cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 143 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN MEREK SEBAGAI ASET PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP FIRST TO FILE DAN KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK: STUDI KASUS SENGKETA MS GLOW DAN PS GLOW Falah, M. Kaisario H.; Fahamsyah, Ermanto; Setyawan, Fendi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1743

Abstract

Perlindungan merek sebagai aset perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan inkonsistensi yurisprudensi akibat interaksi prinsip first to file dan konsistensi penggunaan merek, terutama dalam sengketa MS Glow-PS Glow yang menghasilkan putusan berlawanan di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hak merek. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach dan studi kasus pada dua putusan utama (2022), penelitian menganalisis dokumen primer melalui triangulasi sumber dan interpretasi hermeneutik. Hasil menunjukkan Pengadilan Surabaya mengabulkan gugatan PS Glow dengan ganti rugi Rp37,99 miliar berdasarkan formalitas registrasi, sementara Medan memprioritaskan substansi kemiripan, mencerminkan ketidakseragaman interpretasi Pasal 21. Penelitian menyimpulkan perlindungan merek memerlukan harmonisasi yurisprudensi untuk kepastian hukum, dengan rekomendasi audit merek berkala bagi pelaku usaha dan pedoman teknis pengujian kemiripan bagi DJKI guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.
BIAS GENDER HUKUM WARIS DAN KESAKSIAN ISLAM: ANTARA TAFSIR KLASIK DAN REFORMASI HUKUM Hardani; Normuslim; Hamdanah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1744

Abstract

Penelitian ini mengkaji potensi bias gender dalam hukum waris dan kesaksian Islam dalam perspektif tafsir klasik dan reformasi hukum kontemporer. Fokus penelitian adalah pada ketentuan pembagian waris 2:1 dan kesaksian perempuan yang dalam kondisi tertentu dinilai setara setengah dari laki-laki. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif-kritis menggunakan teori gender, keadilan, tafsir, dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan klasik dipengaruhi konteks sosial patriarkal dan dianggap adil secara distributif pada masanya, namun dalam masyarakat modern berpotensi menimbulkan bias gender karena perubahan peran perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi melalui pendekatan tafsir kontekstual dan maqashid syariah guna mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan pemahaman hukum Islam secara kontekstual penting untuk menjaga relevansi dan mewujudkan keadilan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif Islam.
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD KORPORASI Putra, Ach. Rofiki; Fahamsyah, Ermanto; Setyawan, Fendi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1747

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Good Corporate Governance (GCG) dalam pencegahan fraud korporasi, khususnya dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan sistemik terkait kecurangan dan korupsi. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi mekanisme GCG dalam pencegahan fraud, menilai efektivitas GCG, menganalisis hambatan implementasi kontekstual di Indonesia, serta merumuskan pelajaran praktis dari praktik lintas negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur terstruktur untuk menganalisis regulasi, laporan lembaga antifraud, dan penelitian empiris mengenai governance dan fraud prevention periode 2018–2025. Populasi terdiri atas karya ilmiah, laporan, dan studi kasus tentang GCG dan fraud di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, serta Singapura, dengan sampel dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen utama berupa pedoman analisis dokumen yang mengukur transparansi, independensi dewan, kualitas komite audit, pengendalian internal, kode etik, serta whistleblowing system, dan analisis data dilakukan dengan analisis tematik berbasis teori menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Hasil menunjukkan bahwa GCG yang efektif mengurangi peluang fraud melalui pengawasan dewan, komite audit, sistem pengendalian internal, budaya etis, serta keterbukaan informasi, serta bergantung pada komitmen tulus, kompetensi SDM, dan penegakan hukum yang konsisten. Kesimpulannya, GCG berfungsi optimal sebagai sistem pencegahan berlapis, bukan sekadar formalitas kepatuhan, dan perlu diformulasi ulang di Indonesia lewat peningkatan independensi kepemilikan, penegakan regulasi, serta pengembangan budaya integritas.
ANALISIS KEEKONOMIAN ATAS LARANGAN SKEMA PIRAMIDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2026 JO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN Oei, Suyato; Malau, Parningotan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan skema piramida dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta implikasinya terhadap perekonomian nasional dan kesesuaiannya dengan tujuan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan skema piramida merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen, serta menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Secara ekonomi, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa pencegahan kerugian finansial masyarakat, peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan, serta terciptanya iklim usaha yang sehat. Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki potensi dampak negatif, seperti pergeseran praktik skema piramida ke sektor informal yang lebih sulit diawasi. Dari aspek efektivitas, regulasi ini telah memiliki dasar normatif yang memadai, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, pengawasan, serta tingkat literasi masyarakat. Secara keseluruhan, larangan skema piramida sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan sistem ekonomi yang berkeadilan.
ANALISIS KEEKONOMIAN SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 Lau, Melia; Malau, Parningotan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1749

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek keekonomian skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi dalam mendukung akses pembiayaan pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 24 Tahun 2022 secara normatif progresif karena memberikan dasar hukum bagi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, namun implementasinya belum efektif akibat belum adanya standar penilaian nilai ekonomis kekayaan intelektual, keterbatasan kesiapan lembaga keuangan, dan kuatnya preferensi terhadap jaminan konvensional. Di sisi lain, regulasi ini tetap relevan dalam mendukung tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penguatan pembiayaan ekonomi kreatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi teknis, peningkatan literasi lembaga keuangan, dan penyusunan pedoman valuasi kekayaan intelektual diperlukan agar skema pembiayaan ini dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.
INTERNALISASI NILAI MULTIKULTURAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN Noor, Hasni; MR, Galuh Nashrulloh Kartika; Susilawati, Erni; Jumiati; Hafiz, Abdul
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1750

Abstract

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai multikultural diinternalisasikan dalam sistem pendidikan pesantren di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi nilai multikultural dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum, keteladanan kiai, budaya asrama, serta aktivitas sosial santri. Proses ini berlangsung secara formal melalui pembelajaran di kelas dan secara informal melalui interaksi kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Nilai-nilai yang dikembangkan meliputi toleransi, solidaritas sosial, kesetaraan, dan moderasi beragama yang diperkuat oleh kearifan lokal budaya Banjar. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai Islam dan budaya lokal menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun pendidikan multikultural yang kontekstual. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan pendidikan multikultural berbasis pesantren di Indonesia.
OPTIMALISASI PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERDATA UNTUK MENJAMIN EFEKTIVITAS PROSES BERACARA Naufal, Muhammad; Jaya, M. Satria; Matalino, M. Daffa Garizah; Nurfitrah, Mesya Assauma
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1757

Abstract

Perkembangan praktik dinamika hukum dan kompleks perkara perdata yang ada di indonesia menuntut adanya pergeseran paradigma dari hakim yang semata-mata pasif diharapkan dapat menuju hakim yang aktif dalam mengendalikan alur jalannya persidangan. meskipun hukum acara perdata di indonesia mengikuti prinsip hakim yang pasif, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi hakim untuk dapat berperan aktif guna dapat menjamin terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis dasar-dasar normatif dan yuridis, urgensi, batasan, dan strategi optimalisasi peran aktif hakim dalam persidangan perdata dalam kalitannya dengan prinsip imparsialitas dan keseimbanga kedudukan para pihak dalam berperkara. Metode penilitian yang digunakan adalah dengan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang konseptual. Hasil penelitian akan menunjukan bahwa optimalisasi peran aktif hakim sangat diperlukan dalam aspek mediasi, klarifikasi gugatan, pengendalian pembuktian, dan manajemen perkara berbasis teknologi tanpa adanya pengurangan prinsip imparsialitas hal ini juga menunjukan bahwa peran aktif hakim dibenarkan sepanjang berada dalam ranah pengenadalian proses dan tidak memasuki wilayah substansi sangketa yang menajdi wilayah para pihak. Optimasi tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menjaminnya efektivitas proses beracara sekaligus dapat mewujudkan keadilan substantif. Dengan keseimbangan yang tepat peran aktif hakim dapat menjadi instrumen paling strategis dalam mewujudkan peradilan perdata yang efektif, modern, dan berkeadilan yang substantif.
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BATAM Rahmawati, Mila; Nadeak, Bunga Fryscilla Fedora; Fitrie, Revienda Anita; Fanida, Eva Hany
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami struktur fiskal Kota Batam, yang sangat bergantung pada pajak dan retribusi untuk mendukung pembangunannya. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan, dengan memanfaatkan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam tahun 2022 dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 80,62% dari total PAD, dengan sektor properti dan pariwisata sebagai penyumbang utama. Sebaliknya, iuran daerah berkontribusi sebesar 7,40% terhadap PAD, yang mengindikasikan adanya potensi perbaikan di sektor iuran, terutama pasca pandemi. Komponen PAD lainnya, seperti Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan dan PAD Hukum Lainnya, masing-masing berkontribusi sebesar 0,81% dan 11,15%. Studi ini menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal Batam sangat bergantung pada penerimaan pajak, dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan pengumpulan pungutan melalui peningkatan kepatuhan dan digitalisasi. Rekomendasi untuk perbaikan di masa depan juga disertakan.
PENGAKUAN APOSTILLE ATAS AKTA PERKAWINAN ASING DALAM HUKUM INDONESIA: BATAS NORMATIF SAHNYA PERKAWINAN DAN KETERTIBAN UMUM Hasugian, Yoel Edward; Sihombing, Samuel Seventinus; Larosa, Joshua Steven Samaeri; Gultom, Alexsandro Bill Mawardy; Simamora, Ruben John Piter
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1763

Abstract

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah memperluas penggunaan dokumen publik asing dalam sistem hukum nasional, termasuk akta perkawinan, sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme pengakuan yang efisien sekaligus tetap menjaga kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengakuan akta perkawinan asing yang telah diberi Apostille dalam hukum Indonesia, serta mengkaji batasan yuridis terhadap pengakuannya ketika terjadi pertentangan dengan syarat sah perkawinan nasional dan asas ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif berbasis interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apostille hanya memberikan jaminan atas keaslian formal dokumen publik asing, bukan legitimasi substantif atas status perkawinan, sehingga pengakuan akta perkawinan asing dalam hukum Indonesia tetap tunduk pada syarat sah perkawinan menurut hukum nasional dan pengujian terhadap ketertiban umum. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat parameter yuridis berlapis yang menentukan batas pengakuan, yaitu otentisitas dokumen, validitas menurut hukum negara asal, kesesuaian dengan hukum Indonesia, serta pengujian ketertiban umum sebagai filter akhir. Maka Apostille tidak dapat dipahami sebagai pengakuan otomatis atas sahnya perkawinan, tetapi hanya sebagai instrumen administratif yang mempermudah pembuktian formal, sementara status hukum tetap ditentukan oleh hukum nasional
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATURAJA BARAT Andini, Rahma Dwi; Amanda, Sheryna; Cantina, Adellia; Khafidz, Muhammad Zakial; Pramana, Oxsy; Susanti, Eva
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1767

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat rentan, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi kendala operasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat. Penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan penerima manfaat, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling meliputi kepala dapur, petugas dapur, akuntan, kurir distribusi, ahli gizi, dan keluarga penerima manfaat. Instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, focus group discussion, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah meningkatkan akses makanan bergizi, membantu pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Kendala utama meliputi keterbatasan peralatan dapur, fluktuasi harga bahan pangan, distribusi yang belum optimal, dan koordinasi antaraktor yang belum konsisten. Kesimpulannya, program MBG di Desa Sukamaju berjalan cukup efektif dan memberi manfaat sosial ekonomi, tetapi memerlukan penguatan sarana, tata kelola distribusi, dan sistem pemantauan agar lebih berkelanjutan.

Page 14 of 15 | Total Record : 143

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023