cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 143 Documents
 11   12   13   14   15 
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KERAHASIAAN BANK DI ERA DIGITALISASI Kusumadewi, Retine; Syaufi, Ahmad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1708

Abstract

Pelanggaran terhadap kerahasian bank tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik secara hukum perdata, hukum administrasi maupun secara hukum pidana. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dapat diselesaikan melalui mediasi penal dan untuk menganalisis model ideal penyelesaian perkara tindak pidana kerahasiaan bank melalui mediasi penal. Melihat pada isu hukum yang penulis kaji di dalam penelitian tesis ini, maka penggunaan jenis penelitian hukum normatif sangat tepat. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU Perbankan sebagaimana telah dirubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2026 telah memenuhi persyaratan untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif. Ini dikarenakan ancaman pidana penjara untuk tindak pidana rahasia bank di bawah 5 tahun. Sehingga tujuan pemidanaan yang hendak dicapai adalah pemulihan korban yang selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat. Model mediasi penal yang ideal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana rahasia bank baik pelakunya adalah pihak eksternal dari bank maupun pihak internal bank dengan merujuk pada perkembangan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah model campuran antara model informal mediation model Victim Offender Mediation dan model Family Group Confencering. Ini dikarenakan di dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif adalah melibatkan beberapa pihak seperti penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) sebagai fasilitator dan korba, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat.
EVALUASI PENGANGGARAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA MATARAM TAHUN 2023–2025 Anindya, Jiwa Gaby Sahira; Fanida, Eva Hany; Hidayat, Melda Fadiyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1714

Abstract

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sektor perumahan di Indonesia, termasuk di Kota Mataram. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melaksanakan program perbaikan RTLH sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganggaran program RTLH di Kota Mataram pada periode 2023–2025 dengan melihat alokasi anggaran, realisasi anggaran, serta tingkat serapan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah daerah dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran untuk program RTLH setiap tahun. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,9 miliar yang berasal dari APBD dan Pokok Pikiran DPRD. Realisasi program hingga November 2025 telah mencapai sekitar 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat, meskipun jumlah rumah yang diperbaiki masih terbatas dibandingkan dengan jumlah RTLH yang masih ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran serta perencanaan program yang lebih efektif agar program RTLH dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
HUBUNGAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI QRIS SEBAGAI METODE TRANSAKSI DI KOTA KUPANG Banoet, Indah Rosari; Toda, Hendrik; Rihi, David Wilfrid; Wadu, Jacob
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1725

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan persepsi masyarakat Kota Kupang terhadap penggunaan QRIS di tengah pertumbuhan transaksi digital nasional 37% (2023-2024) dan lonjakan pengguna lokal dari 10.741 menjadi 81.263 (2021-2024), namun terhambat literasi digital di wilayah timur Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis korelasi antara persepsi (X) dan penggunaan QRIS (Y). Pendekatan kuantitatif deskriptif diterapkan pada 82 responden dari empat klaster generasi menggunakan kuesioner Likert 5 poin, diuji validitas (r hitung 0,715-0,978 > r tabel 0,217) dan reliabilitas (Cronbach's Alpha 0,981), dianalisis dengan SPSS melalui korelasi Pearson. Hasil menunjukkan persepsi positif dominan (skor 5: 51,62%; setuju/sangat setuju: 67,27%), penggunaan netral-positif (adopsi 68,3%; skor 5: 39,27%), dengan korelasi sangat signifikan (Sig. 0,000). Generasi Z paling menerima QRIS. Penelitian menyimpulkan persepsi positif mendorong adopsi QRIS, merekomendasikan sosialisasi literasi digital bagi generasi tua guna percepatan inklusi keuangan.
NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA: ANTARA CITA-CITA DAN REALITAS Helisha, Windri Meyla; Putri, Siti Pusella; Apriliani, Stella Anugrah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1729

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara cita-cita negara hukum Pancasila dengan realitas implementasinya di Indonesia, di tengah krisis kepercayaan hukum yang ditunjukkan oleh skor Corruption Perceptions Index 2024 sebesar 34/100 dan peningkatan 25% kasus pelanggaran etik hakim periode 2022-2024. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik konsep negara hukum Pancasila serta mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan das sollen dan das sein. Penelitian normatif-doctrinal ini menggunakan pendekatan konseptual dan historis dengan bahan hukum primer (UUD 1945, peraturan perundang-undangan), sekunder (karya Asshiddiqie, Mahfud MD), dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-analitik menggunakan kerangka teori staatsfundamentalnorm Pancasila serta sistem hukum Friedman. Hasil menunjukkan negara hukum Pancasila memiliki lima karakteristik unik: pengakuan nilai ketuhanan, HAM holistik, persatuan dalam keberagaman, demokrasi musyawaratan, dan orientasi keadilan sosial, namun terhambat oleh korupsi yudikatif, ketimpangan akses keadilan, obesitas regulasi, serta rendahnya budaya hukum. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi kelembagaan sistemik, harmonisasi regulasi, perluasan akses keadilan digital, dan internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan hukum untuk mewujudkan negara hukum inklusif.
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN E-SPORT DI KOTA PALEMBANG Yansi, Merli; Ropik, Ainur; Mirza, Ibrahim Mifthafariz
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1730

Abstract

Perkembangan E-Sport sebagai bagian dari transformasi digital mendorong munculnya ruang baru dalam olahraga dan ekonomi kreatif, termasuk di tingkat daerah. Di Kota Palembang, aktivitas E-Sport berkembang cukup pesat melalui peran komunitas dan tingginya partisipasi generasi muda, namun belum diimbangi dengan keterlibatan pemerintah daerah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Palembang dalam pengembangan E-Sport sebagai fasilitator, regulator, pembina, dan katalisator. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi E-Sport, dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah belum berjalan secara maksimal pada keempat aspek tersebut. Peran fasilitator masih terbatas pada dukungan tidak langsung, peran regulator belum terlihat karena belum adanya kebijakan khusus, dan peran pembinaan masih minim serta belum terprogram secara berkelanjutan. Sementara itu, peran sebagai katalisator sudah mulai muncul melalui upaya menghubungkan antaraktor, tetapi belum konsisten. Kondisi ini menyebabkan pengembangan E-Sport di Palembang lebih banyak digerakkan oleh komunitas dan pihak swasta. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui kebijakan yang lebih jelas dan keterlibatan yang lebih aktif agar pengembangan E-Sport dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
ANALISIS KE-EKONOMIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Ibanes, Reivo; Malau, Parningotan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1731

Abstract

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan globalisasi dan middle-income trap, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi kerangka hukum utama mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri guna meningkatkan efisiensi pasar serta daya saing nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek ke-ekonomian undang-undang tersebut dan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, populasi meliputi dokumen hukum relevan (2014-2025) yang disampel purposif menjadi 50 sumber utama. Instrumen mencakup teks hukum primer dan literatur sekunder; analisis data menerapkan konten analisis kualitatif yuridis terintegrasi perspektif law and economics. Hasil menunjukkan undang-undang efektif menciptakan kepastian hukum, mengurangi biaya transaksi, dan mencegah kegagalan pasar, meskipun implementasinya terhambat ketimpangan distribusi serta pengawasan lemah. Kesimpulannya, meskipun strategis, diperlukan koordinasi dan pengawasan lebih baik untuk dampak ekonomi optimal.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RIANGBAO KECAMATAN ILEAPE KABUPATEN LEMBATA Sepe, Febronia; Djaha, Ajis Salim Adang; Benyamin, Rouwland A.; Tamba, Dumanita
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1734

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Riangbao, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, di tengah fluktuasi alokasi dana Rp1.003 miliar (2022) hingga Rp1.041 miliar (2024) yang tidak diimbangi transparansi dan partisipasi masyarakat yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis mekanisme, efektivitas, dan tantangan pengawasan BPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, melibatkan 17 informan kunci dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang dipilih melalui purposive dan accidental sampling hingga data saturation tercapai; data dikumpulkan via wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber, teknik, serta waktu. Hasil menunjukkan pengawasan BPD berjalan secara administratif namun terbatas: pada perencanaan, keterlibatan BPD minim dalam mengawal aspirasi masyarakat ke RKPDes/APBDes; pada pelaksanaan, pemantauan lapangan jarang akibat keterbatasan waktu anggota BPD yang mayoritas petani; pada pertanggungjawaban, laporan administratif terpenuhi tetapi transparansi publik lemah melalui baliho umum tanpa rincian. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas BPD dan sinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas, dengan implikasi praktis bagi tata kelola desa yang lebih partisipatif di wilayah terpencil.
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang Azzah, Ratu Mutiara; Fanida, Eva Hany; Hidayat, Melda Fadiyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas PKH di Kota Semarang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran akibat belum optimalnya pemutakhiran data penerima manfaat. Dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran PKH menunjukkan adanya upaya optimalisasi melalui sistem bantuan berbasis kategori dan penyaluran non-tunai. Meskipun demikian, efisiensi program masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi anggaran yang tidak selalu sebanding dengan output yang dihasilkan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi PKH di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas pengawasan agar program dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MONEY POLITICS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Alichsan, Muhammad; Malau, Parningotan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1736

Abstract

Praktik money politics merupakan salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia karena berpotensi merusak prinsip demokrasi serta berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku money politics sebagai upaya preventif dan represif untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap praktik money politics berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta mengkaji dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap money politics masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek pembuktian, penegakan hukum, maupun budaya politik masyarakat. Lemahnya penegakan hukum terhadap money politics berdampak pada terpilihnya pemimpin yang tidak berorientasi pada kualitas dan integritas, sehingga berpotensi menghambat efektivitas kebijakan publik dan pembangunan ekonomi. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta pendidikan politik masyarakat guna mendukung terciptanya demokrasi yang berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
PEMERIKSAAN PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Zaini, Akhmad; Muhjad, Hadin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1740

Abstract

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu seringkali menimbulkan sengketa hukum, baik sengketa proses maupun perselisihan hasil pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk sengketa proses dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perselisihan hasil pemilu. Namun, dalam praktik terdapat keterkaitan antara sengketa proses dan hasil pemilu yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan putusan Bawaslu dalam pemeriksaan perselisihan hasil di MK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu tanpa adanya putusan sengketa proses serta mengkaji kedudukan putusan Bawaslu dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu belum memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap Mahkamah Konstitusi, namun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem penyelesaian sengketa pemilu guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan pemilu.

Page 13 of 15 | Total Record : 143

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023