cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 450 Documents
 41   42   43   44   45 
Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Ferdiansyah F. Adipu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.520

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, beserta kelemahan regulasi dan pertanggungjawaban hukum yang muncul. penelitian ini bersifat normatif dengan data lapangan sebagai penyelidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus.Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum apabila merugikan hak konsumen. Regulasi vigentes memiliki kelemahan, yakni minimnya mekanisme pengawasan terhadap klausula baku, ketidakproporsionalan sanksi dalam UUPK, serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha dan konsumen. Kedua, pertanggungjawaban hukum dapat dimekaniskan secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata, secara khusus melalui UUPK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta secara terkait pidana praktik penipuan. Solusi terpadu diperlukan melalui edukasi, standardisasi klausula, dan penegakan hukum guna terciptanya hubungan pelaku usaha dan konsumen yang berkeadilan.
Pengaruh Ethical Leadership dan Work Engagement terhadap Job Satisfaction dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Studi pada Karyawan PT. Easterntex): Penelitian Devi Ningrum Sintawati; M. Sulhan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.522

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ethical Leadership dan Work Engagement terhadap Job Satisfaction dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan PT. EASTERNTEX. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah karyawan yang keluar pada tahun 2025 sehingga diduga berkaitan dengan kepemimpinan, keterikatan kerja, kepuasan kerja, dan perilaku Organizational Citizenship Behavior (OCB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 260 karyawan tetap PT. EASTERNTEX yang telah bekerja minimal satu tahun dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ethical Leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap Job Satisfaction dan Organizational Citizenship Behavior (OCB). Work Engagement juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Job Satisfaction serta Organizational Citizenship Behavior (OCB). Selain itu, Job Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa Ethical Leadership dan Work Engagement mampu menjelaskan variasi Job Satisfaction sebesar 53,0%, sedangkan Ethical Leadership, Work Engagement, dan Job Satisfaction mampu menjelaskan variasi Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebesar 72,9%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kepemimpinan yang etis, peningkatan keterikatan kerja, dan kepuasan kerja dapat meningkatkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan PT. EASTERNTEX.
Implementasi Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Asusila dalam Mewujudkan Asas Perlindungan Masyarakat terhadap Anak Novan Kusuma Wardana; Arista Candra Irawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.526

Abstract

Kasus pencabulan terhadap lima santriwati berusia 11–17 tahun di pondok pesantren Kabupaten Semarang pada awal 2025, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Unr, menunjukkan persoalan perlindungan anak, khususnya sejauh mana hukuman mewujudkan asas perlindungan masyarakat. Kondisi ini semakin kompleks karena pelaku merupakan tenaga pendidik yang memiliki relasi kepercayaan dan otoritas terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan korban anak serta penerapan asas perlindungan masyarakat dalam praktik peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, didukung wawancara dengan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak telah dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai figur otoritas dan dampaknya terhadap korban. Namun, asas perlindungan masyarakat belum optimal akibat budaya yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai tabu dan aib, sehingga banyak kasus serupa tidak terungkap dan berpotensi terulang. Perlindungan anak karenanya tidak cukup melalui ketegasan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan sinergi lintas lembaga serta edukasi publik yang berkelanjutan.
Pengaruh Pengembangan Kompetensi, Beban Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Dosen Melalui Employee Engagement sebagai Variabel Intervening pada Dosen Politeknik Ati Padang: Penelitian Okta Meridiana; Zefri Yenni; Fitri Yeni
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengembangan kompetensi, beban kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen melalui employee engagement pada dosen Politeknik ATI Padang. Metode pengumpulan data melalui survei dan mengedarkan kuisioner, dengan sampel 92 responden. Metode analisis yang digunakan structural equation modeling menggunakan smartpls. Hasil penelitian yang didapatkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengembangan kompetensi terhadap employee engagement. Terdapat pengaruh positif dan signifikan beban kerja terhadap employee engagement. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap employee engagement. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengembangan kompetensi terhadap kinerja dosen. Terdapat pengaruh positif dan signifikan beban kerja motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Terdapat pengaruh negative dan signifikan employee engagement terhadap kinerja dosen. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengembangan kompetensi terhadap kinerja dosen melalui employee engagement. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan beban kerja terhadap kinerja dosen melalui employee engagement. Terdapat pengaruh negative dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja dosen melalui employee engagement.
Penguatan Literasi Hukum Masyarakat dalam Mencegah Eksploitasi dan Penempatan Nonprosedural Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia Indah Dwiprigitaningtias; Haris Djoko Saputro; R. Ardini Rakhmania Ardan; Hannana Fitria; Ferdian Rinaldi; Zulfika Ikrardini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.528

Abstract

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural masih menjadi persoalan yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, ketidakjelasan hubungan kerja, tidak terpenuhinya hak upah, hingga kerentanan terhadap kekerasan dan perdagangan orang. Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama PMI memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, namun pada saat yang sama masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara memadai prosedur penempatan, persyaratan dokumen, hak dan kewajiban pekerja migran, serta risiko hukum dari keberangkatan melalui jalur tidak resmi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencegah praktik eksploitasi dan penempatan nonprosedural ke Malaysia. Metode kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, identifikasi permasalahan, serta pemberian informasi mengenai prosedur penempatan PMI yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi diarahkan pada pemahaman mengenai hak-hak PMI, tahapan penempatan yang sah, dokumen yang harus dipenuhi, karakteristik modus perekrutan nonprosedural, risiko eksploitasi, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang tersedia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, membentuk sikap yang lebih kritis terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak sesuai prosedur, serta memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural. Penguatan literasi hukum dengan demikian menjadi instrumen preventif yang penting dalam membangun perlindungan pekerja migran sejak tahap sebelum bekerja serta mendorong terwujudnya migrasi tenaga kerja yang aman, legal, dan berperspektif perlindungan hak asasi manusia.
Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Perdata Siti Asiyah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.529

Abstract

Klausula eksonerasi adalah salah satu bentuk ketentuan perjanjian yang digunakan untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Penggunaan klausul tersebut perlu dilihat dari batas kebebasan berkontrak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dapat diberlakukan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. lausula eksonerasi yang bertentangan dengan hukum tidak dapat digunakan untuk menghapus tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Hilangnya Sertifikat Jaminan Nasabah dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/Pn Kpg) Muh. Rifqy Zacky Ananditya
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.530

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis perbankan serta risiko hilangnya sertifikat jaminan nasabah yang berada dalam penguasaan bank, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kpg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban bank atas hilangnya sertifikat jaminan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bank didasarkan pada Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1365, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Majelis hakim menyatakan bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan meliputi pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp121.697.023,00, biaya perkara sebesar Rp206.000,00, serta kewajiban mengurus penerbitan sertifikat pengganti. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil dan sita jaminan ditolak karena keterbatasan mekanisme gugatan sederhana. Dengan demikian, bank bertanggung jawab secara hukum atas kelalaiannya, meskipun perlindungan hukum bagi nasabah belum sepenuhnya mengakomodasi kerugian immateriil.
Analisis Yuridis Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian Dilakukan Suami terhadap Istri Riqy Yusriyadi; Alpi Sahari; Agusta Ridha Minin
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.532

Abstract

Femisida domestik menunjukkan paradoks ketika ruang domestik yang seharusnya melindungi justru menjadi tempat terjadinya kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun hukum positif menyediakan instrumen pemberatan sanksi, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik peradilan, terutama terkait potensi bias relasional dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pertanggungjawaban pidana dan rasionalitas hakim dalam memutus perkara femisida untuk menguji penerapan keadilan proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan khusus kekerasan domestik telah mengakui eskalasi relasi kuasa, tetapi melemah pada tahap pemidanaan. Hakim mengurangi lebih dari setengah ancaman pidana maksimal dengan mempertimbangkan sikap kooperatif pelaku di persidangan. Hal ini menunjukkan adanya bias penyesalan yang menempatkan kepatuhan prosedural pelaku di atas penderitaan korban, sehingga berpotensi mendegradasi nilai nyawa dan melanggengkan impunitas struktural berbasis gender. Sebagai kebaruan, penelitian merekomendasikan pedoman pemidanaan khusus yang melarang kesopanan prosedural sebagai faktor utama peringan hukuman, sehingga pemidanaan kejahatan domestik ekstrem lebih proporsional dan selaras dengan standar perlindungan HAM universal.
Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Keputusan Gubernur Ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Arif Rahman; Rusli K. Iskandar; Nurul Chotidjah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis implikasi pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual yang berspesifikasi deskriptif analitis. Sumber datanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur ditinjau dari hieraki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa keputusan gubernur tidak tepat dijadikan instrumen hukum dalam rangka membatalkan peraturan bupati/wali kota karena mengaburkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, implikasi pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur terhadap kepastian hukum menimbulkan ketidakpastian hukum baik dari aspek regulasi maupun aspek implementasi. Dari aspek regulasi, ketidakpastian hukum ada karena belum adanya pengaturan secara jelas mengenai kedudukan peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan apabila bupati/wali kota tidak melakukan pencabutan atau perubahan terhadap peraturan bupati/wali kota tersebut. Sementara itu, dari aspek implementasi, ketidakpastian hukum muncul karena adanya peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan, tapi tidak ditindaklanjuti dengan pencabutan oleh bupati/wali kota. Selain itu, adanya pencabutan peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan, dilaksanakan di luar dari jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini merekomendasikan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengubah UU No. 23 Tahun 2014 untuk menghapus ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur. Jika ketentuan tersebut tidak dihapus, seharusnya pemerintah pusat mengatur secara jelas mengenai kedudukan peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan dengan keputusan gubernur apabila bupati/wali kota tidak melakukan pencabutan atau perubahan terhadap peraturan bupati/wali kota tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Transnational Crime pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Utara Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe; Ramlan Ramlan; Erwinsyahbana Erwinsyahbana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.534

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi kesenjangan kritis dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, ketika mandat restitusi korban belum didukung praktik penuntutan yang efektif. Meskipun telah meratifikasi Protokol Palermo, perlindungan korban masih lemah di pusat transit transnasional. Penelitian sosio-legal ini bertujuan menganalisis kegagalan eksekusi restitusi pada lima Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan kerangka IRAC terhadap 13 putusan berkekuatan hukum tetap periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan disfungsi struktural dalam penuntutan; meskipun jaksa berhasil menjatuhkan pidana badan pada seluruh kasus, pelacakan dan pembekuan aset diabaikan pada tahap pra-penuntutan. Akibatnya, perintah restitusi sulit dieksekusi dan korban tetap menanggung dampak sosial-ekonomi akibat eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan viktimisasi sekunder oleh negara serta kelemahan yang tidak semata-mata disebabkan ketidaktahuan korban atau keterbatasan aset pelaku. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi celah prosedural berupa belum adanya kewajiban penyitaan aset sebelum penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan model penuntutan berorientasi korban dengan mekanisme perampasan aset yang lebih tegas untuk mewujudkan keadilan restoratif dan mencegah reviktimisasi.

Page 43 of 45 | Total Record : 450

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue