cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasba Edukasi Mandiri
Contact Email
info@hasbaedukasi.co.id
Phone
+6285348848226
Journal Mail Official
info@hasbaedukasi.co.id
Editorial Address
Kompleks Green Kemilau Pelangi, B. 04, Jl. Handil Bahalang I, Simpang Empat, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70654
Location
Kab. banjar,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
Published by PT. Hasba Edukasi Mandiri
ISSN : -     EISSN : 30629624     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi adalah jurnal peer-review yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide-ide inovatif di antara para peneliti, akademisi, dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Kami menerima kontribusi ilmiah dalam bentuk artikel penelitian, tinjauan pustaka, studi kasus, dan laporan teknis yang mencakup berbagai bidang keilmuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: Sains dan Teknologi: Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Informatika, Teknik, dan Ilmu Lingkungan. Ilmu Sosial dan Humaniora: Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Ekonomi, Pendidikan, Hukum, Sejarah, dan Filsafat. Kesehatan dan Kedokteran: Kedokteran, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, dan Ilmu Biomedis. Bisnis dan Manajemen: Manajemen, Akuntansi, Keuangan, Pemasaran, dan Kewirausahaan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,372 Documents
 109   110   111   112   113 
PENGUATAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAHUNTUK MENDUKUNG INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR Melaradiani Siregar
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Ogan Ilir serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Analisis kebijakan dilakukan dengan model Dunn dan pendekatan Logic Model. Hasil analisis menunjukkan bahwa problem statement yang perlu disorot adalah ketersediaan dan kualitas data geospasial yang belum memadai disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kepatuhan perangkat daerah dalam penyediaan data dan metadata geospasial karena pengelolaan data geospasial belum dijadikan prioritas strategis oleh pimpinan perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi, direkomendasikan kebijakan berupa penerapan mekanisme locking system atau syarat mutlak penganggaran. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu segera menetapkan instrumen kebijakan berupa Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Data Geospasial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, yang mempertegas mekanisme verifikasi administrasi dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat integrasi data, mendukung Kebijakan Satu Peta, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akurat dan efektif.
PERAN EDUKASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SEKOLAH TERHADAP KASUS BULLYING DI SEKOLAH: SOSIALISASI DI MA DARUL IRFAN KOTA SERANG Fitri Agus Rukson; Yaqin Qobul; Sandrifan Pahlevi; Mohamad Dzidni Dzakwan; Wulan Sari Saputri
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1966

Abstract

Bullying in schools remains a serious issue that can negatively affect children's psychological, social, and academic development. This community service activity aimed to improve students’ understanding of legal education related to the protection of children's rights and bullying prevention at MA Darul Irfan, Serang City. The activity was carried out through legal counseling, discussions, and interactive sessions. The results showed an increase in students’ awareness regarding the forms, impacts, and legal consequences of bullying. Legal education is expected to build students’ awareness and create a safer, more child-friendly school environment.
EVALUASI KOMPREHENSIF DAN ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN PERPRES NOMOR 115 TAHUN 2025: AKUNTABILITAS FISKAL, UTILITAS SOSIAL, DAN PATOLOGI KEPATUHAN MITRA Mochamad Jaka Subianto; Isro Ussolihin; Muhammad Irfan Tegar Algifari; Rico Andres Adrian; Devika Rosa Guspita
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1967

Abstract

Pengundangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 memicu transformasi fundamental dalam arsitektur kebijakan sosial-ekonomi nasional melalui pelembagaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah secara holistik keselarasan formil dan substantif dari kebijakan nasional tersebut berdasarkan perspektif hukum publik, hukum keuangan negara, dan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal ini berfokus pada lima pilar krusial: tata kelola dan kompleksitas penganggaran belanja negara, kemanfaatan sosiologis hukum terhadap redistribusi kesejahteraan ekonomi lokal, patologi kepatuhan (compliance) hukum mitra penyedia (vendor), evaluasi studi kasus kedaruratan nutrisi di lapangan, serta isu kontemporer penyediaan infrastruktur rantai pasok dingin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola sentralisasi fiskal di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) memicu ketegangan yurisdiksional dengan asas otonomi daerah serta menciptakan risiko kriminalisasi bagi aparatur pelaksana akibat ketiadaan fleksibilitas anggaran operasional dalam menghadapi volatilitas harga komoditas lokal. Lebih lanjut, analisis kepatuhan membuktikan terjadinya fenomena ketidakpatuhan terpaksa (calculated non-compliance) dari para vendor mikro yang disebabkan oleh hambatan likuiditas keuangan akibat lambatnya sistem pembayaran termin birokrasi. Artikel ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum pengadaan khusus kedaruratan pemenuhan nutrisi serta skema pembiayaan supply chain financing yang inklusif untuk memitigasi disfungsi operasional di tingkat akar rumput.
BIJAK BERMEDIA DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA DEEPFAKE BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH M Nurkholis; Adam Nugraha; Saepul Umar; Tiara Mulsa Umami; Yarfis Dwi Nandika
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1968

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought about major changes in communication patterns and information distribution in the digital era, one of which is through deepfake technology, which can realistically manipulate images, sounds, and videos. This phenomenon raises legal and social issues because deepfakes can be used to spread hoaxes, defamation, fraud, and even cyber harassment. High school students are a vulnerable group due to their high level of social media use, which is not yet matched by adequate digital literacy and legal understanding. This study aims to analyze the legal status of deepfake abuse in Indonesia and the urgency of legal education for students as a preventative measure in using social media in the AI era. The study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that regulations in Indonesia, such as the ITE Law, the Criminal Code, and the Personal Data Protection Law, do not specifically regulate deepfakes, creating legal uncertainty in enforcing cases. Therefore, legal education and digital literacy are crucial for fostering awareness, media ethics, and student responsibility in responding wisely and critically to the development of AI technology.
Membangun Kesadaran Hukum Generasi Muda sebagai Pilar Masyarakat Tertib, Berintegritas, dan Berkeadaban di Era Modern Sarifurohman; Bobi Wartono HS; Maman Sukarso
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1969

Abstract

Kesadaran hukum merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, berintegritas, dan berkeadaban. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial di era modern menimbulkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum sejak dini agar generasi muda mampu memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini membahas pengertian kesadaran hukum, unsur-unsur kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhinya, serta pentingnya kesadaran hukum bagi generasi muda di era modern. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum dan pendidikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dapat dibentuk melalui pendidikan, lingkungan keluarga, penegakan hukum yang adil, dan pengaruh media sosial yang positif. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menjaga ketertiban sosial dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TERHADAP STATUS IBU KOTA NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Deri Irfan
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status Ibu Kota Negara dalam perspektif Hukum Tata Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pemindahan dan penetapan Ibu Kota Negara merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki implikasi hukum, politik, dan administratif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan muncul ketika terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas kebijakan maupun peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi hukum dan kepastian status Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Ibu Kota Negara harus tetap didasarkan pada prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki pengaruh penting terhadap keberlakuan norma hukum terkait Ibu Kota Negara serta menjadi instrumen pengawasan konstitusional terhadap kebijakan negara. Selain itu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menjamin perlindungan hak masyarakat agar kebijakan Ibu Kota Negara dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa analisis Hukum Tata Negara terhadap status Ibu Kota Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan kepastian hukum di Indonesia.
ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Nadila; Surya Sukti; Mustar
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1975

Abstract

The position of Islamic law within Indonesia’s national legal system reflects an unresolved tension between the religious aspirations of society and the construction of a modern rule-of-law state. This study aims to critically examine the position and integration patterns of Islamic law within the national legal framework. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study relies on recent scholarly literature. The findings reveal that Islamic law is predominantly positioned as a source of material law rather than as a formal legal system, resulting in a partial and selective integration process heavily influenced by legal-political configurations. Its dominance in family law and Islamic finance indicates a structural limitation that confines Islamic law to the private sphere. This condition suggests that integration remains largely symbolic and instrumental rather than substantive. Furthermore, the existing model of legal pluralism demonstrates a semi-integrative character under state control, thereby limiting the autonomous development of Islamic law. Key challenges include epistemological diversity, political contestation, and the need to align with universal principles such as human rights and democracy. Therefore, a more critical and progressive approach is required to ensure that the integration of Islamic law moves beyond formal recognition toward achieving substantive justice within the national legal system.
Penerapan Total Quality Management pada UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing Dhini Febriani; Nurul Toyyibah; Moh Alvian Syahada; Junaidi Efendi
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1979

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Total Quality Management (TQM) in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to improve business competitiveness. In-creasingly intense business competition requires MSMEs to enhance product quality, ser-vice quality, and customer satisfaction in order to survive and grow. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through observation, in-terviews, questionnaires, and literature studies. The research objects were several MSME actors engaged in culinary, trade, and service sectors. The results of the study indicate that the implementation of TQM has a positive effect on improving product quality, opera-tional efficiency, customer satisfaction, and customer loyalty. TQM principles such as cus-tomer focus, continuous improvement, teamwork, and employee involvement have proven effective in increasing MSME competitiveness. In addition, this study also found several obstacles in implementing TQM, including limited capital, lack of understanding of quali-ty management, and limited human resources. Therefore, support from the government and related institutions through training and assistance is needed so that the implementa-tion of TQM in MSMEs can run more optimally. With consistent implementation of TQM, MSMEs are expected to improve business quality and compete more competitively in the modern business era.
Pengaruh Pendampingan Mpasi Terhadap WHZ Score (Studi Eksperimental pada Bayi Usia 6 hingga 10 Bulan di Desa Kedunguter dan Desa Batu, Wilayah Kerja Puskesmas Karangtengah, Kabupaten Demak) Fauzia Shaffa Rizqya Yudianto; Sri Priyantini
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1980

Abstract

Stunting and wasting are chronic malnutrition problems caused by insufficient nutritional intake over a long period of time due to food that does not meet nutritional needs for height according to age, which is below -2 standard deviations. Maternal knowledge is an important factor in providing additional food to infants. This study aims to determine the effect of Complementary Feeding on WHZ Scores in Infants Aged 6 to 10 Months. Experimental research with a posttest only control group design with purposive sampling. 22 control samples were not given complementary feeding education and 22 intervention samples were given education. The study was conducted in September - November 2025. Data collection used an infantometer and scales. Data were analyzed using the Chi-Square test. The results of the study showed that an increase in nutritional status occurred more in the control group of 17 children (77.3%) compared to the intervention group of 15 children (68.2%), while no increase in nutritional status occurred in 5 children (22.7%) in the control group and 7 children (31.8%) in the intervention group. The statistical analysis results obtained p = 0.498. There was no effect of complementary feeding assistance on the WHZ score in infants aged 6 to 10 months.
Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Mohamad Yopi Andres
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1981

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif Hukum Tata Negara serta mengkaji berbagai hambatan yang muncul dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya pengawasan, serta tingginya praktik korupsi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Page 111 of 138 | Total Record : 1372

 109   110   111   112   113 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 7 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juli 2026) Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026) Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026) Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (April 2026) Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Maret 2026) Vol. 3 No. 2 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Februari 2026) Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Januari 2026) Vol. 2 No. 12 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Desember 2025) Vol. 2 No. 11 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi November 2025) Vol. 2 No. 10 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Oktober 2025) Vol. 2 No. 9 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi September 2025) Vol. 2 No. 8 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Agustus 2025) Vol. 2 No. 7 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juli 2025) Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025) Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Mei 2025) Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi April 2025) Vol. 2 No. 3 (2025): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi Maret 2025) Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi Februari 2025) Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi Januari 2025) Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi November 2024) Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2024) More Issue