cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 508 Documents
 45   46   47   48   49 
Dissenting Opinion dalam Putusan Pidana Ditinjau dari Prinsip Equality Before The Law (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PID.SUS/2022): Penelitian Adelline Julian Firman Atmadiputra; Gousta Feriza; Juanda
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.569

Abstract

Kajian ini menganalisis implementasi asas equality before the law dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan pemidanaan tindak pidana korupsi. Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, penelitian ini mendapati bahwa menjadikan rekam jejak dan kontribusi publik terdakwa sebagai hal yang meringankan hukuman berpotensi mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum dan memicu disparitas vonis. Praktik peradilan semacam ini dapat mengikis kepastian hukum, legitimasi publik, serta rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dituntut menerapkan pemidanaan yang objektif, terukur, dan konsisten guna menjamin kesetaraan perlakuan hukum pada perkara korupsi.
Peran Kepala Sekolah sebagai Edukator di SMP YPPGI Tiom Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Franus Wenda; Tanta Tanta; Diki Kurniawan; Yulius Mataputu; Kusdianto Kusdianto; Yuliana Waromy
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.570

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis peran kepala sekolah sebagai edukator dalam mengikutsertakan guru dalam pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan wawasan dan keterampilan., membentuk tim evaluasi hasil belajar siswa agar proses pembelajaran dapat dievaluasi dan diperbaiki, memanfaatkan waktu pembelajaran secara efektif, memastikan bahwa waktu kelas tidak terbuang sia‑sia., menjadi teladan/role model dalam sikap, etika, dan profesionalisme di lingkungan sekolah serta mengembangkan inovasi pembelajaran dan mendukung guru dalam eksperimen metode baru (misalnya kolaboratif, teknologi, metode aktif) dalam meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah desriptif kualitatif. Informan adalah seluruh warga sekolah dan informan sebanyak 10 orang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru 5 orang dan siswa 3 orang. Data diperoleh menggunakan pedoman waancara, observasi dan studi dokumentasi melalui keabsahan data dengan kecermatan data dan triangulasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh Kepala Sekolah telah menjalankan perannya sebagai edukator secara komprehensif 1) aspek pelatihan/diklat guru melalui perencanaan dan fasilitasi pelatihan guru berbasis kebutuhan sekolah, 2) pembentukan tim evaluasi hasil belajar yang sistematis dan partisipatif dilaksanakan secara terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut, 3) pemanfaatan waktu pembelajaran efektif melalui pengaturan jadwal, pengawasan kehadiran guru, serta penegakan aturan secara konsisten, 4) Aspek Keteladanan dengan sikap disiplin, kejujuran, keterbukaan, dan kepemimpinan melayani, kehadiran tepat waktu, kesediaan mengisi jam kosong, serta komunikasi yang baik dengan guru dan orang tua, 5) Aspek inovasi pembelajaran dan dukungan eksperimen dengan mendorong inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan TIK serta penguatan literasi dan numerasi.
Relasi Patronase Dan Meritokrasi Dalam Pengisian Jabatan Asn: Antara Norma Dan Praktik Birokrasi Raudhina Oktia Ayu; Galang Setyawan Aji
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.572

Abstract

Abstrak Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan sistem merit sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam pengisian jabatan struktural maupun jabatan pimpinan tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, secara eksplisit mewajibkan pengisian jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Namun demikian, praktik empiris menunjukkan bahwa pengisian jabatan ASN masih diwarnai relasi patronase, baik dalam bentuk patronase politik pasca pemilihan kepala daerah maupun patronase birokratik internal yang berbasis kedekatan personal dan loyalitas informal. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis dua persoalan pokok: pertama, bagaimana pengaturan dan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan ASN serta kaitannya dengan potensi praktik patronase; dan kedua, bagaimana relasi patronase memengaruhi penerapan sistem merit serta upaya penguatan yang diperlukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang subjektivitas yang melekat pada kewenangan diskresioner Pejabat Pembina Kepegawaian menjadi celah struktural yang memungkinkan patronase menggeser hasil seleksi berbasis kompetensi. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi kelembagaan berupa pembatasan diskresi, transparansi hasil seleksi, penguatan kewenangan mengikat lembaga pengawas, pengelolaan rekam jejak dan manajemen talenta yang terintegrasi, serta digitalisasi proses pengisian jabatan sebagai instrumen untuk memperkuat sistem merit dalam birokrasi Indonesia.
Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Pencatatan Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT.SUS-HKI/2021 Januarius Jhonson Sipahutar; Diding Rahmat
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.573

Abstract

Berdasarkan prinsip deklaratif, hak cipta timbul dengan sendirinya begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kendati demikian, pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap berpotensi memicu sengketa apabila yang mengajukan pencatatan bukan pencipta yang sebenarnya. Hak cipta memang pertama kali melekat pada pencipta, namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membuka peluang bagi hak ekonomi dari suatu ciptaan untuk beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Persoalan pengalihan ini menjadi krusial dalam rangkaian sengketa atas karya tulis berjudul “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” ciptaan Kasim Tarigan. Sepanjang berjalannya perkara, hak ekonomi atas karya tersebut beralih kepada Feybe Fince Goni yang kemudian berkedudukan sebagai pemegang hak cipta. Artikel ini mengkaji landasan hukum pengalihan hak cipta, garis pembeda antara pencipta dan pemegang hak cipta, kedudukan hukum Feybe Fince Goni pasca-pengalihan, dan dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap hak ekonomi atas karya tersebut. Temuan kajian memperlihatkan bahwa pengalihan hak cipta tidak menghapus kedudukan Kasim Tarigan sebagai pencipta karena hak moral senantiasa melekat pada pencipta, sementara hak ekonomi dapat berpindah kepada Feybe Fince Goni.
Entrepreneurial Mindset: Teaching Generation Z to Be Independent and Responsible Through Artificial Intelligence Resty Ismawanti; Lysda Reviyanti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i2.574

Abstract

This study aims to explore how an entrepreneurial mindset can be cultivated among Generation Z through the utilization of artificial intelligence (AI) in entrepreneurship education. Generation Z is known as a generation highly familiar with technology; However, they often face challenges in developing independence, making decisions, and taking responsibility for the impacts of their actions. This study employs a qualitative method with a phenomenological approach to understand the subjective experiences of participants in an AI-based entrepreneurship training program. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, and were subsequently analyzed using thematic analysis techniques. The findings indicate that the integration of AI into learning can enhance participants' abilities to identify business opportunities, make strategic decisions, and develop sustainable business models. Furthermore, AI encourages participants to become more collaborative and develop greater ethical awareness of the social impacts of their innovations. These findings suggest that AI serves not only as a technical support tool but also as a medium for character development that promotes independence and responsibility. This study recommends the development of sustainable AI-based entrepreneurship curriculum to support Generation Z's readiness to face the challenges of the digital era.
Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Diri dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Tasya Nabila; Hera Sastika
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.576

Abstract

Perkembangan transaksi jual beli secara online melalui marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya penyalahgunaan identitas diri. Penyalahgunaan identitas dalam transaksi online dapat dilakukan dengan menggunakan data pribadi milik orang lain untuk membuat akun, melakukan pembelian, menjual barang, maupun melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online di marketplace serta menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan identitas dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas, konsumen, maupun pelaku usaha serta dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu apabila dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian. Pengaturan mengenai perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai data pribadi, transaksi elektronik, penipuan, dan tindak pidana lainnya sesuai dengan bentuk perbuatannya. Kesimpulannya, diperlukan penerapan hukum yang tepat serta peningkatan perlindungan dan keamanan data pribadi dalam aktivitas marketplace untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan identitas diri.
Negosiasi Identitas Sosial Eks-Napiter dalam Menghadapi Stigma Masyarakat: Studi tentang Pengelolaan Kesan dan Reintegrasi Sosial Fadhilah Niswati; Febriandita Tedjomurti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.577

Abstract

Reintegrasi sosial eks-narapidana terorisme (eks-napiter) menghadapi tantangan berat akibat stigma dan diskriminasi masyarakat yang belum sepenuhnya hilang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eks-napiter menegosiasikan identitas sosialnya melalui strategi pengelolaan kesan (impression management) serta bagaimana proses tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini melibatkan tiga orang eks-napiter klaster hijau (moderat, berikrar setia NKRI) serta pendamping yayasan di Provinsi Jambi sebagai informan penelitian. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi adanya jarak sosial, pengawasan informal dari warga, penolakan ekonomi, serta beban emosional akibat pelabelan negatif. Melalui pendekatan kualitatif jenis fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik Braun dan Clarke yang diintegrasikan dengan teori pengelolaan kesan Erving Goffman. Temuan utama menunjukkan bahwa eks-napiter secara aktif mengelola panggung depan (front stage) melalui perilaku pro-sosial, komformitas penampilan, keterbukaan terpilih (selective disclosure), dan humor, sementara panggung belakang (back stage / ranah keluarga) dimanfaatkan untuk pemulihan emosional. Selain itu, legitimator sosial seperti tokoh agama lokal, pamong desa, serta program pemberdayaan ekonomi menjadi faktor pemampu krusial dalam meluluhkan stigma publik. Kontribusi penelitian ini adalah tersedianya model empiris integratif yang menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial memerlukan pendekatan seimbang antara strategi pengelolaan kesan individu dengan sistem dukungan sosial-ekonomi berbasis komunitas.
Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Mursyidin AR
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.578

Abstract

Menyalurkan zakat itu hendaklah diperhatikan mustahiq yang membutuhkan. Penyaluran zakat ini bukan hanya bersifat konsumtif, melainkan juga harus diperhatikan secara produktif, karena perkembangann ekonomi ini sangat terpengaruh dengan zakat produktif. Zakat produktif ini sangat membantu kebutuhan modal bagi yang memiliki usaha, khusunya usaha mikro. Zaman sekarang sudah sangat perlu diperhatikan disalurkan zakatnya bagu usaha kecil yang ingin mengembangkan ekonominya. Sungguhsayang bagi mereka yang memiliki bakat usahan namun tidak memiliki bodal. Maka solusinya adalah penyaluran zakat yang diprogramkan oleh baital Mal agar membatu perkembangan ekonomi umat.
Wanprestasi Jual Beli Angsuran Barang Manufaktur: Analisis Dualisme Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Perdata: Penelitian Hasan Basri; Nilfatri; Hasna Dewi; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli kusen secara angsuran berbasis lisan di Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta menguji tindakan pemotongan harga sepihak dan penyelesaian perselisihannya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kusen secara lisan sah menurut hukum, namun memiliki kerentanan yuridis akibat ketiadaan pencatatan (al-kitabah) yang memuat spesifikasi teknis, jadwal pembayaran, dan pembagian risiko. Tindakan pembeli mengurangi pembayaran secara sepihak dengan alasan penurunan harga pasar dan kerusakan akibat cuaca terindikasi sebagai tindakan wanprestasi, sebab perubahan harga pasar merupakan risiko komersial pembeli dan faktor cuaca memerlukan pembuktian terkait waktu peralihan risiko. Musyawarah yang dilakukan berhasil mencapai pembayaran kompromi, tetapi ketiadaan naskah perdamaian tertulis menyebabkan status pelunasan sisa kewajiban belum memiliki kepastian hukum yang tuntas.
Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya: Penelitian Henik Tristian; Sulikah Asmorowati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.580

Abstract

Pembangunan Kawasan kumuh menjadi perhatian dari periode waktu kewaktu oleh Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan Daerah, beberapa program dan inovasi baik yang dimulai dari pemerintah maupun masyarakat bisa menjadi solusi bersama dalam pemecahan permasalahan yang ada. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana collaborative governance dalam pengembangan destinasi wisata yang terletak di Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan bersumber dari teori Donahue dalam memotret fenomena terkait dengan collaborative governance. Sementara itu pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, terkahir validitas data yang ada menggunakan model analisis interaktif yang bersumber dari Miles, Huberman dan Johny Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dibangun oleh aktor pemerintah, swasta dan masyarakat awalnya sukses dibangun dalam menciptakan destinasi wisata kampung Lawas Maspati, namun dalam perjalana

Page 47 of 51 | Total Record : 508

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue