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.
Problematika Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Cahyanti Febrianty; Kayla Zulkhaira Sembiring; Kurniati Kurniati
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2056

Abstract

This study discusses the problems of the shura principle in the governmental system in Indonesia. The principle of shura as a concept of deliberation in Islam has relevance to the democratic system implemented in Indonesia, particularly in decision-making processes that prioritize public participation. However, the implementation of the shura principle in governmental practices still faces various challenges, such as the dominance of political interests, oligarchic practices, weak representation of public aspirations, and the lack of orientation toward public welfare. This study aims to analyze the existence, implementation, and impact of the application of the shura principle in the Indonesian governmental system. The research method used is normative legal research with conceptual and statutory approaches. Data sources were obtained from the Qur’an, hadiths, legislation, as well as literature and scientific journals related to siyasah syar’iyyah and the Indonesian governmental system. The results show that the principle of shura has substantially been reflected in the Indonesian democratic mechanism, especially through representative deliberation and public participation. Nevertheless, its implementation has not run optimally due to the interests of political elites, corruption practices, and weak ethical values in governance. This condition has resulted in declining public trust in the government and the failure to establish a just government oriented toward public welfare. Therefore, strengthening the values of shura in the governmental system is necessary through increasing transparency, accountability, and public participation in policy-making processes.
Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora Malfa Calistaningtyas; Misdaliah Misdaliah; Atika Novianty; Luku Isa Ramadani; Claudio Gratiano Laga Kota; Eggy Rizki Fajari
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2057

Abstract

Domestic Violence is a criminal offense that remains a serious issue in Indonesia due to its significant impact on victims, families, and the social environment. One of the cases that attracted public attention was the domestic violence case involving Rizky Billar and Lesti Kejora, which was resolved through a Restorative Justice approach. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in resolving domestic violence cases and to examine its conformity with Indonesian criminal law provisions. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches supported by library research. The findings indicate that Restorative Justice emphasizes relationship restoration, offender accountability, and victim participation in the resolution process. This approach is not solely focused on punishment but also on restoring the losses suffered by victims and rebuilding social harmony. Furthermore, Restorative Justice provides an alternative mechanism for resolving certain criminal cases through peaceful settlement while considering the interests of all parties involved. However, its application in domestic violence cases must be carried out carefully and selectively to ensure victim protection and the achievement of justice, legal certainty, and legal benefit.
Tinjauan Pengelolaan Limbah Kain Perca Pada Home Industri Menurut Hukum Lingkungan Ophie Virginia; Nur Qoilun
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2061

Abstract

This study examines the management of textile waste from a home-based garment business, UD Mode Jahit, located in Taman District, Sepanjang Village, from the perspective of environmental law based on Law Number 32 of 2009, Law Number 18 of 2008, and Government Regulation Number 22 of 2021. The problem addressed in this research is the suboptimal management of textile waste, which has the potential to cause environmental impacts in residential areas. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results show that waste in the form of fabric scraps, threads, and mixed textile materials is partially reused or sold to collectors, while the remaining waste is temporarily stored, disposed of together with household waste, or burned in small quantities. This condition indicates that waste management has not been carried out in a planned and sustainable manner in accordance with applicable legal regulations. Therefore, increased awareness among business operators and the implementation of a more structured and environmentally friendly waste management system are required.
Analisis Persamaan pada Pokoknya Atas Nomenklatur Alfanumerik dan Implikasi Prosedural Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Sengketa Merek Otomotif Fitri Maharani Putri Wiratama
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2078

Abstract

The increasing use of alphanumeric designations in the automotive industry has raised legal challenges concerning trademark protection, particularly in determining substantial similarity between registered and subsequently used marks. This study examines the legal parameters for assessing substantial similarity in alphanumeric trademarks and analyzes the procedural implications of the Niet Ontvankelijke Verklaard decision in the dispute between Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) and PT BYD Motor Indonesia regarding the designation “M6”. The research aims to determine whether the use of “BYD M6” constitutes substantial similarity with BMW AG’s registered trademark “M6” and to evaluate the legal consequences arising from a judicial decision that does not examine the merits of the dispute. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Decision Number 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. The findings reveal that the designation “M6” fulfills the criteria of substantial similarity based on visual, phonetic, conceptual, and likelihood of confusion analyses. The addition of the corporate identifier “BYD” does not eliminate the dominant character of the designation “M6” as a product identifier. The study further finds that the Niet Ontvankelijke Verklaard decision does not resolve the substantive trademark dispute but creates procedural consequences that postpone legal certainty and delay the enforcement of trademark rights. This research contributes to the development of legal standards for assessing alphanumeric trademarks and highlights the need for clearer guidelines in resolving automotive trademark disputes in Indonesia.
Analisis Yurisprudensi terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Evan Jagar Lumbanraja; Gusti Bagus Raditya Aryasatya; Ilham Armanda Syahrul; Kallin Intan Ayanti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2081

Abstract

Premeditated murder is one of the most serious crimes against life because it is committed intentionally and preceded by careful planning. Consequently, Indonesian Criminal Code (KUHP) prescribes severe sanctions, including the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a maximum term of twenty years. In judicial practice, however, judges do not always impose the death penalty on perpetrators of premeditated murder, even when all legal elements of the offense have been proven beyond reasonable doubt. This phenomenon raises important legal questions regarding the judicial considerations underlying the imposition of life imprisonment and its conformity with sentencing objectives and the principle of proportionality. This study aims to analyze the judicial reasoning in imposing life imprisonment on perpetrators of premeditated murder and to examine the conformity of such decisions with sentencing theories in Indonesian criminal law. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches through the analysis of final and binding court decisions. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings reveal that judges base their decisions on the fulfillment of all legal elements of premeditated murder, the high degree of culpability of the offender, the significant social impact of the crime, and the need to protect society. Furthermore, the judges take into account developments in criminal law policy, humanitarian considerations, and substantive justice, leading them to refrain from imposing the death penalty. Life imprisonment is considered the most appropriate sanction because it accommodates the objectives of retribution, deterrence, and social protection in a balanced manner. Therefore, the imposition of life imprisonment in cases of premeditated murder reflects the application of the principle of proportionality and the combined (eclectic) theory of punishment within the Indonesian criminal justice system.
Critical Race Theory (CRT) dalam Filsafat Hukum: Konsep Dasar, Pengaruh Global, dan Implikasi Keberadaannya di Indonesia Sherny Denisa Sari; Kevin Ardian Liebher Wijaya
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2101

Abstract

Critical Race Theory (CRT) is one of the perspectives in legal philosophy that questions the neutrality of law and emphasizes how power can influence the process of law-making and law enforcement. This study aims to explain the main ideas and foundations of CRT, evaluate its impact on the development of legal thought globally, and examine the relevance of its application within the Indonesian legal framework. The research employs a normative legal research approach with a critical legal philosophy perspective. The research data were obtained through literature studies involving legislation, books, journal articles, and other academic sources. The analysis was conducted using three main concepts of CRT: interest convergence, intersectionality, and counter-storytelling. The findings indicate that CRT emerged as a critique of legal positivism, which tends to overlook social realities and systemic forms of injustice. Globally, CRT has been applied to examine various forms of discrimination and marginalization in different countries. In Indonesia, CRT is relevant as an analytical framework for understanding injustices experienced by vulnerable groups, including indigenous communities, religious minorities, women, and economically disadvantaged groups. This study concludes that a more inclusive, contextual, and substantively justice-oriented legal approach is needed to achieve fair legal protection for all members of society.
Kriminalisasi Korban dalam Penegakan Hukum Digital: Analisis Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Pemilik Kafe Bibi Kelinci Kopitiam dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Asas Ultimum Remedium Difa Safira Grahna Anjania; Ayu Ramadhani; Puspita Amelia Anjarwati; Ferdinand Pramudita Reyhan Surendra; Anggita Aziz Azahra; Neo Adhi Kurniawan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2102

Abstract

This article examines the legal phenomenon of victim criminalization in digital defamation cases, using the Nabilah O'Brien case as its primary focus. As the owner of Bibi Kelinci Kopitiam café, Nabilah initially acted as a crime victim who documented and publicized theft-related misconduct through social media CCTV footage. However, she was subsequently designated as a criminal suspect under Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Using normative juridical methods, this study analyzes the case through the lenses of restorative justice principles and the ultimum remedium doctrine. Findings indicate that the criminalization of this victim contradicts fundamental principles of legal justice, victim protection, and proportionality in criminal law enforcement. The study argues that restorative justice mechanisms represent a more appropriate and equitable resolution pathway for defamation cases arising from legitimate acts of self-documentation in digital spaces.
Mencari Kepastian Hukum dan Keadilan: Dilema Penahanan dalam Proses Pidana Firmansyah Firmansyah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2111

Abstract

Detention is one form of coercive measure given by law-to-law enforcement officers to ensure the smooth running of the criminal justice process. On one hand, detention is necessary to make sure that suspects or defendants do not flee, destroy evidence, or repeat the criminal act. However, on the other hand, detention can also potentially restrict human rights, especially the right to freedom and the presumption of innocence. This situation creates a dilemma between the need for legal certainty and the demand to achieve justice. This article aims to analyze the implementation of detention in the criminal process in Indonesia and examine how a balance between legal certainty and justice can be achieved. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. Research results show that even though the detention regulations in the Criminal Procedure Code (KUHAP) provide a clear legal basis, the practice of detention still faces various issues, such as the tendency for excessive use of detention and the suboptimal mechanism for supervising law enforcement officials' actions. Therefore, applying the principle of proportionality and respecting human rights is necessary so that the goals of law enforcement can be achieved without disregarding the values of justice.

Page 40 of 43 | Total Record : 424

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari Vol. 2 No. 3 (2024): November - Desember Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Agustus Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik