cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 450 Documents
 41   42   43   44   45 
Polarisasi Sikap Keagamaan Masyarakat dalam Merespons Fatwa Muamalah Kontemporer: Studi Kasus Perbedaan Generasi Tua dan Generasi Muda: Penelitian Ahmad Affandy; Asmaul Chusna; Muhammad Ihya
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.551

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan dan digitalisasi ekonomi telah melahirkan era muamalah kontemporer yang dinamis di Indonesia. Di tengah perubahan sosial ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara responsif mengeluarkan berbagai fatwa muamalah untuk menjaga kepatuhan syariah masyarakat. Namun, implementasi fatwa tersebut di lapangan memicu polarisasi sikap keagamaan yang signifikan antargenerasi. Artikel ini bertujuan mengkaji perbedaan respons keagamaan antara generasi tua dan generasi muda terhadap fatwa muamalah kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis serta sosio-historis, penelitian ini mensintesis temuan dari data literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi yang jelas: generasi tua cenderung bersikap 'defensif-syar'i', yaitu menolak atau skeptis terhadap perubahan muamalah digital demi memelihara kemurnian iman, serta memiliki keterbatasan literasi teknologi. Sebaliknya, generasi muda bersikap 'adaptif-pragmatis', dengan sangat cepat mengadopsi instrumen keuangan modern seperti fintech, crowdfunding syariah, dan cryptocurrency, namun rentan mengabaikan aspek kepatuhan syariah demi kemudahan transaksional, yang berisiko mengarah pada sekularisasi perilaku ekonomi. Untuk menjembatani jurang polarisasi ini, diperlukan upaya kolaboratif berupa peningkatan edukasi literasi keuangan syariah yang inklusif serta harmonisasi regulasi hukum positif oleh pemerintah guna mengintegrasikan nilai-nilai fatwa secara formal.
Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Riau (Studi Kasus Kota Batam) Tita Felisha Sanjaya Putri; Gusliana Gusliana; Ledy Diana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Alat Berat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian dilakukan di Kota Batam dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap informan dan wajib pajak alat berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat telah dilakukan melalui tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengawasan, namun belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan Pajak Alat Berat di Kota Batam sebesar Rp363.883.972 dari target Rp3.651.868.907. Hambatan dalam optimalisasi pemungutan meliputi belum optimalnya pendataan dan basis data objek pajak, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Pajak Alat Berat, serta belum optimalnya koordinasi dan pertukaran data antarinstansi. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, penguatan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi dengan instansi terkait, dan verifikasi lapangan. Optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Nafas Allah dan Tangisan Bumi: Konstruksi Ekoteologi Pantekosta Berbasis Doktrin GPdI dalam Merespons Krisis Kebakaran Lahan di Indonesia Andre Yosua M; Nelly
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.556

Abstract

Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia bukan semata-mata persoalan ekologi-politis, melainkan sebuah tragedi spiritual yang menuntut pertanggungjawaban teologis. Bagi gerakan Pantekosta, khususnya Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), penekanan yang kuat pada eskatologi dan urgensi penginjilan sering kali melahirkan sikap apatis terhadap pemeliharaan alam. Artikel ini bertujuan untuk mengonstruksi sebuah ekoteologi Pantekosta yang berpijak pada teologi alkitabiah dan selaras dengan doktrin GPdI, guna merespons krisis karhutla. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur teologis, kajian ini menemukan bahwa pneumatologi Pantekosta—khususnya pemahaman tentang Roh Kudus sebagai Spiritus Creator yang memelihara dan memperbarui bumi (Mazmur 104:30)—dapat menjadi motor penggerak bagi praksis ekologis. Transformasi orang percaya melalui Baptisan Roh Kudus seharusnya tidak hanya membuahkan manifestasi karunia rohani, tetapi juga kepekaan ekologis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa merawat bumi dan mencegah kerusakan lahan adalah bentuk ibadah yang otentik dan partisipasi aktif umat Pantekosta dalam karya penebusan Allah yang paripurna, sembari menantikan langit dan bumi yang baru.
Optimalisasi Pengelolaan Indikator Kinerja Utama Melalui Drive Based Information & Governance Integration (DIGI IKU) pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 Annisa Annisa; Sadar Sadar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.563

Abstract

Pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan data dan dokumen yang akurat, terstruktur, mudah diakses, dan dapat dipantau berkala. Namun, pengelolaan masih terkendala penyimpanan dokumen yang tersebar, sulitnya pencarian data, monitoring yang belum optimal, serta koordinasi antarperangkat daerah yang memengaruhi efektivitas evaluasi kinerja dan pemenuhan dokumen SAKIP. DIGI IKU dikembangkan sebagai inovasi tata kelola digital berbasis Google Drive untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen IKU secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan DIGI IKU, mengidentifikasi kendala pengelolaan dokumen, serta menilai kontribusinya terhadap efisiensi monitoring, koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan SAKIP. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis berupa reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa struktur folder berdasarkan perangkat daerah, jenis dokumen, indikator, dan periode pelaporan mempercepat pencarian serta pemantauan kelengkapan dokumen. Standardisasi format dan penamaan meningkatkan keseragaman administrasi, sedangkan sosialisasi dan pendampingan mengatasi keterbatasan literasi digital. Pemanfaatan Google Drive menjadi solusi terintegrasi yang praktis dan berbiaya rendah, dengan keberhasilan bergantung pada standardisasi tata kelola, kedisiplinan pengguna, pembagian kewenangan, dan komitmen perangkat daerah.
Tindakan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal George Johanis Paulus; Mikhael Feka; Hasbi Pasolo
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tindakan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, serta dokumentasi tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Polres Timor Tengah Selatan dilakukan melalui kombinasi tindakan preemtif, preventif, dan represif. Tindakan preventif dilaksanakan melalui patroli rutin, Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Operasi Pekat Turangga, dan sosialisasi hukum. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui razia peredaran gelap, penyitaan minuman beralkohol tanpa izin (jenis sopi), dan pemusnahan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi luasnya wilayah geografis, pola peredaran tertutup, keterbatasan sarana-prasarana operasional, serta faktor kebiasaan sosial-budaya masyarakat. Diperlukan penguatan pengawasan berbasis intelijen kewilayahan, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan Polsek jajaran, serta harmonisasi implementasi Perda TTS Nomor 1 Tahun 2017 dan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 guna mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Peran Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Devi Marthino Bullu; Yohanes Usfunan; I Putu Adiyasa
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

. Abstrak wajib ditulis dalam bahasa Indonesia dan memuat uraian singkat tentang latar belakang penelitian, tujuan, metode, temuan, dan implikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kupang dalam penanganan pengungsi luar negeri ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, mengevaluasi kendala operasional berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta merumuskan strategi penguatan tata kelola kelembagaannya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, prinsip jus cogens non-refoulement mewajibkan perlindungan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di UPT RUDENIM Kupang serta instansi jejaring (UNHCR, IOM, Kepolisian, dan Pemda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan RUDENIM Kupang bersumber dari atribusi (UU Keimigrasian), delegasi (PP No. 31/2013), dan mandat (Perpres No. 125/2016), yang diwujudkan melalui tindakan hukum (rechtshandelingen), tindakan faktual (feitelijk handelen), serta diskresi (freies Ermessen). Kendala utama meliputi ketidakpastian status suaka jangka panjang (stranded), disonansi fisik fasilitas detensi yang berjeruji besi, asimetri data dengan UNHCR/IOM, serta ketergantungan fiskal. Strategi penanganan dioptimalkan melalui pelembagaan FORKOPDENSI 2025, penegakan sanksi administratif berjenjang Kepdirjen IMI-402/2024, serta penataan blok akomodasi ramah kelompok rentan berbasis HAM.
Analisis Penerapan Asas Keadilan dan Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds: Penelitian Gatot Afandi; Diding Rahmat
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.546

Abstract

Bagaimana asas keadilan dan tujuan pemidanaan diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds menjadi pokok bahasan tulisan ini. Perkara yang dikaji adalah tindak pidana perpajakan dengan terdakwa seorang direktur perusahaan yang dinyatakan bersalah lantaran dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungutnya, sehingga merugikan penerimaan negara. Dua hal menjadi sorotan: cara Majelis Hakim memasukkan asas keadilan ke penalaran hukumnya, dan sejauh mana penalaran tersebut sejalan dengan teori pemidanaan maupun gagasan keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia. Metode doktrinal digunakan dengan memadukan analisis perundang-undangan, kasus, dan konsep. Bahan hukum utamanya mencakup Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, berikut putusan yang dikaji, ditopang literatur hukum sebagai bahan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa hukuman pada perkara perpajakan menuntut hakim menyeimbangkan pembalasan, pemulihan kerugian penerimaan negara, dan proporsionalitas, selaras dengan asas ultimum remedium. Denda yang dihitung dua kali kerugian negara terutama berperan memulihkan penerimaan negara, sedangkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum mencerminkan keadilan substantif. Kesimpulannya, memadukan asas keadilan dengan tujuan pemidanaan turut memperkuat legitimasi putusan pengadilan.
Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Btl pada Perkara Tindak Pidana Pajak Ditinjau dari Asas-Asas Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan: Penelitian Donny Prasetyo; Rizky Karo-Karo
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.547

Abstract

Bidang perpajakan berdiri pada titik temu antara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga pemidanaan semestinya baru dijalankan sebagai ultimum remedium ketika perangkat administratif terbukti tidak lagi membuahkan hasil. Kajian ini menyoroti nalar hukum majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Btl, yakni perkara ketika terdakwa berinisial HP dinilai terbukti secara sengaja menyembunyikan sebagian omzet usahanya pada Surat Pemberitahuan Tahunan sehingga negara dirugikan melalui pajak yang kurang dibayar, lalu dihukum satu tahun penjara berikut denda dua kali lipat pajak terutang. Kajian disusun secara normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual, kemudian membaca putusan tersebut dari sudut asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, asas ultimum remedium, asas lex favor rei, dan tujuan pemidanaan. Temuannya, unsur Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada umumnya diterapkan selaras dengan asas legalitas maupun asas kesalahan, tetapi ultimum remedium hanya terbaca tersirat lewat besaran denda tanpa penalaran normatif yang menjelaskan pergeseran dari jalur administratif ke jalur pidana. Penyandingan dengan perkara korporasi yang lahir dari rangkaian fakta serupa, yaitu Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Btl, memperlihatkan takaran sanksi yang tidak sebanding antara pelaku perseorangan dan badan hukum. Kajian ini berkesimpulan bahwa penalaran hakim pada perkara pajak menuntut perumusan ultimum remedium yang lebih tegas, sekaligus mengusulkan disusunnya pedoman pemidanaan yang mampu menakar tujuan retributif dan tujuan preventif secara lebih terukur.
Efektivitas Penerapan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Analisis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl) Rezky Aisyah Fitri; Risky Waldo
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.554

Abstract

Advancements in information technology have given rise to various forms of crime, one of which is electronic-based sexual violence (KSBE) involving "Video Call Sex" (VCS). This study aims to analyze the application of substantive law in Bantul District Court Decision Number 243/Pid.Sus/2024/PN Btl, as well as the effectiveness of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in providing legal protection for victims. This is a normative legal study employing statutory, case, and contextual approaches. Data were obtained through literature review and analyzed qualitatively. The results indicate that the application of substantive law in the decision aligns with prevailing legal provisions, as all elements of the charged criminal offense were legally proven based on the evidence presented. However, the panel of judges did not consider Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) as the specific regulatory basis for KSBE. Furthermore, the application of the UU ITE has not been effective in providing legal protection for victims; while it satisfies the aspect of legal certainty, the aspects of legal protection and victim recovery have not been optimally addressed. Therefore, harmonizing the application of the UU ITE and the UU TPKS is necessary to ensure more comprehensive protection for victims.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kampar Tahun 2014–2025 Muhammad Aldi Saputra; Sri Endang Kornita; Supriani Sidabalok
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.558

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kampar tahun 2014–2025 secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) menggunakan data sekunder time series dari Badan Pusat Statistik. Variabel pengangguran ditransformasi ke bentuk logaritma (LOG_X2) untuk memenuhi asumsi klasik. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan (β = –0,539; sig. = 0,004), pengangguran berpengaruh positif dan signifikan (β = 4,449; sig. = 0,043), dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan (β = –0,463; sig. = 0,003) terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (F = 11,984; sig. = 0,002) dengan koefisien determinasi R² = 82,5%.

Page 45 of 45 | Total Record : 450

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue