cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 265 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3: April 2026" : 265 Documents clear
Pengaruh Visi Misi dan Etos Kerja Guru Terhadap Mutu Pendidikan SMP Negeri di Tanjung Lubuk OKI Syamsiah Syamsiah; Nur Ahyani; Muhammad Fahmi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15923

Abstract

This study aims to determine and analyze: (1) the effect of the implementation of the school vision and mission on educational quality; (2) the effect of teachers‟ work ethic on educational quality; and (3) the simultaneous effect of the implementation of the school vision and mission and teachers‟ work ethic on educational quality in public junior high schools in Tanjung Lubuk District, Ogan Komering Ilir Regency. This research employed a quantitative approach with a descriptive method. The study was conducted in public junior high schools in Tanjung Lubuk District, Ogan Komering Ilir Regency, from July to October 2025. The population of this study consisted of principals and teachers, with samples selected using proportional random sampling. Data were collected through questionnaires, observation, and documentation. Data analysis techniques included simple regression analysis, multiple regression analysis, t-test, and F- test. The results showed that the implementation of the school vision and mission had a significant effect on educational quality, with a t-value of 7.887 greater than the t-table value of 1.662 and a coefficient of determination of 0.526 or 52.6%. Teachers‟ work ethic also had a significant effect on educational quality, with a t- value of 2.522 greater than or equal to the t-table value of 1.662 and an R Square value of 0.231 or 23.1%. Simultaneously, the implementation of the school vision and mission and teachers‟ work ethic had a significant effect on educational quality, with an F-value of 52.842 greater than the F-table value of 3.10 and a contribution of 56%, while the remaining 44% was influenced by other factors not examined in this study.
Kepemimpinan dalam Mewujudkan Good Governance Kabupaten Kubu Raya: Studi Literatur Yunika Depri Listiana; Agisna Mar’atana; Eka Mustika Sari; Andjani Trimawarni
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15964

Abstract

Kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta keberhasilan tata kelola administrasi publik dalam mewujudkan good governance. Pergantian kepemimpinan daerah di Kabupaten Kubu Raya pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengkaji peran kepemimpinan sebagai upaya memperkuat praktik pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab melibatkan peran aktif masyarakat, serta mampu menanggapi kebutuhan publik secara efektif. Penelitian bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mewujudkan good governance melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik literature review berbentuk narrative review. Data diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan sumber akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis melalui analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepemimpinan berperan sebagai kekuatan dinamis dalam menggerakkan tata kelola administrasi publik. Gaya kepemimpinan yang responsif, partisipatif, adaptif, dan inovatif terbukti efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa good governance tidak hanya merupakan output kepemimpinan, melainkan sistem tata kelola yang terbentuk melalui interaksi berkelanjutan antara kepemimpinan, birokrasi, dan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam penguatan kepemimpinan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.
Konsepsi Teknik RHIB Air Drop Operation (Rado) Guna Meningkatkan Profesionalisme Prajurit Denjaka yang Beraspekkan Laut dalam Rangka Mendukung Tugas Koopsusgab TNI Indra Maulana; Suci Purnomo; Sri Depranoто
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15983

Abstract

Denjaka adalah unit khusus yang dibentuk pada tahun 1984 yang bertugas menanggulangi aksi terorisme dan operasi khusus lainnya yang berunsur maritim atas perintah komandan TNI yang saat ini telah membentuk komando operasi khusus gabungan yang terdiri dari 3 unit yaitu (Sat 81 Gultor TNI AD, Denjaka TNI AL, Sat Bravo TNI AU) di mana pola pengembangan unit ini diserahkan kepada Kopassus, Korps Marinir, & Korphaskhas. Salah satu bentuk tugas Denjaka adalah melaksanakan operasi anti-teror, operasi rahasia, dan operasi sabotase. Selain operasi khusus lainnya yang memiliki aspek maritim, karena negara kita adalah negara kepulauan di mana pulau-pulau dihubungkan oleh perairan laut dan perbatasan negara Indonesia yang sangat penting dibatasi oleh laut, intensitas kehadiran Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia harus selalu ada di perairan laut ini dan selain itu negara kita merupakan persimpangan jalur perdagangan laut sehingga kemungkinan pelanggaran hak lintas laut serta pembajakan atau pengambilalihan kapal tidak dapat diabaikan. Operasi khusus yang dilakukan oleh Denjaka dianggap tidak efektif dan tidak efisien karena kurangnya pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang saat ini, sehingga membutuhkan teknik baru dalam melaksanakan operasi tersebut.
Implementasi Politik Luar Negeri Bebas-Aktif dalam Sikap Indonesia Terhadap Konflik Israel-Palestina Aji Purnomo; Amimul Ummah Bay; Moh. Jakfar Rosi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15984

Abstract

Studi ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Israel-Palestina menggunakan pendekatan konstruktivis, konsep penentu kebijakan luar negeri, dan konsep proses pengambilan keputusan. Tujuan studi ini adalah untuk menggambarkan perspektif normatif dan strategis Indonesia dalam menanggapi konflik ini, serta untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip normatif yang mendasari kebijakan Indonesia terhadap Palestina. Studi ini, yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui studi literatur, juga menyoroti bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi multilateral, bilateral, dan regional dalam menangani isu Palestina. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor internal, seperti dinamika politik domestik dan opini publik, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Dukungan publik terhadap Palestina memperkuat posisi Indonesia di arena internasional, sementara tekanan dari kelompok elit domestik juga memengaruhi keputusan diplomatik pemerintah. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia, meskipun dipengaruhi oleh nilai-nilai normatif, juga harus menanggapi tantangan domestik dan global yang lebih luas.
Pertanggunghawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Terhadap Pengedaran Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Ditressiber Polda jatim) Ahmad Mu’Affan Alaufan; M. Syahrul Borman; Nur Handayati
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15988

Abstract

The development of information technology has transformed conventional crimes into more sophisticated forms of cybercrime, creating new challenges in law enforcement. One of the emerging issues is the circulation of pornographic images through social media platforms. Therefore, professionalism and expertise of law enforcement officers, particularly investigators from the Indonesian National Police, are required to effectively handle such cases. This research aims to analyze the legal regulation of criminal sanctions against cybercrime involving the distribution of pornographic images on social media and to determine the elements of fault and criminal sanctions as the basis for criminal liability. The study employs a normative juridical research method, focusing on the analysis of statutory regulations, legal principles, court decisions, and legal doctrines related to cybercrime and pornography offenses. The results show that although Indonesia guarantees freedom in accessing information and technology, the state also imposes legal restrictions on activities conducted in cyberspace to prevent criminal acts. The distribution of pornographic content through social media constitutes a violation of decency norms and is subject to criminal sanctions under several legal instruments, particularly the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law) and the Pornography Law. Criminal liability can be imposed when the elements of unlawful acts, fault, and the capability of the offender to be held responsible are fulfilled. Thus, law enforcement against cybercrime involving pornographic content requires strict application of legal provisions to ensure legal certainty, protect public morality, and maintain social order.
Penegakan Hukum Terhadap tersangka Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kabupaten Kotawaringin timur (Studi Kasus Putusan Nomor: 286/Pid.Sus/2025/PN Spt) Bagus Muhammad Ramadhan; Yoyok Ucuk Suyono; Ernu Widodo
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15989

Abstract

The increasing number of palm oil theft cases in the jurisdiction of the Kotawaringin Timur Police Resort from January to October 2025 has become the background of this study. This research aims to analyze the law enforcement process against suspects involved in palm oil theft and to identify the factors influencing its implementation based on Decision Number: 286/Pid.Sus/2025/PN Spt. This study employs normative legal research with a case study approach. The analysis is conducted using descriptive qualitative methods based on primary legal materials, including Law Number 1 of 1946 concerning the Indonesian Criminal Code and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, supported by secondary and tertiary legal materials. The results show that law enforcement against palm oil theft suspects in Kotawaringin Timur Regency has been implemented through the application of Article 362 of the Criminal Code and Article 107 letter (d) of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, where the legal elements of the offense have been fulfilled. Several factors influence the effectiveness of law enforcement, including legal regulations, the capacity of law enforcement officers, limitations in facilities and infrastructure, the level of community legal awareness, and cultural perceptions that sometimes consider palm oil harvesting acceptable under customary beliefs.
Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia Febri Bachtiar Irawan; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15990

Abstract

This study examines the concept of restorative justice as an alternative approach to addressing cyberbullying crimes within the Indonesian criminal justice system. The rapid development of information technology has significantly transformed social interactions, while simultaneously giving rise to cyberbullying as a form of psychological violence conducted through digital media. Conventional criminal justice mechanisms that emphasize retributive punishment are often considered insufficient to address the complex social and psychological impacts experienced by victims. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches by analyzing relevant laws, legal doctrines, and scholarly literature. The findings indicate that restorative justice has obtained normative recognition within the Indonesian legal framework through several regulations, including the Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012), National Police Regulation No. 6 of 2019, and Prosecutor Regulation No. 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice. Therefore, restorative justice offers a more holistic and constructive approach that emphasizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. This study recommends the development of specific legal regulations governing restorative justice in cybercrime cases and strengthening the capacity of law enforcement officials in digital technology and restorative mediation.
Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Heru Ulin Nuha; Dudik Djaja Sidarta; Nur Handayati
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15992

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against police officers who abuse narcotics and the application of criminal sanctions and professional code of ethics for such violations. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach and literature study. The results show that police officers proven to have abused narcotics can be subject to criminal sanctions under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as well as sanctions based on the Police Professional Code of Ethics. However, in practice, the enforcement of the code of ethics has not been fully effective due to several obstacles in the implementation of sanctions and internal supervision mechanisms. Therefore, stricter and more transparent law enforcement is required to maintain professionalism and public trust in the police institution.
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Yang Melibatkan Artificial Intelligence Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Lina Setio Rahayu; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15994

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has created a new paradigm in the spectrum of crime that challenges the existing criminal law framework. This study examines the concept of criminal liability in crimes involving Artificial Intelligence within the Indonesian criminal law system and explores the harmonization of criminal liability doctrines with the juridical complexities arising from AI technology. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches by analyzing relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is grounded in the theories of criminal liability and progressive law. The findings indicate that the Indonesian criminal law system faces significant paradigmatic challenges in constructing criminal liability for AI-related crimes. Traditional criminal liability principles based on the doctrine of geen straf zonder schuld (no punishment without fault) encounter difficulties when applied to AI systems characterized by autonomous learning, autonomous decision-making, and the black-box problem. Therefore, an effective legal response requires a paradigmatic transformation from a positivist-legalistic approach toward a progressive legal framework. Such transformation includes the reconstruction of the concept of mens rea, adaptation of causality theories, and the development of negligence doctrines specifically tailored to AI technologies. Furthermore, the proposed harmonization model should incorporate cascading liability, the principle of meaningful human control, restorative justice, and proportional criminal sanctions while maintaining the fundamental principles of Indonesian criminal law.
Tugas Kepala Desa Yang Diskriminatif Terhadap Perangkat Desa Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Dan Perspektif Fiqihsiyasah: Analisis Pasal 26 Huruf b, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa Leni Lawaty; Muhamad Harun; Muhamad Sadi Is; Cholidah Utama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16005

Abstract

Kepala desa memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3Tahun2024. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut sering dijalankan secara diskriminatif dan tidak objektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan kewenangan kepala desa yang bersifat diskriminatif terhadap perangkat desa berdasarkan Pasal 26 huruf b, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa, ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif kepala desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan demokrasi Pancasila serta nilai keadilan dan amanah dalam fiqih siyasah.

Page 7 of 27 | Total Record : 265

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4: Juni 2026 Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue