cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 242 Documents
 21   22   23   24   25 
Pengelolaan Media Sosial Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu dalam Penyebaran Informasi Kegiatan Keagamaan Ave Airiza Gunanto
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.287

Abstract

This study aims to determine how social media management is carried out by the Public Relations division of Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu in disseminating information regarding religious activities as a form of online public relations. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results show that social media management at Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu is implemented through the four-step public relations model by Cutlip, Center, and Broom, namely defining public relations problems, planning and programming, taking action and communicating, and evaluating the program. In the defining public relations problems stage, social media administrators analyze the congregation’s information needs and select appropriate media platforms. In the planning and programming stage, content planning, communication objectives, and task distribution are arranged. The taking action and communicating stage is carried out through the publication of church activities, mass schedules, spiritual services, and interaction with the congregation via social media. The evaluating the program stage is conducted through engagement monitoring, evaluation of congregation responses, and internal evaluation meetings.
Pola Etika Komunikasi Profesional Guru PAUD dalam Kemitraan dengan Orang Tua di RA Muslimat NU Sumurjomblangbogo: Penelitian Nalisya Azalia Hawa Dzikri; Ilamaulidia Ilamaulidia; Nur Khasanah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola etika komunikasi profesional guru PAUD dalam kemitraan dengan orang tua di RA Muslimat NU Sumurjomblangbogo. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang diterapkan berlandaskan prinsip kesopanan dan kejujuran, menggunakan bahasa serta nada bicara yang lembut namun tetap berwibawa, baik saat berbicara langsung maupun lewat pesan atau telepon. Guru juga menerapkan strategi bijak dalam menyampaikan informasi dan menanggapi pendapat orang tua, serta mengatasi kendala yang ada melalui pendekatan yang akrab. Kemitraan diwujudkan sebagai tanggung jawab bersama melalui penyampaian informasi dan berbagai kegiatan sekolah, yang diharapkan dapat terus ditingkatkan partisipasinya demi mendukung perkembangan anak secara optimal.
Psikologi Idiolek: Erosi Kepemilikan Linguistik dalam Praktik Menulis dengan AI: Penelitian Zefanya Cathabell Samosir; Yolanda Danke Manuela Marpaung; Marikza Dyah Syafira; Marsha Adinda Azzahra; Pidekso Adi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.289

Abstract

Integrasi akal imitasi (AI) dalam praktik menulis melampaui isu integritas akademik dan menyentuh persoalan mendasar tentang standardisasi bahasa yang mengancam pembentukan identitas linguistik unik individu (idiolek). Melalui tinjauan literatur, artikel ini menganalisis bagaimana penyerahan tugas menulis kepada mesin mengikis ciri khas bahasa personal dan mengganggu proses pembentukan diri melalui bahasa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi mekanisme psikologis yang menghubungkan penggunaan AI dalam menulis dengan homogenisasi dan erosi idiolek pada penulis dewasa, serta mengeksplorasi risiko kegagalan pembentukan idiolek pada individu yang terpapar AI sejak dini. Penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur sistematis yang diperkaya analisis fenomenologis ini menggunakan data yang bersumber dari jurnal internasional (2013–2026) melalui Google Scholar, JSTOR, PsycINFO, dan ERIC. Kajian menunjukkan AI mendorong cognitive offloading substitutif yang menurunkan psychological ownership dan keterhubungan neural penulis terhadap teks. Dominasi pola LLM menyebabkan homogenisasi struktural yang menstandarisasi gaya bahasa. Meskipun AI meningkatkan skor kualitas tulisan secara signifikan, proses ini secara bersamaan mengikis idiolek yang ada pada dewasa, sedangkan pada remaja, hal ini mencegah munculnya idiolek dan menginterupsi pembentukan identitas naratif. Kesimpulan menunjukkan bahwa persoalan idiolek di era AI merupakan masalah psikologis yang menyentuh fondasi pembentukan diri. Penulis dan pendidik perlu mempertimbangkan secara kritis implikasi jangka panjang dari ketergantungan pada AI dalam menulis. Disarankan penerapan prinsip Responsible AI, yaitu menulis draf mandiri sebelum menggunakan AI, untuk menjaga autentisitas dan kedaulatan linguistik individu.
Etika Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi: Analisis Konflik Kepentingan pada Proses Kebijakan Publik Daerah: Penelitian Raihan A. Hanasi; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Zaskia Kurnia Matahar; Ria Khairunnisa J. Kaharu; Tiara Primasari A Olii
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.294

Abstract

Pengambilan keputusan dalam birokrasi publik merupakan proses penting yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan sering kali menghadapi persoalan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan netralitas aparatur negara. Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, politik, ekonomi, maupun hubungan sosial tertentu yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah dengan menitikberatkan pada konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi, terutama pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam birokrasi daerah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya integritas birokrasi, intervensi politik, hubungan patronase, serta rendahnya pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan publik. OECD menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem integritas dalam mengelola konflik kepentingan. Sementara itu, UU No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dan pengawasan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kebijakan publik daerah yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan CV dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang Digelapkan (Studi Kasus CV. Mahyana Berkah Pangan): Penelitian Siti Nur Latifah; Siti Kotijah; Sulung Nugroho; Amsari Damanik; Yennita Astarina
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.295

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pengadaan barang yang digelapkan, dengan studi kasus CV. Mahyana Berkah Pangan. Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan kewenangan karyawan dalam pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menguasai dana perusahaan secara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan. Perbuatan termasuk penggelapan apabila dana telah dikuasai secara sah karena hubungan kerja, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan termasuk penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau dokumen palsu untuk memperoleh dana. Perbedaan keduanya terletak pada cara memperoleh dana, waktu munculnya niat jahat, dan dasar penguasaan dana.
Prinsip-Prinsip Al-Akhillā' Qs. Az-Zukhruf: 67 dan Relevansinya dalam Dinamika Perpolitikan: (Perspektif Sepuluh Mufassir dari Klasik Hingga Kontemporer): Penelitian Muhammad Iqbal Harun; Komarudin Sassi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.297

Abstract

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip al-akhillā' (persahabatan/pertemanan) dalam QS. Az-Zukhruf: 67 dan relevansinya dalam dinamika perpolitikan kontemporer berdasarkan perspektif sepuluh mufassir dari era klasik hingga kontemporer. Metode yang digunakan adalah tafsir maudhū'ī (tematik) dengan pendekatan komparatif lintas madzhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-akhillā' dalam ayat tersebut memuat prinsip-prinsip fundamental: (1) loyalitas dibangun di atas nilai ketakwaan, bukan kepentingan duniawi; (2) persahabatan palsu berakhir dengan penyesalan di hari pembalasan; (3) hubungan politik yang tidak berlandaskan nilai-nilai rabbānī bersifat sementara dan merusak. Para mufassir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr menegaskan bahwa al-akhillā' yang sejati adalah persahabatan yang menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Mufassir modern seperti Sayyid Quṭb, al-Sha'rāwī, dan Ibn 'Āshūr mengkontekstualisasikan ayat ini dalam realitas perpolitikan yang seringkali mengorbankan nilai moral demi pragmatisme kekuasaan. Relevansi ayat ini dalam dinamika perpolitikan tampak dalam kritik terhadap oligarki, koalisi transaksional, dan pengkhianatan kepercayaan publik.
How Jii Companies' Cash and Quick Ratios to Profitability: Penelitian Rina Malahayati; Tri Pertiwi; Muridha Hasan; Riska Aramita
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.299

Abstract

This research was designed to investigate the empirical conditions and evaluate the impact exerted by the Cash Ratio (CR) and Quick Ratio (QR) on corporate profitability (represented by Return on Assets/ROA) among constituents of the Jakarta Islamic Index (JII) from 2023 to 2025. Adopting a quantitative framework alongside descriptive and verification methods, this investigation selected 30 prominent sharia-compliant corporations as the analysis sample. Hypothesis testing was executed through quadratic non-linear regression models operated via SPSS version 24. Descriptive analysis identified three unique interaction typologies: a negative trend stemming from unutilized funds, a positive trajectory generated by proportional liquidity, and an aggressive working capital loop driven by minimal cash holdings. Based on partial assessment (t-test), the linear dimension of the Cash Ratio significantly and positively stimulates ROA (t-value = 2.250); Sig. = 0.027 < 0.05). Conversely, its quadratic element (CR2) yields a negative coefficient (-1.914), signaling an inverted U-shaped non-linear tendency, albeit statistically non-significant Sig. = 0.131 > 0.05). Meanwhile, neither the linear nor quadratic expressions of the Quick Ratio demonstrate a meaningful impact on ROA variations. Jointly (F-test), the combined model significantly accounts for corporate ROA shifts (F-value} = 4.02); Sig. = 0.005 < 0.05), offering an R-squared value (R2) of 15.9%, with the dominant 84.1% explained by variables omitted from this model. These findings imply that corporate treasurers within JII should establish a calculated cash threshold to suppress the opportunity cost linked to stagnant cash pools.
Kajian Komparatif Antara Sengketa, Mediasi, Litigasi Dan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia Afharrozi; Moh. Asyiq Amrulloh; Jumarim
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.300

Abstract

Budaya litigious (gemar berperkara) di Indonesia telah memicu fenomena penumpukan perkara (court congestion) yang mengancam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konseptualisasi sengketa keperdataan serta melakukan kajian komparatif mendalam mengenai karakteristik, prosedur, dan kekuatan eksekutorial antara tiga pranata penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu mediasi, litigasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pranata ini memiliki hulu filosofis dan hilir yuridis yang berbeda namun komplementer. Mediasi (UU No. 30/1999 dan PERMA No. 1/2016) mengedepankan otonomi para pihak (party autonomy) berbasis win-win solution yang selaras dengan doktrin Ishlah. Litigasi (UU No. 48/2009) bertindak sebagai ultimum remedium publik melalui adversarial system (Al-Qadha) yang menghasilkan putusan kaku (zero-sum game). Sementara arbitrase hadir sebagai peradilan privat bisnis bersandarkan klausul tertulis (Tahkim) yang menghasilkan putusan mandiri bersifat final and binding. Dari aspek praktis, mediasi dan arbitrase unggul dalam jaminan kerahasiaan (confidentiality) serta efisiensi waktu dan biaya dibandingkan litigasi. Kendati demikian, produk akhir ketiganya—baik Akta Perdamaian (Van Dading), Putusan Pengadilan (Vonnis), maupun Putusan Arbiter (Arbitral Award)—memiliki derajat kekuatan hukum yang setara dan melekat padanya kekuatan eksekutorial yang ekivalen setelah memenuhi syarat formil penyetaraan oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perdata yang maslahat menuntut integrasi yang harmonis di mana ruang konsensus dioptimalkan sebelum menyerahkan kedaulatan sengketa pada otoritas peradilan negara.
Constitutional Underfunding dan Perlindungan Korban Tindak Pidana: Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Efisiensi Fiskal Tahun 2025 Grasella Yulianti; Toni Toni
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 menimbulkan persoalan normatif terhadap keberlanjutan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi normatif kebijakan efisiensi fiskal terhadap kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan korban, mengidentifikasi celah pengaturan, dan merumuskan rekonstruksi kebijakan berbasis rights-based budgeting. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan tiga persoalan normatif utama: ketiadaan jaminan anggaran minimum bagi layanan korban, inkonsistensi antara norma perlindungan korban dan norma fiskal, serta absennya mekanisme hukum yang mencegah dampak regresif fiskal terhadap kelompok rentan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan constitutional underfunding yang melemahkan kapasitas kelembagaan dan akses layanan korban. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan korban adalah kewajiban konstitusional yang tidak dapat direduksi menjadi beban fiskal, sehingga diperlukan reformasi melalui mekanisme floor budgeting dan penerapan rights-based budgeting.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Agustina Beti Rianes; Siti Kotijah; Poppilea Erwinta; Ine Ventyrina; Insan Tajali Nur
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.305

Abstract

Lembaga Kepresidenan merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara komprehensif mengatur Lembaga Kepresidenan sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan serta problematika hubungan kelembagaan antara presiden dan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan serta problematika hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas struktur dan kewenangan lembaga kepresidenan, serta memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap presiden. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai Lembaga Kepresidenan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Page 23 of 25 | Total Record : 242

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023