cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 508 Documents
 44   45   46   47   48 
Analisis Yuridis Perselingkuhan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020) Rita Agustina Halawa; Yudi Rijali Muslim; Fikry Latukau
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.511

Abstract

Perselingkuhan menimbulkan persoalan hukum perdata ketika hubungan dengan seseorang yang masih terikat perkawinan menyebabkan kerugian bagi pasangan sah. Penelitian ini menganalisis kualifikasi perselingkuhan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila lima unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Putusan tersebut menerapkan konsep melawan hukum dalam arti luas dengan mempertimbangkan pelanggaran hak subjektif, kesusilaan, kepatutan, dan kewajiban hukum. Putusan juga memperkuat perlindungan hukum perdata terhadap kerugian immateriil yang berkaitan dengan tekanan psikologis, kehormatan, martabat, dan terganggunya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar pemulihan perdata dalam perkara perselingkuhan apabila seluruh unsur dapat dibuktikan.
Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Batik Solo Kota Karawang: Penelitian Naila Nasikah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.553

Abstract

Ekosistem ritel industrial seringkali menghadapi inkonsistensi kapabilitas pemasaran yang parah, terutama ketika menyeimbangkan retensi kualitas produk autentik dengan harga promosi agresif untuk menangkap demografi pekerja urban dinamis. Studi saat ini secara komprehensif menginvestigasi diskoneksi strategis antara pendekatan pemasaran tekstil tradisional dan daya beli volatil dalam pasar tradisional lokal, bertujuan untuk menentukan bagaimana kualitas produk dan promosi tertarget mendorong keputusan pembelian konsumen urban. Melalui pemeriksaan empiris pada sektor ritel regional, riset mengevaluasi pola perilaku dari pekerja pabrik yang membeli komoditas Batik Solo autentik. Investigasi tersebut menangkap dinamika transaksional spesifik serta preferensi konsumen tanpa terlalu menekankan mekanika statistik kuantitatif murni, melainkan berfokus pada fenomena struktural yang mendasarinya. Temuan mengungkapkan bahwa ketahanan material, keaslian motif, dan keunggulan penyelesaian bertindak sebagai determinan utama loyalitas konsumen, secara signifikan mengesampingkan daya tarik dari diskon promosi sementara. Meskipun taktik promosi luring secara efektif menstimulasi transaksi langsung, keputusan pembelian berkelanjutan utamanya bergantung pada nilai persepsi mengenai kualitas produk intrinsik. Tesis sentral menegaskan bahwa pengecer tekstil tradisional mutlak harus aktif beralih dari sekadar diskon promosi menuju penjaminan kualitas struktural demi mengamankan basis pelanggan loyal di tengah penetrasi pasar intens oleh produk alternatif buatan yang jauh lebih murah. Wawasan krusial ini memberikan intervensi taktis penting bagi manajer ritel lokal, menyarankan implementasi strategi pemaketan tertarget yang disesuaikan secara teliti bagi pekerja industrial modern. Pada akhirnya, penelitian ini menyediakan kerangka kapabilitas pemasaran yang sangat baru untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan ekonomi regional dengan operasi ritel akar rumput, menawarkan implikasi strategis guna mempertahankan daya saing komoditas tradisional dalam lanskap industrialisasi yang pesat.
Pertanggungjawaban Pidana atas Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Analisis Putusan PN Cikarang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Ckr): Penelitian Aris Siregar; Subhan Zein Sgn
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.557

Abstract

Sistem self-assessment di Indonesia menyerahkan sepenuhnya kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak kepada wajib pajak sehingga lemahnya pengawasan berpeluang dimanfaatkan untuk penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang berulang adalah faktur pajak yang diterbitkan atau dikreditkan tanpa didasari transaksi yang benar-benar terjadi, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Ckr serta ditopang bahan hukum sekunder. Dua persoalan yang ditelaah adalah konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut dan cara majelis hakim menimbang pembuktian kesengajaan berikut peran faktual terdakwa. Hasil telaah menunjukkan pertanggungjawaban baru dapat dibebankan apabila lima unsur terpenuhi secara kumulatif, yaitu subjek hukum, kesengajaan, perbuatan yang dilarang, ketiadaan transaksi yang sesungguhnya, serta potensi berkurangnya penerimaan negara. Bukti surat dan keterangan ahli menempati posisi menentukan dalam membuktikan kesengajaan. Konsistensi penerapan kelima unsur tersebut menopang kepastian hukum sekaligus daya cegah, sedangkan koordinasi yang lebih rapat antara pemeriksa
The Effect of ESG Disclosure, Earnings Per Share, and Debt-to-Equity Ratio on Price-to-Book Value: Evidence from the Indonesian Coal Mining Industry Bhayu A. Paputungan; Hizkia H. D. Tasik; Jeffry L. A. Tampenawas
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.559

Abstract

This study examines the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure, Earnings Per Share (EPS), and Debt to Equity Ratio (DER) on Price-to-Book Value (PBV), with Return on Assets (ROA) and the USD/IDR exchange rate as control variables, among ten pure coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange over 2022-2025 (40 firm-year observations). Using panel data regression estimated with a Random Effect Model and robust standard errors, the results show that ESG Disclosure and EPS each have a significant negative effect on PBV, while DER has no significant effect; the three variables jointly influence PBV significantly (Wald test, p = 0.0000), together explaining 18.56% of overall variation in PBV. These findings introduce the concept of conflicting valuation signals, in which ESG disclosure and financial fundamentals may simultaneously convey opposing information to investors under conditions of commodity price volatility and sustainability transition pressure in the coal mining sector.
The Effect of ESG Disclosure, Efficiency, and Liquidity on Banking Performance Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2025 Period Nasavia Daeng Lompang; Joy Elly Tulung; Debry Chrystie Alexandra Lintong
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.560

Abstract

This study aimed to examine the effects of ESG Disclosure, Efficiency (BOPO), and Liquidity (LDR) on Banking Performance (ROA) of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021-2025 period. A quantitative approach with a purposive sampling technique was employed, yielding a sample of 18 banking companies with a total of 90 panel data observations. Data were analyzed using panel data regression with a Robust Random Effect Model (REM) in STATA 17. Partial test results showed that ESG Disclosure had no significant effect on Banking Performance (H1 rejected), Efficiency had a significant negative effect on Banking Performance (H2 accepted), while Liquidity had no significant effect on Banking Performance (H3 rejected). Simultaneously, the three independent variables significantly affected Banking Performance (H4 accepted), with an Overall R-squared value of 88.95%, indicating strong explanatory power. These findings suggest that operational efficiency was the primary determinant of bank profitability compared to ESG disclosure and liquidity, implying that bank management should prioritize operational cost control to sustain profitabilityliquidity, implying that bank management should prioritize operational cost control to sustain profitability.
Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa dalam Penggunaan Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum dan Etika Digital Sayyida Faradiba Vahlevi; Eka Syafrina; Nur Kholis; M. Imam Santoso
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.562

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menjalankan berbagai aktivitas akademik maupun sosial, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi. Penggunaan media sosial, platform pembelajaran, layanan transaksi digital, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan menyebabkan mahasiswa semakin sering memberikan dan memproses data pribadi dalam ruang digital. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang memadai mengenai hak atas perlindungan data pribadi tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif etika digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan perilaku mahasiswa dalam melindungi data pribadi ketika menggunakan teknologi informasi serta mengkajinya berdasarkan perspektif hukum dan etika digital. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa sebagai responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan perilaku mahasiswa dalam perlindungan data pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya perlindungan data pribadi serta menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum dan etika digital mahasiswa.
Pungutan Atas Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gowa dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Sekolah Dasar Inpres Bertingkat di Kabupaten Gowa): Penelitian Bayhaqi Ramadhan; Muhammad Kamal Hidjaz; Mohammad Arif
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.564

Abstract

Penelitian ini membahas problematika penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dalam perspektif siyasah syar’iyyah, dengan fokus pada implementasi kebijakan, bentuk penyimpangan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji regulasi, hasil wawancara, serta kondisi empiris penyelenggaraan pendidikan gratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa pada dasarnya telah mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, mengurangi beban ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti pungutan yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana dan fasilitas pendidikan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan pendidikan gratis sejalan dengan prinsip maslahah mursalah karena berorientasi pada kemaslahatan umum, serta mencerminkan fungsi pemerintah sebagai sultah al-tanfidziyah dalam melaksanakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, setiap bentuk penyimpangan bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum agar penyelenggaraan pendidikan gratis dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan syariat.
Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pada Perusahaan Outsourcing Rian Agus Saputra; Rosmaniar Sembiring; Rosaidah P.S
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.565

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian dalam mendukung pengendalian internal pada perusahaan outsourcing. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada PT Prakarsa Trimitra, khususnya proses penggajian karyawan outsourcing yang ditempatkan pada perusahaan pengguna jasa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui pemetaan prosedur, analisis input–proses–output, evaluasi efektivitas, dan evaluasi pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi penggajian telah berjalan efektif secara operasional melalui penggunaan komputerisasi, integrasi data kehadiran, lembur, jabatan, grade, tunjangan, dan insentif. Efektivitas juga didukung oleh mekanisme pemeriksaan data absensi, perhitungan kembali oleh staf keuangan PT Prakarsa Trimitra, cross-check dengan PT Trikomsel OKE, serta persetujuan sebelum pembayaran. Sistem juga menghubungkan data kinerja dengan kompensasi, khususnya melalui data penjualan untuk sales officer dan leader sales officer. Namun, pengendalian internal belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan pemisahan fungsi yang lebih jelas antara keuangan, akuntansi, dan beberapa fungsi operasional. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian telah efektif dalam mendukung proses operasional penggajian, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan pemisahan fungsi dan pengendalian internal.
Kekuatan Pembuktian Perjanjian Utang-Piutang Lisan dalam Membatalkan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2036 K/Pdt/2019): Penelitian Ferdinand Martinus Woda
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.566

Abstract

Praktik perjanjian utang-piutang lisan yang hanya disertai penyerahan fisik sertifikat tanah sebagai jaminan sangat rentan disalahgunakan dan dapat menjadi celah bagi peralihan hak atas tanah secara melawan hukum oleh pihak yang beriktikad buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim kasasi Mahkamah Agung menggali kebenaran materiil guna membuktikan keabsahan eksistensi perjanjian utang-piutang lisan tersebut, serta mengkaji kekuatan yuridis pembuktian itu dalam membatalkan akta peralihan hak atas tanah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2036 K/Pdt/2019. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa hakim merekonstruksi kebenaran materiil melalui rangkaian fakta empiris, riwayat pemenuhan pembayaran utang, penguasaan fisik tanah yang tetap berada pada debitor, serta kesinambungan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh debitor, yang secara bersama-sama meniadakan adanya kesepakatan untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagai judex juris tertinggi, Mahkamah Agung tidak sekadar menilai ulang fakta yang telah ditetapkan oleh judex facti, melainkan menegaskan bahwa kebenaran materiil dapat mengalahkan kekuatan pembuktian sempurna yang melekat secara formal pada akta autentik, manakala akta tersebut terbukti diperoleh secara bertentangan dengan syarat objektif maupun subjektif keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga akta beserta produk turunannya batal demi hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum yang melekat pada akta autentik bersifat tidak mutlak dan harus tunduk pada keadilan substantif apabila formalitas prosedural digunakan sebagai sarana kecurangan. Disarankan agar masyarakat mengikatkan setiap jaminan utang berbasis tanah melalui mekanisme Hak Tanggungan yang resmi, dan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memperkuat prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi identitas serta kehendak sesungguhnya dari para pihak yang menghadap.
Penegakan Hukum Terhadap Korban KDRT Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan dalam Hukum: Penelitian Melda Saputri Darmawan; Gousta Feriza; Juanda
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.568

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada keluarga dan kehidupan sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari prinsip kesetaraan dalam perspektif hukum dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau melatarbelakangi peningkatan atas kasus tindak pidana KDRT. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip equality before the law dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud dalam penegakan hukum KDRT. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah memberikan perlindungan bagi korban, masih terdapat kendala berupa bias gender, sanksi yang ringan, dan mediasi yang belum selalu berpihak pada korban. Berdasarkan teori keadilan John Rawls dan hukum progresif menurut konsep Suteki, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya keadilan substantif bagi korban. Selain itu, peningkatan kasus KDRT dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, stigma korban, ketergantungan ekonomi, hambatan hukum, dan trauma psikologis, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan korban.

Page 46 of 51 | Total Record : 508

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue