cover
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Articles 2,228 Documents
Penegakan Hukum Perlindungan Dokter dalam Dugaan Malpraktik Medis Zaidah Maulidina; Syauqina Maghfirah Salsabila
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16833

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai omnibus law yang secara fundamental mengubah lanskap regulasi kesehatan di Indonesia, termasuk aspek perlindungan hukum bagi dokter dalam dugaan malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan dokter dalam dugaan malpraktik medis pasca berlakunya UU 17/2023, mekanisme penegakan hukum yang tersedia, serta implikasi yuridis dari perubahan regulasi tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menemukan bahwa UU 17/2023 memberikan penguatan perlindungan hukum bagi dokter melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai standar pelayanan medis, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pembatasan kriminalisasi terhadap tindakan medis yang dilakukan sesuai prosedur. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya, khususnya terkait ketidakjelasan batas antara malpraktik dengan kelalaian medis biasa, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan pelaksana UU 17/2023 dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa medis yang independen dan kompeten. Kata Kunci: Malpraktik Medis; Penegakan Hukum; Perlindungan Dokter; UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023; Sengketa Medis
Peran Ibu Tunggal dalam Pembentukan Kemandirian Emosional Remaja dengan Fatherless Syndrome Sandrina Septiana Rizkia; Asih Kuswardinah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16840

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh peran ibu tunggal terhadap pembentukan kemandirian emosional remaja yang mengalami fatherless syndrome akibat keputusan perceraian sepihak dari ayah. Fenomena ini sangat krusial mengingat keputusan ayah yang meninggalkan keluarga secara tiba-tiba menciptakan dinamika psikososial yang kompleks bagi remaja, khususnya terkait dengan regulasi emosi, konsep diri, dan ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional, penelitian ini mengukur peran ibu tunggal melalui instrumen skala psikologi Parental Authority Questionnaire - Revised (PAQ-R). Sementara itu, tingkat kemandirian emosional remaja diukur menggunakan adaptasi Emotional Autonomy Scale (EAS). Hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan korelasi yang signifikan antara tingkat kehangatan dan tuntutan (demandingness) ibu tunggal dengan kemandirian emosional remaja, yang meliputi aspek de-idealisasi, memandang orang tua sebagai individu, non-dependensi, dan individuasi. Penelitian ini menegaskan bahwa peran ibu tunggal tidak sekadar menggantikan fungsi ayah, melainkan secara terukur menciptakan lingkungan emosional baru yang memungkinkan remaja untuk tetap tumbuh mandiri meskipun berada di tengah kondisi keluarga yang tidak utuh.
Implementasi Dalam Inventarisasi Pengamanan Aset di Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Wulandari Eka Pratiwi; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16878

Abstract

Inventarisasi pengamanan aset merupakan unsur penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah karena berperan menjaga keteraturan pencatatan, keamanan, serta pertanggungjawaban aset milik pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana implementasi inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag Surabaya sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag Surabaya telah dilaksanakan dengan cukup baik dan secara umum telah mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, khususnya pada aspek komunikasi dan sumber daya, seperti belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) inventarisasi secara resmi serta keterbatasan sarana prasarana yang berdampak pada kelancaran pelabelan aset.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak Studi Putusan nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk Anisa Aulia Anisa; Tian Terina
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16900

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur. Perkara ini memberikan pengertian hukum bahwa tindakan suami siri yang mengeksploitasi istrinya melalui aplikasi digital demi keuntungan materiil merupakan pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan. Meskipun terdapat unsur kesukarelaan dari korban dan motif keterdesakan ekonomi, hukum tetap mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi yang memiliki hubungan kedekatan dengan korban, serta mengkaji kekuatan hukum persetujuan anak dalam tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Putusan ini mempertegas bahwa keberadaan pernikahan siri maupun persetujuan korban tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan eksploitasi, mengingat perlindungan terhadap hak serta masa depan anak merupakan prioritas utama dalam hukum positif di Indonesia.
Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Ade Lulu Islamaya; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16940

Abstract

Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat dilakukan dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi salah satu kunci menciptakan sumber daya manusia yang dinamis, produktif, serta mumpuni baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Keterbatasan ekonomi menjadi hambatan dalam upaya mendapatkan pendidikan. Kendala dalam segi pembiayaan menimbulkan adanya pemisah antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang tidak mampu. Setiap individu memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas diri, mengasah kemampuan berpikir yang rasional serta meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi guna mewujudkan terpenuhinya kebutuhan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipatif, wawancara, serta studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal disebabkan belum tersedianya inovasi digital dalam proses administrasi.
Efektifitas Penerapan Kebijakan Work From Anywhere Di Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mendukung Kinerja Pegawai Ardelia Abidah Oktavina; Susi Hardjati
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16958

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran pada Pemerintahan Prabowo dan Gibran yang resmi diberlakukan sejak awal tahun 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Fleksibilitas Kerja Pegawai ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere (WFA) berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memperoleh informasi melalui wawancara kepada pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Work From Anywhere (WFA) di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Implementasi kebijakan Work From Anywhere di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dinilai sudah cukup efektif dalam mendukung dan meningkatkan kinerja para pegawai.
Pengaruh Social Media dan Financial Planning Terhadap Keputusan Investasi Saham Individu di Era Digital pada Generasi Z di Kabupaten Karawang Anisah Natha Azhari; Nandang Nandang; Rengga Madya Pranata
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16961

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan social media telah memengaruhi perilaku keuangan generasi z, khususnya dalam pengambilan keputusan investasi saham individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh social media dan financial planning terhadap keputusan investasi saham individu di era digital pada generasi z di kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 400 responden generasi z yang memiliki investasi saham. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial social media berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saham individu generasi z. Financial planning juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saham individu generasi z. Selain itu, secara simultan social media dan financial planning memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi saham individu generasi z. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan social media sebagai sumber informasi investasi perlu diimbangi dengan perencaan keuangan yang baik agar keputusan investasi yang diambil lebih rasional dan terarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang manajemen keuangan serta menjadi dasar pertimbangan dalam Upaya peningkatan literasi keuangan generasi z di era digital.
Guilty Feeling pada Warga Binaan Kasus Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado Delavincy Restymagnis Belinda Lindsay Supit; Jofie Hilda Mandang; Stevi Becher Sengkey
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16962

Abstract

Korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan institusional, tetapi juga membentuk dinamika psikologis pelakunya, khususnya terkait rendahnya guilty feeling yang kerap dipengaruhi oleh rasionalisasi sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi guilty feeling serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku korupsi pada narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif partisipan. Informan penelitian terdiri dari dua narapidana kasus korupsi (satu laki-laki dan satu perempuan) yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik state guilt maupun trait guilt pada partisipan cenderung rendah, yang tercermin dari lemahnya standar moral terhadap nilai-nilai antikorupsi. Perilaku korupsi tidak didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor kesempatan dan rasionalisasi yang berkembang dalam lingkungan sosial dan kelembagaan. Selain itu, tindakan korupsi kerap dipersepsi sebagai praktik yang wajar sehingga mengurangi intensitas penyesalan individu. Temuan ini mengindikasikan bahwa rasionalisasi sistemik berperan signifikan dalam mereduksi kesadaran moral dan rasa bersalah pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya rehabilitasi narapidana korupsi perlu diarahkan pada penguatan dimensi moral dan spiritual, termasuk melalui pendekatan pembinaan berbasis nilai-nilai keagamaan, guna membangun kembali kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.
Rasionalitas Filosofis Hibah Harta Warisan kepada Ahli Waris Dara Ninggar Ocviantika Felita Wiyasih; Achmad Affan Gaffar; Robiatul Adawiyah; Nur Muhammad Said Abdullah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16963

Abstract

Praktik hibah harta warisan dalam masyarakat Jawa menunjukkan pergeseran dari pembagian waris pasca kematian berbasis ketentuan faraid menuju mekanisme distribusi semasa hidup sebagai respons terhadap tuntutan keadilan substantif dan kepraktisan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas filosofis hibah sebagai justifikasi normatif, khususnya dalam kerangka hiyal masyru’ah berdasarkan perspektif maqashid syariah, serta menjelaskan relasi antara hukum normatif faraid dan konstruksi hukum sosiologis dalam konteks budaya Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode kualitatif konseptual berbasis kajian normatif dan hermeneutik. Data diperoleh dari literatur teoretis dan empiris yang dipilih secara selektif, kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan inferensi filosofis dalam kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta dimensi fundamental dan instrumental dalam maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah harta warisan berfungsi sebagai instrumen adaptif dalam mewujudkan tujuan hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-din. Prinsip lokal seperti “dum-dum kupat” yang menekankan pembagian setara antara laki-laki dan perempuan dipandang lebih selaras dengan keadilan substantif dan kerukunan keluarga, sepanjang tidak merugikan hak ahli waris lainnya. Dalam konteks ini, hibah berperan sebagai safety valve hukum yang menjembatani ketegangan antara tekstualitas faraid dan realitas sosiologis. Namun, praktik ini juga membuka potensi penyalahgunaan apabila digunakan untuk menyingkirkan ahli waris secara diskriminatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan praktik hibah dalam hukum waris memerlukan pendampingan edukatif oleh tokoh agama, lembaga pendidikan, dan aparat hukum agar pelaksanaannya berlangsung secara proporsional, deliberatif, dan tetap menjamin perlindungan hak seluruh ahli waris.
Kajian Faktor Penentu Kematian Akibat Demam Berdarah Dengue di Kota Palangka Raya Menggunakan Regresi Poisson Fitriayu Fitriayu; Nurmala R
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16964

Abstract

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor lingkungan terhadap kematian DBD menggunakan regresi Poisson. Studi kuantitatif ini menggunakan data sekunder Dinas Kesehatan tahun 2023 dengan 11 puskesmas sebagai unit analisis (total sampling). Variabel dependen adalah jumlah kematian DBD, sedangkan variabel independen meliputi jamban layak, rumah sehat, pengelolaan sampah, air bersih, dan PHBS. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi, estimasi Maximum Likelihood, uji Wald (α = 0,10), seleksi AIC/BIC, dan residual Pearson. Hasil menunjukkan bahwa model terbaik melibatkan variabel rumah sehat dan PHBS. Rumah sehat berpengaruh negatif (IRR = 0,934), menandakan peningkatan kualitas hunian menurunkan risiko kematian. Sebaliknya, PHBS berpengaruh positif (IRR = 1,054), yang mengindikasikan kemungkinan bias indikator atau ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi lingkungan dalam menurunkan fatalitas DBD serta perlunya evaluasi implementasi PHBS agar lebih efektif dan kontekstual.