cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochammad Khoirul Rosidin
Contact Email
mochkhoiru@staf.umaha.ac.id
Phone
+6285730047293
Journal Mail Official
reformasi@fh.umaha.ac.id
Editorial Address
JL. Ngelom Megare No. 30 Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Published by Universitas Maarif Hasyim Latif
ISSN : 25993364     EISSN : 26145987     DOI : https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i1.16878
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum (JRHCES) sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. Diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli, oleh Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Redaksi menerima sumbangan naskah artikel hasil penelitian, artikel ilmiah konseptual, tinjauan kepustakaan dan resensi buku baru, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Nomor ISSN: 2614-5987 (media online), 2599-3364 (media cetak) Focus and Scope
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN KONSUMEN LIQUEFIED PETROLEUM GAS ATAS PENGGUNAAN KARET PERAPAT YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL YUANDRI IKA ADITYA; Bambang Panji Gunawan; Nur Qoilun
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.1720

Abstract

Dalam penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan tujuan bernegara, tentunya aspek pemenuhan perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap warga negara, termasuk dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Salah satu konsumen yang patut diberi perlindungan hukum adalah konsumen tabung liquefied petroleum gas (LPG). Dengan maraknya penggunaan tabung LPG oleh masyarakat tentunya beriringan juga dengan masalah yang kemudian timbul, dikarenakan setiap proses giat usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dari proses pengisian, pendistribusian, hingga tabung LPG tersebut sampai ke tangan masyarakat seringkali masih ditemukan banyak kecurangan. Seperti menggunakan rubber seal atau karet perapat yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh serangkaian peraturan yang ada. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang No 8 Tahun 1999 telah jelas melarang setiap pelaku usaha menggunakan produk yang tidak sebagaimana mestinya standar yang telah diperintahkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Mengenai kaitannya dengan perlindungan konsumen LPG pemerintah telah mewajibkan penggunaan karet perapat oleh setiap pelaku usaha SPPBE dimana landasannya ialah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mentri Perindustrian No. 84 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasoinal Indonesia Karet Perapat atau bisa juga disebut karet perekat untuk tabung LPG dengan Wajib. Esensinya dari pemberlakuan perundang-undangan tersebut untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan agar terhindar dari kecelakaan konsumen LPG.
PENERAPAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK Aris N. Takalapeta; Agam Sulaksono; Agung Supangkat; Djasim Siswoyo
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14274

Abstract

Semakin berkembangnya suatu peradaban objek dari tindakan kejahatanpun mulai berkembang tanpa memandang batasan usia, status sosial dan lain-nya. Jenis dari kejahatanpun mulai berfariasi sampai pada kesehatan seksual yang mana melanggar norma kesusilaan dan hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Di Indonesia sendiri salah salah satu kejahatan yang juga marak terjadi adalah penyerangan terhadap seksualitas. kekerasan seksual pada anak terus menglami pelonjakan dan telah menjadi virus globalitas di berbagai belahan benua. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membela hak asasi manusia sebagai negara hukum yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang didalamnya memuat penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan, dan anak wajib diberikan perlindungan hukum sebagai korban.
PROBLEMATIKA HUKUM DALAM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN Siti Fatimah Nur Afifah; M. Zamroni; Suyatno Suyatno
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14275

Abstract

Perubahan peruntukan seluruh atau sebagian tanah dari penggunaan aslinya ke penggunaan lain disebut sebagai konversi lahan, juga dikenal sebagai alih fungsi lahan. Perubahan-perubahan ini sering kali terjadi sebagai tanggapan terhadap kebutuhan penduduk yang berkembang dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Perubahan penggunaan lahan tersebut merupakan hasil dari perubahan atau penyesuaian dalam penggunaan sumber daya. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan dengan analisis dan studi literatur buku, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penggambaran yang komprehensif dan mendalam tentang prosedur alih fungsi serta aspek dan akibat hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1), tidak diperbolehkannya atau tidak dibenarkan proses konversi lahan pertanian menjadi perumahan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi. Namun, jika terjadi konversi lahan yang diperlukan untuk kepentingan umum atau akibat bencana seperti yang disebutkan dalam UU 41/2009 Pasal 44 Ayat (2) dan PP 1/2011 Pasal 36 Ayat (1), harus mengikuti peraturan yang mengatur tentang Proses Peralihan Fungsi Lahan Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, penting untuk memperhatikan pertimbangan hukum terkait sebelum melakukan pengalihan tanah. Dalam konteks konversi lahan pertanian menjadi perumahan, aspek hukum yang terkait dengan penguasaan dan kepemilikan properti pertanian memiliki pengaruh yang signifikan. UU PLP2B 41/2009, khususnya Pasal 72 hingga Pasal 74, menetapkan sanksi administratif, penjara, dan denda bagi pelanggar yang melakukan peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
LANDASAN YURIDIS DAN PROBLEMATIKA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PENERTIBAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL TROSOBO Muhamad Saifudin; Bambang Panji Gunawan; Nur Qoilun
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14276

Abstract

Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Jawa Timur bertugas memelihara ketertiban dan ketentramanmasyarakat, mengawasi dan menjaga lingkungan, serta menegakkan peraturan daerah dan1peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Intruksi Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan (2). Kemampuan Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh kekuasaan ekstrayudisial yang bersifat menindas. Satpol PP seharusnya mampu membawa pendirian yang benar dan cerdas dalam situasi seperti ini, sesuai dengan paradigma baru Satpol PP menjadi petugas yang penuh persahabatan yang mampu menumbuhkannrasa dan ketenangan bagi masyarakat, dengan tetap bertindak tegasssesuai dengan peraturannperundang-undangan. Regulasi, kebijakan dan fakta materiil yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban IKM di Lingkungan Industri Kecil Trosobo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Landasan hukum penetapan perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perda berwenang membuat perda dan peraturan lainnya untuk melaksanakanotonomi dan tugas. Menurut Peraturan Daerah Nomor 61Tahun 2010 (Pasal 5), Satpol PP bertugas menegakkan dan menyelenggarakan hukum adat, perkumpulan masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penertiban lingkungan industry kecil dan menengah sudah berjalan, terlihat dari Satpol PP Prov. Jatim tugas dan fungsi salah satunya dalam penertiban IKM khususnya di Trosobo saat ini mengalami kendala dengan Peraturan Daerah Jatim No 13 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda Jatim No 1 tentang kelayakan daerah.halangan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang KetertibannUmum, berdasarkan hasil observasi dan1wawancara dengan key-informan dan informan lain.
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI KENDARAAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Moh. Fadilah Sabul M.; Agam Sulaksono; Nur Qoilun
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14277

Abstract

Dalam praktiknya, jaminan fidusia antara debitor dan kreditor digunakan untuk melaksanakan jaminan fidusia. Meskipun beberapa hal dianggap kurang memiliki kepastian hukum, agunan jenis ini banyak digunakan dalam transaksi pinjaman karena prosedur penagihannya terbilang sederhana, cepat, dan mudah. Apa yang harus dilakukan kreditor penerima fidusia mengenai jaminan ini. Jika penerima fidusia untuk debitor lalai memenuhi tanggung jawabnya atau wanprestasi karena lalai. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan memberikan hak eksekutorial kepada akta tersebut sesuai kekuatan akta tersebut hampirsama dengan putusan pengadilan. Sehingga debitur tidak mempunyai upaya hukum dalam hal ia wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksekusi dalam kredit macet dan Untuk mengetahui bagaimanakah status hukum sertifikat jaminan fidusia yang baru didaftarkan ketika ada masalah. Dalam Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundangan secara normatif dan bersifat perspektif. Data sekunder digunakan dalam penulisan ini dihimpun dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang mengumpulkan data dengan mempelajari data sekunder. Metode analisis data penulisan ini secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Peraturan perundangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan perundangan perdata. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 Vol. 1 No. 2 (2018): Juli 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): Januari 2018 More Issue