cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 1 (2025): Februari" : 10 Documents clear
PRAKTIK MAFIA TANAH DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM Hansen, Seng
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.2419

Abstract

Latar Belakang: Tanah merupakan sebuah aset berharga bagi mereka yang memilikinya. Hak kepemilikan atas tanah ditunjukkan dalam wujud sertifikat tanah. Seiring dengan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum maupun pembangunan komersial lainnya, muncul praktik mafia tanah yang meresahkan masyarakat. Keterlibatan mafia tanah dalam pembebasan lahan untuk pembangunan menimbulkan berbagai permasalahan baik berupa sengketa tanah maupun konflik masyarakat. Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran obyek penelitian secara kritis, sedangkan penelitian yuridis normatif menerapkan kajian terhadap perundang-undangan (statute approach). Hasil Penelitian: Hasil analisis mengelompokkan pembahasan terkait praktik mafia tanah di Indonesia menjadi empat bagian yaitu (1) kebijakan pertanahan di Indonesia, (2) berbagai kasus mafia tanah di Indonesia, (3) keterlibatan aparat negara dalam pusaran mafia tanah, dan (4) upaya pemberantasan mafia tanah dan penegakan hukum tindak pidana mafia tanah. Kesimpulan: Penelitian ini menemukan reforma agraria yang telah dilakukan pemerintah sudah memperbaiki berbagai sistem mekanisme penyelenggaraan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Namun pemerintah bersama DPR perlu merumuskan sebuah undang-undang baru terkait Tindak Pidana Mafia Tanah sebagai strategi efektif dalam upaya pemberantasan dan penegakkan hukum tindak pidana mafia tanah.
PENYELESAIAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA DI KOTA SAMARINDA Mauli Rianda Yusuf; M. Fauzi; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3085

Abstract

Background: Fiduciary guarantees are commonly used in financing agreements to strengthen the position of financing company, serving as a guarantee that debtor will fullfill their obligations. However, in implementation of financing agreements, there are still debtors who fail to carry out the terms of agreement. One significant issue is the debtor's transfer of the financed object which is encumbered with a fiduciary guarantee to a third party during the credit period without the creditor's consent, known as a take over. Research Metodes: This study employs a socio-legal research approach which examines and analyzes how law operates within society. Findings: The findings of this research indicate that the transfer of fiduciary collateral to third parties without the consent of the creditor is a recurring problem. Debtors who transfer fiduciary guarantee to a third party without the creditor’s approval are committing a breach of contract, which can result in legal consequences, including the potential for criminal prosecution. Resolution of disputes between a creditor and a debtor regarding a fiduciary guarantee whose object has been transferred to a third party in Samarinda is done through both litigious and non-litigious. Conclusion: Out-of-court dispute resolution is employed creditors, taking into account the existence of the fiduciary collateral and the fulfillment of credit installments. However, if the fiduciary collateral is missing, and the credit installments are not paid, the creditor will file a report with the police, which may result in criminal charges under Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (STUDI PUTUSAN PK NO. 95/PK.AG/2021) Denada Futri Talia; Kuspraningrum, Emilda; Susanti, Erna
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3124

Abstract

Latar Belakang: Putusan Pengadilan Agama yang final dan mengikat menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan isteri, akan tetapi putusannya tidak dilaksanakan dikarenakan mantan suami menahan kedua anaknya untuk bertemu ibunya. Sehingga, putusan tersebut dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian hukum terhadap penerima putusan, secara putusan sudah terpenuhi hak asuhnya jatuh ke tanga ibu. Metode Penelitian: Jenis pendekatan yang digunakan yaitu penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji kedudukan hak asuh anak berdasarkan regulasi di Indonesia serta apakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak telah terpenuhi pada Putusan PA No. 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn. Hasil Penelitian: Dalam menentukan hak asuh anak, hakim pada awalnya mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku untuk kasus tersebut, dengan bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak. Akibatnya, kedua orang tua berkewajiban untuk mendukung dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka mencapai usia dewasa, secara ekslusif demi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Putusan PA No. 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn, ibu memiliki hak asuh yang sah, namun kepastian hukum masih belum terpenuhi karena Putusan Pengadilan belum dieksekusi oleh mantan suami, baik secara sukarela maupun melalui intervensi negara, khususnya terkait eksekusi hadhanah. Kesimpulan: Perlu dibentuk suatu peraturab yang secara tegas menjamin terlaksananya suatu Putusan Pengadilan dan apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan diberikan sanksi secara tegas maupun akibat hukum lainnya. Serta menerapkan teori kepastia hukum dari Jan M. Otto dan Sudikno Mertokusumo, yang secara garis besar bahwa kepastian hukum merupakan jaminan hukum tersebut harus dijalankan dengan baik dan dilaksanakan secara tegas demi menjamin terwujudnya kepastian hukum.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN MAHAKAM LAMPION GARDEN KOTA SAMARINDA Wulandari, Jessi Aprilia; Purwanto; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3125

Abstract

Background : The purpose of this research is to determine the implementation of obligations by the Samarinda City Government and PT. Samaco, as well as the certainty of PT. Samaco's completion of its contribution payment obligations to the Samarinda City Government, based on the cooperation agreement for the management of Mahakam Lampion Garden in Samarinda City. Research Metodes: The research method used in the study of the implementation of the cooperation agreement for managing Mahakam Lampion Garden in Samarinda City employs a socio-legal research approach. Findings: The obligations of the Samarinda City Government have not been fully implemented, especially related to the performance of the PMU which has not been satisfactory in responding to the development of the Mahakam Lantern Park area. Likewise, PT. Samaco has not fully implemented its obligations, especially regarding the payment of contributions. Furthermore, the payment of contributions by PT. Samaco to the City Government for the 2016-2018 period has been completed through a monthly installment scheme. Meanwhile, for the 2020-2021 period, there has been no certainty from the Samarinda City Government regarding the request to eliminate contributions due to force majeure. Conclusion : The Samarinda City Government must make an addendum together with PT. Samaco regarding the cooperation agreement to further clarify the obligations of the parties in the cooperation agreement because the initial agreement did not provide adequate legal certainty, so that it became a factor causing several obligations not to be fully implemented.
ANALISIS HUKUM ATAS DAMPAK PERUBAHAN WILAYAH ADMINISTRATIF TERHADAP LIMA DESA YANG DIKELUARKAN DARI KAWASAN IBU KOTA NEGARA rustiana, rustiana; Utami, Wahyu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3307

Abstract

Perubahan wilayah administratif sering terjadi dalam pembangunan negara, termasuk pemindahan ibu kota baru. Di Indonesia, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyebabkan beberapa dampak, terutama bagi masyarakat di daerah yang terkena dampak. Lima desa yang terdampak di dua kabupaten yaitu kabupaten kutai kartanegara Desa Muara Kembang, dan Desa Tampa Pole, dan tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara,desa binuang, desa maridan, dan desa pemaluan telah keluar dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Awalnya, desa-desa tersebut diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur. Namun, saat kebutuhan dan perkembangan berubah, Perda terkait RTRW diperbarui. Perubahan ini dilakukan melalui Undang-Undang tentang IKN, yang membuat status administratif desa-desa tersebut menjadi tidak jelas. Setelah perubahan, kelima desa itu tidak lagi termasuk dalam IKN dan tidak diakomodasi dalam RTRW Kalimantan Timur, menyebabkan ketidakpastian bagi penduduknya. Metode penelitian yuridis normatif, didukung dengan data faktual yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Digunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisa preskriptif mengkaji dasar hukum perubahan wilayah administratif, hak-hak masyarakat yang terdampak, serta implikasi hukum dari pengeluaran lima desa dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Hasil penelitian menunjukkan perlu ada kebijakan dan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkeadilan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari perubahan wilayah administratif tersebut. Langkah-langkah tersebut perlu diambil secara terpadu agar masalah ketidakpastian status administratif ini dapat segera diselesaikan dan memberikan kepastian hukum serta keberlanjutan pembangunan bagi masyarakat desa yang terdampak.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO Jovilina, Mazaya Aliya; Joni, Mis
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3308

Abstract

Background: Bukit Soeharto Grand Forest Park is a conservation area of ​​64,814.98 ha with rich and diverse natural resource potential so that it requires licensing for business activities that are considered to be able to damage and/or pollute the forest area, but in this area there are coal mining activities without a permit so that they damage and pollute the Bukit Soeharto Grand Forest Park area. This study aims to examine and analyze law enforcement efforts against coal mining activities without a permit in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area and examine the inhibiting factors in law enforcement efforts against coal mining activities without a permit in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area. Research Metodes: In this research, the author uses a socio-legal research.. Findings: Law enforcement efforts against illegal coal mining activities in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area are carried out by the Balai Gakkum LHK Kalimantan as a Civil Servant Investigator and also the UPTD Tahura Bukit Soeharto as a Regional Technical Implementation Unit. The UPTD Tahura Bukit Soeharto in its law enforcement efforts (1) Receives reports from the public, (2) Manages and supervises the Tahura Bukit Soeharto area by conducting patrols in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area, and (3) Follows up on public reports and findings of cases in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area to the Balai Gakkum LHK Kalimantan. Inhibiting factors in law enforcement efforts include (1) Indications of manipulation in judges' decisions, (2) Legal Regulations in Article 39 letters a and b of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, (3) Protection from irresponsible individuals, and (4) Lack of legal awareness among the community around the Bukit Soeharto Grand Forest Park area.. Conclusion: The results of the study indicate that in law enforcement efforts against illegal coal mining activities in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area, there are factors inhibiting law enforcement originating from the legal regulations themselves which are indications of manipulation in the judge's decision against investors, although they are the masterminds behind the illegal coal mining activities, these investors do not act directly in the field so that there can be indications of manipulation in the judge's decision. In addition, the legal regulations in Article 39 letters a and b of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction which regulate the investigation period also affect the case resolution process.
OPTIMALISASI PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DIGITAL Pratiwie, Dinny Wirawan; Suhadi, Nainuri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3311

Abstract

Background: The development of information and communication technology in the digital era has brought about quite significant changes in the world of broadcasting, both in terms of technical, regulatory and public consumption patterns of media. The presence of digital platforms such as streaming services, social media and other internet-based channels has challenged the existence of conventional broadcast media. This condition demands adaptation from broadcasting institutions and strengthening the role of institutions that supervise and regulate broadcasting, such as the Indonesian Broadcasting Commission (abbreviated as KPI). In East Kalimantan, the potential and challenges of digital broadcasting are increasingly visible with the increasing need for locally based information. However, if it is not balanced with clear regulations and synergy between stakeholders, local broadcasting could be threatened by digital content that is not in accordance with regional characteristics. Therefore, optimizing the role of Regional KPIs is very important to answer challenges in the digital era. Research Method: Research uses normative legal research methods, by examining applicable regulations or norms to find answers to the problems studied. The approach to this research is a statutory regulation approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of statutory regulations. secondary legal materials in the form of journals, books and papers related to problems. Legal materials were collected using document studies and literature studies, while the data analysis technique used was qualitative analysis techniques. Findings: Increasing competition with digital platforms which come with all the ease of access and reach, has made KPID strive to increase synergy, especially with broadcasting institutions by accelerating the process of migrating analog broadcasts to digital in accordance with the mandate of the Job Creation Law as outlined in the Analog Switch Off (ASO) policy. With this policy, it requires adjustments to broadcasting regulations and institutional strengthening of KPI and KPID as independent broadcasting supervision institutions. Collaboration and coordination between KPID, broadcasting institutions and the government is increasingly strengthened, especially in terms of monitoring digital broadcast content. Conclusion: The Analog Switch Off policy is present in the context of digital information development, which influences aspects of broadcast supervision which is the task of KPID. Adjusting regulations and strengthening the Central KPI and KPID institutions is very important. Synergy between KPID, Regional Government and Broadcasting Institutions is an important point to optimize the role of broadcasting supervision. Synergy in terms of monitoring and developing content that is quality, educational and still represents local wisdom, as well as resolving disputes is the main key to facing broadcasting challenges in the digital era.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA MAKLON DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PRODUK KOSMETIK Safitri, Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3312

Abstract

This study aims to analyze and determine the role and influence of maklon service companies in the production and distribution process of cosmetic products from a corporate law perspective, and to analyze and determine the form of legal guarantees and responsibilities of maklon service companies to consumers in cases of illegal product circulation. The method used in this study is a qualitative method, with a normative legal approach. The results of the study indicate that maklon service companies have a strategic role in the cosmetics industry by providing efficient production and distribution services. The role of maklon service companies in cosmetic production is to provide cost and time efficiency for cosmetic business actors, maintain and improve product quality, and provide innovation to cosmetic business actors' products. While the role of maklon service companies in the distribution of cosmetic products is to ensure compliance with regulations and permits, provide products on a large scale, and provide data and formulation protection. Maklon service companies have a great responsibility in ensuring that the cosmetic products they produce comply with applicable regulations. Forms of legal guarantees to consumers include product safety guarantees, information disclosure guarantees, and compensation and settlement guarantees. While maklon service companies have a great responsibility in preventing the circulation of illegal products. The form of legal responsibility of the maklon service company towards consumers in cases of illegal product distribution is responsibility for breach of contract, administrative responsibility (sanctions from BPOM and the Government), civil responsibility (compensation to consumers), and criminal responsibility (imprisonment and fines).
ANALISIS PENGARUH DAN DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP GAYA HIDUP DAN PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA FAKULTAS HUMANIORA PRODI HUKUM ANGKATAN TAHUN 2022 UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN Krisnowo, Ratihpuspita; Muhammad, Mahendra Abdi; Yandi, Saputera
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3321

Abstract

This study aims to analyze the influence and impact of online loans on the lifestyle and consumer behavior of students, specifically the students of the Faculty of Humanities, Law Program, Class of 2022, at Sari Mulia University, Banjarmasin. Online loans have become increasingly popular among students due to their easy access and quick process, but they also raise concerns about their impact on students' financial behavior. The research method used is a qualitative survey with a sample of students from the Faculty of Humanities, Law Program, Class of 2022, at Sari Mulia University, Banjarmasin. Data were collected through an online questionnaire containing questions about the use of online loans, lifestyle, and consumption patterns.The results of the study show that the influence and impact of online loans on the lifestyle and consumer behavior of fifth-semester students from the Faculty of Humanities, Law Program at Sari Mulia University, Banjarmasin, do not significantly affect or change students' consumer behavior as a whole. This means that although online loans provide easy and fast access to funds, the study did not find strong evidence that these loans directly encourage students to adopt a higher or riskier consumer lifestyle. Several factors that may contribute to this neutral result include other variables affecting students' consumer behavior, such as income level, financial education, and self-control. Additionally, it is possible that students who use online loans may already have consumer habits before accessing these loans, so online loans are not considered the main factor in changing their behavior.Overall, this conclusion indicates that the influence of online loans on students' lifestyles and consumer behavior is complex and may be affected by many other factors. Therefore, further research may be necessary to better understand the conditions that influence the relationship between online loans and consumer behavior among students.
KEKHUSUSAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG DENGAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sunggu, Tumbur Ompu; Tajuddin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3328

Abstract

Background: Corruption comes from Latin which means "corruptus" and "corruptio" which literally means rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, and deviation from holiness. Meanwhile, according to KBBI, corruption is the misappropriation or misuse of state money (companies and so on) for personal or other people's benefit. Corruption is also an extraordinary crime. Corruption is said to be an extraordinary crime because corruption is an act of crime that affects the joints of life of a country and society and its nature is very damaging to the country's economy. This act of corruption is an act that is structured, systematically planned and violates human rights. This institution was founded in 2002 by President Megawati Soekarnoputri, with the aim of handling corruption that was deemed unable to be handled by the prosecutor's office and police. Research Metodes: The author uses the normative legal research method (normative juridical). Findings: The Corruption Eradication Commission has special powers that are different from the powers held by the police and prosecutors as referred to in Law No. 2 of 2002, where the KPK's powers are based on Article 6 letter e in conjunction with Article 11 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which states that the KPK has the authority to conduct investigations and inquiries as well as prosecute corruption casea. Conclusion: With the inclusion of the KPK into the executive branch, the principles of independence based on the concept of state independent agencies and anticorruption agencies are increasingly lost. Several key changes clearly indicate the loss of the KPK's independence. Among others, the placement of the KPK in the executive branch of power, the presence and appointment of the Supervisory Board, the status of KPK employees as ASN, and the status of KPK investigators and investigators. The implication is that the KPK is no longer free from the influence of other powers.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue