POSITA
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam (EISSN. 2988-2338) is an open-access journal published by Sekolah Tinggi Ilmu Syarian Ummul Ayman Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. This journal publishes research articles within the scope of Islamic Family Law which are published twice a year, namely in June and December. This journal is a forum for researchers around the world to publish the results of their research in the field of Islamic Family Law in the form of scientific articles. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam has the ambition to become a quality scientific journal and aspires to present scientific articles that can be used as reference material for researchers as well as recommendation material for policymakers in the field of Islamic Family Law. Information about submitting articles in this journal can be seen in the writing guidelines available in the journal. Incoming articles will go through a review process by reviewers to then be considered for publication.
Articles
25 Documents
<![CDATA[Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency ]]>
<![CDATA[Amalia, Diyah]]>;
<![CDATA[Alfiyah, Ismatul]]>;
<![CDATA[Hami, Widodo]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i1.156
<![CDATA[Dampak teknologi yang semakin pesat salah satunya adalah peralihan industri investasi dari bentuk fisik ke digital. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto kebingungan dalam menetukan pilihannya. Pengalihan asetnya kepada ahli warisnya, karena di Indonesia sendiri belum memiliki aturan penggunaan aset kripto sebagai warisan. Aset kripto yang memanfaatkan keamanan terdesentralisasi pada jaringan blockchain. Artinya, tidak ada pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Hal ini mempunyai kelemahan. Jika pemilik aset tiba-tiba meninggal dan warisan aset kriptonya tidak dipersiapkan dengan baik, keamanan blockchain yang tinggi akan menghalangi ahli warisnya untuk mengakses aset tersebut. Harta tersebut tidak akan hilang, namun tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru bagi ahli warisnya. Jika tidak ada yang mengetahui cara mengakses jaringan, masalah baru terkait pewarisan dapat muncul. Dalam penelitian ini akan mengkaji: 1) Pembagian harta waris berbentuk kripto dan 2) Aset Hukum aset kripto dalam islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini memperjelas bahwa pembagian harta waris berbetuk kripto ada penggolongan-penggolongannya dan ada tahapan-tahapannya.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya ]]>
<![CDATA[Nazla Aulia Saadah]]>;
<![CDATA[Putri Maharani Rahma Aisah]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.162
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual khususnya pada anak yang dewasa ini semakin marak jumlahnya memerlukan penindakan yang lebih tegas khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana. Kebiri kimia menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi solusi penjatuhan sanksi berupa tindakan yang dilakukan untuk menekan kenaikan kasus kekerasan seksual tersebut. Infrastruktur yang belum maksimal, ditambah dengan pro dan kontra terkait kode etik dokter selaku eksekutor kebiri kimia serta perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan mengakibatkan perlu peninjauan kembali terhadap upaya dan kendala yang dihadapi aparatur penegak hukum dalam pengaturan kebiri kimia ini. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa buku atau jurnal dan sumber lain yang terkait kebiri kimia dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pemerintah dalam penegakan hukum kebiri kimia belum optimal, hal ini dikarenakan keterlibatan dokter, tata cara, hingga pelaksanaan kebiri kimia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penting bagi pemerintah selaku aparatur penegak hukum untuk memberikan payung hukum terhadap dokter selaku eksekutor dan pengaturan rinci terkait tata cara dan pelaksanaan kebiri kimia.]]>
<![CDATA[Pengobatan Infertilitas dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Adrianto, Adrianto]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i1.173
<![CDATA[Memiliki anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu melestarikan keturunan yang ingin dicapai. Namun seiring berjalannya waktu, pasangan suami istri belum dapat memperoleh keturunan, dikarenakan beberapa hal; Diantara sebab itu adalah infertilitas pada pasangan suami istri. Pasutri yang melakukan pengobatan infertilitas, dan melakukan gaya hidup yang sehat, serta melakukan preogram kehamilan secara alami dengan sex, maka dapat menghasilkan kehamilan yang diinginkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Artikel ini bertujuan untuk menggali atau menemukan hukum pengobatan infertilitas (gangguan kesuburan pada pasangan suami istri), dengan menggunakan pendekatan ushuli, yaitu menganalisa pokok pokok persoalan dengan menggunakan teori maslahah dan maqashid al-syari'ah. Hasil dari penelitian ini, Teknologi Pengobatan infertilitas dalam hukum islam adalah boleh dan yang sesuai dengan prinsip prinsip pengobatan islam. Imam Malik menggunakan maslahah dengan istinbath, dan Imam al-Ghazali, menggunakan maslahat dengan tujuan kebaikan, serta tidak menyalahi dengan tujuan syari’ah.]]>
<![CDATA[Penetapan Nasab Anak dari Perkawinan Poliandri Perspektif Mazhab Syafi’i (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr) ]]>
<![CDATA[Rahayu, Rita]]>;
<![CDATA[Chodir, Fatkul]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i1.195
<![CDATA[Pernikahan merupakan naluri semua mahkluk hidup untuk melangsungkan hidup berpasang-pasangan agar lahirnya sebuah keturunan layaknya sebagai keluarga. Skripsi ini mempersembahkan pembahasan mengenai penetapan nasab anak dari perkawinan poliandri perspektif Mazhab Syafi’i. Perkara tersebut merupakan putusan pengadilan agama mojokerto yang dikabulkan permohonan asal usul anak dari suami kedua, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pernikahan pemohon merupakan praktek poliandri yang merupakan larangan dalam syariat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt. P/2022/PA/Mr? (2) Bagaimana perspektif Mazhab Syafi’i terhadap penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr ? Adapun jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (Library Recearch) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam kepenulisan ini mengambil data secara langsung terkait perkara putusan Permohonan Asal Usul Anak dan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai penguat data. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah karna hakim melihat dari fakta-fakta sekalipun secara administratif pernikahan pemohon termaksud praktek poliandri. Akan tetapi secara substantif pernikahan pemohon dianggap sudah bercerai sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan lain agar status anaknya tidak mengambang demi kemaslahatannya kelak.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujjaini) ]]>
<![CDATA[Husaini, Husaini]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i1.205
<![CDATA[Setelah terlaksananya akad nikah antara suam isteri mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga. Tulisan ini mengangkat pandangan Syeh Muhammad bin Umar Nawawi tentang kewajiban suami terhadap isteri yang ditulis dalam kitab ‘Uqud al-Lujjaini. Penelitian ini termasuk kajian literasi dengan menggunakan metode penelitian normative dengan kitab tersebut sebagai sumber primernya. Hasil kajian kitab tersebut menunjukkan bahwa menurut yang termasuk dalam tanggung jawab suami itu masuk dalam tiga kategori, yaitu: hal-hal yang wajib dilakukan seorang suami, hal-hal yang boleh dilakukan seorang suami, dan hal-hal yang terlarang dilakukan seorang suami. Hal-hal yang wajib dilakukan suami perspektif Syekh Nawawi masih sama dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama sebelumnya, demikian juga hal yang terlarang. Adapun yang boleh dilakukan suami Syekh Nawawi membolehkan seorang suami untuk memukul istri, dan hal tersebut tidak relevan dengan undang-undang hukum positif.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak ]]>
<![CDATA[Ariesta, Robert]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Nadriana, Lenny]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.222
<![CDATA[Dalam beberapa waktu terakhir ini, tindak pidana pencabulan tidak hanya menimpa korban dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan sering kali pelakunya juga masih anak-anak. Salah satu contohnya adalah kasus empat anak yang mencabuli seorang anak perempuan berusia 16 tahun secara bersamaan di lokasi yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak; dan 2) upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua pendekatan penanggulangan, yaitu represif dan preventif. Penanggulangan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, penanggulangan preventif berfokus pada peningkatan kewaspadaan masyarakat dan peran mereka dalam mengawasi keluarga. Pendekatan ini sangat penting karena masyarakat juga berperan dalam mencegah kejahatan, terutama pencabulan terhadap anak.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Shafira, Shafira]]>;
<![CDATA[Maryam, Maryam]]>;
<![CDATA[Kurniati, Kurniati]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.228
<![CDATA[Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum Islam, menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapi perempuan adalah norma sosial dan budaya patriarkal yang mendominasi banyak komunitas Muslim. Interpretasi tradisional terhadap teks-teks agama sering kali membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan, dengan beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan tidak layak memegang posisi kepemimpinan tertinggi. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa kaum perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin menguatkan pandangan konservatif ini. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan pendidikan, semakin banyak perempuan yang berusaha menembus batasan ini dan menunjukkan kemampuan mereka dalam kepemimpinan. Sejarah mencatat tokoh-tokoh perempuan seperti Aisyah dan Khadijah yang memiliki pengaruh signifikan dalam penyebaran Islam. Di era modern, contoh pemimpin perempuan seperti Megawati Soekarnoputri di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dapat mencapai posisi tinggi meskipun menghadapi berbagai rintangan. Peluang bagi kepemimpinan perempuan dalam Islam semakin terbuka dengan adanya gerakan feminis Muslim yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Gerakan ini menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Islam seharusnya mendorong partisipasi penuh perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Dengan meningkatnya kesadaran akan potensi dan kontribusi perempuan, harapan untuk mencapai kesetaraan gender dalam kepemimpinan di dunia Islam semakin nyata. Secara keseluruhan, meskipun tantangan tetap ada, perubahan sosial dan budaya modern memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan. Memahami dinamika ini penting untuk mendorong keterlibatan lebih besar dari perempuan dalam masyarakat Muslim, serta untuk menegaskan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan dan integritas individu.]]>
<![CDATA[Peran Strategis Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Pidie dalam Mewujudkan Islam Moderat ]]>
<![CDATA[Fakrurradhi]]>;
<![CDATA[Mukhlisuddin]]>;
<![CDATA[Murtaza]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.229
<![CDATA[Penyuluh Agama Islam memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Pidie dalam memperkuat moderasi beragama di tengah tantangan kompleks dan dinamika perkembangan sosial. Melalui wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini mengungkapkan bagaimana para penyuluh agama secara aktif terlibat dalam menyampaikan pesan-pesan moderat, baik melalui ceramah, kelas keagamaan, maupun forum diskusi. Mereka juga membantu masyarakat memahami konteks lokal secara lebih mendalam, sehingga agama dapat diterapkan secara kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai keberagaman. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh agama, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip moderasi. Namun, meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, para penyuluh agama di Kabupaten Pidie berhasil mengembangkan strategi untuk memberdayakan masyarakat dalam mengadopsi sikap moderat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Penyuluh Agama Islam, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya memperkuat moderasi beragama di Kabupaten Pidie serta membuka ruang refleksi lebih lanjut untuk memperkuat peran ini dalam mendukung toleransi, pluralisme, dan perdamaian di tingkat lokal.]]>
<![CDATA[Surrogate Mothers in a Multidimensional Perspective of Legal Regulations in Indonesia ]]>
<![CDATA[Zubaidah, Dwi Arini]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.230
<![CDATA[In practical terms, a surrogate mother is a woman who undergoes pregnancy in a womb rental practice. This type of research is doctrinal law which includes vertical and horizontal synchronization of positive legal rules in Indonesia. The research results are as follows: there are ten factors underlying the use of surrogacy services, namely: infertility, same-sex couples, single individuals, age, medication, adoption is not an alternative, physical problems, past trauma, unable to carry for a long time and personal decisions. Legal regulations in Indonesia regarding surrogate motherhood are regulated implicitly and explicitly and cover reproductive health, the status of children born as a result of surrogacy practices, marriage and Islamic law.]]>
<![CDATA[Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender ]]>
<![CDATA[Yani, Nurlinda]]>
<![CDATA[ Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.233
<![CDATA[Dalam hukum keluarga Islam, hak nafkah istri merupakan isu penting yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah, banyak perempuan yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji hak nafkah istri dalam konteks hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isu yang diangkat, serta menganalisis berbagai perspektif yang ada melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak nafkah istri, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut dan mendapatkan hak tersebut. Faktor-faktor seperti norma sosial yang patriarkal, kurangnya pengetahuan hukum, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum menjadi penghalang signifikan. Di sisi lain, gerakan feminis telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pendidikan hukum, dan mendorong reformasi hukum yang lebih adil bagi perempuan. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks hak nafkah istri, diperlukan upaya kolaboratif antara gerakan feminis, masyarakat, dan pembuat kebijakan.]]>
