cover
Contact Name
Wido Cepaka Warih
Contact Email
wido.cepaka@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
jcs@poltekip.ac.id
Editorial Address
JOURNAL OF CORRECTIONAL STUDIES Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - POLTEKIP BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514 Telephone: +62217540121 E-mail : jcs@poltekip.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Correctional Studies
ISSN : -     EISSN : 30326125     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal of Correctional Studies is an national journal published by Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia. It covers all areas of criminal, social, psychology, public administration, management, education, and government law. Its global readership includes educational, teachers, students and others with a professional or personal interest in Correctional Science. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 25 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS KEHIDUPAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG Putra Widyaningtyas, Muhammad Naufal Hisyami; Ahmad, Naufal; Gultom, Ponso Jayaman
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 2 (2024): Journal of Correctional Studies (July)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i2.325

Abstract

Kampus kehidupan merupakan salah satu program pembinaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang yang memberikan kesempatan pada para narapidana untuk melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program kampus kehidupan yang ada di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak pendidikan narapidana sudah diberikan melalui pelaksanaan program kampus kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Kampus kehidupan ini merupakan wujud peningkatan tingkat pendidikan bagi narapidana. Peningkatan tingkat pendidikan narapidana dapat mempersiapkan narapidana untuk dapat Kembali berkontribusi didalam masyarakat serta meningkatkan taraf perekonomian narapidana serta kegiatan Pendidikan, pengajaran juga merupakan sebagai suatu program untuk membantu narapidana menjalankan peran kehidupannya secara mandiri dan bertanggung jawab baik secara verbal maupun tindakan di dalam masyarakat.
PEMBERIAN AIR BERSIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA HAMZAH, ABDULAH NUR
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.335

Abstract

Artikel ini mengulas isu krusial mengenai pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan dan dampaknya pada pemenuhan hak-hak narapidana. Pemberian air bersih merupakan komponen penting dalam menjaga kondisi hidup yang layak bagi narapidana, dan berperan vital dalam menjaga kesehatan serta kehidupan yang manusiawi di balik jeruji besi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan, mengukur kualitas dan kuantitas air yang tersedia, serta mengeksplorasi dampaknya pada kesehatan dan hak asasi manusia narapidana. Melalui metode penelitian kualitatif dan literature review, data diperoleh dari sejumlah lembaga pemasyarakatan yang mencakup berbagai geografi dan struktur populasi narapidana. Hasil penelitian menunjukkan variasi yang signifikan dalam standar pemberian air bersih di berbagai lembaga pemasyarakatan, dengan beberapa lembaga mencapai tingkat pemenuhan hak yang tinggi, sementara yang lain masih mengalami permasalahan serius dalam hal akses air. Dalam hal ini, faktor-faktor seperti kebijakan internal, anggaran, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas air yang tersedia.
PERSPEKTIF YURIDIS FILOSOFIS GRASI BAGI NARAPIDANA SOGE, MARKUS MARSELINUS
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.367

Abstract

The government issued a discourse on granting mass clemency due to the overcrowded conditions of the Penitentiary. The discourse raises pros and cons in the community. In handling prisoners in the Penitentiary, a policy strategy is implemented, namely coaching to improve their readiness to return to the community. This study aims to determine the philosophical juridical perspective of clemency for prisoners. This research uses normative legal research methods with secondary data sources in the form of primary legal materials, namely related laws and regulations, which are collected using literature studies. The results of the study show that clemency is a pardon in the form of changes, relief, reduction, or abolition of criminal execution, to convicts or prisoners granted by the President. Because clemency is a pardon for convicts, the only party interested in clemency is the convict himself, who is free to use or not use his right to apply for clemency, in addition to the convict, namely the legal counsel and his family. The reasons for clemency are the interests of the family of the convicted person, the convicted person has contributed to society, the convicted person suffers from an incurable disease, and the convicted person has behaved well while in prison. Similarly, clemency can be used as a way out for a convict who is in such a heartbreaking situation that it is impossible for him/her to survive in Penitentiary.
PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DITINJAU DARI STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN SOGE, MARKUS MARSELINUS
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.368

Abstract

Penelitian ini mendalami isu krusial terkait pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan fokus pada analisis dari perspektif standar pelayanan dasar perawatan kesehatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk menerima perawatan kesehatan yang layak. Namun, realitas di lapangan seringkali menimbulkan banyak permasalahan yang memengaruhi pemenuhan hak ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana standar pelayanan dasar perawatan kesehatan terwujud dalam konteks narapidana dan menganalisis hambatan serta tantangan yang menghambat pemenuhan hak pelayanan kesehatan mereka. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat ditingkatkan melalui peningkatan implementasi standar pelayanan dasar perawatan kesehatan. Penelitian ini berpotensi menjadi sumber rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, dan pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
PIDANA MATI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Susanto, Ari; Sukama, Sukama; Jarodi, Odi
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.369

Abstract

Pidana mati dalam KUHP 2023 bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023; 2) Ketentuan mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun dalam perspektif KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023 bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana yang khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup. atau penjara paling lama 20 tahun. 2) Ketentuan pidana mati yang dapat diubah adalah pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ketentuan mengenai masa percobaan dalam putusan pidana mati harus diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Saran dari penelitian ini 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) sebaiknya segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar penegakannya mudah dilaksanakan. 2) Peraturan pelaksanaan pidana percobaan harus mengatur lebih jelas dan rinci
INOVASI QR CODE PADA RUPBASAN UNTUK SISTEM PENGECEKAN DAN PERAWATAN BASAN DAN BARAN Kurniawan, Andi
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.400

Abstract

Dalam konteks perkembangan sistem hukum di Indonesia, keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi krusial dalam penanganan barang bukti dan sitaan, terutama dalam perkara pidana. Studi ini mencermati permasalahan yang melibatkan ketidakmemadaiannya fasilitas dan tenaga pegawai, serta eselonering yang belum optimal dalam RUPBASAN. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi, penelitian ini mengidentifikasi inovasi pada RUPBASAN, fokus pada implementasi QR Code dalam manajemen benda sitaan dan barang rampasan. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman terkait solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja RUPBASAN. Studi juga membahas implementasi QR Code pada RUPBASAN Pangkal Pinang sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran, memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, dan mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi. Kesimpulannya, inovasi QR Code di RUPBASAN dapat menjadi langkah positif dalam menghadapi era digital 4.0 dan meningkatkan pelayanan publik secara efisien.
ANALISIS PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA DI RUTAN SERANG Rohayati, Ade Cici
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.409

Abstract

Imprisonment is still an option for resolving criminal cases committed by criminal perpetrators, including female perpetrators. Imprisonment for certain cases should be carried out as an ultimum remedium by first considering providing alternative solutions through restorative justice by fulfilling a sense of justice for all parties involved through efforts to involve victims, perpetrators and the local community as well as investigators as mediators. The imposition of imprisonment, which is still dominant on criminal offenders, also has a direct impact on the increasing occupancy rate in correctional institutions compared to the available housing capacity. This research aims to determine restorative justice for female criminal perpetrators and obstacles in implementing restorative justice for women who are in conflict with the law as perpetrators with the research location at the Serang State Detention Center. The research method used is normative-empirical legal research where data will be collected using document study techniques such as statutory regulations and literature which will be analyzed descriptively qualitatively and complemented by interviews with female prisoners at the Serang State Detention Center. The research results show there are no specific arrangements for handling criminal cases using a restorative justice approach for women who commit criminal acts in the investigation and prosecution stages, and there are obstacles in implementing restorative justice for women perpetrators of criminal acts that cannot be carried out optimally due to the perpetrator's lack of knowledge of alternative solutions through restorative justice and the failure to reach an agreement between the perpetrator and the victim, and there is no agreement on fulfilling the rights of victims and the responsibilities of perpetrators
IMPLEMENTASI INOVASI APLIKASI PENGAWASAN REAL TIME “I CAN SEE YOU (ICU)” RUTAN PONDOK BAMBU Warih, Wido Cepaka; Agustiani, Tian
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari penggunaan aplikasi pengawasan secara real time “aplikasi ICU” di rutan. Implementasi penggunaan apliaksi tersebut dianalisis berdasarkan Teori dari Merilee S. Grindle (1980). Dari teori implementasi tersebut akan melihat dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa hasil wawancara dengan narasumber/informan terkait, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur peneltiian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan studi dokumen lainnya. Aplikasi pengawasan ICU dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dan inovatif, sehingga seluruh kegiatan Warga Binaan Permasyarakatan diluar Blok Hunian dilaksanakan di waktu yang tepat dan dapat diawasi, juga termonitor secara akurat dan real-time pada Platform Digital ICU. Penelitian ini menganalisis berdasarkan dimensi isi dan dimensi konteks implementasi. Dimensi isi terdiri atas kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan dimensi konteks implementasi meliputi: Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; Karakteristik lembaga dan penguasa; dan Kepatuhan dan daya tanggap. Secara keseluruhan implementasi penggunaan aplikasi ICU di Rutan Pondok Bambu telah berjalan dengan efektif.
ANALISIS KEBERFUNGSIAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM Asror, Ihlas; Indahdewi, Lauditta; Simanjuntak, Meitisa Vanya
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 2 (2024): Journal of Correctional Studies (July)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i2.446

Abstract

Salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang sampai saat ini masih menjadi tugas besar aparat penegak hukum yakni peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberfungsian Intelijen Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Intelijen Pemasyarakatan dalam pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Teori Dasar Intelijen. Penulis mengambil pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan, Unit Intelijen Pemasyarakatan mengumpulkan informasi terkait fenomena gangguan keamanan dan ketertiban yang menyangkut dengan warga binaan termasuk upaya peredaran dan penyelundupan narkotika melalui upaya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterlibatan fungsi Unit Intelijen Pemasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram sehingga perlu adanya perhatian lebih dari pimpinan untuk membuat pembaruan terhadap sistem pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan yang sangat riskan terhadap resiko keselamatan petugas Intelijen.
IMPLEMENTATION OF INMATE ACTIVITY MONITORING BRACELETS TO PREVENT ESCAPE IN CLASS IIB CIANGIR OPEN PRISON Marlissa, Martial Tedi; Soge, Markus Marselinus
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 2 (2024): Journal of Correctional Studies (July)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i2.461

Abstract

Escaping from correctional institutions is one of the problems of disrupting security and order, so it is necessary to consider implementing prevention, one of which is using prisoner activity monitoring bracelets. This research aims to determine the implementation of prisoner activity monitoring bracelets and the barriers to their use. This research uses qualitative research methods using interviews and observations and regulations as primary data. This research took place at the Class IIB Ciangir Open Prison and took place from April to October 2023. The use of monitoring bracelets was implemented based on legal grounds and has a useful mechanism for knowing the position of prisoners while carrying out independence development and preventing prisoner escapes. This is related to policy implementation theory and situational crime prevention theory. When using prison activity monitoring bracelets, some obstacles can affect the function of the bracelet, namely natural factors, damage to the device, and humans.

Page 2 of 3 | Total Record : 25