cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 242 Documents
 20   21   22   23   24 
Financial Ratios as Determinants of Market Valuation: Evidence from Indonesia Stock Exchange (IDX) Data on LQ45 Companies : Penelitian Fitri Rasdayanti; Deliana Febriani; Eindye Taufiq; Siti Aisyah Maulidah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Price to Earnings Ratio (PER) sebagai proksi nilai perusahaan. Rasio keuangan yang diuji meliputi profitabilitas (Return on Equity/ROE), likuiditas (Current Ratio/CR), dan leverage (Debt to Equity Ratio/DER). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) Database selama periode 2020–2024. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, variabel ROE, CR, dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap PER. Selain itu, nilai koefisien determinasi yang sangat rendah mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa valuasi pasar pada perusahaan LQ45 tidak sepenuhnya ditentukan oleh rasio keuangan konvensional, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekspektasi investor, kondisi makroekonomi, serta sentimen pasar. Dengan demikian, rasio keuangan bukan merupakan determinan utama dalam pembentukan nilai perusahaan pada kelompok saham unggulan di pasar modal Indonesia.
Perlindungan Perempuan dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kritis UU PKDRT Perspektif Hak Asasi Manusia dan Feminis Gender Hawari, Alivi; Umam, Muhammad Fakhril
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, mengkaji regulasi yang berlaku dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender, serta mengidentifikasi hambatan implementasi hukum guna merumuskan kebutuhan reformasi dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum, analisis deskriptif, serta pendekatan teoritis berbasis perlindungan hukum, keadilan gender, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah mengakomodasi perlindungan normatif yang cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan kultural, struktural, dan prosedural. Selain itu, sistem peradilan masih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bermanfaat dalam bidang hukum pidana, hukum keluarga, dan studi gender, khususnya dalam penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas sistem perlindungan korban kekerasan domestik. Penelitian ini menawarkan analisis integratif antara pendekatan hukum normatif dan perspektif keadilan gender dalam mengkaji regulasi kekerasan dalam rumah tangga. Kebaruan terletak pada penekanan terhadap kesenjangan antara norma dan praktik serta urgensi reformasi berbasis keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.
Krisis Perkawinan Anak di Era Digital: Analisis Multidisipliner Dispensasi Kawin di Indonesia Firdaus, M. Ridho; Akbarizan, Akbarizan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.291

Abstract

Fenomena perkawinan anak di Indonesia masih menjadi problem serius meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Artikel ini bertujuan menganalisis krisis perkawinan anak dalam konteks era digital melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan perspektif hukum, sosiologi, dan studi gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris berbasis data statistik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih tinggi dan seringkali dipengaruhi oleh faktor kehamilan pranikah, tekanan sosial, serta pengaruh media digital. Data menunjukkan sekitar 19% remaja di Indonesia masih menikah di bawah usia 19 tahun pada 2025, dengan dominasi pada kelompok perempuan. Selain itu, permohonan dispensasi kawin mencapai puluhan ribu kasus setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum, nilai agama, dan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih responsif, integratif, dan berbasis perlindungan anak.
Analisis Faktor Sosial-Budaya dan Kelembagaan dalam Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Reza Okva Marwendi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.292

Abstract

Implementasi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dari aspek sosial-budaya dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor sosial-budaya dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus korupsi, serta menganalisis hubungan antar variabel tersebut secara mendalam. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan lembaga penegak hukum dan institusi akademik di Provinsi Jambi, yang turut melibatkan aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum sebagai mitra. Permasalahan utama yang ditemui adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya integritas kelembagaan, dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum antikorupsi. Melalui pendekatan studi pustaka dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur ilmiah terbaru, laporan institusional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi guna mengidentifikasi tema utama, mengklasifikasikan informasi, dan mensintesis temuan penelitian. Temuan utama menunjukkan bahwa budaya hukum yang permisif, rendahnya integritas kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hambatan struktural dalam efektivitas implementasi hukum pidana terhadap korupsi. Sebagai hasil dari kegiatan ini, dirumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pendekatan integratif yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi budaya hukum antikorupsi bagi masyarakat. Kontribusi kegiatan ini adalah tersedianya model pendekatan multidisipliner yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang program pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan
Toleransi dan Solidaritas dalam Multikulturalisme: Analisis Lingkungan Akademik pada Mahasiswa Siti Nasyrah; Fathia Rizaqna; Putri Rahayu; Ratu Annisa Fitri; Bisru Hafi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran toleransi dan solidaritas dalam lingkungan akademik yang multikultural pada mahasiswa. Lingkungan kampus sebagai miniatur masyarakat mempertemukan individu dari berbagai latar belakang budaya, suku, agama, dan bahasa, sehingga memerlukan sikap saling menghargai untuk menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara dan observasi terhadap mahasiswa dari latar belakang yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi mahasiswa tercermin dalam sikap menghargai perbedaan pendapat, tidak diskriminatif, serta mampu menjaga hubungan sosial yang baik. Sementara itu, solidaritas terlihat melalui kerja sama dalam tugas kelompok, saling membantu, dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kecenderungan berkelompok berdasarkan kesamaan latar belakang, adanya stereotip, serta kurangnya interaksi lintas kelompok yang dapat menimbulkan jarak sosial. Upaya peningkatan toleransi dan solidaritas dapat dilakukan melalui pengembangan sikap terbuka, empati, serta peran aktif kampus dalam menciptakan kegiatan yang mendorong interaksi antar mahasiswa. Dengan demikian, toleransi dan solidaritas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, harmonis, dan kondusif.
Analisis Penerapan Smart Governance melalui Aplikasi Nusuk dalam Pelayanan Jamaah Umrah (Studi Kasus Jamaah Kota Pekanbaru): Penelitian Veronica Putri Sevial; Zulkarnaini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan smart governance melalui Aplikasi Nusuk dalam pelayanan jamaah umrah di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dari berbagai literatur. Analisis dilakukan berdasarkan indikator smart governance menurut Giffinger et al. (2007), yaitu partisipasi masyarakat, pelayanan publik, transparansi pemerintah, serta strategi dan perspektif politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Nusuk telah meningkatkan efisiensi pelayanan, kemudahan akses, dan transparansi informasi bagi jamaah. Jamaah dapat mengakses layanan secara mandiri, seperti pemilihan jadwal ibadah dan pengelolaan administrasi. Namun, penerapannya belum optimal karena masih terdapat kendala, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi, serta ketergantungan pada pihak travel. Transparansi informasi telah tersedia secara digital, tetapi belum sepenuhnya mudah dipahami oleh seluruh jamaah. Selain itu, penerapan Nusuk dipengaruhi oleh kebijakan lintas negara yang memerlukan adaptasi di tingkat lokal. Kesimpulannya, penerapan smart governance melalui Aplikasi Nusuk memberikan dampak positif dalam pelayanan jamaah umrah, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek partisipasi, inklusivitas, dan kesiapan sumber daya manusia agar implementasi dapat berjalan secara optimal.
Implementasi Algoritma Naïve Bayes untuk Deteksi Stunting Berdasarkan Data Stunting di Puskesmas Air Beliti Marhaban Limbong; Joni Karman; Rusdiyanto
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.270

Abstract

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang memengaruhi perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak. Di Puskesmas Air Beliti, penilaian status gizi anak masih dilakukan secara manual, yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Naïve Bayes untuk memprediksi risiko stunting berdasarkan data antropometri anak, termasuk usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan status gizi. Dataset terdiri dari 1.786 entri data primer yang telah melalui proses pembersihan dan normalisasi data. Penelitian ini menerapkan metode klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes, yang melibatkan tiga jenis model: Gaussian, Multinomial, dan Bernoulli. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Gaussian Naïve Bayes mencapai akurasi tertinggi sebesar 85%, diikuti oleh Multinomial (84%) dan Bernoulli (82%). Evaluasi model dilakukan menggunakan matriks kebingungan dan laporan klasifikasi, yang menunjukkan bahwa model tersebut efektif dalam mengidentifikasi kasus stunting tetapi kurang akurat dalam mengenali kasus normal. Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma Naïve Bayes dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk deteksi dini stunting di pusat-pusat kesehatan masyarakat, sehingga memungkinkan intervensi gizi yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran.
Tanggung Jawab Emiten terhadap Gagal Bayar Obligasi dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia Lisa Kristanti; Fenty Nur Hidayah; Sang Ayu Putu Rahayu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.271

Abstract

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian modern sebagai sarana penghimpunan dana dan alokasi sumber daya secara efisien, dengan obligasi sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan. Namun, investasi obligasi tidak terlepas dari risiko gagal bayar (default) yang dapat merugikan investor dan mengganggu stabilitas pasar keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta bentuk dan batas tanggung jawab hukum emiten terhadap gagal bayar obligasi dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip perlindungan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab emiten dalam hal gagal bayar mencakup tanggung jawab perdata berupa ganti rugi dan pemenuhan prestasi, tanggung jawab administratif atas pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi, serta potensi tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur penipuan. Pengaturan ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan dukungan peran wali amanat dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, tanggung jawab emiten memiliki batasan yang dipengaruhi oleh klausul kontraktual, kondisi keuangan, serta mekanisme restrukturisasi dan kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan investor dan menjaga stabilitas pasar modal.
Egalitarian Essentialism: Why Egalitarian Women Opt for Binding Moral Foundations within the Family Structure Iwan Zaenul Fuad; Ahmad Fauzan; Abdul Hamid; Anindya Aryu Inayati; Siti Mumun Muniroh
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.279

Abstract

This study explores the moral foundations upheld by Indonesian women within their household context, utilizing the Conjugal Moral Foundations Questionnaire (CMFQ)—a modified version of the Moral Foundations Questionnaire (MFQ) specifically tailored for the marital setting. The study reveals that Indonesian women generally prioritize traditional moral values, showing the highest preference for the foundations of care, loyalty, and sanctity. However, we identify a significant Moral Dissonance—a measurable gap between moral expectations and moral actions—particularly pronounced across the care, fairness, and authority foundations. This study argues that this dissonance is resolved through a cognitive mechanism termed Egalitarian Essentialism. This mechanism manifests in women’s moral preference for distributive justice (a balance between rights/obligations and responsibilities) over commutative justice (pure equality), alongside their conditional recognition of male dominance (patriarchy) in household leadership. These findings offer critical insights into the moral complexity of women in the Indonesian household, serving as a vital basis for developing targeted programs and policies that support family well-being. Further research is necessary to track the temporal dynamics of marital moral relations and to explore justice preferences within the household more deeply.
Tiga Mekanisme Perampasan Sumber Daya Alam di Konawe Utara: Pembalakan, Perkebunan Sawit, dan Pertambangan Nikel dalam Perspektif Ekologi Politik Sarlan Adijaya; Danial; Zainal; Laxmi; Raemon; La Ode Aris; Aghista Febriani
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.282

Abstract

This article analyzes three sequential and mutually reinforcing mechanisms of natural resource dispossession occurring in North Konawe Regency, Southeast Sulawesi: (1) forest exploitation through Forest Concession Rights (HPH) by PT. Intisixta since 1992; (2) forest conversion for oil palm plantations by at least six companies since 1996; and (3) open-pit nickel ore mining conducted by 56 active Mining Business Permit (IUP) holders. Using a political ecology framework, this article argues that these three mechanisms are not separate events but rather a structured regime of accumulation that can be understood as accumulation by dispossession, systematically transferring resources from the indigenous Culambacu and Tolaki communities to capitalist actors. The integrative literature review is strengthened by field data and analysis of licensing documents. The findings reveal that cumulative deforestation reached at least 30,369 hectares between 1997–2013; 19,005 hectares of forest areas were converted into oil palm plantations; 42,871 hectares of land were controlled by mining concessions; and the poverty rate remained above the national average (13.53%) despite massive natural resource exploitation. The article concludes that persistent poverty amid abundant natural resources reflects a structural, rather than incidental, failure of governance.

Page 22 of 25 | Total Record : 242

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023