cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 196 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS KEEKONOMIAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET UMKM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2024 TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TUJUAN NEGARA Sugiarto; Parningotan Malau
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1769

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perspektif pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi permasalahan kredit macet yang berdampak pada keberlanjutan usaha, stabilitas perbankan, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta dampak dan kesesuaian kebijakan penghapusan piutang macet UMKM terhadap tujuan pembangunan ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi, kondisi empiris UMKM, dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 47 Tahun 2024 bersifat responsif dan berorientasi pada penguatan UMKM melalui pengurangan beban utang dan peningkatan akses pembiayaan. Namun demikian, efektivitas dan efisiensinya masih terbatas oleh ketentuan Pasal 4 yang tidak menghapus hak tagih secara final serta Pasal 12 yang membatasi nilai penghapusan piutang. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan likuiditas UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan dorongan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidaktepatan sasaran. Secara keseluruhan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan tujuan negara, meskipun memerlukan pengawasan implementasi yang ketat.
GERAKAN FEMINISME ISLAM: PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH GENDER ISLAM KONTEMPORER Haisusyi; Normuslim; Hamdanah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1770

Abstract

Perkembangan wacana gender dalam dunia Islam telah melahirkan berbagai pemikiran kritis yang berupaya menafsirkan kembali ajaran Islam secara lebih adil terhadap perempuan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya gerakan feminisme Islam yang berusaha memperjuangkan kesetaraan gender dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran tokoh-tokoh feminisme Islam kontemporer, khususnya Qasim Amin dari Mesir dan Fatima Mernissi dari Maroko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengkaji berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan pemikiran kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qasim Amin menekankan pentingnya pendidikan dan reformasi sosial sebagai sarana untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat Muslim. Ia mengkritik berbagai praktik sosial yang dianggap membatasi peran perempuan, seperti pembatasan akses pendidikan dan praktik pemingitan perempuan. Sementara itu, Fatima Mernissi lebih menekankan pada kritik terhadap interpretasi patriarkal terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini mendominasi pemikiran Islam. Mernissi menggunakan pendekatan historis dan sosiologis untuk menunjukkan bahwa banyak interpretasi yang membatasi perempuan sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat patriarkal. Pemikiran kedua tokoh ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan feminisme Islam serta membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Islam.
INTERNALISASI NILAI-NILAI HADIS DALAM ADAB SEHARI-HARI: PERSPEKTIF LIVING HADIS Tamjidnor
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1784

Abstract

Kajian hadis tidak lagi terbatas pada pendekatan tekstual, tetapi berkembang melalui perspektif living hadis yang melihat hadis sebagai praktik sosial dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai hadis dalam adab sehari-hari melalui perspektif living hadis. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai hadis berlangsung melalui tiga mekanisme utama, yaitu pembiasaan, tradisi sosial, dan interaksi sehari-hari yang berlangsung secara berkelanjutan. Nilai-nilai seperti kejujuran, sopan santun, empati, dan tolong-menolong tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi terwujud dalam bentuk adab konkret dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif living hadis, nilai-nilai tersebut bertransformasi dari teks normatif menjadi praktik sosial yang hidup dan mengakar. Penelitian ini menegaskan bahwa living hadis berperan sebagai jembatan antara teks hadis dan realitas sosial, serta memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter dan etika sosial di era modern. Temuan ini memperkaya kajian hadis dengan menekankan pentingnya dimensi internalisasi nilai dalam praktik adab sehari-hari.
PENERAPAN SANKSI CUCI KAMPUNG DALAM PERKARA ASUSILA DI KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA Risma Rahmadani; Chaerly Ernanda Safitri; Iqbal Haris Maulana Efendi; Herlambang; Wevy Efticha Sary
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1707

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan normatif serta efektivitas sanksi adat “cuci kampung” dalam penyelesaian perkara asusila di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, dari perspektif hukum pidana materiil Indonesia. Di masyarakat urban Melayu Bengkulu, perbuatan asusila dianggap delik kolektif yang mengancam keseimbangan moral-spiritual kampung, mendorong penerapan sanksi adat di luar paradigma pidana positivistik. Tujuan utama adalah mengidentifikasi posisi hukum sanksi cuci kampung dalam sistem pidana nasional dan mengevaluasi efektivitasnya beserta kendala dalam mewujudkan keadilan restoratif serta mencegah mob justice. Pendekatan metode hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan kasus diterapkan, menggunakan data sekunder (primer, sekunder, tersier) yang diolah secara kualitatif-deskriptif. Hasil menegaskan dasar legal kuat via Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2023, menjadikannya instrumen restoratif pengisi kekosongan hukum negara pada ranah moral-spiritual. Praktis, sanksi ini efektif membangun rasa aman, harmoni sosial, dan deterrence melalui stigma sosial-maluinya, walau terkendala faktor ekonomi, heterogenitas masyarakat, koordinasi aparat, transparansi denda, serta kontrol prosedural adil. Implikasi krusial: perlunya regulasi formal, koordinasi adat-negara, penguatan prinsip kewajaran-HAM, dan rehabilitasi moral untuk integrasi hukum adat-nasional yang berkelanjutan
POTENSI PERLUASAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL BOARD OF PEACE Yulia Rahman; Erlina
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1756

Abstract

Perjanjian internasional merupakan instrumen penting dalam hubungan antarnegara sekaligus sarana bagi Indonesia untuk mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan penandatanganan perjanjian internasional berada pada Presiden berdasarkan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, namun pengaturannya masih bersifat umum dan menimbulkan ruang multitafsir. Permasalahan ini mengemuka dalam praktik keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Presiden, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan mekanisme konstitusional serta potensi perluasan kewenangan eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan konstitusional kewenangan Presiden dalam penandatanganan perjanjian internasional serta mengkaji potensi perluasan kewenangan tersebut dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang membuka ruang interpretasi luas bagi Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan tanpa pengawasan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan serta penguatan peran DPR dalam kerangka checks and balances guna menjamin kepastian hukum dan menjaga prinsip konstitusionalisme.
INTEGRASI PENDEKATAN REHABILITATIF DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PROGRESIF Benny Gunawan; Ifrani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1764

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah mengakomodasi upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, namun dalam praktiknya masih ditemukan dominasi pendekatan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pemulihan terhadap penyalahguna dengan implementasi penegakan hukum yang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana serta merumuskan pengaturan ke depan berdasarkan perspektif hukum pidana progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi belum sepenuhnya sejalan dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, karena masih terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan pembaruan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih menegaskan kedudukan rehabilitasi sebagai prioritas utama dalam penanganan penyalahguna narkotika. Dalam perspektif hukum pidana progresif, pendekatan rehabilitatif harus dikedepankan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya pemulihan sosial bagi penyalahguna.
PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF HAM Nadia nadia; Hadin Muhjad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak konstitusional pengungsi iklim dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta menilai bagaimana konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap kelompok tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengungsi iklim belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dasar normatif yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mereka, khususnya melalui ketentuan mengenai hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta prinsip non-diskriminasi. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap pengungsi iklim harus didasarkan pada prinsip universalitas Hak Asasi Manusia serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan responsif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pengungsi iklim dalam sistem hukum Indonesia.
KONTRIBUSI PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN ANTI KORUPSI Melvin Aurelia Alina Putri; Aulya Amanda Putri; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1779

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perspektif budaya, sosial, dan psikologis dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak dipengaruhi jenis kelamin, sementara perempuan memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai integritas melalui keluarga, organisasi, dan masyarakat. Meskipun masih menghadapi hambatan budaya patriarki dan keterbatasan akses, pemberdayaan perempuan dapat memperkuat gerakan anti korupsi serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNMENT: ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Siti Komariyah; Krisfinata Yulfitri; Resti Arista; Sulistya Ayu Anggraini; Aprilia Prasetya Wati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi digital government dalam pelayanan publik di Indonesia dengan fokus pada kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan efektivitas layanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis sejumlah artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dalam beberapa tahun terakhir serta didukung oleh referensi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital government mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik, namun belum berjalan optimal akibat adanya keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan digital, rendahnya kompetensi digital ASN, serta kualitas sistem layanan yang belum maksimal. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa kinerja ASN merupakan faktor dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi digital government. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas ASN, pemerataan infrastruktur digital, serta penguatan kebijakan dan integrasi sistem guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
STRATEGI PERENCANAAN PROGRAM JEBOL PAWON REMBES DALAM MENGURANGI KERENTANAN SOSIAL KEPENDUDUKAN DI SURABAYA Bilqiis Abiyyah Az Zainiyah; Melvin Aurelia Alina Putri; Revania Anindhita Putri; Aulya Amanda Putri; Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Jebol Pawon Rembes dalam mengurangi kerentanan sosial kependudukan di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya. Permasalahan utama adalah rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan lansia, akibat keterbatasan akses layanan, rendahnya literasi administrasi, serta hambatan mobilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan dianalisis menggunakan teori manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perencanaan, program telah memiliki tujuan yang spesifik melalui pendekatan SMART, namun masih lemah dalam indikator terukur dan batas waktu. Pada aspek pengorganisasian, pembagian tugas dan kewenangan telah berjalan baik dan terstruktur. Pada aspek pelaksanaan, strategi jemput bola mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempermudah akses layanan. Sementara itu, pada aspek pengawasan, ditemukan kesenjangan akibat keterbatasan sumber daya manusia sehingga jangkauan layanan belum merata. Kesimpulannya, Program Jebol Pawon Rembes telah berkontribusi dalam mengurangi kerentanan sosial kependudukan, namun belum optimal. Diperlukan penguatan pada aspek perencanaan dan sumber daya manusia agar pelayanan lebih merata.

Page 15 of 20 | Total Record : 196

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023