cover
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
J-CEKI
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Articles 3,168 Documents
Analisis Yuridis Sengketa Jasa Pengiriman Hewan Peliharaan Lintas Yurisdiksi : Studi Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel Arfah, Azizah; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13550

Abstract

Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka dengan melakukan perdagangan bebas sebagai bagian dari perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) telah menetapkan perdagangan meliputi perdagangan barang dan perdagangan jasa yang tercantum dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan The General Agreement on Trade in Service (GATS). Pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut melalui berbagai prospek bisnis. Salah satunya adalah penyediaan jasa dan layanan pengiriman hewan peliharaan secara lintas yurisdiksi sebagaimana kesepakatan yang diadakan oleh Penggugat selaku Warga Negara Asing (WNA) dan PT Jakpetz Lintas Satwa (Tergugat). Penggugat menggunakan jasa Tergugat untuk melakukan pengiriman hewan peliharaan miliknya ke alamat domisili Penggugat di Singapura. Namun setelah dilakukan penerimaan hewan, Pusat Karantina Hewan dan Tumbuhan Singapura menolak hewan tersebut dan mengeluarkan Surat Perintah Pengembalian Hewan Peliharaan ke Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji keabsahan kontrak pengiriman jasa hewan peliharaan yang dilakukan oleh para pihak dan pandangan hakim mengenai kerugian immaterial dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan berbasis undang-undang dan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa kontrak para pihak sah secara hukum telah memenuhi ketentuan syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh hakim karena tidak terdapat kematian, luka berat atau penghinaan. Namun, landasan hukum yang digunakan oleh hakim sudah usang tidak relevan dengan kondisi saat ini sesuai dengan perluasan ruang lingkup kerugian immaterial dalam kasus wanprestasi dan tidak mengandung kebaruan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat.
Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional : Studi Putusan No. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Fitriani, Maulida; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13551

Abstract

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang penting dalam transaksi perdagangan internasional, yang dirancang untuk meminimalisir risiko pembayaran antara eksportir dan importir. Namun, dalam praktiknya, penerapan L/C sering menimbulkan sengketa hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pemenuhan persyaratan dan kewajiban para pihak. Penelitian ini melakukan tinjauan yuridis terhadap sengketa Letter of Credit berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 531/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel. dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Studi ini mengkaji aspek hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa serta interpretasi prinsip-prinsip hukum L/C oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menitikberatkan pada ketentuan mengenai strict compliance dalam dokumen L/C sebagai syarat mutlak pemenuhan kewajiban pembayaran, serta menegaskan peran bank sebagai pihak yang independen dan netral. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan L/C untuk mencegah sengketa, serta perlunya pemahaman hukum yang jelas bagi para pelaku perdagangan internasional agar dapat melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak.
Perdagangan Internasional dalam Perspektif Perbandingan Hukum Arbitrase Indonesia dan Internasional Studi Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 Prihantono, Pradipta; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13552

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, di mana arbitrase menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa karena menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan finalitas putusan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur arbitrase melalui UU No. 30 Tahun 1999, praktik di lapangan menunjukkan disharmoni antara hukum nasional dan standar internasional, terutama terkait pengakuan serta pembatalan putusan arbitrase asing. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode statute approach dan comparative approach, penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 serta membandingkan kerangka arbitrase Indonesia dengan English Arbitration Act 1996 dan Konvensi New York 1958. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA menegaskan prinsip finality, seat of arbitration, dan limited judicial intervention dengan menyatakan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase asing. Putusan tersebut sejalan dengan hukum arbitrase internasional dan memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara. Namun, penelitian juga menemukan kelemahan regulatif dan implementatif, seperti mekanisme exequatur yang berbelit, penafsiran public policy yang terlalu luas, dan inkonsistensi pemahaman yudisial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia perlu menyelaraskan hukum arbitrase nasional dengan standar internasional melalui reformasi regulasi, penguatan kapasitas hakim, dan harmonisasi interpretasi hukum demi menciptakan sistem arbitrase yang efisien, modern, dan kompetitif secara global
Pencarian Pelayanan Pengobatan Tradisional Mayarakat Yang Mengalami Gangguan Hipertensi Di Desa Kaliboto Mojogedang Kabupaten Karanganyar Indarto AS; Susilo Y; Engelina NM
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13573

Abstract

Tekanan darah tinggi merupakan kondisi serius yang secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya masyarakat yang mengalami gangguan tekanan darah tinggi, dalam mencari pelayanan pengobatan dengan cara pengobatan tradisional di Desa Kaliboto, Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Metode pengambilan data penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian diikuti 19 informan terdiri 9 pria dan 10 wanita. Pengetahuan tentang pengertian gangguan tekanan darah tinggi adalah bila seseorang memiliki tensi lebih dari 140 atau lebih dari normal, tetapi bila diperiksa berulang kali tensi tidak stabil. Penyebab langsung gangguan tekanan darah tinggi karena menderita penyakit tertentu, usia, dan jenis kelamin. Sedangkan, penyebab tidak langsung seperti makanan/minuman, kondisi tubuh, gangguan psikologis. Upaya yang dilakukan informan dalam melakukan pengobatan tradisional dengan mengkonsumsi ramuan jamu terdiri dari: jamu rebusan, jamu keliling, dan tanaman obat tunggal. Sedangkan upaya yang dilakukan dengan pengobatan tradisional terapi keterampilan antara lain: bekam basah, kop menggunakan gelas dan api, body spa, kerokan, pijat sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa kaliboto yang mengalami gangguan hipertensi ada yang melakukan pencarian pelayanan pengobatan secara tradisional.
Pelayanan Pijat Tradisional HATRA Ny N di Desa Balerejo Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Indarto AS; Araseli DR
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13574

Abstract

Pijat Tradisional yang dilaksanakan Penyehat Tradisional (Hatra) Ny N dipercaya masyarakat karena melalui ketrampilan pijat tradisionalnya dapat membantu kesehatan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, seperti capek- capek, kelelahan, masuk angin, tidak enak badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pelayanan pijat tradisional Hatra Ny N di Desa Balerejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan secara kualitatf dengan pendekatan eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal pengetahuan memijat secara tradisional Hatra Ny N didapatkan secara otodidak dengan bermimpi mendapatkan wangsit dan tidak mengikuti pendidikan khusus apapun.Teknik atau cara yang dilakukan dalam melakukan pemijatan diawali dengan tindakan kerokan, pemijatan menggunakan lulur, dan terapi pasir hangat. Pendapat masyarakat mengenai pijat tradisional hatra Ny N sebagian besar mengatakan bahwa pijat yang dilakukan mengunakan lulur membuat badan enak, kulit lebih bersih, terapi pasir hangat untuk melancarkan peredaran darah serta membuat badan menjadi hangat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hatra Ny N mendapat pengetahuan memijat tradisional secara otodidak dengan teknik yang diawali tindakan kerokan, tindakan pemijatan dengan menggunakan lulur, dan tindakan terapi pasir hangat dan nyaman pelayanan pijatnya dibutuhkan masyarakat sekitar.
Analisa Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kampung Barutikung Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Ariiq Raafid Rizqullah; Jannah, Laily Syifaul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13576

Abstract

Fenomena tawuran antar remaja di Kampung Barutikung, khususnya di wilayah Jembatan Boom Lama (Gaza), menjadi masalah sosial serius dengan intensitas tinggi, hingga terjadi 3-4 kali per minggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, bentuk, dampak, serta upaya penanggulangan tawuran tersebut melalui perspektif sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tawuran ditinjau dari Teori Differential Association meliputi pengaruh pergaulan, konsumsi pil dan minuman keras, serta provokasi melalui media sosial. Sementara itu, Teori Labeling menjelaskan bagaimana cap negatif justru memperkuat identitas kriminal pelaku. Dari perspektif sosiologi hukum, lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum turut berkontribusi. Dampak yang ditimbulkan meliputi keresahan masyarakat, stigma negatif, trauma psikologis, dan kerugian materil. Upaya penanggulangan yang dilakukan, baik preventif seperti peran keluarga dan patroli polisi, maupun represif seperti penegakan hukum Pasal 170 dan 358 KUHP serta pembinaan, dinilai belum efektif.
Scoping Review: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying pada Anak sebagai Pelaku ataupun Korban Mohammad Daffa Saifullah; Siti Naharotun Nikmah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13577

Abstract

The criminal act of cyberbullying involving children has become increasingly widespread in recent years, making it necessary to strengthen law enforcement efforts as well as legal protections for children, both as victims and as perpetrators. This article aims to examine the mechanisms of legal enforcement and child protection concerning cases of cyberbullying committed against children and by children within the Indonesian legal system. The article employs a Scoping Review method by analyzing various relevant scholarly works related to the topic. The findings of the review indicate that Indonesian legislation comprehensively regulates criminal acts of cyberbullying involving children, whether they are the victims or the offenders. The applicable legal framework also prioritizes the protection of children’s rights by mandating diversion measures based on a Restorative Justice approach, ensuring that children do not suffer long-term trauma from their involvement in such cases. However, several challenges remain in preventing cyberbullying, particularly due to limited understanding among the public and relevant stakeholders, as well as inadequate facilities and supporting infrastructure to address the issue effectively.
Komparasi Klausul Force Majeur pada Kontrak dan Perjanjian di Negara Indonesia dan Prancis Anfasya, Raka Haikal; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13583

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan Force Majeure dalam hukum kontrak Indonesia dan Prancis dengan menelusuri keterkaitan historis antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan French Civil Code. Kajian ini berangkat dari premis bahwa hukum kontrak Indonesia masih mengandalkan warisan Burgerlijk Wetboek kolonial, sedangkan Prancis telah melakukan reformasi mendasar melalui pembaruan Code Civil tahun 2016 yang mempertegas definisi, unsur, dan konsekuensi hukum Force Majeure secara lebih komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memanfaatkan teori perbandingan hukum untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, dan implikasi normatif pada kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Force Majeure di Indonesia cenderung sempit, bersifat interpretatif, dan belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan kontrak, sedangkan Prancis mengatur unsur ketidakmampuan, ketidakdugaan, dan ketidak-terhindarkan secara eksplisit, termasuk pengaturan status kontrak dalam kondisi sementara maupun permanen. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi KUH Perdata agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi global dan mengurangi ketergantungan pada penafsiran yudisial yang berpotensi inkonsisten. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum perdata Indonesia dengan menawarkan model harmonisasi yang lebih relevan dan modern dalam pengaturan Force Majeure.
Penguatan Karakter Anti Perundungan di SD Inpres Telap dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Humanisme dan Etika Kepedulian Rorimpandey, Widdy H.F; Soputan, Clara Cindy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13584

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengutan karakter anti perundungan di SD Inpres Telap dalam tinjauan filsafat Pendidikan humanisme dan etika kepedulian. Perundungan di sekolah dasar dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti verbal, fisik, maupun psikologis, yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan karakter anti perundungan di sekolah Dasar sangat penting dalam pengelolaan lingkungan belajar yang aman. oleh karena sekolah berkontribusi sebagai ranah etika yang dapat mewujudkan lingkungan aman, inklusif, dan mendukung pembentukan perilaku anti perundungan di sekolah Dasar Inpres Telap.
Analisis Hukum Kontrak Internasional Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2010 Akbar, Vedita; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13585

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2010 antara PT Saptasarana Personaprima (Indonesia) dengan Conoco Phillips (perusahaan asing). Sengketa ini timbul akibat pelanggaran kontrak jasa pengelolaan rig, di mana Conoco Phillips secara sepihak mengubah ketentuan kontrak yang meliputi jangka waktu, spesifikasi, dan jumlah rig. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji teori hukum perjanjian, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Conoco Phillips telah melanggar asas pacta sunt servanda dan tidak beritikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pengadilan Indonesia berwenang (lex fori) mengadili perkara karena tindakan tergugat melampaui substansi kontrak dan tergolong perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha nasional dalam hubungan kontrak internasional demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan para pihak.