cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Yayasan Almubarak Fil Ilmi
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Piantari, Ni Komang Putri; Patmawati, Novi; Sadiah, Rika Halimatun; Wulandari, Dewi; Saputra, Muhammad Akbar; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.294

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, yang merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan sumber daya tanah. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi blockchain, menawarkan pendekatan baru yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam verifikasi kepemilikan tanah dan penentuan batas tanah yang sering menjadi sumber konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data pertanahan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meminimalisir sengketa agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa agraria. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, kurangnya keterampilan teknis, dan resistensi terhadap perubahan. Artikel ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan dan penyelesaian sengketa agraria.
Tinjauan Hukum Agraria dalam Implementasi Surat Hak Guna Bangunan di Batam Kepulauan Riau Resa, Muhammad; Prakoso, Keke Prasetya; Aqsa, Muh.Ady; Arip, Awang Farid Ramadhan; Putra, Moch Efendi Eka; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.302

Abstract

Pengelolaan tanah di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, menghadapi tantangan kompleks terkait pemilikan tanah strategis. Artikel ini menganalisis perbedaan antara Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), serta pertimbangan untuk menggunakan SHGB di Batam. SHGB memberikan hak untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu, sementara SHM memberikan kepemilikan tanah secara permanen. Penggunaan SHGB di Batam didorong oleh perlindungan terhadap tanah yang dikelola oleh BP Batam dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), memungkinkan kontrol efektif sumber daya tanah strategis. Meskipun SHM menawarkan kepastian kepemilikan yang lebih kuat, SHGB memberikan fleksibilitas dalam penggunaan tanah. Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk kompromi antara kepastian hukum dan fleksibilitas operasional dalam pengelolaan tanah Batam untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan analisis yang mendalam tentang syarat dan hak dari masing-masing sertifikat, artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika pengelolaan tanah di kawasan strategis seperti Batam.
Hak Menguasai Negara Atas Tanah di Kawasan Hutan: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur Nofisa, Dynanta Auliy; Zein, Muhammad Aulias Rafly; Basri, Muhammad Hasan; Ardiyansah, Muhammad Niken; Dozan, Muhammad Welly; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.303

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan. Kajian Pustaka yang dijelaskan melalui kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hak menguasai negara dalam hukum agraria menjadi pilar penting dalam dasar implementasi negara mewujudkan amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal secara kualitatif, melalui kajian pustaka dengan melakukan analisis studi kasus pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Kawasan Hutan dapat di definisikan sebagai lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat dalam analisis yang ditemukan yaitu masalah SDM, Konflik SDA dan budaya KKN di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya penguatan dalam analisis hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan dibagi menjadi 3 poin, yaitu; demokrasi daerah sebagai pilar desentralisasi; penertiban terhadap proses reklamasi dan perizinan lahan tambang; dan pembaharuan hukum agraria melalui pemaknaan hak menguasai negara.
Pengaruh Kebijakan Agraria Terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Jawa Timur Sari, Normalia; Amini, Rismayana Salsa; Ismeini, Arya Genta Prima; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.315

Abstract

Artikel ini menganalisis pengaruh kebijakan agraria terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Kebijakan agraria memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan agraria berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan para petani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang diterapkan telah memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan perbaikan kondisi sosial petani. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya dukungan infrastruktur, yang masih menghambat efektivitas kebijakan ini. Rekomendasi diberikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden sebagai Materi Muatan Delegasi Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dahlia, Mila; Subiyanto, Achmad Edi; Markoni, Markoni; Widarto, Joko
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.317

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis praktek dan kendala pengaturan pendelegasian materi muatan Undang-Undang ke dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden telah sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan dan menemukаn konsep hukum terkait dengan pengaturan yang ideal mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai materi muatan delegasi Undang-Undang ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedepan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam kajian ini norma hukum dipahami sebagai sebuah norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses politik tertentu yang sah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Peraturan delegasi dari Undang-Undang di Indonesia yang ideal adalah Peraturan Pemerintah baik delegasi tersurat dan kewenangan delegasi tersirat, namun untuk kebutuhan praktis seperti pengaturan lebih teknis, pengaturan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Presiden. Penulis memberikan usulan terhadap bаtаsаn-bаtаsаn yаng perlu diаtur melаlui ketentuаn perаturаn perundаng-undаngаn berkаitаn dengаn materi muatan Perаturаn Presiden. Аdа 3 (tiga) batasan utаmа yаng perlu dipertimbangkan untuk melаkukаn pengаturаn terhаdаp materi muatan Perаturаn Presiden sehingga tidаk menimbulkаn persoаlаn dаlаm sistem perаturаn perundаng-undаngаn, 3 (tiga) batasan tersebut yaitu Peraturan Presiden tidak boleh mengatur materi muatan yang bersinggungan dengan materi muatan dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden tidak boleh memuat materi muatan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden mengatur materi muatan yang bersifat teknis administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang mengatur ruang lingkup birokrasi pemerintah diluar ketentuan/kebutuhan yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
Bibliometric Analysis of Digital Transformation in Public Administration Abdurahman, Abdurahman; Ali, Muhammad; Ismail, Hijril
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.318

Abstract

Kajian ini menyajikan analisis bibliometrik komprehensif terhadap penelitian transformasi digital dalam administrasi publik. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis ini mengkaji tren publikasi, pola kutipan, jaringan kepenulisan, kemunculan kata kunci, dan distribusi geografis karya ilmiah dari tahun 2000 hingga 2024. Temuan ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hasil penelitian, dengan lonjakan signifikan dalam publikasi dari tahun 2000 hingga 2024. 2010 dan seterusnya, mencerminkan semakin relevannya transformasi digital dalam tata kelola publik. Kontribusi penting dari karya-karya penting dan penulis berpengaruh disorot, menekankan peran mereka dalam membentuk bidang ini. Studi ini juga mengidentifikasi tema-tema penelitian utama, termasuk e-Government, keterlibatan warga negara, privasi data, dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Analisis geografis menunjukkan fokus yang kuat di Amerika Utara dan Eropa, dengan kontribusi yang semakin besar dari Asia dan Amerika Latin. Analisis bibliometrik ini memberikan wawasan berharga mengenai perkembangan dan dampak penelitian terhadap transformasi digital, memberikan landasan untuk penelitian di masa depan dan menyoroti perlunya eksplorasi berkelanjutan terhadap teknologi baru dan perspektif global dalam administrasi publik.
Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Pelaksanaan Program Unggulan PKK di Desa Korooha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Baso, Sudirman; Asiz R, La Ode Asrun; Agusman, Yudi; Mallapiseng, Arafat
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.319

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mmendeskripsikan tentang partisipasi para ibu rumah tangga di desa Korooha kecamatan Kodeooha kabupaten Kolaka Utara dalam pelaksanaan empat program unggulan Peberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKK). Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, menggunakan model intraktif Miles dan Huberan berupa reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh melalui observasi, studi literasi dan wawancara kepada informan yang terdiri dari kepala desa Kooroha, pengurus PKK, dan para ketua dasawisma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi ibu rumah tangga desa Korooha kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka Utara dalam pelaksanaan empat program unggulan Peberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKK) jika ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Davis dalam Sastropoetro maka dapat disipulkan bahwa dari tiga jenis partisipasi yang menjadi ndicator dalam penelitian ini, maka partisipasi pikiran dan partisipasi keahlian yang sangat kurang ditunjukkan, dilain sisi pada partisipasi tenaga, partisipasi dalam bentuk uang dan baranglah yang banyak ditunjukkan dalam pelaksanaan empat program unggulan Peberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKK).
Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga yang Menyebabkan Perceraian Anggota Polri : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs) Jianto, Deddy; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Nardiman, Nardiman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.324

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Seiring berjalan waktu, perkawinan dapat menimbulkan kekecewaan bagi pasangan dengan puncaknya yaitu perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, tak terkecuali dengan anggota Polri. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara yang selanjutnya dilakukan pengkategorian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum bagi anggota Polri yang bercerai diluar ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian anggota Polri diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian di antaranya ialah wajib mendapat izin dari pejabat berwenang, karena apabila tidak terpenuhi maka bagi anggota Polri yang melanggar ketentuan dapat berakibat dengan penjatuhan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Polri bahkan bisa dikenakan pula dengan Sanksi Pidana jika pada prosesnya atau faktor yang mendasari munculnya pengajuan gugatan perceraian terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya. Sanksi-sanksi tersebut merupakan manifestasi pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan kewenangannya.
Evaluasi Program Posbinaan Terpadu (Pobindu) Lansia di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Hamira, Hamira; Mallapiseng, Arafat; Baso, Sudirman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan Program Posbinaan Terpadu (Pobindu) Lansia di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan Posbindu belum efektiv dibuktikan melalui ditemukannya kendala dalam input: ketidakcukupan sumberdaya, ketidaklengkapan dan ketidakcukupan sarana prasarana, ketidakcukupan pendanaan; kendala dalam proses: pelaksanan kegiatan belum sesuai SOP, belum terdistribusinya buku pintar kader, rendahnya sosialisasi dan penyuluhan ptm di posbindu dan aparatur desa, ketidaktersediaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi peserta posbindu, ketidaklengkapan laporan, rendahnya stakeholder; kendala output: ketidaksesuaian sasaran, cakupan kunjungan rendah, rendahnya pendokumentasian pencatatan dan rujukan berdampak pada ketidakterkendalian PTM yakni hipertensi.
Peran BPD (Badan Permusawaratan Desa) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa : (Studi Pada Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara) Kasim, Kasim; Irawati, Irawati; Baso, Sudirman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengasawan pengelolaan dana desa di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dalam pengasawan pengelolaan dana desa belum terlaksana dengan baik. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap dana desa di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai yaitu yang mana BPD tidak menjalankan pengawasannya dengan optimal. Kurang memberikan saran kepada kepala desa, kurangnya membangun kerja sama dengan kepala desa, dan kurang responnya BPD terhadap aspirasi masyarakat. Dari bentuk pengawasan yang ada, BPD masih kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ada beberapa hambatan BPD dalam melaksanakan pengawasan dana desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan anggota BPD lainnya dalam pengawasan dana desa, anggota BPD sebagia besar ialah orang terdekat kepala desa, serta sarana yang ada kurang mendukung.

Page 2 of 11 | Total Record : 109

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3: November (2025) Vol 2 No 2: Juli 2025 Vol 2 No 1: Maret (2025) Vol 1 No 3: November (2024) Vol 1 No 2: Juli (2024) Vol 1 No 1: Maret (2024)