cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2023)" : 6 Documents clear
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK Haryono, Agus; Ismawati, Sri; Suasono, Edy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71512

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas peran Polresta Pontianak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan beserta hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polresta Pontianak agar dapat secara maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran Polresta Pontianak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan terutama dilakukan melalui Unit PPA dengan menempatkan polisi wanita sebagai "ujung tombak" untuk menanganinya sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007. Kurangnya jumlah personil di Unit PPA, tidak adanya psikolog khusus serta ruang khusus dan rumah aman, kurangnya alat bukti pada kasus pencabulan anak, adanya korban yang mencabut laporan serta pemberian bantuan hukum yang tidak efektif merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi Polresta Pontianak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Upaya preventif dengan sosialsisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak serta upaya represif adalah bentuk upaya Polresta Pontianak memaksimalkan upaya
ANALISIS KEWENANGAN INSTITUSI PEMERINTAHAN YANG MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN) Putra, Andreas Quinn Hartono; Hermansyah, Hermansyah; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71532

Abstract

Abstrak Penelitian ini berupaya melakukan analisis terhadap batasan-batasan secara normatif kepada insitusi pemerintahan yang berwenang dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta mengkaji tentang adanya dugaan overlapping dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui proses inventarisasi, observasi dan klasififikasi kepustakaan terhadap dokumen perundang undangan, literasi ilmu hukum dan hasil penelitian hukum lainnya. Dalam melakukan analisis data, dilakukan secara deskriptif yuridis. Hasil penelitian dapat menunjukkan tentang batasan limitatif kewenangan setiap insitusi pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Batasan kewenangan secara limitatif tersebut adalah Kepolisian mengacu pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi dana (KUHAP), dimana Polisi bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara korupsi. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang Undang No. 16 Tahun 2004. Sedangkan kewenangan KPK menurut Pasal 6 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK tersebut kemudian dalam Pasal 11 dibatasi secara limitatif, yaitu pada tindak pidana korupsi yang: dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan, potensi overlapping kewenangan masih bisa terjadi ketika aparat dari lembaga penegak hukum yang berbeda tersebut menangani satu kasus tindak pidana korupsi yang sama.
KEBIJAKAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI SURAT TELEGRAM NOMOR: 1715/ST/VIII/HUK.2.8/2022 TENTANG PEMBERANTASAN PERJUDIAN ONLINE GUNA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES MEMPAWAH) Polii, Rully Robinson; Wiko, Garuda; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71517

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme Polres Mempawah untuk melaksanakan kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan judi online guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat beserta hambatan yang ditemui dan langkah strategis yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemberantasan judi online oleh Polres Mempawah. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Kapolri dalam pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Polres Mempawah ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mempawah No. Sprin/1532/IX/OPS.2/2022 tanggal 6 September 2022, dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Mempawah yang salah satu sasarannya adalah segala bentuk perjudian baik online. Adapun hambatan yang ditemui berasal dari rendahnya ancaman sanksi oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kurangnya kuantitas dan pemahaman penyidik Polres Mempawah terkait dengan cybercrime, keterbatasan fasilitas yang dimiliki serta budaya hukum masyarakat. Langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam menangani cybercrime, penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas pendukung, upaya preventif serta memperkuat koordinasi dengan lembaga lain.
PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA) Kurniawati, Novia; Hermansyah, Hermansyah; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71529

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas peran yang dilaksanakan oleh tenaga ahli anggota DPR RI dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran tenaga ahli anggota dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR RI dilaksanakan dengan memberikan telaahan keahlian mengenai masalah tertentu dalam bentuk kajian dan analisa sesuai dengan fungsi di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Kendala yang dihadapi dalam dukungan tenaga ahli anggota DPR RI bersumber pada sistem rekrutmen tenaga ahli dan pengetahuan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota. Untuk memaksimalkan dukungan tenaga ahli anggota DPR RI diperlukan upaya dengan melakukan seleksi secara profesional dan melakukan peningkatan kemampuan bagi tenaga ahli dalam bidang legislative drafting.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Tenaga ahli; Tugas dan fungsi konstitusional.
SINERGISITAS KEPOLISIAN DAN PENGAWAS PERIKANAN DALAM MENJAGA DAN MELINDUNGI JENIS IKAN ARWANA YANG DILINDUNGI GUNA MEMPERTAHANKAN SUMBER DAYA PERIKANAN (STUDI DI KABUPATEN KAPUAS HULU) Sujarwo, Afreido; Bangun, Budi Hermawan; Turiman, Turiman
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71531

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas bentuk sinergitas antara kepolisian dan pengawas perikanan dalam menjaga dan melindungi jenis ikan arwana yang dilindungi guna mempertahankan sumber daya perikanan, hambatan dalam sinergisitas tersebut dan upaya yang dilakukan agar sinergisitas antara kepolisian dan pengawas perikanan dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa sinergitas itu dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor 01/MEN-KP/KB/II/2020 untuk menekan perdagangan dan penangkapan ikan arwana secara illegal guna menjamin keteraturan dalam perdagangan ikan arwana serta menjamin kelestarian populasi ikan arwana di Kalimantan Barat. Adapun hambatan yang ditemui adalah masih kurangnya koordinasi serta komunikasi yang dilakukan antar instansi terutama dalam melakukan pertukaran informasi yang menghambatan dalam penentuan strategi yang relevan dalam penanganan kasus serta masih adanya perbedaan sikap dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengawasan karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan sinergitas adalah dengan peningkatan kualitas aparat pelaksana, memperbaiki kualitas dan mekanisme koordinasi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK DI DAERAH YANG DINYATAKAN DAERAH TERTULAR WABAH (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA) Hoerrudin, Hoerrudin; Syafei, Muhammad; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71533

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas peran peran kepolisian dalam penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak di daerah yang dinyatakan daerah tertular wabah, khususunya di Kabupaten Kubu Raya serta kendala yang dihadapi dan langkah startegis dalam mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran kepolisian dalam melakukan penanganan dan pengendalian PMK pada hewan ternak melalui "Operasi Aman Nusa"“II" khususnya di Kabupaten Kubu Raya dengan melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Adapun kendala yang dihadapi menyangkut kendala geografis dan kendala keterbatasan jumlah personil. Langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengefektifkan peran Bhabinkamtibmas serta berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)