cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Articles 109 Documents
Akibat Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Poligami di Instansi Pemerintah Assyifa, Assyifa
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.329

Abstract

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai perkawinan poligami tentang syarat dan tata caranya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak melarang Apatur Sipil Negara untuk berpoligami asalkan memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami. Hasil penelitiannya adalah Poligami tidak dilarang bagi Aparatur Sipil Negara akan tetapi seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari atasannya, dan untuk mendapatkan ijin tersebut harus melalui tahapan-tahapan prosedur yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya adalah apabila seorang Apartur Sipil Negara yang melakukan poligami tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka berakibat mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Tinjauan Yuridis Pokok-Pokok Haluan Negara Sebagai Arah Pembangunan Nasional Berkelanjutan Nur, Nur
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.330

Abstract

Haluan Negara sebagai pemandu penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan bernegara sehingganya sesuai dengan dasar konstitusi yang ingin dicapai. Itulah sebabnya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Haluan Negara menjadi satu kesatuan yang melengkapi. Tujuan dari penelitian ini adalah tentang landasan yuridis Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai arah pembangunan nasional berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara telah berlandasakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pemerintahan yang konstitusional dengan legitimasi publik yang kokoh. Kesimpulannya adalah Menghadirkan kembali Haluan Negara sangat penting dilakukan karena: (a) Haluan Negara memiliki kedudukan yang strategis dan fundamental; dan (b) Paradigma RPJPN yang eksekutif sentris. Pertimbangan terhadap lahirnya kembali Haluan Negara, didasarkan atas: Pertama, Landasan Filosofis, kedua Landasan Teoritis 1945, ketiga landasan yuridis, keempat landasan Sosiologis dan Politik.
Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Motor Bekas di Abdul Fattah Berkah Motor Timika Erni, Erni; Sandy , Stepanus
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Motor Bekas Di Abdul Fattah Berkah Motor Timika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Dalam wawancara ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. Wawancara, dn kuesioner. Untuk mengetahui strategi pemasaran pada Abdul Fattah Berkah Motor Timika, maka instrument analisis yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran Abdul Fattah Berkah Motor Timika terletak pada kuadran I strategi SO, yang mempunyai alternatif strategi seperti memanfaatkan Lokasi yang strategis untuk menarik konsumen, meningkatkan kualitas produk serta pelayanan dan menyediakan produk dalam jumlah yang besar. Banyak sesuai dengan banyaknya permintaan.
Pengaruh Intensitas Penggunaan Gadget Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 10 Bekasi Satria, Fahreza Arief
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 10 Bekasi. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif asosiatif. Teknik Pengambilan Sampel Menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 65 peserta didik di SMA Negeri 10 Bekasi. Data yang digunakan adalah Analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan uji hipotesis di peroleh sebesar 1,983 dan nilai  sebesar 1,669. Hal ini berarti  yakni 1,983 > 1,669 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya intensitas penggunaan gadget berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajarn ekonomi. Kemudian berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang di peroleh sebesar 0,056. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi intensitas penggunaan gadget (X) terhadap prestasi belajar (Y) adalah 5,6% sedangkan sisanya 94,4% di pengaruhi variabel lain yang tidak dijelaksan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan arti penting untuk pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya terkait dengan pengurangnya siswa menggunakan gadget.
Kinerja Pegawai dalam Memberikan Pelayanan pada Masyarakat di Kantor Lurah Lasolo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Togala, Risman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.344

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Kelurahan Lasolo dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Konawe Utara serta faktor yang mempengaruhinya. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan adalah melalui wawancara, kaji dokumen dan observasi. Hasil penelitian bahwa, Kinerja Pemerintah Lurah Lasolo dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan 4 (empat) dimensi yang diamati yaitu dimensi produktivitas kerja aparat, ketaatan aparat, kedisiplinan aparat dan kemampuan SDM aparat dalam Pelayanan diperoleh bahwa dimensi ketaatan aparat dalam suatu aturan pegawai telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun pada dimensi kemampuan SDM dalam pelayanan menunjukkan kinerja kurang baik, hal ini diketahui berdasarkan hasil observasi (pengamatan) mengenai pelayanan kemasyarakatan yang aparatnya masih membeda-bedakan warga satu dengan warga yang lainnya. Artinya dalam suatu pelayanan publik perlunya penyamaan kedudukan setiap warga dalam suatu pelayanan publik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan Lasolo dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu; (a) Faktor pendukung antara lain; sumberdaya manusia yang memadai yang ditandai dengan jumlah Aparat Sipil Negara yang telah menyandang gelar pendidikan sarjana (S1) berjumlah 4 orang dari 10 orang pegawai. (b) Faktor penghambat antara lain; lingkungan kerja, terbatasnya anggaran, dan kurang disiplinnya pegawai sehingga faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kinerja dalam pelayanan yang diharapkan dan dapat berdampak buruk.
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial Fatmawati L, St.; Ali, Adnan; Yusuf, Niken Yulian
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.348

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Kelurahan Lasolo Tujuan penelitian dilakukan yaitu: Untuk memberikan informasi tentang penyebab terjadinya cyber bullying terhadap anak di media sosial. Tipe penelitian yaitu normatif normatif (normative legal research), melalui pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan kasus (case approach),. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (Library Research) dan Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal kemudian dianalisis dan disusun secara deduktif. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana cyber bullying terhadap anak di media sosial faktor internal atau dikenal juga sebagai faktor yang ada dalam diri individu ketika melakukan suatu tindakan. Faktor internal dapat berupa faktor fisik dan faktor psikis, yang dapat berupa kebutuhan atau dorongan atau motif dalam bertindak diantaranya yaitu kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang . Adapun faktor ekstern atau dikenal juga sebagai faktor yang berasal dari luar diri individu. Hal ini dapat berupa infrastruktur, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat.. faktor eksternal lainya dapat berupa kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku cyber bullying.
Impact Analysis of Activating the Creative Economy Ecosystem in Kendari City Shafara, Sonia Nanda; Purnomo, Dwi; Supriyadi, Supriyadi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.349

Abstract

Pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Kendari memiliki keinginan untuk bisa hidup dan berkembang dari karya yang dihasilkan. Namun, mereka memiliki keterbatasan dalam mengelola bisnisnya sendirian, sehingga membutuhkan sebuah ekosistem yang dapat membantu bisnisnya. Pada bulan Agustus 2022, telah dilaksanakan kegiatan aktivasi ekosistem ekonomi kreatif. Akan tetapi, program yang telah dibuat tidak dilaksanakan dan para partisipan melakukan pergerakannya secara individualis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak aktivasi ekosistem ekonomi kreatif Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method dan berlandaskan theory of change. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur nilai kematangan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan, metode kualitatif digunakan untuk mengukur kedalaman alasan partisipan dalam penilaian kematangan dampak tersebut. Indikator yang digunakan dalam penilaian ini didapatkan melalui triangulasi data dari 7 pakar. Hasil penelitian ini menunjukan ada 14 indikator yang menunjukan nilai kematangan dari 4 dampak. Kualitas kematangan dampak tertinggi adalah terciptanya jaringan yang saling terkoneksi dalam memberdayakan usaha masing-masing. Hal ini disebabkan oleh motivasi yang kuat, kepedulian dari berbagai pihak, dan adanya semangat yang kuat dari pelaku ekonomi kreatif.
Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Megawati, Megawati; Manduapessy, Rulan L.
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh. data responden yang digunakan sebanyak 63 responden yang diteliti di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan pengujian hipotesis dengan pengujian uji parsial, uji simultan. Hasil penelitian untuk motivasi kerja dan disiplin kerja menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika. Untuk uji secara parsial (Uji t) motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dibuktikan dengan melihat nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, dan Untuk uji secara parsial (Uji t) disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dibuktikan dengan melihat nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel.
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Mustika, Mustika; Nursamsir, Nursamsir; Alauddin, Murni Ratna Sari
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan   Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah informan 7 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Kader Posyandu serta 4 Masyarakat yang terdiri dari 2 Ibu Hamil dan 2 Ibu Menyusui. Teknik analisis data yang digunakan adalah data collection, penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Kelurahan Dan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka  belum optimal dilihat dari peran pemerintah desa dengan terlaksananya sosialisasi tentang Peraturan Bupati di desa dan adanya program peningkatan gizi masyarakat gizi spesifik maupun gizi sensitif guna pencegahan stunting,  adanya sumber daya manusia yang saling mendukung, sumber daya finansial yang dimiliki sudah cukup memadai dengan adanya dengan adanya sarana prasarana kesehatan di desa yaitu poskesdes/polindes, sumber daya waktu juga sudah cukup dengan melakukan sosialisasi disetiap bulannya  pada saat proses posyandu berlangsung yang dilakukan pada tanggal 12. Dilihat dari karakteristik organisasi pelaksana, dimana pemerintah desa sendiri membentuk pengorganisasian konvergensi yaitu Kader Pembangunan Manusia dan dibantu oleh Kader Posyandu. Dari sikap (dispotition) pelaksana menerima apa yang di programkan dari pihak pemerintah desa. Komunikasi antar organisasi pelaksana, koordinasinya itu dari pemerintah kabupaten ke kecamatan terus kecamatan meneruskan ke kepala desa untuk ditindak lanjuti  ke kader-kader.
Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Desa Wisata Magello di Desa Mandoke Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Satrina, Eka; Sabaruddin, Abdul; Taslim, Taslim
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.354

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengembangan objek desa wisata magello di Desa Mandoke Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Mandoke Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Kolaka Timur, Pegawai Dinas Pariwisata, Kepala Desa Mandoke, Sekretaris Desa Mandoke, Bendaha Desa Mandoke, Pemuda Bolang, dan masyarakat Desa Mandoke. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui indikator efisiensi dalam pengembangan objek wisata belum sepenuhnya dapat melibatkan partisipasi dari masyarakat baik dalam tahap sosialisasi dan juga tahap penataan objek wisata magello, Efektifitas dalam pengembangan objek wisata magello di Desa Mandoke tidak lagi mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata dan juga masih banyaknya fasilitas dalam kawasan objek wisata yang perlu ditambah serta fasilitas lainnya pada objek wisata yang kurang tertata. Keadilan dalam pengembangan objek wisata magello di Desa Mandoke belum adanya transparansi dari pengelolaan kawasan objek wisata baik pemerintah desa itu sendiri maupun pemuda bolang. Daya tanggap dalam pelaksanaan kinerja pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata magello di Desa Mandoke masih kurangnya transparasi pengelolaan objek wisata dan juga masih minimnya jumlah pengunjung yang datang pada kawasan objek wisata.

Page 3 of 11 | Total Record : 109