cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 253 Documents
 18   19   20   21   22 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2: Februari 2026" : 253 Documents clear
Mekanisme Pendaftaran Ulang Jaminan Fidusia yang Belum Dilakukan Roya atau Penghapusan Akbar Rachmad Santosa
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14465

Abstract

Penelitian ini bertema tentang: Pendaftaran Ulang Jaminan Fidusia Yang Belum Dilakukan Roya Atau Penghapusan. Masalah yang dirumuskan adalah, Pertama bagaimana prosedur pendaftaran ulang objek Jaminan Fidusia yang pernah didaftarkan, Kedua bagaimana kepastian hukum terhadap objek Jaminan Fidusia yang didaftarkan ulang dan tidak dilakukan Roya atau Penghapusan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau studi dokumen hukum. Bahan hukum bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, bahwa dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Jaminan Fidusia tidak akan dapat didaftarkan kembali apabila belum dilaksanakan penghapusan Jaminan Fidusia. Kedua, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa kepastian hukum status Objek Jaminan Fidusia yang belum dilakukan penghapusan oleh Pihak kreditor terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Perlu adanya peningkatan atau pembaharuan sistem aplikasi fidusia secara elektronik terhadap fidusia ulang yang belum dilakukan penghapusan untuk menjamin kepastian hukum. Saran yang diberikan sebaiknya ada upaya bagi pihak pemerintah untuk merancang suatu aturan dan sanksi yang tegas dan kemudian dicantumkan pada hukum tertulis.
Analisis Implementasi Program Si Bakul Jogja Sebagai Strategi Pemberdayaan UMKM Lokal di DIY : Suatu Kajian Literatur Aurillia Linda Pratiwi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14508

Abstract

Program SiBakul Jogja adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendataan terintegrasi, pelatihan, pendampingan, serta perluasan akses pemasaran berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program tersebut sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada penguatan UMKM lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, melibatkan telaah artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan penelitian sebelumnya. Data dianalisis dengan proses reduksi, kategorisasi, dan sintesis temuan menggunakan pola berpikir induktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini berjalan efektif, memberikan dampak signifikan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan digital, pendampingan usaha, akses informasi, dan fasilitasi legalitas, serta memperluas pasar via marketplace dan kemitraan e-commerce. Meski demikian, tantangan seperti literasi digital yang belum merata dan pemanfaatan fitur yang belum optimal perlu diatasi. Secara keseluruhan, SiBakul Jogja memainkan peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM di DIY melalui transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga penting untuk diperluas sebagai model pembangunan ekonomi lokal.
Tren Adaptasi Digital dan Manajemen Perubahan di Industri Transportasi Indonesia (2019–2024) Studi Kasus Transpotasi Online dalam Rangkaian Tahapan Kotter Harsya Maulana Fajrin; Guntur Haludin; Aditya Narayan; Awang Rivaldo; Syeihan Aulia Rizkiadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14574

Abstract

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis utama dalam industri transportasi Indonesia sepanjang periode 2019–2024, terutama akibat meningkatnya disrupsi teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan percepatan digitalisasi pascapandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren adaptasi digital serta efektivitas penerapan manajemen perubahan dalam industri transportasi Indonesia dengan menggunakan Kotter’s 8-Step Change Model sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, melibatkan manajemen, karyawan operasional, mitra pengemudi, dan pengguna layanan transportasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga mendorong perubahan struktural, budaya organisasi, dan pola pengambilan keputusan berbasis data. Tahapan sense of urgency dan short-term wins terbukti menjadi pendorong utama keberhasilan awal transformasi, sementara resistensi terhadap perubahan muncul akibat keterbatasan literasi digital, kendala infrastruktur, dan kekhawatiran terhadap stabilitas pekerjaan. Implementasi strategi perubahan yang menekankan komunikasi intensif, pelatihan berkelanjutan, dan pemberdayaan sumber daya manusia terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat adopsi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital di industri transportasi sangat bergantung pada integrasi teknologi dengan manajemen perubahan yang sistematis dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bagi literatur manajemen perubahan serta implikasi praktis bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi digitalisasi yang adaptif dan berorientasi keberlanjutan.
Due Diligence HAM Sebagai Instrumen Preventif dalam Mitigasi Risiko Hukum Bisnis Korporasi Fariz Azhar Harahap
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14575

Abstract

Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (UNGPs) yang disahkan pada tahun 2011 adalah titik kulminasi upaya penegakan hak asasi manusia di sektor bisnis, namun kerangka tiga pilar tersebut sebagian besar masih bersifat rekomendasi sukarela dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam hukum bisnis positif Indonesia. Kesenjangan implementasi ini menjadi krusial di tengah kompleksitas lingkungan bisnis kontemporer yang menuntut akuntabilitas tinggi, diperkuat oleh meningkatnya kesadaran sosial konsumen di tahun 2025, yang berpotensi memicu litigasi, boikot, dan hilangnya kepercayaan investor. Oleh karena itu, Human Rights Due Diligence (HRDD) diidentifikasi sebagai instrumen preventif esensial yang mentransformasi rekomendasi moral menjadi kebutuhan strategis untuk mengelola risiko hukum yang semakin ketat. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual bagaimana tahapan HRDD berfungsi secara sistematis sebagai siklus pengendalian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi Pustaka ekstensif, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional terkait, doktrin hukum, dan jurnal ilmiah. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan, mengevaluasi keselarasan antara norma internasional dan implementasi domestik. Efektivitas penerapan HRDD secara preventif terletak pada kapasitasnya bertindak sebagai mekanisme peringatan dini. Proses ini mampu mengidentifikasi celah kepatuhan yang sering terlewatkan oleh Uji Tuntas Hukum (LDD) konvensional, menambahkan dimensi etika dan sosial yang mendalam, memastikan perusahaan menghormati hak asasi manusia secara substantif. Keefektifan ini terbukti mampu melindungi nilai bisnis dengan menghindari insiden yang menjadi prekursor tuntutan mahal, seperti mogok kerja atau protes publik, sekaligus memperkuat social license to operate perusahaan. Penerapan HRDD yang sistematis adalah kunci untuk memitigasi risiko hukum bisnis korporasi secara berkelanjutan.
Pengaruh Faktor Politik Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon Mohamad Ridwan; Raeshard Dzikra Rifandy; Ica Olivia Febriyanti; Nazwa Triwidia Agripina; Luthfi Amirul Hisyam
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14576

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor politik terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada substansi peraturan, tetapi juga pada dinamika politik yang memengaruhi proses pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor politik memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dinamika antara eksekutif, legislatif, dan kepentingan masyarakat sering kali memengaruhi alokasi sumber daya, prioritas kebijakan, serta tingkat komitmen dalam pelaksanaannya. Selain itu, kurangnya konsistensi dan koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan belum berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan komitmen politik di tingkat daerah.
Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kerusakan Ekosistem Hulu: Integrasi Hukum Lingkungan dan Hak Asasi Manusia Fariz Noor Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14590

Abstract

Kerusakan ekosistem hulu daerah aliran sungai yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang di Sumatra menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha. Artikel ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum perusahaan atas kerusakan ekosistem hulu dalam perspektif hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban perusahaan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana, termasuk penerapan prinsip strict liability. Namun, penegakan hukumnya masih menghadapi kendala struktural, terutama dalam pembuktian hubungan kausal dan efektivitas pemulihan lingkungan. Pendekatan hak asasi manusia memperkuat konstruksi pertanggungjawaban tersebut dengan menempatkan kerusakan lingkungan sebagai pelanggaran hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artikel ini menegaskan perlunya integrasi pendekatan hukum lingkungan dan hak asasi manusia untuk memperkuat akuntabilitas perusahaan dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
Teori Komunikasi Lingkungan: Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Bagi Masyarakat Adat di Papua Rostini Anwar; Sarwoprasodjo, Sarwititi; Dwi Retno Hapsari
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14596

Abstract

Teori komunikasi lingkungan berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan ekologis yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan teknokratis semata. Salah satu pendekatan kunci dalam komunikasi lingkungan adalah teori partisipasi publik, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk membahas teori partisipasi publik dalam kerangka komunikasi lingkungan, meliputi asumsi dasar, akar keilmuan, metode penelitian yang umum digunakan, perkembangan teori dalam riset dalam artikel-artikel jurnal, serta kekuatan dan kelemahannya dalam menjelaskan isu komunikasi pembangunan. Selanjutnya, artikel ini mengkaji penerapan model komunikasi partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat adat di Papua. Analisis menunjukkan bahwa praktik komunikasi partisipatif berbasis kearifan lokal dan institusi adat berkontribusi pada keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Analisis Sintaksis dan Kesalahan Kalimat Efektif dalam Teks Berita Tribun News Edisi November 2025 Ira Susma Sari; Imam Baehaqie
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur sintaksis dan kesalahan kalimat efektif dalam teks berita daring Tribun News edisi 5 November 2025 berjudul “Harga Beras di Pasar Tradisional Naik Tajam Menjelang Akhir Tahun”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis sintaksis dan prinsip kalimat efektif. Data berupa delapan kalimat utama dalam teks berita yang dianalisis berdasarkan unsur S-P-O-K dan prinsip kesepadanan, kehematan, keparalelan, kepaduan, dan kejelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% kalimat telah memenuhi prinsip kalimat efektif secara utuh, sementara sisanya mengandung kesalahan ringan berupa redundansi dan ketidaksejajaran bentuk frasa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kalimat efektif dalam teks jurnalistik untuk menjaga kejelasan, kredibilitas, dan tanggung jawab bahasa media terhadap publik.
Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Cikarang Listrindo Tbk Periode 2021-2023 Naufal Fadhlu Rachman Yazid
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Cikarang Listrindo Tbk selama periode 2021 hingga 2023 dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sumber data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Evaluasi kinerja difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu rasio likuiditas (Current Ratio), rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio), dan rasio profitabilitas (Net Profit Margin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi likuiditas perusahaan berada dalam kondisi sangat sehat dengan rata-rata Current Ratio di atas 8 kali. Tingkat solvabilitas menunjukkan tren penguatan struktur modal yang ditandai dengan penurunan DER dari 0,97 pada tahun 2021 menjadi 0,83 pada tahun 2023. Sementara itu, tingkat profitabilitas tetap stabil di angka dua digit meski sempat mengalami tekanan beban operasional pada tahun 2022. Secara keseluruhan, PT Cikarang Listrindo Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang efektif dan manajemen risiko yang baik dalam menjaga stabilitas finansial perusahaan.
Nikah Siri di Era Digital: Ruang Interlegality antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia Rismah, Rismah; Kurniati, Kurniati; A. Qadir Gassing
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14710

Abstract

Fenomena nikah siri di Indonesia mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang kompleks, khususnya dalam relasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Praktik ini menempatkan individu dan keluarga dalam ruang interlegality, yakni wilayah tumpang tindih antara keabsahan agama dan pengakuan hukum negara. Artikel ini mengkaji nikah siri dalam konteks era digital, dengan menyoroti perluasan praktik nikah siri melalui media daring serta implikasinya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta fenomena empiris terkait layanan nikah siri online. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dapat dipandang sah secara agama apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum negara dan berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak. Perkembangan teknologi digital memperluas ruang interlegality tersebut dan meningkatkan potensi penyalahgunaan praktik nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional melalui penguatan kebijakan pencatatan perkawinan, edukasi hukum, serta ijtihad kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Harmonisasi ini diharapkan dapat memperkecil ruang interlegality yang merugikan dan memperkuat perlindungan hukum dalam institusi perkawinan di Indonesia.

Page 20 of 26 | Total Record : 253

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue