cover
Contact Name
Idul Adnan
Contact Email
iduladnan94@gmail.com
Phone
085337078572
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Desa Babussalam, Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 83363
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN : 28085671     EISSN : 28085426     DOI : https://doi.org/10.59259/jpm
Core Subject : Humanities, Social,
JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPM) merupakan peer reviewed journal yang menerbitkan artikel-artikeel hasil pengabdian kepada masyarakat, utamanya pengabdian dalam bidang hukum. Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat diterbitkan oleh Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat(P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi. Diterbitkan dua kali dalam satu tahun. Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat merupakan jurnal ilmiah yang memiliki perhatian pada upaya diseminasi hasil pengabdian masyarakat dan wadah diskusi metode-metode dan teknik terkini dalam penguatan masyarakat dalam pendekatan bidang hukum. Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat terbit dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, baik cetak maupun online. Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Kepada masyarakatfokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
REVITALISASI LITERASI HUKUM WARGA MELALUI FORUM DISKUSI PARTISIPATIF DI DUSUN DUSUN KEREAK, DESA PANDAN INDAH Adnan, Idul
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v5i1.244

Abstract

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan hukum di tingkat desa, termasuk pelanggaran administrasi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penyalahgunaan wewenang. Kegiatan ini bertujuan untuk merevitalisasi pemahaman hukum warga melalui pendekatan forum diskusi partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk aktif berdialog, bertanya, dan berbagi pengalaman hukum secara terbuka. Metode yang digunakan adalah edukasi hukum berbasis partisipatif dengan teknik diskusi kelompok dan studi kasus lokal. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dasar hukum warga, terutama terkait hukum keluarga, hukum pertanahan, dan hak-hak sipil. Program ini juga mendorong terbentuknya kelompok sadar hukum yang diharapkan mampu menjadi penggerak keberlanjutan literasi hukum di lingkungan dusun.
PELATIHAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) BAGI PENGURUS MASJID DI DESA GUNUNGSARI, LOMBOK BARAT Hotimah, Husnul
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2025): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v5i1.271

Abstract

Kegiatan pelatihan pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) bagi pengurus masjid di Desa Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas pengurus masjid dalam mengelola dana umat secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan ZIS yang baik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fungsi sosial-ekonomi masjid di tengah masyarakat. Pelatihan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman sebagian pengurus masjid terhadap tata kelola dana ZIS yang efektif, mulai dari aspek perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan. Metode kegiatan yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, simulasi pencatatan keuangan, serta pendampingan langsung dalam penyusunan sistem administrasi ZIS berbasis akuntabilitas. Peserta pelatihan terdiri dari 25 pengurus masjid di wilayah Desa Gunungsari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait konsep dasar zakat, infaq, dan sedekah, mekanisme pengelolaan dana sesuai regulasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sederhana. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa terbentuknya komitmen bersama antar pengurus masjid untuk membentuk unit pengelola ZIS tingkat desa yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial di wilayah Lombok Barat.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN LITERASI PENDIDIKAN UNTUK GENERASI MUDA DI DUSUN KEREAK DESA PANDAN INDAH Adnan, Idul
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.152

Abstract

Kesadaran hukum dan literasi pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun generasi muda yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dusun Kereak Desa Pandan Indah merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan rendahnya pemahaman hukum dan kurangnya akses terhadap sumber literasi pendidikan. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi pendidikan generasi muda melalui penyuluhan hukum berbasis praktik, diskusi interaktif, dan pemberdayaan literasi komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban, prosedur hukum sederhana, serta minat membaca yang lebih baik. Rekomendasi dari program ini melibatkan pembentukan pusat literasi desa, pengadaan buku hukum praktis, serta kerja sama antara sekolah, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat.
PEMBERDAYAAN MELALUI PENYULUHAN HUKUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS DI WARGA DUSUN KEREAK DESA PANDAN INDAH Hotimah, Husnul
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i1.288

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah langkah penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas. Di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, kegiatan pemberdayaan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan berbasis komunitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, serta memberdayakan mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Artikel ini akan membahas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas yang diimplementasikan di wilayah tersebut, dengan fokus pada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat setempat.
PENDAMPINGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BABUSSALAM, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT Hamdi, Muh. Rizal
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i1.294

Abstract

Korupsi di tingkat pemerintahan desa masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan, namun kurangnya pemahaman terkait pencegahan tindak pidana korupsi dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendampingan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait korupsi, pelatihan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta pendampingan teknis dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat guna menciptakan sinergi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi antikorupsi serta peningkatan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan. Selainitu, terbentuknya sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat turut memperkuat upayapencegahan korupsi di tingkat desa. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwapendampingan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi dapat meningkatkan efektivitaspencegahan korupsi di desa. Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah perlunya regulasiinternal yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan gunamenciptakan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.
PERAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DESA DASAN TENGAK, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT Arifin , Muhammad
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i1.295

Abstract

 Pendampingan hukum merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah desa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan hukum dalam mencegah korupsi di Pemerintah Desa Dasan Tengak, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum berperan dalam meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai regulasi antikorupsi, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan desa, serta memberikan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hukum. Kendala utama dalam implementasi pendampingan hukum meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di tingkat desa.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Qohar, Abd.
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i1.296

Abstract

Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DAN TRANSPARANSI DI DESA BABUSSALAM, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARA Hendriyadi , Rato Eko Hendriyadi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i1.297

Abstract

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, aparatur desa sering menghadapi kendala dalam memahami prosedur serta menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan RKPDES melalui metode pendampingan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan pelatihan, diskusi kelompok, serta penerapan teknologi informasi guna meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam perencanaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur penyusunan RKPDES serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendekatan partisipatif dan transparan menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.
IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM PARTISIPATIF BAGI MASYARAKAT DUSUN KEREAK, DESA PANDAN INDAH Muslim, Muslim
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i1.298

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Program ini melibatkan warga secara aktif dalam diskusi, simulasi kasus, dan tanya jawab yang berkaitan dengan isu hukum yang sering muncul di lingkungan pedesaan, seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran hukum ringan. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah interaktif dan diskusi kelompok untuk mendorong pemahaman yang aplikatif dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat serta kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip hukum dalam kehidupan seharihari. Penyuluhan hukum ini juga memperkuat kolaborasi antara warga, aparat desa, dan tokoh masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat komunitas.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DAN BERBASIS TRANSPARANSI DI DESA SELEBUNG, KECAMATAN BATUKLIANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH Hamdi, Muh. Rizal; Fu’ad, Andi Muhammad; Azizah, Naili; Lukita, Fauzi Hadi; Junaidi, Ahmad Junaidi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.299

Abstract

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang membutuhkan kapasitas aparatur desa yang mumpuni serta keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang menghadapi kendala dalam menyusun RKPDES secara sistematis, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Permasalahan ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan desa serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun RKPDES melalui pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan teknis, serta simulasi penyusunan RKPDES dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini juga menekankan aspek transparansi guna memastikan bahwa proses perencanaan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menyusun RKPDES secara lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.

Page 1 of 4 | Total Record : 39