cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 12   13   14   15   16 
Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Rika Anggun Melinia; Fitika Andraini
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemberian ganti rugi atas alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang membutuhkan lahan yang cukup besar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 Tentang penetapan lokasi pembangunan Islamic Center dimana lokasi tersebut terletak di Tamanan Desa Banyuputih yang merupakan pangkalan truk. Dengan adanya keputusan bupati tersebut maka diharuskan adanya alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center. Pembangunan Islamic Center diberikan ganti rugi berdasarkan surat keputusan bupati nomor 460/433/2020 yang berisi mengenai penetapan penerimaan bantuan sosial berupa uang yang bisa disebut dengan Dana Hibah bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang berlandaskan pada peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. Pemberian ganti rugi sebesar Rp 3 juta rupiah untuk warga berKTP Kabupaten Batang dengan jumlah penerima sebanyak 86 orang, sedangkan Rp 1 juta untuk warga yang berKTP luar Kabupaten Batang sebanyak 5 orang. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang kepada warga yang terdampak pembangunan Islamic Center. Kata kunci; Alih Fungsi, Ganti Rugi, Islamic Center.
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Autentik Naatonis, Mathelda
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1507

Abstract

Latar Belakang: Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Akta otentik yang diterbitkan oleh notarus harus dilakukan dengan kehati-hatian sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Notaris dalam penerbitan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana Metode Penelitian: Jenis bahan hukum sesuai dengan tipelogi penelitian ini yang berbentuk yuridis normatif, jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan sekunder. Analisis bahan hukum yang ditempuh dengan jalan melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yuridis preskriptif terhadap bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian: Praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Kesimpulan: Notaris dapat dihukum pidana apabila terbukti di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.
Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda) Krisnowo, Ratih Puspita; Juniarni, Sintya Rosi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembinaan dan bimbingan merupakan tindakan yang pantas diberikan manakala anak berhadapan dengan hukum. Salah satu solusi yang bisa digunakan ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan upaya diversi. Memberikan aternatif dalam penyelesaian ketika anak berhadapan dengan hukum tanpa harus menyelesaikan melalui sidang formal menjadikan bagian dari pendekatan yang berkeadilan demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta mempertimbangkan pula keadilan bagi korban atau biasa disebut dengan restorative justice. Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda, metode penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer melalui wawancara, Metode pedekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang – undangan (statute approach) serta Tenik analisa kualitatif. Penyelesaian perkara dari seluruh perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadian Negeri Samarinda lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan atau secara litigasi. Hal tersebut terjadi karena alasan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak memenuhi syarat. Kendal yang terjadi disebabkan 2 faktor yakni pemahaman dan pengetahuan hukum serta faktor masyarakat.
LEGALISASI GANJA MEDIS (ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 106/PUU-XVIII/2020) ERIK DWI PRASSETYO
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2022): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a state of law, the basic law for all laws and regulations in Indonesia is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to uphold the constitution and the principles of a democratic rule of law, the Constitutional Court has the authority to examine laws on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. to find out how the judges of the Constitutional Court considered the decision Number 106/PUU-XVIII/2020 and to find out the impact of the decision. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analytical method which will explain the description of the analysis of the data that has been collected. Based on the results of the research on Decision Number 106/PUU-XVIII/2020, it can be concluded that the judge in his decision had careful considerations such as looking at the facts contained in the trial and considering the results of the examination of related parties. The impact of this decision is that the public is prohibited from using class I narcotics for health services. The use of narcotics is only allowed within the scope of the development of science and technology. There is a strong impetus for research on the use of class I narcotics in the government and the private sector.Keywords: Judge's Consideration, Impact of Decision Number 106/PUU-XVIII/2020.
Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Simbolon, Alum; Sinaga, Irene Puteri Alfani Sofia
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1617

Abstract

Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditur dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. kepailitan merupakan kondisi dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Selain pengurusan terkait harta pailit dan actio pauliana terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain. Penelitian ini ingin mengetahui penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,serta doktrin yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan sebelum menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan kepadanya dalam hal setelah diperiksa oleh hakim, perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan terkait. Selain itu, hakim juga wajib untuk memastikan bahwa pada gugatan tidak terjadi error in persona dan obscuur libel. Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya. Untuk memutus perkara yang dimaksud dalam gugatan lain-lain, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat dan juga dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.
PRAKTI K PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASI S ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / P O JK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INF ORMASI Safitri, Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis lagi dan memakan waktu yang cukup lama dalam hal melakukan pinjam meminjam. Perbankan, pasar modal, ataupun perusahaan pembiayaan menjadi kurang diminati, seperti dalam urusan pinjam meminjam dana karena saat ini kegiatan pinjam meminjam bisa diakses dengan mudah melalui internet atau smartphone. Transaksi keuangan atau pinjam meminjam jauh dari kata kaku dan berbelit dengan hadirnya layanan Fintech untuk melakukan pinjam meminjam uang berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang berbasis online ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pinjam meminjam berbasis online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yakni kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Dan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan secara preventif dan represif.
PERAN BAWASLU DALAM MENGAWASI KETERLIBATAN ANAK DI MASA KAMPANYE PEMILU KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 astarina, dini; Sagama, Suwardi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2022): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketertarikan dan kepedulian peneliti terhadap perlindungan anak dalam ranah politik khususnya keterlibatan anak dalam kampanye kepemiluan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap anak dalam masa kampanye saat Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 . Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris karena menggunakan kajian secara mendalam, di butuhkan pendekatan UU atau normatif serta pengalaman ataupun pengamatan dilapangan. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mengawasi keterlibatan anak karena Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana. Ada berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu sehingga dalam menjalankan wewenangnya menjadi tidak maksimal maka langkah yang harus dilakukan Bawaslu dalam mengawasi ketelibatan anak adalah dengan memperkuat sinergitas bersama masyarakat dan Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta menerapkan kampanye yang ramah anak. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mengawasi keterlibatan anak karena Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana.
Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan Wiyanti, Elisse Septiani; Pritiana , Deta Frischa; Larindo, Randy Hudan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2021): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v13i2.1805

Abstract

Background: Land assets belonging to PT. Kereta Api Indonesia (Persero) originating from grondkaart and converted based on the provisions in Law No. 5 of 1960 concerning basic rules of Agrarian Principals can be guaranteed by using dependent rights guarantee institutions. Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Rules of Agrarian Trees has a mission to create unification of land ins and out arrangements, so in terms of guarantees must also be contained in a set. Research Metodes: The research method used is the statute approach. The type of legal material used is primary legal material and secondary legal material that is analyzed by studying the legal issues that occur. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has land assets derived from grondkaart. Findings: The creation of Law No. 4 of 1996 concerning The Right of Dependents on Land and Objects Related to Land aims so that there is no dualism in the guarantee institution for land objects. This is because Law No. 4 of 1996 concerning The Right of Dependents on Land And Objects Related to Land expressly determines the kind of land rights that can be used as collateral objects. The mention of Dependent Rights in the Basic Agrarian Law is prepared in lieu of hypocrisy and credietverband guarantee rights institutions. Conclusion: Management rights must be granted rights to other land on it that are cooperated with other parties in order to be burdened with dependent rights. Land rights that can be granted above the Management Rights are The Right to Build, Right of Use, or Property Rights.
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM E-COMMERCE: PERSPEKTIF HUKUM EMPIRIS Setiawan, Hery; Alam, Moch. Ade Syukur Nur
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Background: The development of modern technology is like two blades that require careful care from all angles. It cannot be denied that besides its advantages, the internet also has a number of unwanted and worrying side effects, such as pornography, fraud cases, and violent crimes, all of which originate in the online world. As a result, legal protection is needed for the rights of affected customers in e-commerce, as well as for the leakage of e-commerce consumer data. Research methods: This study uses a normative legal approach, in which the law under review conceptualizes the standards or norms adopted in society. In analyzing the problem, it is carried out by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field relating to the Protection of Consumer Rights Aggrieved in E-Commerce. Research result: Due to its cross-border nature, lack of face-to-face interaction between suppliers and customers, and reliance on online media, e-commerce is a unique type of commerce. Articles 30 and 46 of the ITE Law also provide guidelines in the event of a leak of e-commerce customer data and how legal protection can be exercised. To encourage consumer protection, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) was passed. The ITE Law regulates all legal requirements for e-commerce transactions, including rights and responsibilities, torts, accountability, legal protection, legal remedies, and dispute resolution. The government needs to enact laws on personal data privacy because protecting online shoppers is not enough. Conclusion: The current positive laws (UU ITE and UU PK) are considered ineffective because consumers who are harmed by the use of their personal data for the purpose of providing benefits to certain companies are not clearly stated to be protected, so that protection against e-Trade consumer data leaks still needs to be legally strengthened by the passage of the Personal Data Protection Bill. Keywords: Legal Protection, Data Leakage, Consumers, E-Commerce. Abstrak Latar Belakang: Perkembangan teknologi modern seperti dua mata pisau yang membutuhkan perawatan yang cermat dari segala sudut. Tidak dapat disangkal bahwa selain kelebihannya, internet juga memiliki sejumlah efek samping yang tidak diinginkan dan mengkhawatirkan, seperti pornografi, kasus penipuan, dan kejahatan kekerasan, yang semuanya berasal dari dunia online. Akibatnya, perlindungan hukum diperlukan untuk hak-hak pelanggan yang terpengaruh dalam e-commerce, serta untuk pembocoran data konsumen e-commerce. Metode Penelitian: Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana hukum yang ditinjau mengonseptualisasikan standar atau norma yang dianut dalam masyarakat. Dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan Di E-Commerce. Hasil Penelitian: Karena sifatnya lintas batas, kurangnya interaksi tatap muka antara pemasok dan pelanggan, dan ketergantungan pada media online, e-commerce adalah jenis perdagangan yang unik. Pasal 30 dan 46 UU ITE juga memberikan pedoman jika terjadi kebocoran data pelanggan e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum dapat dilakukan. Untuk mendorong perlindungan konsumen, disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur semua persyaratan hukum untuk transaksi e-commerce, termasuk hak dan tanggung jawab, perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban, perlindungan hukum, upaya hukum, dan penyelesaian sengketa. Pemerintah perlu menetapkan undang-undang tentang privasi data pribadi karena melindungi pembeli online saja tidaklah cukup. Kesimpulan: Hukum positif saat ini (UU ITE dan UU PK) dianggap tidak efektif karena konsumen yang dirugikan oleh penggunaan data pribadinya untuk tujuan memberikan keuntungan pada perusahaan tertentu tidak secara jelas dinyatakan dilindungi, sehingga perlindungan terhadap e- Kebocoran data konsumen perdagangan masih perlu diperkuat secara hukum dengan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kebocoran Data, Konsumen, E-Commerce.
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Anggalana; Ningrum, Inggit Setya
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Kejahatan yang mengundang banyak perhatian masyarakat terutama Pemerintah Indonesia ialah tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Korban dari narkotika sendiri tidak mengenal usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia pun menjadi sasaran para pelaku kejahatan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apa saja faktor penyebab dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 studi putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/ PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif . Kejahatan narkotika dan psikotropika adalah salah satu penyakit yang ada dalam masyarakat, kejahatan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat kepada masyarakat, maka penang gulangannya juga harus mengikut sertakan masya rakat, tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara terpadu mustahil penanggulangannya akan berhasil. Narkotika di sisi lain sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Page 14 of 21 | Total Record : 201

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue