cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 242 Documents
 19   20   21   22   23 
Politik Tata Ruang Dalam Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rempang Eco-City Pulau Rempang, Batam) Fredi Sahetapy; Yeftha Y. Sabaat; Yonathan H.L.Lopo
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika politik tata ruang dalam proyek pembangunan Rempang Eco-City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Kota Batam. Penetapan Rempang sebagai kawasan PSN merefleksikan bagaimana kebijakan tata ruang dijalankan melalui mekanisme perencanaan yang bersifat top-down dengan orientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat lokal beroperasi dalam proses produksi ruang serta implikasinya terhadap tata kelola ruang wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dengan informan yang berasal dari masyarakat Pulau Rempang dan institusi pemerintah terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang dalam proyek Rempang Eco-City didominasi oleh representasi ruang yang dirancang oleh negara dan investor, sementara praktik spasial serta pemaknaan ruang oleh masyarakat lokal kurang terakomodasi dalam proses perencanaan. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang serta lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam kebijakan tata ruang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika tata ruang di Rempang mencerminkan praktik produksi ruang yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan spasial dan tata kelola ruang yang partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penataan ruang yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Gerakan Sosial Masyarakat Atakore Terhadap Pembebasan Lahan Pembangunan Geothermal di Kabupaten Lembata Andreas Duli Manuk Witak; Frans B.R Humau; Philips Y.N Ndoda
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.232

Abstract

Pembangunan energi panas bumi (geothermal) merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional. Namun, implementasi proyek geothermal di Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, memunculkan resistensi dari masyarakat lokal, khususnya terkait proses pembebasan lahan yang berada di wilayah adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk gerakan sosial masyarakat Atakore serta mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam penolakan terhadap pembebasan lahan proyek geothermal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk melihat relasi dialektis antara agensi masyarakat dan struktur kekuasaan negara maupun korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial masyarakat Atakore merupakan bentuk tindakan kolektif yang terorganisir, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat secara luas. Gerakan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap hilangnya tanah ulayat, rusaknya nilai-nilai adat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Gerakan sosial tersebut tidak hanya bersifat penolakan, tetapi juga menjadi sarana negosiasi dan artikulasi kepentingan masyarakat adat terhadap kebijakan pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah aktor pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki kapasitas reflektif dalam merespons dan menantang struktur pembangunan yang dianggap tidak adil.
Gerakan Perlawanan Warga Terhadap Pembangunan Geothermal Di Poco Leok Desa Mocok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai (Studi Kasus : Tentang penolakan pembangunan geotermal di desa mocok kecamatan satarmese Kabupaten Manggarai) Yohana Ifrina Delga; Esrah D.N.A Benu; Yohanea Jimmy Nami
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.234

Abstract

Gerakan Perlawanan Warga terhadap Pembangunan Geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai: Studi tentang Gerakan Pemulihan Penelitian ini bertujuan untuk memahami gerakan perlawanan warga terhadap pembangunan geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai. Pembangunan geotermal di daerah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dan perlawanan dari warga setempat karena dianggap akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan warga terhadap pembangunan geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai dipicu oleh kekhawatiran akan dampak lingkungan dan kehidupan warga. Warga melakukan perlawanan melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi, petisi, dan gugatan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa gerakan perlawanan warga tersebut merupakan bentuk gerakan pemulihan, yaitu upaya warga untuk memulihkan hak-hak mereka yang dianggap telah dilanggar.
Tata Kelola Pasar (Studi Ekonomi Politik terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Pasca Renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor) Junia Indriani Alberthus; Yeftha Y. Sabaat; Yohanes Jimmy Nami
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik. Renovasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan pasar yang tertib, rapi, dan nyaman, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang. Namun, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai dampak dan persepsi yang berbeda di kalangan pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pembeli, aparat pengelola pasar, serta anggota DPRD Kabupaten Alor, dan didukung oleh data dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang efektif dalam aspek penataan fisik dan keteraturan ruang pasar, serta meningkatkan kenyamanan bagi pembeli. Namun, dari sisi pedagang, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena penempatan kios yang kurang strategis berdampak pada penurunan pendapatan. Dari aspek efisiensi dan kecukupan, kebijakan dinilai belum optimal karena manfaat ekonomi yang diterima pedagang belum sebanding dengan beban yang ditanggung. Selain itu, indikator perataan dan responsivitas menunjukkan bahwa distribusi manfaat belum adil dan respons pemerintah terhadap keluhan pedagang masih terbatas. Sementara itu, dari sisi ketepatan, kebijakan dinilai tepat dalam penataan fisik pasar, tetapi kurang tepat dalam menjawab persoalan ekonomi pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya memenuhi indikator evaluasi kebijakan publik secara substantif, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan pedagang.
Analisis Pemanfaatan Peta Digital dalam Identifikasi Kemacetan di Kecamatan Medan Kota: Penelitian Sahala Fransiskus Marbun; Mahara Sintong; M.Rizky Dwi Ardana; Yelsi Rosalina Sipayung; Stella Aprilia Nababan; Enjellina Silitonga; Priska Jelina Waruwu; Laura Dacosta Tampubolon; Masriani Sihotang; Mikael Situmorang
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.262

Abstract

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan utama di wilayah perkotaan, termasuk Kecamatan Medan Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan peta digital dalam mengidentifikasi persebaran titik kemacetan serta faktor penyebabnya. Metode yang digunakan Adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi menggunakan peta digital Google Maps. Data dikumpulkan pada waktu pagi dan sore hari sebagai jam sibuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemacetan terkonsentrasi pada ruas jalan utama seperti Jalan Halat, Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan Sisingamangaraja. Faktor penyebab kemacetan meliputi tingginya volume kendaraan, kapasitas jalan terbatas, aktivitas sosial ekonomi, serta parkir liar. Pemanfaatan peta digital terbukti efektif dalam memberikan informasi real-time sehingga membantu identifikasi lokasi kemacetan secara spasial. Dengan demikian, peta digital dapat menjadi alat pendukung dalam perencanaan transportasi dan pengambilan kebijakan.
Politik Hukum Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta terhadap Penguatan Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu Hidayatulloh, Bagus Anwar; Putri, Wulan Julianti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.272

Abstract

Pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dalam pembangunan demokrasi substantif dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan, dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam kaitannya dengan penguatan representasi politik perempuan pada sistem pemilu di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta merupakan bentuk konkret desentralisasi kebijakan kesetaraan gender yang memiliki dimensi konstitusional dalam memperkuat demokrasi inklusif. Perda tersebut tidak hanya menjadi instrumen administratif pembangunan daerah, tetapi juga regulatory framework dalam mendorong partisipasi dan representasi politik perempuan melalui integrasi perspektif gender dalam tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, penguatan kelembagaan, serta pembangunan budaya politik yang setara.
Nalar Hukum Biaya Nikah dalam Hadis Bukhari Nomor 5065 dan Relevansinya dengan Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Amdah, Naila Sa'datul; Amin, Habibi Al
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.275

Abstract

Dalam hadis Bukhari Nomor 5065 terdapat anjuran menikah bagi sesorang yang sudah mampu dalam menanggung biaya nikah. Akan tetapi, tidak disebutkan batasa berapa biaya yang harus dimiliki. Sedangkan di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 terdapat ketentuan biaya yang harus dibayarkan oleh pasangan yang akan menikah di luar KUA Kecamatan sebesar Rp600.000,- sebagai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan. Dari sini, peneliti tertarik untuk mengetahui ketentuan biaya nikah dalam hadis Bukhari Nomor 5065 dan relevansinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini juga termasuk penelitian perpustakaan. Dalam pengumpulan datanya, peneliti mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku di perpustakaan, baik online maupun offline, serta jurnal dan karya lain yang berkaitan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa biaya nikah dalam hadis Bukhari No. 5065 meliputi mahar, pakaian, dan biaya pada hari pernikahan. Biaya pada hari pernikahan mencakup biaya sebesar Rp600.000,- yang dibayarkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi oleh pasangan yang menikah di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja. Sedangkan relevansi antara biaya nikah dalam hadis Bukhari No. 5065 dan Peraturan Pemerinrah No. 59 Tahun 2018 terletak pada batasan biaya nikah. Dalam hadis Bukhari No. 5065 disebutkan bahwa salah satu biaya nikah yang menjadi tanggung jawab pasangan yang menikah adalah biaya pada hari pernikahan, salah satunya biaya sebesar Rp600.000,- yang dibayarkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi oleh pasangan yang menikah di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja. Dimana aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Keduanya saling melengkapi dalam penentuan besaran biaya nikah yang dikeluarkan.
Konsep Efficient Breach dalam Hukum Perjanjian: Tinjauan Ekonomi atas Wanprestasi: Penelitian William Andrew Sectionardo
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.276

Abstract

Konsep efficient breach atau pelanggaran kontrak yang efisien merupakan salah satu terobosan paling signifikan dalam analisis ekonomi atas hukum perjanjian. Konsep ini menggugat pandangan tradisional bahwa setiap wanprestasi harus dihindari dan dikenai sanksi setimpal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep efficient breach dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia guna mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya pendekatan ekonomi (law and economics), tulisan ini menelaah landasan teori efficient breach, kriteria penerapannya, serta implikasinya terhadap doktrin ganti rugi wanprestasi dalam KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia, meskipun belum secara eksplisit mengadopsi konsep ini, sesungguhnya memiliki ruang yang cukup untuk mengakomodasi efficient breach, khususnya melalui penafsiran progresif atas doktrin ganti rugi ekspektasi dan prinsip mitigasi kerugian.
Kepastian Hukum Dalam Implementasi Sengketa Tanah Dan Wanprestasi Pt Duta Pertiwi Dan Khoe Seng Seng Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 483/K/Pdt/2010) Razika Fatimah Kurniawan; Ni Made Witari Dewi; Luh Ketut Ayu Manik Sastrini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.277

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata antara konsumen dan pengembang properti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/Pdt/2010. Sengketa bermula dari transaksi jual beli unit kios di ITC Mangga Dua antara PT. Duta Pertiwi Tbk sebagai pengembang dan Khoe Seng Seng sebagai konsumen. Pokok permasalahan terletak pada status tanah yang menjadi dasar kepemilikan, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang tidak dijelaskan secara transparan sejak awal oleh pengembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengembang yang tidak memberikan informasi secara utuh mengenai status tanah dinilai sebagai bentuk wanprestasi yang melanggar asas itikad baik dan prinsip perlindungan konsumen. Mahkamah Agung menyatakan bahwa konsumen berhak mengungkapkan ketidakpuasan atas transaksi yang merugikan dan tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi properti. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa perlindungan konsumen harus bersifat substantif, tidak hanya formalitas administratif, dan pengembang wajib menyampaikan informasi hukum secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi, pengawasan terhadap pelaku usaha properti, peningkatan literasi hukum konsumen, serta penilaian kontekstual oleh hakim dalam memutus perkara perdata demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pencatatan Serikat Pekerja (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG) Velinda, Dina Septa; Madinar, Madinar; Mufidah, Assyifa Nadaul; Nisa, Ahmara; Sari, Alia Fahlika
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.280

Abstract

This study examines the application of the principle of transparency (asas keterbukaan) in the administrative process of trade union registration, based on the Decision of the Bandung Administrative Court (PTUN) Number 133/G/2025/PTUN.BDG. The research addresses two main issues: the forms of non-transparency in the issuance of the State Administrative Decision (Keputusan Tata Usaha Negara) concerning trade union registration, and the qualification of such non-transparency as a violation of the principle of transparency under administrative law. The study employs a normative legal research method through a statutory approach and a case approach. The findings reveal that the Garut Regency Manpower and Transmigration Office issued a Trade Union Registration Certificate without responding to objections raised by interested parties, without verifying the accuracy of membership data, and without ensuring the legitimacy of the trade union formation process. These actions constitute a cumulative violation of the principle of transparency, encompassing both procedural and substantive defects, thereby rendering the decision legally void. The Bandung Administrative Court upheld the lawsuit and declared the registration certificate null and void. This study concludes that the consistent application of the principle of transparency in the administrative registration of trade unions is an essential prerequisite for legal certainty, protection of workers' rights, and industrial relations stability. Penelitian ini mengkaji penerapan asas keterbukaan dalam proses administrasi pencatatan serikat pekerja berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu bentuk ketidaktransparanan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pencatatan serikat pekerja serta kualifikasi ketidaktransparanan tersebut sebagai pelanggaran asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja tanpa merespons keberatan yang diajukan pihak yang berkepentingan, tanpa memverifikasi keakuratan data keanggotaan, serta tanpa memastikan keabsahan proses pembentukan serikat pekerja itu sendiri. Tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran asas keterbukaan yang bersifat kumulatif, yaitu mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sekaligus, sehingga secara yuridis keputusan dimaksud layak dibatalkan. Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan dan menyatakan batal tanda bukti pencatatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas keterbukaan secara konsisten dalam administrasi pencatatan serikat pekerja merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan stabilitas hubungan industrial.

Page 21 of 25 | Total Record : 242

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023