cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 11   12   13   14   15 
Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Safitri, Wahyuni; Hardiansyah
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.981

Abstract

Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga, Dimensi Ketahanan Fisik, Dimensi Ketahanan Ekonomi, Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi, Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya. Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan atau penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik. Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur. Aspek ketahanan Fisik menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambakan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap jenis makanan yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice: (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr) Rustiana; Pratiwie, Dinny Wirawan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1001

Abstract

Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkankan generasi muda. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice. Hasil Penelitian Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor : 396/Pid.Sus/2021/PN Smr yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram, dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu - sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat di terapkannya keadilan restorative. Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna. Kesimpulan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Upaya pembuktian terhadap penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, dan saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.
Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Mukmin, Abdul; Pranata, Andri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.1014

Abstract

Tanah di Indonesia memiliki makna yang besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan tetapi lebih dari pada itu tanah juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tanah juga menjadi objek vital dalam hal timbulnya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam upaya percepatan sengketa atau konflik pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mengetahui kendala-kendala dari kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelsaian sengketa atau konflik pertanahan. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti adalah dengan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif. Luaran dari penelitian ini, yaitu publikasi ilmiah dan untuk pengayaan bahan ajar. peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar dan sangat penting. Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui sengketa atau konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, melakukan pengumpulan data-data untuk mengetahui histori awal dari tanah tersebut sampai dengan terjadinya sengketa atau konflik, kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui apakah sengketa atau konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan, hingga menerima perintah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dan Kendala-kendala Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Adhilanisaa, Fahira Nuur; Gultom, Martin Trendsius
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2022): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas masalah hukum perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia, terutama setelah penerapan RUU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam diskusi, pernikahan antar agama yang berbeda sulit untuk dilakukan setelah RUU itu berlaku. Karena kurang memadainya penjelasan tentang perkawinan beda agama pada RUU tersebut, beberapa masalah pun kerap terjadi pada interpretasi dan aplikasi. Mengacu pada RUU Perkawinan Bab 2, disebutkan tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama. Namun, berdasarkan Bill of Marriage nomor 66, ahli hukum menyatakan bahwa ada kekosongan di hukum tersebut, dengan demikian aturan perkawinan beda agama mampu diterapkan. Dengan begitu, perkawinan beda agama dapat diterapkan. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih menuntut pemberlakuan nikah antar beda agama. Kesimpulan tersebut dikumpulkan dari banyak pernikahan antar agama yang berbeda dan relatif sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu mendapatkan solusi.
Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak di Indonesia suradiyanto; Wiirawan Pratiwie, Dinny
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.1378

Abstract

Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya. Kaidah-kaidah hukum memaksa (mandatory rules) yang diberlakukan oleh negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT. Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari lex causae atau lex fori negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak. Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT diberlakukan sebagai hukum yang berlaku, maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).
PERKAWINAN TANPA MARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK TOBA Gultom, Martin Trendsius
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2022): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai hukum perkawinan antar suku lain yang bukan merupakan suku batak yang diatur dalam tradisi masyarakat batak yang ada di Indonesia, terutama setelah terjadinya perkembangan di era globalisasi dimana, setiap mereka yang bersuku batak justru ikut melunturkan salah satu yang menjadi tradisi adat batak yang sejak dulu sudah ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil daripada penelitian ini mengemukakan bahwasanya ciriciri mereka sebagai orang Batak terutama di daerah Sumatera sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran gofmatik adat yang telah diperoleh sejak kecil. Kurangnya penanaman budaya asat sejak dini menjadi salah satu alasannya. Prosesi pernikahan yang melibatkan marga kerap kali tidak diindahkan oleh orang Batak yang merantau ataupun tinggal di luar daerah Sumatera karena sudah terpapar dengan beberapa kebudayaan dan perubahan zaman yang ada. Negosiasi yang diciptakan oleh orang Batak dirasa akan berjalan lebih mudah apabila mendapat dukungan lewat komunikasi dan hubungan kekerabatan yang terjalin dengan baik Pemudaran identitas adat dalam diri orang-orang batak secara khusus bagi mereka yang merantau atau tinggal di luar daerah Sumatera bahkan sudah menjadi hal biasa dan bahkan terkesan kuno menurut meraka apabila masi mengikuti tradisi nenek moyang untuk menikah dengan “Halak Hita” atau menikah sesame dengan orang batak.
KOMPETENSI ABSOLUT DAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA WARIS ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Diga Arnoldus Sahabat Sitepu; Wisnaeni, Fifiana
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2021): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar bagi hakim dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan perkara waris serta kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara waris harus sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan  dan asas – asas umum yang berlaku dan tepat. Tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta 6 (enam) orang anak kandung. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang, Pertama kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang mengadili dan Kedua tentang alat bukti, yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normative dengan spesifikasi penelitian inventarisasi Perundang – Undangan dan teori hukum. Jenis dan sumber data meliputi data primer berupa bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori hukum dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini, pustaka dibidang hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dokumen – dokumen hukum. Penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara deskriptif dan naratif. Berdasarkan penelitian dari aspek filosofis, aspek teoritis dan aspek yuridis ditemukan bahwa dasar untuk menentukan kompetensi absolut dan alat bukti dalam perkara waris atas pembagian harta bersama adalah Undang[1] Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan yang dijadikan alat bukti adalah surat sebagai bukti otentik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa, kompetensi Absolut Pengadilan negeri dalam memutuskan perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama berdasarkan pada Undang – Undang yang berlaku  yaitu Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Hakim dalam menentukan pembuktian  berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara yaitu alat bukti otentik berupa surat.
Pengedaran Sediaan Farmasi Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia: Indonesia Qiva Hayam Sari; Kuswardani
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1435

Abstract

Abstrak Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat umum bidang ilmu kesehatan yaituperedaran sediaan farmasi jenis obat yang dilakukan secara bebas dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena obat merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan sehingga penggunaan obat tidak boleh sembarangan dan harus digunakan dengan benar agar dapat memberikan manfaat klinik yang optimal. Penelitian ini meggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah penganturan pengedaran sediaan farmasi diatur dalam hukum positif Indonesia yang ada dan diatur dalam undang-undnag nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pengedaran sediaan farmasi harus dilakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UUSPPA) agar kepentingan anak tetap terlindungi.
PERTANGGUGNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARA UANG PALSU DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM POSITIF gios, gios adhyaksa
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2022): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The criminal act of currency counterfeiting is a crime that attacks public confidence in the authenticity of currency, therefore the truth of the currency value must be guaranteed from counterfeiting. Based on the description, the objectives are to find out how the current regulation of counterfeiting and circulation of counterfeit money is, and to find out how to enforce the law against the perpetrators of counterfeiting and circulating counterfeit money. The method used by the author in this study is a normative juridical approach using primary and secondary data collection techniques and data collection tools used through interviews and document studies. The results of this study with the theme of research on the responsibility of the perpetrators of the crime of counterfeiting and circulating counterfeit money. From a positive legal perspective, counterfeiting and circulation of counterfeit money carried out by perpetrators as makers and dealers must have fulfilled the elements in the formulation of Articles 244 and 245 of the Criminal Code. Law enforcement against perpetrators of counterfeiting and circulation of counterfeit money is carried out by law enforcement officers starting from the police, prosecutors and courts in the stages of the criminal justice system in Indonesia which aims to impose penalties on perpetrators of criminal acts of counterfeiting money and prevent and cope with people becoming victims of counterfeiting money, resolving criminal cases and create a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of counterfeiting and circulating counterfeit money.
Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial : (Studi Putusan Nomor: 127Pid.Sus2017PNLsm dan Putusan Nomor: 184PID2017PT BNA) Tey Bhera, Sherlyana Carmelita
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1502

Abstract

Ditengah meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi, munculnya media sosial saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal. Tidak sedikit para pengguna yang justru menyalahgunakannya dengan memposting salah satunya adalah mencemarkan nama baik orang lain. Perihal pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran nama baik terhadap partai politik perlu diperhatikan, mengingkat partai politik merupakan elemen penting struktur pemerintahan. Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara 4 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA memiliki pertimbangan yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah terkait bagaimana analisa penulis terhadap kedua putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Hasil data penelitian yang diperoleh akan dianalisa dengan metode analisis normatif. In the midst of the increasing use of technology and information, the emergence of social media today has made it easier for the public to access everything. Not a few users who actually abuse it by posting one of which is to defame others. Regarding defamation through social media, it is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Defamation of political parties needs to be considered, raising political parties is an important element of the government structure. Lhoseumawe District Court Number 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm sentenced the Defendant for being proven guilty of a criminal act of defamation through social media with a prison term of 4 months, while in the Banda Aceh High Court Decision No. 184/PID/2017/PT BNA has different considerations. The problem that arises is related to how the author analyzes the two decisions handed down against the defendant. This research uses normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The results of the research data obtained will be analyzed using normative analysis methods.

Page 13 of 21 | Total Record : 201

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue