cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wido Cepaka Warih
Contact Email
wido.cepaka@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
jcs@poltekip.ac.id
Editorial Address
JOURNAL OF CORRECTIONAL STUDIES Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - POLTEKIP BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514 Telephone: +62217540121 E-mail : jcs@poltekip.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Correctional Studies
Published by Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
ISSN : -     EISSN : 30326125     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Correctional Studies is an national journal published by Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia. It covers all areas of criminal, social, psychology, public administration, management, education, and government law. Its global readership includes educational, teachers, students and others with a professional or personal interest in Correctional Science. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 25 Documents
 1   2   3 
ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN DEWANTARA SIREGAR, AGUNG ADIPA
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.221

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of the rights of female convicts who are pregnant and breastfeeding at the Class IIA Women's Detention Center in Medan. This study uses empirical legal research methods by collecting data through structured interviews with pregnant and lactating women inmates as well as analysis of documents related to regulations and policies. The results of the study show that even though there are adequate lactation room facilities, there are still challenges in fulfilling the rights of female prisoners such as privacy, health and fair treatment. The implications of this research are the need to increase awareness, improve facilities, more inclusive policies, and pay attention to the welfare of mothers and fetuses.
PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PEMERINTAH TERHADAP ANAK BINAAN DI DALAM LPKA DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK Ramadhan, Rizqan Syahru; Miranda Imasti, Andi Talitha; Nazili, Aditya Choerin; Warih, Wido Cepaka
Journal of Correctional Studies Vol 2 No 1 (2025): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v2i1.289

Abstract

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan mampu membuka potensi dari seorang anak untuk menjadi individu yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap anak binaan di LPKA sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak dan apa dampak dari kebijakan wajib belajar tersebut terhadap anak binaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan sumber data sekunder berupa aturan hukum internasional yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar telah terlaksana pada sebagian besar LPKA di Indonesia dengan menggandeng mitra sekolah negeri di luar LPKA.
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DALAM GANGGUAN JIWA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Martiyanto, Hanida
Journal of Correctional Studies Vol 2 No 1 (2025): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v2i1.297

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi aspek penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban narapidana yang mengalami gangguan jiwa dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Narapidana dengan gangguan jiwa menghadapi tantangan khusus dalam memastikan hak-hak asasi mereka terlindungi sambil memenuhi kewajiban mereka sebagai tahanan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dengan gangguan jiwa berhak atas perawatan kesehatan mental yang memadai, termasuk diagnosis yang tepat dan perawatan yang sesuai. Namun, terdapat masalah serius terkait dengan stigmatisasi, kurangnya sumber daya, dan overpopulasi yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak ini. Artikel ini juga menyoroti peran penting dari tim medis dan psikologis dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan serta upaya-upaya untuk mengurangi stigma terhadap narapidana dengan gangguan jiwa. Selain itu, artikel ini membahas tantangan dan kewajiban yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban narapidana ini, termasuk bagaimana standar internasional memainkan peran penting dalam pengaturan perlakuan mereka. Akhirnya, artikel ini merinci upaya untuk membantu narapidana dengan gangguan jiwa mempersiapkan diri untuk reintegrasi masyarakat setelah dibebaskan, serta bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendukung mereka. Dengan membahas isu-isu ini secara komprehensif, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hak asasi narapidana dengan gangguan jiwa dan menciptakan kesadaran akan pentingnya perawatan yang memadai dalam sistem pemasyarakatan.
ANALISIS FUNGSI MOTIVATOR WALI PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR M.01 PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG WALI PEMASYARAKATAN Windi Febriatmoko, Nur Agung
Journal of Correctional Studies Vol 2 No 1 (2025): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v2i1.300

Abstract

Correctional guardians are correctional officers whose duties are as facilitators, communicators and motivators for prisoners and children who are undergoing guidance at correctional institutions. This research aims to explain the motivator function of correctional guardians towards prisoners in accordance with regulations that have been made, namely Permenkumham number M.02 PK04. 10 of 2007. This research uses normative juridical legal methods with secondary data sources in the form of primary legal materials, namely the Minister of Law and Human Rights regarding correctional guardians which were collected by means of literature study. The research results show that correctional guardians play a very important role as motivators for prisoners because prisoners need a place to tell stories, express their feelings and ask for advice and raise the spirit of prisoners in undergoing coaching.
DAMPAK PEMBINAAN KEMANDIRIAN SEBAGAI BENTUK PEMBEKALAN NARAPIDANA Tampubolon, Gillbert R; Putera, Bintang Eriatama; Munir, Abdullahil; Warih, Wido Cepaka
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 2 (2024): Journal of Correctional Studies (July)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i2.303

Abstract

Development of independence towards prisoners aims to provide the ability of prisoners who are skilled in certain fields as provisions for returning to life in the community. This study aims to determine the effect of independence coaching on prisoners. This research uses qualitative methods with secondary data sources in the form of materials from the results of literature studies. The results of this study consistently show that self-reliance coaching has a significant positive impact on prisoners. These coaching programs provide opportunities for prisoners to develop skills and abilities that have the potential to increase their independence. Over time, inmates who participate in these programs tend to have specific skills that they can rely on in restarting their lives in the community. In addition, self-reliance coaching also helps prisoners to increase their self-confidence and motivation to succeed outside prison. With this research, the understanding of the important role of self-reliance coaching in the rehabilitation process of prisoners is clearer. By equipping prisoners with relevant skills and abilities, we may be able to reduce recidivism rates and reintegrate them into society more smoothly. These results provide a strong basis to continue developing more effective and sustainable self-reliance coaching programs in order to help inmates achieve personal success and social reintegration. Pembinaan kemandirian terhadap narapida bertujuan untuk memberikan kemampuan narapidana yang terampil di bidang tertentu sebagai bekal untuk kembali hidup di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembinaan kemandirian tersebut terhadap narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder berupa bahan dari hasil studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian memiliki dampak positif yang signifikan pada narapidana. Program-program pembinaan tersebut memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan yang berpotensi untuk meningkatkan kemandirian mereka. Seiring berjalannya waktu, narapidana yang mengikuti program ini cenderung memiliki keterampilan khusus yang dapat mereka andalkan dalam memulai kembali kehidupan mereka di masyarakat. Selain itu, pembinaan kemandirian juga membantu narapidana dalam meningkatkan rasa
UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI TINJAU DARI KEPDIRJENPAS NO. 57 TAHUN 2019 AZKA, AQORI SATRIA
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.306

Abstract

The article entitled "Earthquake Natural Disaster Management Efforts in Correctional Institutions Reviewed by Kepdirjenpas No. 57 of 2019" has significant implications in the context of natural disaster risk management and mitigation in correctional institutions. Kepdirjenpas No. 57 of 2019 is a regulation that regulates the guidelines for the implementation of disaster management in correctional institutions in Indonesia. The implications of this title cover various aspects relating to post-earthquake preparation, response and recovery. In this article, the review will discuss these implications in full and detail. This article uses a qualitative research method using literature review in providing the results of the study. Overall, the title of this article has broad implications for improving safety and natural disaster risk mitigation in correctional institutions. The implementation of Kepdirjenpas No. 57/2019 is an important step in meeting these challenges and maintaining the safety of detainees, staff and the integrity of facilities in risky environments such as correctional institutions
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Puspitasari, Jenitha Leoni
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 2 (2024): Journal of Correctional Studies (July)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i2.311

Abstract

An inmate is someone who is serving a criminal term and has the right to receive health services in accordance with statutory regulations. This research can be used as evaluation material regarding how Correctional Institutions carry out their duties to fulfill the rights of inmates regarding health services, by considering many aspects of applicable law and to find out what rights to health services are for prisoners or inmates. This research uses a normative legal method with secondary data sources in the form of the Law concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates collected by means of literature study. The results of the research show that there are still obstacles in fulfilling the right to health services for inmates, so improvements still need to be made to comply with statutory regulations in correctional institutions.
ANALISIS ASPEK SOSIOLOGIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Novryan, Mochammad Chaerul; Arbi, Muhamad Ar Rafii; Mukti, Muhammad Aji Trisna
Journal of Correctional Studies Vol 2 No 1 (2025): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v2i1.316

Abstract

This research discusses the implementation of the "Restorative Justice" concept in addressing corruption crimes in Indonesia. Corruption has become a serious threat to the stability and integrity of government institutions, as well as sustainable development in the country. Despite efforts to combat corruption, the results have been limited. Therefore, this research proposes a new approach by considering the principles of restorative justice. Restorative justice is an approach that prioritizes reconciliation, restoration, and rehabilitation. This concept emphasizes repairing relationships damaged by criminal acts, compensating victims, and rehabilitating offenders. In the context of corruption, this approach also focuses on the recovery of financial losses incurred by the state and society. The research also discusses the need for changes in existing regulations and legal practices, as well as active community involvement in supporting the implementation of restorative justice. Education and public awareness of this concept are also key to its success. The implications of this research include efforts for rehabilitating corrupt offenders, supporting the recovery of victims, changes in the legal system, and the development of holistic anti-corruption policies. The implementation of restorative justice in addressing corruption can be a more effective and sustainable alternative, helping to maintain the rule of law and reduce the negative impacts of corruption on society and the government. Further research and inter-agency cooperation are expected to measure and enhance the effectiveness of this approach in the Indonesian context. Penelitian ini membahas implementasi konsep "Restorative Justice" dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan integritas institusi pemerintahan, serta pembangunan yang berkelanjutan di negara ini. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, hasilnya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip restorative justice. Restorative justice adalah pendekatan yang memprioritaskan rekonsiliasi, restorasi, dan rehabilitasi. Konsep ini menekankan perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, pemulihan kerugian kepada korban, dan rehabilitasi pelaku. Dalam konteks korupsi, pendekatan ini juga berfokus pada pemulihan kerugian keuangan yang telah ditimbulkan pada negara dan masyarakat. Penelitian ini juga membahas perlunya perubahan dalam regulasi dan praktik hukum yang ada, serta pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung implementasi restorative justice. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang konsep ini juga menjadi kunci keberhasilan. Implikasi penelitian ini meliputi upaya untuk rehabilitasi pelaku korupsi, pemulihan korban, perubahan dalam sistem hukum, dan pengembangan kebijakan antikorupsi yang holistik. Penerapan restorative justice dalam penanganan korupsi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan, membantu menjaga supremasi hukum, dan mengurangi dampak negatif korupsi pada masyarakat dan pemerintah. Penelitian lebih lanjut dan kerjasama lintas lembaga diharapkan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam konteks Indonesia.
PERAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DALAM PROSES REINTEGRASI ANAK BINAAN MEISYAHRUL, ALIF
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.322

Abstract

Abstract The reintegration of assisted children into society is an integral part of the criminal justice system which focuses on improving behavior. The family and environment play an important role in helping assisted children adjust to society after their release from correctional institutions. Families are very important in supporting children of prisoners during and after their prison sentence. Supportive families can be a crucial source of emotional, social and economic support in helping foster children return to society. Apart from that, the social environment and support from society also play a key role in helping children to find a positive place in society. This research aims to explain the role played by the family and environment in the process of reintegrating assisted children into society. The author in this study used a qualitative research approach with the literature study method of several reading sources such as scientific articles, books, research reports and legal regulations relevant to this research. The results of the discussion in this research are about the role played by the family and the environment both when children are serving sentences within the LPKA or outside in the process of reintegrating assisted children into society. Keywords : Foster Children, Family, Environment, Reintegration Abstrak Reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada perbaikan perilaku. Keluarga dan lingkungan berperan penting dalam membantu anak binaan menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah pembebasan mereka dari lembaga pemasyarakatan. Keluarga sangat penting dalam mendukung anak binaan selama dan setelah masa pidana. Keluarga yang mendukung dapat menjadi sumber dukungan emosional, sosial, dan ekonomi yang krusial dalam membantu anak binaan kembali ke masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial dan dukungan dari masyarakat juga peran kunci dalam membantu anak untuk menemukan tempat yang positif dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran keluarga dan lingkungan dalam proses reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Pustaka terhadap sumber data sekunder. Berasal dari bacaan seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian serta peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Hasil pembahasan pada penilitian ini ialah tentang peran yang dilakukan oleh keluarga serta lingkungan baik saat anak menjalani hukuman di dalam LPKA ataupun di luar untuk proses reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat. Kata kunci : Anak Binaan, Keluarga, Lingkungan, Reintegrasi
PENYELENGGARAAN ASSESMEN BAGI NARAPIDANA TERORIS DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIRJEN PEMASYARAKATAN KEMENKUMHAM RI JATI, AZZAH ALMARORO
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.324

Abstract

Assessment is a process of collecting information using appropriate tools and techniques. Assessment is used to determine the risk of recidivism and to map the rehabilitation needs of terrorist inmates (Napiter). This research aims to understand the implementation of assessments carried out by correctional officers for terrorist inmates. This study uses a normative legal method with secondary data sources in the form of primary legal materials, specifically the Decree of the Director General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, collected through a literature review. The results of this research show that the assessment process is carried out using various instruments, namely, instruments for assessing criminogenic factors of terrorist inmates and instruments for assessing the rehabilitation needs of high-risk terrorist inmate categories.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): Journal of Correctional Studies (July) Vol 2 No 1 (2025): Journal of Correctional Studies (January) Vol 1 No 2 (2024): Journal of Correctional Studies (July) Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)